<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) ke depan tidak lagi diselenggarakan setahun sekali. Kebijakan itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang baru disahkan akhir Oktober lalu. Agenda reformasi dan transformasi jadi landasan fleksibilitas rekrutmen calon abdi negara. &rdquo;Jadi, ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan. Karena tiap tiga bulan bisa ada rekrutmen ASN,&rdquo; kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kemarin. Kebijakan itu juga sebagai salah satu upaya menghentikan adanya rekrutmen tenaga honorer. Mengingat, sebelumnya ketika ada pegawai pensiun yang berarti ada kekosongan tidak langsung diisi karena rekrutmen baru dilakukan setahun atau dua tahun kemudian. Nantinya, pihaknya akan mendata siapa saja pegawai ASN yang pensiun. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan proses rekrutmen di momen tersebut. &rdquo;Kita akan rekrut tiga bulan sekali. Saat ini kami sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian dan lembaga,&rdquo; ungkapnya. Kendati ada rekrutmen rutin, pemerintah tak lantas menjaring CASN secara besar-besaran sesuai dengan jumlah tenaga yang pensiun. Pemerintah akan mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan di kementerian tersebut, apakah positive growth atau justru negative growth. Sebab, ada faktor digitalisasi yang juga tengah digenjot sehingga diharapkan birokrasi bisa lebih ramping dan efisien. Sementara itu, terkait seleksi CASN tahun depan, Anas mengatakan, hingga 2030 fokus rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Pihaknya telah memetakan proyeksi kebutuhan di sektor tersebut dengan melihat pertumbuhan positif dari kebutuhan ASN. Artinya, di sektor tersebut masih boleh menambah pegawai. Berbeda halnya dengan tenaga teknis fungsional. Menurut dia, pada bagian itu masuk ke dalam skema zero growth. Maksudnya, antara jumlah tenaga yang pensiun dan rekrutmen baru diupayakan seimbang. Sedangkan tenaga teknis pelaksana masuk ke skema negative growth sehingga sangat tidak dipertimbangkan untuk merekrut baru. Karena itu, dia berharap usulan formasi dari pemerintah daerah lebih pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Bukan tenaga teknis. Bukan hanya itu, pemerintah akan memberikan ruang bagi talenta digital di rekrutmen tahun depan. &rdquo;ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, tahun depan juga akan dibuka rekrutmen untuk talenta-talenta digital,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah bertemu dengan Men PAN-RB untuk membahas mekanisme seleksi CASN guru pada 2024. Menurut dia, tahun depan penuntasan program 1 juta guru yang belum rampung. &rdquo;Jika tidak ada aral melintang, semua proses berjalan lancar, awal tahun (diproyeksikan) 840 ribu (guru resmi diangkat menjadi PPPK). Jadi, kita tinggal menyelesaikan sedikit lagi,&rdquo; jelasnya. Dengan terpenuhinya kuota 1 juta guru PPPK itu, diharapkan bisa menghentikan masuknya guru-guru honorer baru lagi. (mia/c17/fal)

Seleksi CPNS dan PPPK ke depan tidak lagi diselenggarakan setahun sekali. Kebijakan itu merupakan implementasi UU no 20/2023 tentang ASN.

