<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/WhatsApp-Image-2025-08-31-at-163300-1-3893693778.jpg" alt="Rapat anggota cabang AAI Jawa Timur yang mengusung Tjandra Sridjaja sebagai calon Ketua Umum DPP AAI di Munaslub Oktober 2025. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rapat anggota cabang AAI Jawa Timur yang mengusung Tjandra Sridjaja sebagai calon Ketua Umum DPP AAI di Munaslub Oktober 2025. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jawa Timur resmi mengusung KPHA Tjandra Sridjaja Prajonggo sebagai calon ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI periode 2025&ndash;2030. Dukungan diputuskan dalam rapat anggota cabang di Surabaya, Jumat (29/8).</p> <p>Rapat tersebut dihadiri perwakilan 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai daerah di Jawa Timur. mulai Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Pasuruan, Malang Raya, Madura, Kediri Raya, Madiun Raya, Jember, Bondowoso, hingga Probolinggo.</p> <p>Koordinator Wilayah AAI Jawa Timur Abdul Salam mengatakan, dukungan terhadap Tjandra lahir dari semangat menyatukan kembali organisasi advokat yang sebelumnya sempat terpecah menjadi tiga kubu.</p> <p>&ldquo;Hari ini hadir 12 cabang. Kami sepakat mengusung &nbsp;Prof. Tjandra sebagai calon ketua umum. Harapannya beliau bisa menjadi figur pemersatu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Selain mengusung Tjandra, forum tersebut juga menyodorkan nama-nama tokoh nasional lain untuk posisi strategis di DPP AAI.</p> <p>Mereka adalah Denny Kailimang sebagai Dewan Penasihat, Maise T. Kandau sebagai Dewan Kehormatan, dan Tonic Tangkau sebagai Dewan Komisi Pengawas.</p> <p>Menurut Abdul Salam, keempat figur itu dinilai berpengalaman dalam organisasi advokat dan mendapat dukungan luas dari anggota di Jawa Timur.</p> <p>AAI Jatim bukan satu-satunya yang memberikan dukungan. Beberapa provinsi lain seperti Sulawesi Utara, Bali, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah juga telah menyatakan pilihan yang sama.</p> <p>Saat ini, dukungan untuk Tjandra diklaim sudah mencapai hampir 50 DPC di seluruh Indonesia.</p> <p>Rencananya, deklarasi dukungan secara nasional akan digelar pada 4 September mendatang di Jakarta.</p> <p>Abdul Salam menegaskan bahwa dukungan aklamasi terhadap Tjandra lebih dari sekadar pemilihan ketua umum, tetapi juga menjadi momentum penting untuk rekonsiliasi.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Harapannya dengan terpilihnya Prof. Tjandra, seluruh anggota AAI bisa bersatu kembali. Sosok beliau dinilai mampu memberikan pengayoman dan memperkuat organisasi secara nasional,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) AAI sendiri dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.</p>

Selain mengusung Tjandra, forum tersebut juga menyodorkan nama-nama tokoh nasional lain untuk posisi strategis di DPP AAI.

