<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/hPMEgGLj0ZXTz8dVm7AaVvaAiXhPiEdg82FJiBDz-2874291738.jpg" alt="Ilustrasi guru honorer. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik bagi para pendidik! Sekolah Garuda Baru resmi membuka rekrutmen guru untuk jenjang SMA. Pendaftaran dibuka mulai 2 hingga 16 Februari 2026 dan dilakukan secara daring melalui laman resmi pemerintah. Kesempatan ini terbuka bagi guru-guru muda berkompeten yang siap berkontribusi dalam pendidikan berasrama bertaraf nasional. Rekrutmen ini merupakan rekrutmen baru, bukan pengangkatan dari jalur lain. Seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan terpusat. Dikutip dari Instagram resmi Sekolah Garuda Baru, berikut informasi lengkapnya. Mekanisme Seleksi Guru SMA Garuda Baru Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi https://scasn.bkn.go.id. Pelamar diwajibkan membuat akun satu kali menggunakan data kependudukan yang valid. Proses seleksi mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dan seluruh tahapan wajib diikuti oleh peserta. Pelamar yang menggunakan lebih dari satu NIK otomatis dinyatakan gugur. Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, peserta diwajibkan mencetak kartu pendaftaran sebagai bukti keikutsertaan seleksi. Persyaratan Umum Pendaftaran Guru Untuk bisa mengikuti seleksi Guru SMA Garuda Baru, pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum, antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI) Usia maksimal 32 tahun per 1 Mei 2026 Tidak pernah dipidana dan tidak pernah diberhentikan tidak hormat Tidak berstatus calon PNS, PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, TNI, atau Polri Tidak terlibat politik praktis Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan Memiliki Sertifikat Pendidik (PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru) Sehat jasmani dan rohani Mampu berbahasa Inggris aktif, lisan dan tulisan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI Persyaratan Khusus yang Wajib Dipenuhi Selain persyaratan umum, terdapat kriteria khusus yang juga harus dipenuhi oleh calon guru, yaitu: IPK minimal 3,25 Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi Memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif dengan skor minimal: IELTS 5,5 TOEFL iBT 51 PTE Academic 45,4 Bersih dari NAPZA Bersedia tinggal di lingkungan sekolah berasrama Tata Cara Pendaftaran Berikut langkah-langkah pendaftaran Guru SMA Garuda Baru: Daftar secara daring melalui sscasn.bkn.go.id Buat akun satu kali menggunakan data KTP/KK/e-KTP Simpan username dan password dengan baik Lengkapi seluruh data dan unggah dokumen Cetak kartu pendaftaran setelah proses selesai Dokumen yang Wajib Diunggah Pelamar diwajibkan mengunggah dokumen berikut melalui laman pendaftaran: Surat lamaran bermeterai Rp10.000 (scan berwarna) Surat pernyataan bermeterai Rp10.000 (scan berwarna) e-KTP atau surat keterangan rekam e-KTP Pas foto formal ukuran 4x6 berlatar biru (terbaru) Ijazah asli sesuai kualifikasi Transkrip nilai asli Sertifikat Pendidik Sertifikat bahasa Inggris (IELTS/TOEFL iBT/PTE Academic) yang masih berlaku Bagi para guru yang siap berkembang dan mengabdi di lingkungan pendidikan berasrama dengan standar tinggi, rekrutmen Guru SMA Garuda Baru ini bisa menjadi peluang emas. Pastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan pendaftaran dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Pelamar Sekolah Garuda diwajibkan membuat akun satu kali menggunakan data kependudukan yang valid saat melakukan pendaftaran.