Mulai 2024, Rekrutmen CPNS-PPPK Digelar 3 Bulan Sekali, Fokus pada Guru dan Nakes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/azwar-1698925334.jpg" alt="Komisi II DPR RI dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas usai pengambilan keputusan tingkat I RUU ASN, Selasa (27/9). (Dok. DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Komisi II DPR RI dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas usai pengambilan keputusan tingkat I RUU ASN, Selasa (27/9). (Dok. DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Fleksibilitas dalam perekrutan aparatur sipil negara (ASN) adalah salah satu agenda transformasi yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN. Rekrutmen tak perlu lagi menunggu setahun. Selain itu, RUU yang disepakati dibawa ke rapat paripurna tersebut menjadi payung hukum untuk penataan honorer. Penataannya bakal diperpanjang sampai 2024. Dalam rapat kerja (raker) tingkat satu dengan pemerintah kemarin (26/9), seluruh fraksi di Komisi II DPR sepakat dengan RUU ASN tersebut. Persetujuan itulah yang menjadi dasar membawa RUU ASN ke tingkat dua atau rapat paripurna DPR. &rdquo;Kita sahkan rancangan undang-undang ini ya?&rdquo; kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Rencana pengesahan RUU ASN juga mendapat persetujuan pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men pan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, RUU tersebut menjawab tantangan ekspektasi publik yang makin besar terhadap kualitas pelayanan publik. &rdquo;Sehingga butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, ideal, dan profesional,&rdquo; ujarnya. RUU itu, lanjut Anas, secara umum memuat tujuh klaster pembahasan. Yakni klaster penghapusan Komisi ASN menjadi penguatan pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, penataan tenaga kerja honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Bukan hanya itu, RUU ASN tersebut juga membawa tujuh agenda transformasi. Salah satunya rekrutmen dan jabatan ASN. Anas menjelaskan, rekrutmen ASN akan menjadi lebih fleksibel dengan adanya aturan baru ini. &rdquo;Rekrutmen ASN tidak perlu menunggu satu tahun dengan proses yang lebih dari setahun,&rdquo; ucapnya. Agenda transformasi lainnya adalah kemudahan mobilitas talenta nasional untuk mengatasi kesenjangan. Anas menyebutkan, talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar, utamanya di Jawa. Sementara di daerah lain di luar Jawa, banyak formasi yang tidak terisi karena kurangnya talenta. &rdquo;Ke depan, dengan UU yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan,&rdquo; tuturnya. Anas menambahkan, yang tak kalah penting dari perubahan UU ASN tersebut adalah terkait dengan penuntasan penataan tenaga honorer. &rdquo;Dengan adanya revisi UU ini, penataan non-ASN akan segera bisa diselesaikan,&rdquo; imbuhnya. Selain itu, agenda transformasi dalam UU ASN juga mencakup percepatan pengembangan kompetensi. Anas menerangkan, selama ini pola pengembangan kompetensi yang digunakan cenderung klasik. Nah, dengan direvisinya UU tersebut, pengembangan kompetensi ASN bisa lebih dinamis. &rdquo;Di UU ini ada program Merdeka Bekerja,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, ungkap Anas, RUU ASN membawa agenda reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Menurut dia, 99 persen kinerja individu ASN selama ini dinilai baik oleh sistem. Namun, dalam realitasnya, nilai tersebut ternyata akibat pimpinan yang sungkan memberi nilai kurang baik kepada bawahannya. (tyo/c9/ttg)

Fleksibilitas dalam perekrutan aparatur sipil negara (ASN) adalah salah satu agenda transformasi yang termaktub dalam RUU ASN.