AAI Jatim Usung Tjandra Sridjaja di Munaslub, Berharap jadi Momentum Rekonsiliasi Advokat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/AP-Yonhap-222855569.jpg" alt="Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, 2 Maret 2019. (AP Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, 2 Maret 2019. (AP Yonhap)</figcaption>
</figure> <div> <div><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Menjadi salah satu publik figur yang cukup berpengaruh,&nbsp;Kim Yo Jung atau adik perempuan pemimpin Korea Utara pada hari Kamis (14/8), menepis tawaran rekonsiliasi terbaru dari Korea Selatan sebagai khayalan belaka.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kim Yo Jung juga membantah klaim militer Korea Selatan, bahwa Korea Utara telah menyingkirkan beberapa pengeras suara propaganda, yang menyasar Seoul di sepanjang perbatasan antar-Korea.</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>"Kami telah mengklarifikasi beberapa kali, bahwa kami tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan."</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pendirian serta pandangan konklusif ini akan dituangkan dalam konstitusi kami, di masa mendatang," ujar Kim Yo Jong dalam sebuah pernyataan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pernyataan itu muncul, di tengah serangkaian gerakan rekonsiliasi oleh pemerintahan baru Lee Jae Myung.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mulai dari menangguhkan siaran propaganda yang menargetkan Korea Utara, hingga membongkar pengeras suara daerah perbatasan Korea Selatan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Serta menyesuaikan latihan militer gabungan musim panas tahunan dengan Washington, yang semuanya bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang tegang dengan Korea Utara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Militer Korea Selatan menyatakan Korea Utara telah mencopot beberapa pengeras suaranya, sebagai tanggapan atas tindakan Seoul.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam rapat kabinet awal pekan ini, Lee Jae Myung juga mencatat bahwa Korea Utara sedang membongkar pengeras suara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ditambah menyatakan harapan, bahwa tindakan timbal balik ini akan membuka pintu bagi dialog antar-Korea.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kim Yo Jong&nbsp;wakil direktur departemen komite pusat partai berkuasa Korea Utara, membantah klaim tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ini adalah dugaan sepihak yang tidak berdasar dan menyesatkan. Kami tidak pernah mencopot pengeras suara yang terpasang di wilayah perbatasan dan tidak bersedia mencopotnya," tegasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kim juga memperingatkan, bahwa penyesuaian terbaru terhadap latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield, yang akan datang tidak pantas dipuji dan akan sia-sia.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Korea Selatan telah menunda hampir setengah dari sekitar 40 latihan dalam latihan tersebut, yang dijadwalkan pada tanggal 18-28 Agustus, hingga bulan depan tampaknya sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dengan Korea Utara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari Korea Times, Kim menyebutnya sebagai perhitungan bodoh Korea Selatan untuk mengharapkan Korea Utara akan menanggapi tindakan rekonsiliasinya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Serta menuduh Korea Selatan mencoba mengalihkan tanggung jawab, atas meningkatnya ketegangan kepada Korea Utara dan mendapatkan dukungan internasional.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Trik semacam itu hanyalah 'khayalan belaka', dan sama sekali tidak membangkitkan minat kami," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Entah Korea Selatan menarik pengeras suaranya atau tidak, berhenti siaran atau tidak, menunda latihan militernya atau tidak, dan menguranginya atau tidak, kami tidak peduli dan tidak tertarik pada mereka," tegas Kim.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adik pemimpin tersebut menegaskan kembali pendirian Korea Utara, bahwa mereka tidak berminat untuk melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat, selama fokusnya tetap pada denuklirisasi negara tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Hubungan pribadi yang istimewa antara para pemimpin tinggi Korea Utara dan Amerika Serikat, tidak akan tercermin dalam kebijakan tersebut."&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Jika Amerika Serikat tetap berpegang pada cara berpikir yang sudah ketinggalan zaman, pertemuan antara para pemimpin tinggi tersebut hanya akan menjadi 'harapan' pihak Amerika Serikat," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kim juga menolak spekulasi, bahwa pesan dari Korea Utara dapat disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melalui Presiden Rusia Vladimir Putin ketika kedua presiden bertemu, untuk menghadiri pertemuan puncak di Alaska pada hari Jumat (15/8), guna membahas cara mengakhiri perang Rusia-Ukraina.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kenapa kita harus mengirim pesan ke pihak Amerika Serikat? Kita tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat," tambahnya.</div> <div>&nbsp;</div>

Kim Yo Jung atau adik perempuan pemimpin Korea Utara pada hari Kamis (14/8), menepis tawaran rekonsiliasi terbaru dari Korea Selatan

Adik Pemimpin Korea Utara Kim Yo Jong Tolak Ajakan Rekonsiliasi Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/1bceb167-ca37-4eff-ab33-95a9ce831ace-4089091363.jpg" alt="Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5). Munaslub ini digelar sebagai tindak lanjut hasil Rapimnas dan Rakernas DPP AAI pada 2023 lalu. Salah satu isinya yakni terkait persiapan rekonsiliasi dan persatuan kembali ketiga kubu AAI .</p> <p>Adapun Ketiga kubu DPP AAI yang akan melakukan rekonsiliasi yakni kubu Palmer Situmorang, Arman Hanis dan Ranto P Simanjuntak.</p> <p>Ketua Umum AAI, Arman Hanis mengatakan dirinya bersama dua ketum AAI yang lain tidak akan mempromosikan salah satu calon pada munaslub ini.</p> <p>"Perlu saya garis bawahi bahwa MoU atau kesepakatan bersama ketiga ketua umum itu kami selaku ketua umum tidak akan mengendorse atau mencalonkan salah satu dari kami," kata Arman.</p> <p>Oleh karena itu, siapa pun boleh mengajukan diri sebagai calon ketua umum. Semua anggota memiliki hak yang sama.</p> <p>"Jadi seluruh anggota yang berkeinginan untuk maju sebagai calon ketua umum di dalam MoU bersama nanti itu dipersilakan untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai calon ketua umum," kata Arman.</p> <p>Dia&nbsp;menyampaikan mekanisme Munaslub belum diatur dalam AD/ART AAI, oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan pada AD/ART AAI.</p> <p>"Setelah Munaslub AAI 2025 dibuka, pimpinan sidang melakukan rekapitulasi dan verifikasi peserta sementara untuk menentukan quorum. Selanjutnya sidang diskors untuk memenuhi quorum," kata Arman Hanis.</p> <p>Munaslub AAI 2025 juga diisi dengan seminar nasional AAI dengan tema Kupas tuntas RUU KUHAP: Tantangan dan Peluang Bagi Penegakan Hukum Pidana Yang Efektif dan Berintegritas.</p> <p>Sekjen AAI, Bobby R Manalu mengatakan seminar ini diharapkan bisa menjadi jalan bagi AAI untuk menyalurkan pendapat para advokat AAI terkait RUU KUHAP yang bakal digodok DPR RI.</p> <p>&ldquo;Seminar ini menjadi ruang yang tepat bagi kita untuk menyuarakan pikiran-pikiran yang jernih, menyampaikan masukan yang obyektif dan menggagas solusi atas berbagai tantangan yang mungkin muncul dari implementasi RUU tersebut," kata Bobby.</p> <p>"Kita ingin memastikan bahwa RUU KUHAP tidak hanya sekadar perubahan formal, tetapi juga membawa perubahan kepada sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan berintegritas,&rdquo; tukasnya.</p>