Sekolah Garuda Baru Buka Pendaftaran Guru, Cek Informasi Lengkapnya di Sini!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Sosial (Kemensos) mulai membuka proses perekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat pada Selasa (10/6). Ada sejumlah hal yang disyaratkan, salah satunya sudah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Proses seleksi guru ini dilaksanakan oleh Kemensos melalui kolaborasi lintas kementerian. Mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya. &ldquo;Ada 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama yang dibuka, untuk nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama,&rdquo; ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico, di Jakarta, Selasa (10/6). &rdquo;Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan tersebut,&rdquo; kata Robben. Akan tetapi, tidak semua guru bisa mengikuti seleksi ini. Adapun, hanya guru lulusan PPG dan sudah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK pada tahun 2024 yang bisa mendaftar. Selain itu, ada batasan usia yang juga disyaratkan. Calon guru Sekolah Rakyat diharuskan berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun.&nbsp; Selain itu, calon guru Sekolah Rakyat tidak boleh memiliki riwayat pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun atau lebih. Yang bersangkutan harus memiliki track record yang bersih alias tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. &rdquo;Tidak kalah penting, calon guru Sekolah Rakyat tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,&rdquo; jelasnya. Mereka juga tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik/ terlibat politik praktis. Tak kalah penting, calon guru Sekolah Rakyat harus memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/Sarjana Terapan; jehat jasmani dan rohani; serta ⁠bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tinggal di asrama. Daftar persyaratan untuk bisa mengikuti seleksi ini tak sampai di sana. Lebih detail lagi, Kemensos mensyaratkan agar calon peserta memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00. Lalu, memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan), ⁠telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN). Seleksi ini dilaksanakan oleh Kemendikdasmen pada 10-12 Juni 2025. Hasilnya akan diumumkan pada 16 Juni 2025. Setelahnya, akan dilakukan registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025. Pengumuman mengenai seleksi kompetensi tambahan bakal diumumkan pada 18 Juni 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19- 23 Juni 2025. Menurut Roben, seleksi kompetensi tambahan akan diselenggarakan oleh Kemensos secara daring. Seleksi ini meliputi tes psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara. &ldquo;Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri,&rdquo; tegasnya. Nantinya, kata dia, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru Sekolah Rakyat akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF) di bawah naungan Kemensos. Pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat ini dijadwalkan pada 30 Juni 2025. Sementara, pengangkatan resmi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat pada Juli 2025. &ldquo;Mereka akan mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru Sekolah Rakyat,&rdquo; paparnya.&nbsp; Roben juga menekankan, bahwa nantinya, seluruh guru Sekolah Rakyat yang lolos seleksi wajib melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. Mereka juga diharuskan melakukan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Selain itu, mereka harus bersedia ditempatkan di Sekolah Rakyat pada seluruh wilayah NKRI serta bersedia &nbsp;melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kemensos.&nbsp;

Kementerian Sosial membuka pendaftaran guru Sekolah Rakyat dengan syarat ketat, termasuk sertifikat PPG dan batasan usia.

Kemensos Buka Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat, Berminat? Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Ilustrasi guru honorer GAMBIR &ndash; Kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sekitar 4.000 guru honorer menjadi bahasan utama dalam rapat antara Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI Jakarta kemarin (23/7). Dalam rapat itu, dewan menuntut pemprov untuk merekrut kembali ribuan guru honorer tersebut. Lewat rekrutmen itu, nantinya para guru tidak lagi berstatus honorer, melainkan kontrak kerja individu (KKI). Dewan juga meminta agar rekrutmen ulang&nbsp; guru honorer itu tidak dilakukan parsial. &rdquo;Jangan cuma 1.700 guru honorer yang diangkat menjadi guru KKI, tetapi semuanya (4.000 guru),&rdquo; ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. Menurut Jhonny, (APBD) DKI Jakarta yang mencapai Rp 81,7 triliun cukup untuk merekrut 4.000 guru honorer tersebut menjadi guru KKI. &rdquo;Anggaran kita itu cukup banyak, kami rasa itu akan mencukupi. Dialihkan saja dari kegiatan yang tidak penting,&rdquo; lanjut politikus PDIP itu. Setelah direkrut menjadi guru KKI, nantinya para guru itu bisa dipersiapkan untuk perekrutan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebagai tenaga pendidik yang berstatus ASN non-PNS. Sementara itu, Plt Kadispendik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, tahun ini Pemprov DKI Jakarta hanya akan membuka rekrutmen terhadap 1.700 guru untuk jalur KKI. Jumlah itu menurut dia sesuai dengan jumlah anggaran di Dispendik. Karena itu, sekitar 2.300 guru honorer lainnya baru bisa direkrut tahun depan. &rdquo;Kondisi anggaran kita saat ini sudah terbatas, dan kami hanya punya dana untuk 1.700 guru. Kalau misalkan mau (merekrut) 4.000 guru maka harus ada rapat besar,&rdquo; katanya. (rya/byu)