RUU ASN Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan, Rekrutmen CPNS Tak Perlu Menunggu Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah telah menetapkan formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 sebanyak 572.496 formasi. Bakal ada kuota khusus bagi fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan komposisi rekrutmen ASN 2023. Terdiri atas 80 persen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta 20 persen untuk fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist. Kuota khusus itu diberikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi. &rdquo;Karenanya tahun ini ada rekrutmen untuk PNS talenta digital yang fresh graduate,&rdquo; ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 di Jakarta kemarin (3/8). Rakor tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo. Lalu, ada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta para pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia. Anas menyatakan, komposisi itu mungkin berubah pada tahun depan. Dengan memberikan porsi lebih besar lagi pada formasi talenta digital dan data scientist hingga 30 persen. &rdquo;Karena tahun ini memang banyak mandat yang harus kami selesaikan,&rdquo; jelasnya. Sebanyak 80 persen kuota PPPK memang difokuskan untuk tenaga pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Dalam seleksi kali ini, pemerintah juga akan mengurangi rekrutmen pada formasi yang terdampak transformasi digital. Pada kebijakan ASN 2023&ndash;2050, kata Anas, pihaknya telah memetakan instansi yang positive growth dan negative growth. Untuk yang negative growth, tidak dibutuhkan rekrutmen baru. Dia mencontohkan, di BKN, ada bagian yang memiliki pegawai hingga 500 orang. Namun, sekarang hanya tersisa 30 orang karena digitalisasi. &rdquo;Sehingga mereka yang pensiun tidak harus diisi lagi karena sudah digantikan digital,&rdquo; ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Anas menjelaskan, rekrutmen ASN 2023 juga dimaksudkan sebagai upaya optimal untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Jumlah tenaga non-ASN mencapai 2,3 juta orang dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB menetapkan 1.030.751 kebutuhan ASN nasional 2023. Namun, terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi. Termasuk beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya. Jadi, hanya 572.496 formasi yang berhasil terkumpul hingga awal Agustus 2023. Jumlah tersebut ditujukan untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terdiri atas 28.903 CPNS dan 49.959 PPPK. Sementara, pemda dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. &rdquo;Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN. &rdquo;Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan,&rdquo; ungkapnya. Dia turut berpesan agar dilakukan beberapa pendekatan terkait dengan rekrutmen ASN. Mulai transformasi digital hingga manajemen ASN pada era normal baru. &rdquo;Calon ASN yang direkrut harus bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045,&rdquo; tegasnya. (mia/c14/fal)

Pemerintah telah menetapkan formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 sebanyak 572.496 formasi.

Rekrutmen CPNS 2023: Pemerintah Tetapkan 572.496 Formasi, 80 Persen untuk PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/MENPANRB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>Agar Tak Ada Lagi Pelamar Lolos Seleksi yang Mundur  JawaPos.com – Pengunduran diri 105 calon aparatur sipil negara (CASN) berimbas pada proses rekrutmen tahun depan. Pemerintah menyatakan bakal memperketat proses seleksi agar tak ada lagi peserta lolos CPNS yang mendadak menyatakan mundur.  Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin (30/5). Dia menjelaskan, panselnas bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait akan memperketat proses seleksi CASN, baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  Tjahjo menerangkan, pengetatan dilakukan secara menyeluruh. Mulai tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar dan bidang menggunakan computer assisted test (CAT), penetapan hasil akhir, penetapan nomor induk pegawai (NIP), sampai pengangkatan ASN. Namun, dia belum bersedia menjelaskan secara detail bentuk pengetatan tersebut. ”Yang pasti, seandainya ada di antara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi tegas dan berat,” ucapnya.  Aturan sanksi pengunduran diri ini sejatinya sudah ada. Di antaranya Pasal 54 Permen PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS. Pasal itu menyebutkan, pelamar yang telah lolos seleksi CPNS tapi mengundurkan diri tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya. Hal tersebut juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri. Aturan mengenai PPPK itu tercantum dalam Pasal 35 Permen PAN-RB 29/2021 dan Pasal 41 Permen PAN-RB 28/2021.  Sanksi tersebut bisa bertambah berat jika dikombinasikan dengan aturan masing-masing instansi. Badan Intelijen Negara (BIN) misalnya. BIN memiliki aturan sendiri. Yakni, CPNS yang sudah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar tapi mengundurkan diri bisa didenda Rp 100 juta.  Sanksi tegas itu diharapkan bisa memberikan efek jera. Dengan begitu, tak ada lagi pengunduran diri massal yang merugikan negara. Apalagi, kata Tjahjo, pemerintah telah menghitung secara saksama berapa jumlah SDM yang dibutuhkan beserta biaya penyelenggaraan seleksinya. ”Namun, karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya,” sesal mantan Mendagri tersebut.  Alasan gaji dan lokasi penempatan saat mengundurkan diri dinilai tak relevan. Menurut Tjahjo, calon pelamar sudah tahu berapa kisaran gaji dan tunjangan per bulan. Mulai gaji pokok yang di awal pengangkatan di bawah Rp 5 juta, tunjangan kinerja/gaji ke-13 dan gaji ke-14, honor lembur, pensiun seumur hidup, hingga taspen. ”Harusnya CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Kalau mau lebih ya bisnis saja,” cetusnya.  Terkait formasi yang kosong karena ditinggalkan CASN 2021, politikus PDIP tersebut meminta kementerian/lembaga terkait, khususnya BKN, bisa mengisi kembali apabila NIP belum ditetapkan. Namun, bila NIP sudah keluar, sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pengadaan ASN, hal tersebut dapat diusulkan kembali tahun depan. Instansi dapat mengajukan usulan kebutuhan serta penghitungan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Perketat Proses Rekrutmen CASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211111-WA0031_1-1.jpg" alt="Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polda Metro Jaya tahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania (baju oranye) setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus rekrutmen CPNS di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/11). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polda Metro Jaya tetapkan empat tersangka baru dalam perkara penipuan bermodus rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang melibatkan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania.  ”Ada empat lagi yang hasil gelar sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Kabidhumas Polda Metro Brigjen Pol Yusri Yunus di Jakarta, Jumat (12/11).  Yusri mengatakan, keempat tersangka berinisial FM, ES, R, dan SN, ikut membantu dalam tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dalam kasus rekrutmen CPNS. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal 55 dan 56 KUHP tentang ikut serta atau membantu terjadinya tindak pidana.  ”Dalam perkara ini, polisi menemukan bukti terjadinya tidak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378), dan pemalsuan (pasal 262 KUHP),” tutur Yusri.  Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menahan anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania, setelah selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penipuan bermodus rekrutmen CPNS. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah proses gelar perkara dan polisi menemukan ada unsur pidana.  Olivia dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 23 September atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat, terhadap 225 orang. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 9,7 miliar. Laporan polisi tersebut tertuang dengan laporan bernomor LP/B/4728/IX/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 23 September 2021.

