<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dimulai-februari-150-ribu-guru-honorer-berpeluang_c_266795.jpg" alt="Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK." width="100%">
<figcaption>Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pemerintah mengumumkan hasil rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sedianya pengumuman kelulusan dikeluarkan Jumat (24/9) lalu. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mengumumkan kelulusan guru PPPK.  Penundaan pengumuman kelulusan rekrutmen guru PPPK dikarenakan yang berhasil lolos nilai passing grade cukup sedikit. Sehingga saat ini pemerintah sedang mengotak-atik nilai peserta ujian dengan komponen lainnya. Harapannya guru yang lulus rekrutmen meningkat.  Desakan tersebut diantaranya disampaikan Perkumpulan Teacherprenuer Indonesia Cerdas (PTIC). Sekjen PTIC Dodi Iswanto Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim harus segera mengumumkan kelulusan PPPK. "Mendikbudristek harus cepat mengambil keputusan," katanya Sabtu (2/10).  Akan tetapi Dodi mengingatkan, sebelum pengumuman kelulusan PPPK tahap 1 itu di keluarkan, pemerintah harus memastikan adanya penambahan nilai afirmasi terlebih dahulu. Sebab sebelumnya pemerintah sudah berjanji memberikan nilai afirmasi atau tambahan dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Diantaranya adalah masa kerja sebagai guru honorer.  Menurut Dodi, pemberian nilai afirmasi itu penting. Kemendikbudristek juga harus menyampaikan secara terbuka pemberian bobot formulasi pemberian nilai afirmasi tersebut. Dia mengingatkan rekrutmen guru PPPK tahap 1 ini menyangkut hidup banyak orang. Selain itu juga terkait langsung dengan proses pembelajaran. "Kemudian juga terjait dengan kualitas pendidikan di Indonesia kedepannya," tuturnya.  Sementara itu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menyoroti rekrutmen guru PPPK. Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengakui bahwa tingkat kelulusan rekrutmen guru PPPK berdasarkan nilai ambang batas cukup rendah. Sehingga pemerintah menunda pengumuman kelulusannya.  Dudung mengatakan dalam teori evaluasi, jika banyak peserta ujian yang tidak lulus, maka penentuan kelulusannya perlu dimodifikasi. Dia mendukung adanya pemberian tambahan atau afirmasi nilai berdasarkan kriteria tertentu.  Dia mengungkapkan soal ujian PPPK tahun ini memang sangat sulit. "Ada guru matematika yang kesulitan mengerjakan soal matematika," katanya. Berbeda dengan rekrutmen guru PPPK 2019 lalu. Saat itu guru-guru mengerjakan soal dengan lancar. Dudung menegaskan mengukur kemampuan guru tidak sebatas pedagogik saja.

Desak Pemerintah Segera Umumkan Kelulusan Rekrutmen Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dimulai-februari-150-ribu-guru-honorer-berpeluang_m_.jpg" alt="Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK." width="100%">
<figcaption>Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sedianya kelulusan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diumumkan Jumat (24/9) besok. Namun Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril menyurati Panselnas PPPK supaya menundanya.  Sejumlah elemen masyarakat juga menyampaikan usulan perubahan penilaian sebelum kelulusan rekrutmen guru PPPK tahap pertama ditetapkan. Diantara kelompok masyarakat yang menyampaikan usulan perubahan penilaian atau skoring rekrutmen guru PPPK adalah Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas (PTIC).  Sekjen PTIC Dodi Iswanto menuturkan ada sejumlah alasan sampai Kemendikbudristek meminta pengumuman kelulusan rekrutmen guru PPPK tahap I ditunda. Diantaranya karena banyak masukan dari sejumlah pihak terkait penilaian kelulusan rekrutmen guru PPPK.  ’’Kami di PTIC juga berkirim surat ke Komisi X DPR dengan sejumlah masukan-masukan,’’ katanya kepada wartawan Kamis (23/9).  Dodi menyampaikan diantara masukan mereka adalah perubahan bobot afirmasi bagi guru honorer dengan kriteria tertentu. Contohnya tambahan nilai afirmasi untuk guru berumur lebih dari 35 tahun dari sebelumnya 15 persen menjadi 30 persen.  Kemudian tambahan bobot nilai afirmasi untuk guru honorer kategori dua (K2) dari semula 10 persen menjadi 25 persen. ’’Kami juga mengusulkan pemberian informasi kepada guru honorer yang lama mengabdi dan memiliki NUPTK serta SK Kepala Daerah atau Kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan nilai afirmasi 20 persen,’’ jelas Dodi.  Selain itu kepada pendaftar rekrutmen guru PPPK berusia 50 tahun ke atas dan sudah lama mengabdi menjadi guru serta sesuai ketentuan administrasi, diberikan afirmasi khusus sehingga bisa dinyatakan lulus rekrutmen guru PPPK. Kemudian Dodi mengusulkan supaya syarat rekrutmen ASN kategori PPPK cukup berpendidikan S1 atau diploma IV sehingga bisa mengakomodasi lebih banyak pendaftar.  Dodi mengatakan PTIC juga mengusulkan supaya syarat kelulusan ASN guru PPPK mempertimbangkan masa kerja berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) per Desember 2019. Usulan lainnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta yang tidak lulus seleksi tahun ini, bisa diikutkan pada tes tahap berikutnya. ’’Kami juga mengusulkan pemerintah memprioritaskan guru di daerah 3T untuk mengikuti seleksi PPPK serta mendapatkan afirmasi penilaian,’’ pungkasnya.