DPRD DKI Jakarta menuntut agar sekitar 4.000 guru honorer direkrut ulang dengan status kontrak kerja individu.

DPRD DKI Jakarta Minta Rekrutmen Ulang 4.000 Guru Honorer Dilakukan Sekaligus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/iliustrasi-pppk-2078096154.jpg" alt="Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengumumkan kelulusan hasil seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) dan mengangkat sebanyak 230.432 guru pada 2023. Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak seleksi pada 2021, 2022, dan 2023, jumlah guru yang resmi menjadi ASN PPPK tercatat mencapai 774.999 guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, dengan besaran angka kelulusan ASN PPPK selama&nbsp;tiga tahun terakhir, Kemendikbudristek optimistis dapat menyelesaikan target 1 juta guru pada 2024. Sebab, formasi yang dibuka cukup sekitar 200 ribu guru lagi. "Kalau ditotal guru non-ASN yang jadi ASN PPPK hampir 800 ribu. Kalau 1 juta gurunya tinggal 200 ribu lagi, sehingga kita dapat memenuhi 1 juta gurunya," ungkap Nunuk dalam acara&nbsp;obrolan di akun pribadinya&nbsp;@nunuksuryani, akhir pekan lalu. Nunuk menjelaskan, selisih dari target 1 juta guru ASN PPPK akan sejalan dengan usulan perluasan formasi untuk 2024 yaitu sejumlah 419.146 guru. Selain itu, terdapat berbagai kemudahan yang berpotensi mendorong terbukanya partisipasi pelamar umum pada formasi ini, sehingga harapannya seluruh pihak dapat ikut serta dalam program PPPK guru pada 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyediaan anggaran gaji bagi 419.146 formasi guru ASN PPPK yang akan dibuka formasinya tahun ini. "Tahun ini ditambah lagi ada usulan untuk pendidik, usulan kami jumlahnya adalah 82.717 formasi dan usulan itu masuk dalam usulan tenaga teknis. Semoga bapak ibu guru dan pendidik semuanya beruntung untuk tahun 2024 ini dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN PPPK yang akan datang," ucap Nunuk. Dalam&nbsp;kiriman terbarunya @nunuksuryani, Nunuk juga menjelaskan berbagai sumber ASN PPPK yang akan diberlakukan. Salah satunya yaitu guru non-ASN yang saat ini berlokasi di sekolah negeri. "Sumber ASN PPPK ini bermacam-macam. Ada guru-guru non-ASN yang sekarang ada di sekolah negeri, itu akan mendapatkan penempatan sesuai dengan formasi, kebutuhan dan kualifikasi," jelasnya. Kemudian penggantian guru-guru yang akan mengakhiri masa pembelajarannya atau pensiun juga akan disiapkan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. "Dan satu lagi untuk menggantikan guru-guru pensiun, kami menyiapkan melalui PPG Prajabatan. Tentu kami melakukan semuanya ini berdasarkan aspek keadilan dan kebutuhan," tegas Nunuk. Ia juga menekankan guru peserta seleksi PPPK akan memperoleh penempatan sesuai dengan prioritas. Oleh karenanya, Nunuk meminta untuk tidak ada kekhawatiran mengingat penempatan guru akan menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai catatan, rekrutmen guru tahun ini merupakan bagian dari rekrutmen 1,6 juta formasi ASN PPPK yang telah dicanangkan pemerintah. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. "Dimana tahun ini, dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK, formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan," kata Jokowi. Jokowi pun mengundang anak muda untuk ikut serta mengabdi kepada negara. Menurutnya pemerintahan membutuhkan talenta muda untuk menghadapi disrupsi teknologi. "Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah," kata Presiden.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak seleksi pada 2021-2023, jumlah guru yang resmi menjadi ASN PPPK tercatat mencapai 774.999 guru.