Selain Olivia, Polisi Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus CPNS Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat diikuti oleh lulusan SMA. Akan tetapi hanya untuk formasi tertentu saja.  "Untuk SMA itu spesifik. Untuk sipir, penjaga tahanan atau penjaga rutan. Tidak perlu keahlian khusus," ungkap dia seperti dikutip, Senin (22/3).  Para lulusan SMA juga bisa mengikuti CPNS dengan mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Nantinya mereka akan menjalani pendidikan sesuai ketentuan sekolah kedinasan tersebut.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/03/2021/cpns-2021-segera-dibuka-ini-jadwalnya-jangan-sampai-ketinggalan/">CPNS 2021 Segera Dibuka, Ini Jadwalnya, Jangan sampai Ketinggalan</a>  Dia juga memberikan penjelasan bahwa terdapat sejumlah formasi di pemerintah daerah (pemda) yang dapat diisi oleh lulusan SMA. Tetapi bukan sebagai CPNS, melainkan honorer. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti posisi tenaga kebersihan atau petugas parkir.  "DKI perlu tenaga kebersihan, tenaga parkir, tenaga (pembersih) gorong-gorong, kan nggak harus PNS. Ambil saja honorer. Ambil saja satu-dua tahun (kontrak), asal (gaji) UMR silakan," ungkap dia.  Tenaga honorer dapat direkrut oleh daerah karena tidak membutuhkan keahlian spesifik. Namun, untuk CPNS tidak bisa karena membutuhkan kemampuan khusus sesuai bidangnya.  Sebagai informasi, tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sekolah kedinasan. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83 ribu formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189 ribu formasi.  Rencananya rekrutmen untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini dimulai bulan April 2021 untuk sekolah kedinasan. Setelah itu dilanjutkan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK non-guru, dan CPNS yang direncanakan pada bulan Mei atau Juni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0XvEbXFaOAA