Minta Tambahan Bobot Afirmasi Penilaian Rekrutmen Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Guru-Honorer-Rangga-Metropolitan-JPG.jpg" alt="Guru Honorer Rangga Metropolitan JPG" width="100%">
<figcaption>Guru Honorer Rangga Metropolitan JPG</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Nasib guru agama dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai dibahas. Namun, tetap tak ada kepastian kuota guru agama dalam rekrutmen sejuta guru PPPK.  Sekjen Kemenag Nizar menuturkan, rapat lintas kementerian dan lembaga digelar Jumat (5/3). Selain Kemenag, ada perwakilan dari Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa formasi PPPK untuk guru agama honorer masih sangat terbatas. Yakni, sekitar 9.000 kursi untuk guru honorer kategori dua (K-2). Padahal, jumlah guru agama honorer di lapangan sangat banyak. Berdasar data Kemenag, saat ini ada sekitar 120 ribu guru agama berstatus honorer. ’’Kami semua masih mengupayakan agar mereka (guru agama honorer, Red) bisa masuk usulan PPPK Kemendikbud,’’ katanya kemarin (9/3). Nizar melanjutkan, Kemenag akan bertugas membuat soal ujian untuk seleksi calon PPPK formasi guru agama.  Menurut Nizar, pembahasan nasib guru agama di dalam agenda rekrutmen PPPK itu sangat penting. Sebab, status guru agama terbagi menjadi tiga. Yakni, guru agama yang diangkat Kemenag, diangkat Kemendikbud, dan diangkat pemda. ’’Saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi data. Berapa total guru agama dengan status honorer di sekolah,’’ jelas mantan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu. Guru agama tersebut meliputi guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Verifikasi dan validasi dilakukan Kemenag maupun Kemendikbud melalui pemda.  Formasi rekrutmen PPPK Kemendikbud tahun ini mencapai 1 juta guru. Hingga 5 Maret lalu, kebutuhan formasi guru yang diajukan pemda ke Kementerian PAN-RB baru 568.238 orang. Karena itu, masih ada sisa atau selisih 431.762 formasi. ’’Semoga honorer guru agama nanti bisa mengisi (sisa, Red) formasi tersebut,’’ kata Nizar.  Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi menuturkan, kuota 9.000 formasi guru agama untuk honorer K-2 dalam rekrutmen PPPK itu sangat tidak adil. Dia berharap pemerintah memiliki komitmen untuk mengangkat guru agama honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Baik itu ASN kategori PPPK maupun PNS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/03/2021/skema-pppk-tidak-jelas-guru-agama-non-pns-ancam-mogok-mengajar/">Skema PPPK Tidak Jelas, Guru Agama Non-PNS Ancam Mogok Mengajar</a>  Mahnan mengungkapkan, AGPAII bersama Kemenag sempat membuat penelitian kekurangan guru PAI pada 2017. Hasilnya, kekurangan guru PAI memang nyata. Dia mencontohkan, untuk jenjang SD di Pulau Jawa terdapat kekurangan guru PAI sebanyak 14.112 orang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/8KqP0CGo2aA

Rekrutmen PPPK, Kuota Guru Agama Honorer Hanya 9 Ribu Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/asosiasi-guru-agama-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keinginan guru-guru pendidikan agama Islam (PAI) dan agama lain supaya masuk formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak ada kejelasan. Mereka berencana mogok mengajar karena merasa tidak diperlakukan dengan adil.  Ancaman tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi. ’’Kami tunggu sampai akhir Maret. Kalau tidak ada kejelasan, mogok nasional terjadi,’’ katanya kemarin (6/3).  Saat ini dia berupaya mencegah rekan sejawatnya yang ingin mogok mengajar. Sebab, Mahnan masih terus mendesak pemerintah supaya menyediakan formasi guru PAI serta agama lain dalam rekrutmen PPPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/23/02/2021/p2g-rekrutmen-1-juta-guru-pppk-tak-bisa-isi-kebutuhan-guru-asn/">P2G: Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Tak Bisa Isi Kebutuhan Guru ASN</a>  Dia menyampaikan, kuota rekrutmen guru PPPK sangat besar, yaitu satu juta guru. Posisi saat ini usulan atau pendaftaran masih 568 ribu orang. Itu artinya masih cukup banyak kuota yang tersisa untuk memasukkan formasi guru PAI dan agama lain. ’’Ini akan betul-betul menzalimi guru-guru agama. Ini tidak adil,’’ jelasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/dUSFrjMiT44