Rekrutmen Guru Hampir 800 Ribu, Kemendikbudristek Optimistis Target 1 Juta ASN PPPK Tuntas Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/WhatsApp-Image-2023-05-30-at-164553-3860846039.jpg" alt="Ketua PGRI Jawa Timur Teguh Sumarno." width="100%">
<figcaption>Ketua PGRI Jawa Timur Teguh Sumarno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan mengubah sistem rekrutmen guru pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). Pengubahan sistem itu dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan guru honorer. Sistem itu rencananya mulai diberlakukan pada 2024 secara permanen. Salah satunya konsep marketplace untuk guru. Nadiem menyebut akan ada suatu tempat yang berisi database guru aktif. &rdquo;Guru-guru yang boleh mengajar, masuk ke dalam database yang bisa diakses seluruh sekolah,&rdquo; ucap Nadiem. Adanya sistem tersebut disambut positif Ketua PGRI Jawa Timur Teguh Sumarno. Menurut dia, dengan lebih dari 1 juta guru untuk lolos program PPPK adalah niat baik pemerintah. &rdquo;Sampai saat ini, di Jawa Timur masih kekurangan guru sekitar 600 ribuan. Saya sangat percaya dan mendukung niat baik pemerintah, termasuk solusi marketplace.&nbsp; Solusi ini untuk mempercepat ketersediaan guru dan sesuai dengan kebutuhan internal setiap sekolahan,&rdquo; kata Teguh. Menurut dia, database guru yang kompeten, profesional dalam sistem marketplace, yang akan diberlakukan mulai 2024 adalah positif.&nbsp; Dengan cara apapun dilakukan demi martabat guru dan keberlangsungan sukses layanan pendidikan bagi setiap anak didik. Teguh menambahkan, dengan sistem rekrutmen yang tidak terpusat, memberi peluang kepada setiap sekolahan sangatlah baik. &rdquo;Jadi, hanya sekolah yang tahu persis kebutuhan guru dan guru mata pelajaran apa yang dibutuhkan,&rdquo; ucap Teguh. Teguh juga mendukung gagasan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang menghendaki masa kontrak kerja PPPK itu dihilangkan, sehingga guru PPPK bisa mengajar dengan tenang. &rdquo;Agar para ASN PPPK lebih tenang dalam bekerja melayani anak didik sebagai ASN sampai pensiun. Hindari politisasi kaum guru oleh pihak-pihak tertentu. Kami dari PGRI sangat murni berjuang untuk martabat dan kesejahteraan guru,&rdquo; tegas Teguh.

PGRI Jawa Timur sambut positif perubahan sistem rekrutmen guru pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) untuk mengatasi permasalahan guru