Rekrutmen CPNS Dibuka Bagi Lulusan SMA untuk Formasi Sipir Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyinggung informasi yang beredar terkait ditiadakannya rekrutmen guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Kata dia, informasi perihal tersebut salah.  "Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada Iagi formasi CPNS untuk guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud," terang dia dalam akun Instagram-nya @nadiemmakarim yang dikutip JawaPos.com, Rabu (6/1).  Jadi, rekrutmen formasi guru CPNS akan tetap ada. Hal tersebut akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 ini.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/01/2021/guru-pppk-memiliki-status-dan-hak-yang-sama-dengan-pns/">Guru PPPK Memiliki Status dan Hak yang Sama dengan PNS</a>  "Saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan PPPK," tuturnya.  Kata dia, fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta guru melalui jalur PPPK. Ia juga mengingatkan bahwa jumlah guru yang diangkat PPPK hanya yang lulus tes.  Pihaknya pun mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) melamar menjadi guru PPPK. Sebab, apabila kinerjanya baik dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi PNS.  "Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru PPPK yang bersangkutan melamar menjadi CPNS. Kami terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya," pungkas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Ybh-8HJmecA

Singgung Rekrutmen Guru CPNS Ditiadakan, Nadiem: Ini Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/potong-tunjangan-guru-yang-tak-mengajar-40-jam-seminggu_m_-1.jpg" alt="Guru di salah satu SD di Lombok tengah mengajar. Kini guru wajib mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Jika tidak, tunjangannya dipotong." width="100%">
<figcaption>Guru di salah satu SD di Lombok tengah mengajar. Kini guru wajib mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Jika tidak, tunjangannya dipotong.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 ikut mengacaukan jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pemerintah telah memutuskan untuk menunda rekrutmen CPNS tahun ini. Kebijakan itu berdampak pada pemenuhan kekurangan tenaga pendidik, khususnya di jenjang sekolah dasar (SD).  Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi kemarin (7/7). Dia menyatakan bisa memahami kebijakan pemerintah yang tidak menerima CPNS baru sampai tahun depan. Namun, Unifah memberikan penekanan bahwa formasi guru memang kekurangan. ”Khususnya di jenjang SD,” kata dia.  Kalaupun tidak ada rekrutmen CPNS baru, pemerintah harus membuat timeline pemenuhan PNS. Dengan demikian, tetap harus ada pengangkatan guru ke depannya.  Baik itu untuk mengisi kekurangan maupun menggantikan guru yang memasuki usia pensiun.  Jika pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS baru, sebaiknya rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dituntaskan. Unifah mengatakan, rekrutmen PPPK yang digelar 2018 sampai sekarang belum jelas. Guru-guru serta pegawai bidang lain yang dinyatakan lolos PPPK sampai sekarang belum mendapatkan nomor induk. Akibatnya, tidak ada kejelasan soal kesejahteraan mereka. Menurut dia, PPPK menjadi solusi ketika para honorer tidak bisa melamar CPNS karena usianya lebih dari 35 tahun.  Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan menunda rekrutmen CPNS. Salah satunya terkait penerimaan CPNS tahun lalu yang belum rampung. Prosesnya tertunda lantaran pandemi Covid-19. ”Belum dilantik semua karena ujian wawancara dan lainnya juga tertunda,” tuturnya kemarin.  Sebagai informasi, hingga saat ini tes seleksi kompetensi bidang (SKB) pada tes CPNS tahun anggaran 2019–2020 belum dilaksanakan. Tes yang dijadwalkan pada 25 Maret 2020 ditunda karena pandemi belum berakhir. Rencananya, tes dilaksanakan sekitar September–Oktober 2020.  