<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/deaacb0b-22b7-446d-9a4f-b12c9bc35558-1743200018.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini (tengah) saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini (tengah) saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka suara soal rencana pemerintah untuk membuka Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Ia menyebut hingga saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan menyeluruh terkait kebutuhan formasi yang akan dibuka. Rini menegaskan, pembukaan rekrutmen CPNS ke depan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan pengganti aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun hingga dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita. &ldquo;Pegawai ASN ke depannya, dan saya juga komunikasi dengan Kementerian Keuangan, tentunya kita harus mengisi PNS yang pensiun dan tentu saja kami harus menghitung CPNS itu untuk bisa mendukung Asta Cita Bapak Presiden, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Dan tentunya kita harus melihat jumlah kompetensi dan sebagainya,&rdquo; ujar Rini saat ditemui di kantornya, Rabu (11/2). Menurutnya, perencanaan formasi CPNS 2026 harus benar-benar berbasis kebutuhan riil dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah masih memetakan kebutuhan kompetensi di masing-masing instansi, termasuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yang baru saja terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga. &ldquo;Jadi mohon waktu, mungkin kita harus betul-betul menghitung. Dan tentunya saya juga concern bahwa memang para fresh graduate juga harus diberikan kesempatan,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, kesempatan bagi lulusan baru tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang spesifik di tiap instansi dan wilayah. Rini menekankan, pemerintah tidak hanya melihat jumlah formasi, tetapi juga kualitas dan kesesuaian keahlian yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, ia menyoroti bahwa perubahan organisasi di lingkungan kementerian/lembaga membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan formasi yang benar-benar relevan. &ldquo;Ini kan kemarin baru terjadi perubahan organisasi. Sehingga saya juga harus menunggu kebutuhan dari instansi pemerintah seperti apa,&rdquo; ujar Menteri PANRB. &ldquo;Disesuaikan dengan bagaimana cara pencapaian, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk pencapaian prioritas Bapak Presiden, termasuk juga dengan kompetensi-kompetensi yang ada di setiap wilayah,&rdquo; tukasnya. Dengan demikian, kepastian pembukaan CPNS 2026 masih menunggu hasil perhitungan final pemerintah. Namun, sinyal bahwa rekrutmen akan tetap dibuka dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan kompetensi memberi harapan bagi para calon pelamar, termasuk lulusan baru yang menantikan kesempatan menjadi ASN. (*)

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut pemerintah masih menghitung kebutuhan formasi CPNS 2026. Rekrutmen disesuaikan dengan ASN pensiun

MenPANRB Rini Widyantini: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Dihitung, Prioritaskan Kebutuhan dan Kompetensi Pendukung Asta Cita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/mau-ikut-rekrutmen-cpns-tahun-depan-ini-syarat-utamanya_m_177871.jpeg" alt="ilustrasi pns" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pns</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) tengah membenahi sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun depan. Nantinya, rekrutmen tidak boleh lagi tanpa tes maupun kurang persyaratan. "Dulu ada PNS yang diterima tanpa tes. Untuk itu saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, bahwa sistem rekrutmen harus kita perbaiki dan ini sudah kita mulai dari 2017 kemarin," ujar Menteri PAN-RB Asman Abnur di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12). Selain itu, sistem yang baru juga diterapkan berdasarkan prestasi di perguruan tinggi. Kemen-PANRB mengharuskan calon PNS mendapat predikat cum laude pada masa kuliah. "Saya syaratkan adalah anak-anak yang berasal dari lulusan cum laude. Ini sistem rekrutmen yang kita lakukan sekarang," tandasnya. Asman mengatakan, di 2017, pihaknya membuka formasi sebanyak 37.000 untuk 60 lebih kementerian dan lembaga. "Kita memilih 37.000 orang dari 2,6 juta (pendaftar). Saya yakin kita akan dapat pegawai-pegawai pilihan," katanya. Selain sistem rekrutmen, Kemen-PANRB juga memperbaiki manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi berbasis kinerja. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan perjanjian kinerja kepada gubernur dan wakil gubernur. "Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh OPD jangan sekarang terlena dengan tunjangan kinerja yang ada sekarang. Tolong dipertahankan karena ini akan dievaluasi setiap tahun," terang Asman. Tak kalah penting, pelayanan publik juga menjadi sasaran perbaikan. <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/13/157006/kemenpan-rb-buka-kesempatan-rekrutmen-cpns-bagi-penyandang-disabilitas" target="_blank">Kemen-PANRB</a> mendorong agar setiap provinsi membuat minimum satu mal pelayanan publik. "Kalau kita datang ke gedung itu semua perizinan ada di situ. Perizinan tingkat provinsi ada, perizinan pemerintah pusat ada. Ada kantor pajak di dalamnya, ada imigrasi di dalamnya, ada pengurusan SIM di dalamnya, ada pengurusan tanah atau BPN di dalamnya," tegas Asman.

Mau Ikut Rekrutmen CPNS Tahun Depan, Ini Syarat Utamanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ogah-kecolongan-menpan-jelaskan-rekrutmen-cpns-zaman-now_m_177806.jpeg" alt="Menpan RB Asman Abnur" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Asman Abnur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 37 ribu orang. Dari jumlah itu, 3.700 orang di antaranya merupakan sarjana yang lulus dengan nilai cumlaude. "Jadi 37 ribu itu, saya syaratkan sepuluh persennya adalah anak-anak yang berasal dari lulusan cumlaude. Jadi lebih kurang 3.700 orang anak-anak yang berasal dari lulusan cumlaude," kata Menpan RB Asman Abnur usai menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/12). Menteri Asman menyebutkan, kuota CPNS dari lulusan nilai cumlaude itu untuk meningkatkan kinerja lembaga atau kementerian. Nantinya, para lulusan cumlaude yang diterima akan disebar di 40 lembaga atau kementerian. "Jadi setelah dipilih dari 37 ribu orang itu, tentu kami yakin akan mendapat pegawai-pegawai pilihan," jelasnya. Di samping itu, Asman menegaskan, rekrutmen PNS tidak boleh menggunakan sistem terdahulu.&nbsp;Menurutnya, pada masa lampau, banyak PNS yang masuk tanpa melewati rektutmen sehingga hal itu memengaruhi kinerja suatu lembaga. "Dulu ada PNS yang diterima tanpa tes. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa sistem rekrutmen harus kami perbaiki," tandas Asman.

Ogah Kecolongan, Menpan Jelaskan Rekrutmen CPNS Zaman Now

rekrutman cpns

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekrutman cpns

Berita Terkini

MenPANRB Rini Widyantini: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Dihitung, Prioritaskan Kebutuhan dan Kompetensi Pendukung Asta Cita

Mau Ikut Rekrutmen CPNS Tahun Depan, Ini Syarat Utamanya

Ogah Kecolongan, Menpan Jelaskan Rekrutmen CPNS Zaman Now

Download Aplikasi JawaPos.com