Ketua PGRI Jatim Dukung Konsep Marketplace Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-radar-banjarmasin.jpg" alt="Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)" width="100%">
<figcaption>Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah ngebut merampungkan payung hukum baru untuk rencana program marketplace guru. Rencananya, aturan untuk program itu dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Alex Denni menjelaskan, aturan hukum tengah dirumuskan bersama oleh kementerian/lembaga terkait. Saat ini, di antara 726 daftar inventarisasi masalah (DIM), lebih dari 600 DIM selesai dibahas. &rdquo;Ada satu PP yang sedang kita rumuskan bersama. PP manajemen ASN ini yang mudah-mudahan bisa menyederhanakan banyak hal dalam konteks manajemen ASN, mulai rekrutmen sampai reward sistem dan lain-lain,&rdquo; paparnya kemarin. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pihaknya akan menyiapkan skema agar rekrutmen bisa lebih fleksibel waktunya. Termasuk soal lokasi tes dan lain-lain. Mengingat, seleksi nanti tak lagi dilaksanakan serentak dan dalam jumlah besar seperti saat ini. &rdquo;Jadi, fleksibilitas rekrutmen ini memang sedang jadi agenda kami,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan guru, tapi juga distribusinya. Hal itulah yang ingin diterobos Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui rencana kebijakan marketplace guru. Sebab, nanti ada ikatan dinas bagi calon guru penerima beasiswa pemerintah. Mereka bakal ditempatkan di daerah-daerah yang kekurangan guru selama sekitar tiga tahun. Sementara itu, Nadiem mengungkapkan, dengan rancangan PP manajemen ASN, formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru bisa ditentukan pusat. Kemudian, rekrutmen untuk guru bisa dilakukan melalui talent pool yang disediakan pemerintah. &rdquo;Karena real time rekrutmen, tes seleksi nggak harus gelondongan dua kali setahun. Kita bisa punya testing center di mana-mana, yang kapan pun guru-guru honorer ingin masuk bisa mengikuti seleksi,&rdquo; paparnya. Ide talent pool itu diapresiasi sejumlah anggota dewan. Meski demikian, Kemendikbudristek diminta menyelesaikan pekerjaan rumah sebelumnya. Yakni, menempatkan para guru honorer yang sebelumnya telah lulus passing grade dalam seleksi ASN. &rdquo;Cut off dulu, selesaikan dulu yang ada. Masih ada P1 yang belum jelas nasibnya, yang sebelumnya dinyatakan lolos, dibatalkan penempatan, dan lainnya,&rdquo; tegas anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa. Dia menyarankan, pemerintah pusat bisa mengonsolidasikan dengan pemerintah daerah mengenai formasi. Misalnya, apabila di daerah A formasi untuk guru sebuah mata pelajaran penuh, sementara di daerah B ada kekurangan, bisa dilakukan transfer. Selain itu, Ledia meminta penamaan talent pool guru tersebut tidak menggunakan istilah marketplace. Sebab, istilah itu biasa digunakan untuk jual beli barang. &rdquo;Tolong diganti istilahnya, jangan marketplace. Nggak enak gitu dengarnya. Tolong dipilihkan diksi yang lebih pas,&rdquo; ujarnya. (mia/c19/fal)

Pemerintah ngebut merampungkan payung hukum baru untuk rencana program marketplace guru. Rencananya, aturan untuk program itu dibuat.

Gunakan Marketplace, Sistem Perekrutan Guru Bakal Lebih Fleksibel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ketum-PGRI-Hilmi-JPK.jpg" alt="Caption : Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi (kanan) bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril di kantor PGRI (27/11). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption : Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi (kanan) bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril di kantor PGRI (27/11). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2022 dijadikan sejumlah pihak menyampaikan aspirasi soal pendidikan. Diantaranya disuarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mereka meminta pemerintah, khususnya Kemendikbudristek menuntaskan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan seluruh rangkaian proses rekrutmen guru PPPK harus dituntaskan. ’’Terima kasih sudah ada guru honorer yang menerima SK (surat keputusan pengangkatan PPPK, red),’’ katanya Rabu (4/5).  Unifah mengungkapkan diantara SK pengangkatan guru PPPK yang sudah terbit dilaporkan dari kawasan Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah provinsi lainnya. Dia berharap proses penerbitkan SK ini dikejar terus oleh pemerintah. Sehingga guru-guru yang sudah lolos atau memenuhi nilai ambang batas rekrutmen guru PPPK dapat menerima SK.  ’’Untuk guru-guru yang sudah terbit SK guru PPPK-nya, saya sampaikan terima kasih. Semoga yang lainnya segera menyusul,’’ tuturnya. Dia mengatakan keberadaan SK pengangkatan guru PPPK itu sangat penting. Yaitu sebagai pengakuan atau kepastian hukum terhadap status guru honorer.  Dalam momen Hardiknas 2022, Unifah juga meminta kepada Kemendikbudristek untuk tertib organisasi. Dia tidak ingin ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pembina PGRI, kemudian diundang oleh Kemendikbudristek. ’’Kemudian orang yang mengaku-ngaku PGRI itu dianggap mewakili suara kami di PGRI. Padahal tidak,’’ katanya.  Dia mengatakan jika memang ingin melibatkan PGRI, Kemendikbudristek harus melalui tata cara organisasi yang benar. Yaitu melalui pengurus PGRI yang resmi. Termasuk dalam pembahasan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). ’’Kami (PGRI) bukannya cerewet. Tetapi mengingatkan bagian dari masyarakat di bidang pendidikan,’’ tuturnya. Unifah mengatakan pembahasan peta jalan pendidikan juga harus dilanjutkan oleh pemerintah.