Karena itu, alokasi untuk rekrutmen CPNS tahun anggaran 2020 bakal dialihkan ke tahun 2021. Itu pun alokasinya belum dapat ditentukan. Sebab, pemerintah masih harus melihat kembali kebutuhan pegawai dan ketersediaan anggaran. Moratorium tersebut, lanjut Tjahjo, juga akan berlaku pada pembukaan pendaftaran calon siswa/praja/mahasiswa sekolah kedinasan. Kecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara (BIN).  Sama seperti tes penerimaan CPNS, proses seleksi sekolah kedinasan juga mundur. Pendaftaran yang seharusnya dilakukan April 2020 mundur sampai Juni 2020. Tes seleksi kompetensi dasar (SKD) baru diagendakan pada bulan ini. Itu pun bergantung persetujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.  Mantan menteri dalam negeri tersebut juga menyinggung rencana pembubaran sejumlah lembaga/komisi negara. Menurut Tjahjo, pihaknya saat ini tengah mencermati lembaga-lembaga yang urgensinya belum maksimal. ”Dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran,” katanya. Hal itu pun telah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.  Tjahjo menegaskan, nanti tentu tidak semua dibubarkan. Pihaknya masih mencermati kinerja 96 lembaga/komisi yang ada saat ini. Keputusan itu pun sejatinya bukan hal baru. Sebab, sebelumnya sudah ada 24 komisi/lembaga yang dihapus karena kurang urgensinya. Tjahjo juga menampik anggapan bahwa perampingan kelembagaan disebabkan kondisi ekonomi yang terdampak pandemi. Dia mengatakan, perampingan dilakukan pada lembaga/komisi yang kewenangannya dinilai tumpang-tindih dengan kementerian. ”Tidak ada hubungan dengan Covid-19. Kan penjabaran dari visi-misi presiden untuk reformasi birokrasi, yang kemudian saya jabarkan sebagai Men PAN-RB,” papar politikus PDIP tersebut.  Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak buru-buru memutuskan tak membuka rekrutmen CPNS baru. Pemerintah sebaiknya melakukan analisis kebutuhan dan memperhatikan jumlah PNS yang ada saat ini. Jadi, pemerintah harus memilih dan memilah formasi mana saja yang tetap perlu dibuka rekrutmen baru. Untuk tenaga administrasi, misalnya, dia sepakat tidak perlu ditambah lagi. Sebab, jumlahnya sudah banyak.  ”Kalau misalnya ada daerah yang kekurangan, itu daerah yang mana?” ucapnya. Menurut Lina, banyak daerah yang menyatakan kelebihan jumlah PNS. Untuk formasi tertentu, khususnya tenaga fungsional, memang sebaiknya diperhatikan dengan baik. Misalnya formasi guru, dosen, dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Dia menjelaskan, tenaga fungsional seperti itu kebutuhannya jelas.  Lina juga menuturkan, tiga tahun ke depan bakal terjadi ledakan jumlah PNS yang pensiun. Sebab, saat ini banyak PNS yang hampir masuk usia 65 tahun. Jika tidak dipikirkan penggantinya, bisa terjadi kekosongan. ”Tidak mungkin diisi pegawai tidak tetap atau honorer,” ucapnya.  Moratorium CPNS Kemenkeu  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerapkan kebijakan moratorium lebih awal. Bahkan, kementerian di bawah pimpinan Sri Mulyani itu akan menerapkan moratorium pada rekrutmen CPNS umum dan penerimaan mahasiswa baru PKN STAN selama lima tahun. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024.  Dalam aturan itu dijelaskan, penurunan pertumbuhan (minus growth) pegawai ditargetkan pada rentang minus 1,2 persen hingga minus 2,2 persen dalam waktu lima tahun, terhitung sejak 2020 hingga 2024. Dengan persentase tersebut, rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan sebesar 800 hingga 1.800 orang. Rekrutmen PKN STAN dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya jika diperlukan upaya pencapaian target minus growth.  Dengan kebijakan itu, kebutuhan SDM selama lima tahun ke depan dioptimalkan lewat redistribusi pegawai. Terutama bagi satuan kerja (satker) yang memiliki kebutuhan SDM mendesak dan ada pengembangan kompetensi pegawai. Namun, apabila dibutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal, Kemenkeu akan melakukan rekrutmen PPPK secara selektif dan terbatas.  Berdasar data Kemenkeu, jumlah total pegawai per 1 Januari 2020 sebanyak 82.451 orang. Angka tersebut telah memperhitungkan 3.251 orang lulusan PKN STAN 2019. Dari jumlah itu, 56.583 orang adalah pegawai laki-laki dan 25.868 pegawai perempuan atau secara komposisi adalah 7:3.