Skema PPPK Tidak Jelas, Guru Agama Non-PNS Ancam Mogok Mengajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-2019-gaji-guru-honorer-setara-ump_m_.jpg" alt="Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, rekrutmen guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah bentuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.  "Jadi kalau kita ingin perbaiki kualitas pendidikan Indonesia, kita perbaiki gurunya," jelas dia dalam siaran YouTube Pendidik VOX Point, Senin (18/1).  Sebab, menurutnya apabila hanya mengandalkan guru PNS saja, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak akan bertambah. Karena itu dengan adanya guru status PPPK, diyakini bahwa produktivitas guru akan bertambah.  Apalagi dengan PPPK, sekolah dapat secara tepat dan cepat untuk mendapatkan kompetensi guru yang dibutuhkan. Alasan itu lah yang juga menjadi salah satu dasar perekrutan PPPK.  "Di semua negara di dunia, kalau hanya mengandalkan PNS aja itu produktivitasnya tidak cukup cepat untuk bisa meningkat (kualitas pendidikan), jadi banyak di hampir semua negara maju untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada publik itu diberikan kepada PPPK," tutur dia.  Ia juga menegaskan, PPPK ini merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sama seperti PNS. Jadi, hak yang akan diterima tetap akan sama. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.  "PPPK ini adalah suatu profesi yang bermartabat, dia berbeda dengan honorer, jadi semua ini adalah ASN, karena banyak yang bilang PPPK itu honorer, bukan, itu adalah ASN, mereka dapat NIP (nomor identitas pegawai negeri sipil) juga dan memberhentikan dia harus mengikuti prosedur (ASN)," tambah Bima.  "PNS lebih bergengsi ini adalah persepsi lama, kita ingin lawan, enggak ada bedanya, mereka sama-sama ASN dan guru ini adalah suatu pekerjaan bermartabat sebagai pejabat fungsional," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/GW8esy_KOb4

Ketua BKN: PNS dan PPPK Enggak Ada Bedanya, Sama-Sama ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/fhk2-pgri-kritik-pedas-rencana-silatnas-honorer-di-bandung_m_.jpg" alt="ILUSRASI HONORER Aksi Honorer K2 mendesak pemerintah segera mengangkat menjadi PNS." width="100%">
<figcaption>ILUSRASI HONORER Aksi Honorer K2 mendesak pemerintah segera mengangkat menjadi PNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan bahwa rekrutmen 1 juta guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menguntungkan bagi para guru yang berusia di atas 35 tahun. Di mana mereka tidak dapat lagi mendatar CPNS.  Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikbud Nunuk Suryani menjelaskan, saat ini guru honorer di Indonesia berjumlah 742 ribu. Dari jumlah tersebut, 437 ribu atau 59 persen di atas 35 tahun.  Meskipun tidak bisa menjadi PNS, mereka masih dapat menjadi ASN dengan status PPPK. Hak yang akan mereka dapatkan pun sama, mulai dari gaji hingga peningkatan kompetensi.  "Rekrutmen guru PPPK saat ini sebagai kebijakan yang berpihak kepada guru honorer di sekolah negeri. Karena kenapa? kalau mereka harus mengikuti seleksi CPNS atau seleksi yang lain pasti secara umur 59 persennya tidak lagi memungkinkan," terang dia dalam Ngopi Seksi Dampak Rekrutmen 1 Juta Guru Pada Program Pembangunan SDM Unggul secara daring, Minggu (17/1).  Saat ini, kebutuhan guru di Indonesia sekitar 1,1 juta. Bahkan, dengan perekrutan itu masih ada kekurangan 100 ribu guru. Kata dia, perekrutan ini tidak hanya menutupi kekurangan saja, namun juga peningkatan kualitas pendidikan dengan memastikan guru yang memiliki kompetensi bagus. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi</a>  "Tentu tidak sekedar kekurangan, dengan terpenuhinya guru ini, maka harapan ke depan adalah kualitas guru meningkat, status dan kesejahteraan guru-guru honorer itu tadi juga membaik," imbuhnya.  Untuk memenuhi ini, pihaknya juga memikirkan terkait kelinieran syarat, seperti ijazah para guru tersebut, di mana sebanyak 534 ribu atau 31 persennya tidak sesuai. Dalam mengatasi hal tersebut, pihaknya berencana untuk menerbitkan Permendikbud.  "Kita lakukan verval dan kita sesuaikan supaya seluruh guru dengan latar belakang pendidikan apapun yang tidak terakomodir dengan SK linearitas yang ada, kita akan terbitkan Permendikbud yang baru supaya seluruh guru itu bisa terwadahi," tutup Nunuk.

Rekrutmen 1 Juta PPPK Untungkan 437 Ribu Guru Honorer