Momen Hardiknas, PGRI Minta Pemerintah Tuntaskan Rekrutmen Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan aturan panduan rekrutmen guru di madrasah swasta. Di antara syaratnya, calon guru wajib beragam Islam, bisa membaca Alquran, memiliki wawasan keagamaan yang moderat, dan usia maksimal 45 tahun.  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag M. Zain menuturkan, aturan rekrutmen guru di madrasah swasta itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 1006/2021. ’’Tujuannya sebagai kendali mutu,’’ kata M. Zain di Jakarta Kamis (18/11).  Zain menjelaskan, selama ini, pengangkatan guru di madrasah swasta belum pernah diatur. Termasuk syarat kualifikasi pendidikan minimal S1 atau sederajat juga belum ada.  Dia juga mengakui, selama ini, tidak ada kriteria atau syarat guru madrasah wajib bisa baca Alquran serta memiliki pemahaman keagamaan moderat serta berjiwa nasionalis. ’’Untuk mengetahui pemahaman keagamaan yang moderat, bisa dilakukan saat wawancara,’’ tutur Zain  Kemenag sudah menyiapkan instrumen ujian atau tes rekrutmen guru di madrasah swasta. Terbitnya regulasi itu berawal dari aspirasi di tingkat bawah.  Zain mengatakan, aturan yang baru dikeluarkan itu komplet. Mulai dari tahap rekrutmen, pengangkatan, hingga pemberhentian guru di madrasah swasta. Tahap rekrutmen guru di madrasah swasta hampir sama dengan di madrasah negeri. Diawali dengan usul kebutuhan guru yang disampaikan penyelenggara atau yayasan madrasah ke Kantor Kemenag kabupaten atau kota.  Dia berharap dengan panduan rekrutmen guru di madrasah swasta itu, ke depan guru-guru di madrasah makin berkualitas dan profesional.  Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam KMA 1006/2021 itu. Di antaranya persyaratan umum guru madrasah swasta adalah beragama Islam dan mampu membaca Alquran. Tetapi dalam kondisi tertentu, aturan itu bisa dikecualikan.  Syarat lain adalah memiliki wawasan keberagamaan yang moderat. Kemudian usia maksimal 45 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani hukuman pidana, serta tidak menjadi anggota organisasi terlarang.  Saat ini, jumlah madrasah swasta jauh lebih banyak dibandingkan madrasah negeri. Di jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) ada 23.868 unit madrasah swasta. Kemudian di jenjang madrasah tsanawiyah (MTs) ada 16.557 unit madrasah swasta. Lalu di jenjang madrasah aliyah (MA) ada 8.064 unit.  Pengamat pendidikan sekaligus Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) Muhammad Ramli Rahim menyambut baik aturan tersebut. Rekrutmen guru madrasah negeri maupun swasta memang harus diatur.  Dengan adanya aturan tersebut, dia berharap input guru-guru di madrasah swasta benar-benar berkualitas. ’’Hanya memang masalah utama sekarang adalah rendahnya kualitas lulusan LPTK,’’ kata Ramli.  LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah perguruan tinggi yang menghasilkan atau meluluskan calon guru.

