<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Ilustrasi-PNS1-1330042859.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan potensi mundurnya pendaftaran CPNS 2023. Adapun berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, pendaftaran CPNS akan dibuka pada 17 September 2023. Meski begitu, ada delapan hal yang penting diketahui sebelum daftar CPNS-PPPK 2023. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah harus terupdate hingga bats umur pendaftar CPNS - PPPK 2023. "Mimin mau kasih tips nih tentang hal mendasar yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu," tulis BKN dalam akun Instagram resminya @bkngoidofficial, dikutip Jumat (15/9). BKN menyebut, ada delapan hal dasar yang penting dipersiapkan sebelum mendaftar CPNS dan PPPK 2023. Apa saja? Berikut ini daftarnya: 1. NIK atau Nomor Induk Kependudukan Pastikan data NIK calon pelamar sudah terupdate di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Terutama buat calon pelamar yang belum lama ini pindah Kartu Keluarga (KK), baru nikah dan bikin KK baru, pindah domisili dan sejenisnya. Dalam hal ini, BKN mewanti-wanti jangan sampai ketika mulai mendaftar terhalang dengan NIK yang belum terupdate.&nbsp; 2. Pelamar yang Gagal CPNS Masih Bisa Daftar BKN memastikan, pelamar CPNS sebelumnya yang gagal bisa mendaftar kembali pada pendaftaran CPNS tahun ini. Bahkan, bagi calon pelamar yang baru ikutan seleksi PPPK juga sangat diperbolehkan untuk mendaftar CPNS 2023. Bahkan, kata BKN, peluang CPNS 2023 ini bisa menjadi kesempatan baru buat calon pelamar. 3. CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri Belum Tentu Bisa Daftar Lagi BKN memastikan, bahwa masyarakat yang sudah mengundurkan diri masih bisa melamar CPNS dan PPPK asalkan sebelum penetapan Nomor Indul Pegawai (NIP). Sedangkan, kalau mengundurkan dirinya sudah di tahap penetapan NIP, maka orang tersebut dikenakan sanksi tidak bisa ikutan daftar CPNS 2023.&nbsp; 4. Wajib membuat akun SSCASN Bagi masyarakat yang berminat mendaftar CPNS dan PPPK 2023 wajib memiliki akun dalam portal SSCASN. Termasuk, bagi yang sudah mendaftar sebelumnya pun diwajibkan untuk kembali membuat akun sebagaimana calon pelamar yang lain. 5. Melampirkan ijazah asli Gunakan ijazah asli sebagai bukti pendidikan, jangan gunakan Surat Keterangan Lulus (SKL). Kecuali persyaratan instansi membolehkan pakai SKL. 6. Jabatan yang Dilamar Harus Sesuai dengan Pendidikan Akhir Pastikan pendidikan yang dimiliki sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Perhatikan persyaratan khusus seperti surat tanda registrasi jika diperlukan bagi jabatan tertentu, jangan sampai lupa dan mengambaikan hal ini. Salah satunya, seperti sertifikasi kompetensi guna memberi penambahan nilai bagi PPPK. 7. Batas Umur Daftar CPNS dan PPPK 2023 Jika melebihi batas usia atau belum cukup umur, maka jabatan tersebut tidak akan bisa dilamar. Adapun batas usia yang diperbolehkan daftar CPNS dan PPPK 2023, sebagai berikut: PNS: paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun PPPK: paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun dari batas usia pensiun jabatan terseabut kecuali dipersyaratakan berebda oleh isntansi. 8. Cek Fitur ASN Karier di portal SSCASN BKN Pengecekan ini dinilai penting karena dalam fitur tersebut pelamar bisa mengetahui penjelasan lengkap mengenai tugas fungsi jabatan yang akan dilamar. Bahkan, lengkap dengan perkiraan penghasilan yang akan diperoleh jika diterima menjadi CPNS dan PPPK 2023.

Ada delapan hal yang penting diketahui sebelum daftar CPNS-PPPK 2023. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah harus terupdate.

Catat, 8 Hal yang Penting Diketahui Sebelum Daftar CPNS-PPPK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah telah menetapkan formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 sebanyak 572.496 formasi. Bakal ada kuota khusus bagi fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan komposisi rekrutmen ASN 2023. Terdiri atas 80 persen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta 20 persen untuk fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist. Kuota khusus itu diberikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi. &rdquo;Karenanya tahun ini ada rekrutmen untuk PNS talenta digital yang fresh graduate,&rdquo; ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 di Jakarta kemarin (3/8). Rakor tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo. Lalu, ada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta para pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia. Anas menyatakan, komposisi itu mungkin berubah pada tahun depan. Dengan memberikan porsi lebih besar lagi pada formasi talenta digital dan data scientist hingga 30 persen. &rdquo;Karena tahun ini memang banyak mandat yang harus kami selesaikan,&rdquo; jelasnya. Sebanyak 80 persen kuota PPPK memang difokuskan untuk tenaga pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Dalam seleksi kali ini, pemerintah juga akan mengurangi rekrutmen pada formasi yang terdampak transformasi digital. Pada kebijakan ASN 2023&ndash;2050, kata Anas, pihaknya telah memetakan instansi yang positive growth dan negative growth. Untuk yang negative growth, tidak dibutuhkan rekrutmen baru. Dia mencontohkan, di BKN, ada bagian yang memiliki pegawai hingga 500 orang. Namun, sekarang hanya tersisa 30 orang karena digitalisasi. &rdquo;Sehingga mereka yang pensiun tidak harus diisi lagi karena sudah digantikan digital,&rdquo; ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Anas menjelaskan, rekrutmen ASN 2023 juga dimaksudkan sebagai upaya optimal untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Jumlah tenaga non-ASN mencapai 2,3 juta orang dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB menetapkan 1.030.751 kebutuhan ASN nasional 2023. Namun, terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi. Termasuk beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya. Jadi, hanya 572.496 formasi yang berhasil terkumpul hingga awal Agustus 2023. Jumlah tersebut ditujukan untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terdiri atas 28.903 CPNS dan 49.959 PPPK. Sementara, pemda dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. &rdquo;Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN. &rdquo;Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan,&rdquo; ungkapnya. Dia turut berpesan agar dilakukan beberapa pendekatan terkait dengan rekrutmen ASN. Mulai transformasi digital hingga manajemen ASN pada era normal baru. &rdquo;Calon ASN yang direkrut harus bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045,&rdquo; tegasnya. (mia/c14/fal)

Pemerintah telah menetapkan formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 sebanyak 572.496 formasi.

Rekrutmen CPNS 2023: Pemerintah Tetapkan 572.496 Formasi, 80 Persen untuk PPPK

rekrutmen cpns 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekrutmen cpns 2023

Berita Terkini

Catat, 8 Hal yang Penting Diketahui Sebelum Daftar CPNS-PPPK 2023

Rekrutmen CPNS 2023: Pemerintah Tetapkan 572.496 Formasi, 80 Persen untuk PPPK

Download Aplikasi JawaPos.com