Rekrutmen CPNS Ditunda, Tahun Ini Tak Ada Tambahan Guru SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menhub-budi-minta-kemenhub-tak-rekrut-pegawai-pakai-kkn_m_.jpg" alt="Menhub Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi era industri 4.0. Sebab, era teknologi itu menekankan pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu meminta kepada jajarannya agar tidak merekrut pegawai karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Tidak susah tidak gampang, tidak susah bila kita benar-benar menghayati amanat revolusi industri 4.0," ujarnya dalam Rakornis Transformasi dan Kesiapan Perhubungan Darat untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan dan Peluang Era Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Selasa (26/3). "Kemudian meningkatkan kualitas SDM, kalau rekrut, jangan KKN. Pilihlah orang-orang terbaik. ASN baru ratusan orang, ada saudara saya tidak masuk (diterima), saya lupakan. Oleh karenanya lakukan suatu perbaikan," sambungnya. Selain itu, Menhub Budi juga mendorong agar seluruh jajarannya untuk berani memberi insentif kepada investor diiringi dengan harmonisasi aturan. Tujuannya, agar pembangunan terus berlanjut dan bisa ikut berdampak pada peningkatan kualitas SDM dalam negeri. "Insentif untuk inovasi, menarik minat investor, harmonisasi aturan dan kebijakan, pembangunan infrastruktur digital, standarisasi pembagunan. Semua bagus tapi baru bisa dilaksanakan apabila ada kesungguhan," pungkasnya.

Menhub Budi Minta Kemenhub Tak Rekrut Pegawai Pakai KKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-buka-rekrutmen-cpns-lagi-tapi-untuk-5-daerah-ini-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi Tes CPNS. Pemerintah membuka rekrutmen CPNS untuk lima daerah yang terdampak bencana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tes CPNS. Pemerintah membuka rekrutmen CPNS untuk lima daerah yang terdampak bencana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi nasional (Panselnas) mulai membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 untuk beberapa pemerintah daerah (pemda) yang tertunda. Di antaranya Pemprov Sulawesi Tengah, Pemkot Palu, Pemkab Sigi, Pemkab Parigi Moutong, dan Pemkab Donggala.  “Penerimaan CPNS 2018 di Pemprov Sulteng, Kota Palu, Kab Sigi, Kab Parigi Moutong, Kab Donggala dibuka,” ujar Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan melalui keterangan tertulis, Kamis (14/2).  Sebagaimana diketahui, pendaftaran CPNS di daerah tersebut terhenti karena adanya bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 lalu.  Untuk itu, Ridwan mempersilakan masyarakat yang memenuhi syarat untuk segera melakukan pendaftaran melalui laman sistem seleksi CPNS nasional (SSCN), yakni <a href="https://sscn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener">sscn.bkn.go.id</a>.  “Bagi yang sudah punya akun dan pilih instansi, tinggal unggah dokumen. Mereka yang belum pilih instansi, bisa pilih kelima instansi tersebut dan unggah dokumen,” terang dia.  Hal itu juga dipertegas dalam surat pengumuman Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu nomor 870/204/BKPSDMD/2019, sebagai berikut:  Bagi pelamar yang sudah melakukan registrasi sebelum terjadi bencana alam pada 28 September 2018, agar melakukan proses pendaftarannya melalui portal <a href="https://sscn.bkn.go.id" target="_blank" rel="noopener">https://sscn.bkn.go.id</a> dan segera mengirim berkas fisiknya.  Bagi pelamar yang telah berhasil mendaftar dan telah berhasil mencetak kartu pendaftarannya sebelum bencana 28 September 2018 pada protal https://sscn.bkn.go.id agar segera mengirim berkas fisiknya kepada BKPSDMD Kota Palu melalui Kantor Pos PO BOX 94000 mulai 11-18 Februari 2019.

Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS Lagi, Tapi untuk 5 Daerah Ini Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekrutmen cpns

Berita Terkini