Aturan Rekrutmen Guru Madrasah, Wajib Berpaham Keagamaan Moderat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengumuman-seleksi-pppk-ditunda-ini-alasan-utamanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekrutmen guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan hal baik untuk meminimalisir kekurangan guru aparatur sipil negara (ASN). Di mana hingga 2024, kekurangan guru mencapai 1,3 juta orang.  Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi sekolah swasta. Pasalnya, para guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik yang notabene berpengalaman banyak beralih untuk menjadi ASN.  Ketua Forum Kepala Sekolah SMP Swasta DKI Jakarta, Maringan Tampubolon pun mengatakan bahwa sekolah swasta pun akan kesulitan untuk mencari guru yang berpengalaman itu. Pahitnya, harus memulai lagi dari nol untuk menjadikan guru berkompeten. "Ya akan kesulitan mencari guru. Tidak mudah cari guru sekarang," ungkap dia kepada wartawan, Senin (18/10).  Dia juga menilai ada cacat administrasi dalam pelaksanaan PPPK, seperti guru tetap yayasan seharusnya tidak bisa mengikuti seleksi tersebut, namun ini sebaliknya. Kata dia, pemerintah tidak mengetahui kebijakan yang berlaku.  "Terbuai karena gaji, tapi pemerintah juga salah, kok guru tetap yayasan masih diterima. Kan guru bersertfikat, punya inpassing kan itu guru tetap yayasan. Jadi kesannya, pemerintah pura-pura nggak tau, bisa saja," ujarnya.  Diprediksi bahwa sekolah swasta akan kendor dalam peningkatan kualitas pendidikan karena hilangnya guru berkualitas. "Karena guru itu profesional, dan siap jadi, tapi kan bagi sekolah nanti kan cari guru susah, akreditasinya nilai akan turun, karena guru bersertifikatnya sudah pada ekosdus, padahal itu bagian penilaian dalam akreditas," terang Maringan.  "Sekolah swasta akan sulit ya, yang telah dibangun puluhan tahun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena regulasi pendidikan pemerintah tidak berpihak kepada swasta," ungkap dia. (*)

Rekrutmen PPPK Buat Sekolah Swasta Harus Bentuk Guru dari Nol Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/boleh-ke-sekolah.jpg" alt="Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada saat guru telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka memiliki hak konstitusional untuk diangkat menjadi guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun begitu, hal ini tidak bisa langsung dipenuhi.  Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Deitje Adolfien Katuuk mengatakan, tuntutan standar mutu juga harus dipenuhi. Salah satunya adalah kualifikasi pendidikan baik serta sertifikasi profesional.  "Juga tentu dilihat juga dari rasio guru dan siswa, kemudian realitas indikator pendidikan bermutu ini masih juga belum terpenuhi," tutur dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, Senin (24/5).  Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Seperti persyaratan standar kualifikasi pendidikan harus juga terpenuhi yang tentu sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  "Semua guru tentu harus S1," tandasnya.  Namun sayangnya, indikator seperti sertifikasi guru di sebagian wilayah masih belum merata. Jadi, afirmasi kepada guru honorer yang mendaftar PPPK ini dapat diberikan bagi mereka yang mengajar di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).  Khususnya kepada daerah yang kebutuhan akan tenaga pendidiknya besar. Belum lagi kurangnya guru mata pelajar yang masih belum sesuai ketersediaannya.  "Banyak guru tetapi ada daerah-daerah tertentu yang kekurangan sekali guru, kemudian juga dari pemerataan mata pelajaran itu juga masih sangat banyak ketimpangan-ketimpangan," pungkasnya.

Rektor Unima Sebut Guru Honorer Harus Penuhi Kualifikasi Jadi ASN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekrutmen guru

Berita Terkini