Munaslub ini digelar sebagai tindak lanjut hasil Rapimnas dan Rakernas DPP AAI pada 2023 lalu. Salah satunya untuk rekonsiliasi.

Rekonsiliasi AAI Lewat Munaslub, Tiga Kubu Sepakat Tak Endorse Calon Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Ketua-MPR-Bambang-Soesatyo-2910853046.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pihak melakukan rekonsiliasi usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014566114/suv-honda-masih-laris-mekipun-pasar-otomotif-tanah-air-belum-stabil">SUV Honda Masih Laris Mekipun Pasar Otomotif Tanah Air Belum Stabil</a></strong><br /><br />"Saatnya kita kembali bergandengan tangan. Tidak perlu ada lagi pengerahan massa. Pihak yang kalah harus legawa, yang menang harus merangkul. Waktu bertanding sudah selesai, kini saatnya untuk bersanding," ujar Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.<br /><br />Sebab, kata dia, persatuan dan kesatuan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dengan demikian tidak ada lagi kubu pasangan calon 01, 02 ataupun 03.<br /><br />"Kompetisi pemilihan presiden telah selesai terlaksana. MK pun sudah memberikan keputusan terkait sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Saatnya kita semua mengamalkan sila ke-3 Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Kita harus bersatu kembali membangun sinergi dan kekuatan untuk kemajuan umat, bangsa dan negara," tuturnya.<br /><br />Untuk itu, dia meminta semua elemen bangsa menghormati dan mematuhi putusan MK yang menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md, karena putusan MK bersifat final dan mengikat.<br /><br />"Mari kita hormati dan patuhi keputusan MK terkait sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Kini saatnya kita dukung penuh pasangan Prabowo-Gibran untuk memimpin bangsa ini ke depan melanjutkan berbagai program pembangunan Jokowi karena seluruh tahapan hukum sudah dijalani sesuai aturan yang ada," ucapnya.<br /><br /><br /><br />Bamsoet juga menyatakan dukungan penuhnya agar presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi pemerintah.<br /><br />"Sekali lagi saya mendukung penuh jika Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik untuk masuk dalam koalisi. Terlebih, filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi," ujarnya.<br /><br />Menurut dia, Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024 memiliki tanggung jawab besar untuk mempersatukan semua partai politik dalam struktur pemerintahan, sebagaimana yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika memenangi Pilpres 2019.<br /><br />"Musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas berdemokrasi di Indonesia. Untuk&nbsp;<em>checks and balances</em>&nbsp;terhadap pemerintahan yang ada, dapat dilakukan tanpa oposisi melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada," kata Bamsoet.<br /><br />MK, Senin, memutus dua perkara sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.<br /><br />Dalam amar putusan-nya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.<br /><br />Atas putusan itu, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. (*)</p>

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pihak melakukan rekonsiliasi usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara

Ketua MPR Imbau Masyarakat Rekonsiliasi usai MK Keluarkan Keputusan tentang Perselisihan Hasil Pemilu

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/142A0476JPG-1990644589.jpg" alt="Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid (tengah)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid (tengah)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyebut proses rekonsiliasi politik diperkirakan baru akan terjadi setelah adanya penetapan pemenang Pilpres 2024 yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4) mendatang. Pasalnya, penetapan hasil pemilu ini menjadi tahapan terakhir dalam Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah hasil MK ini kan KPU harus menindaklanjuti yaitu penetapan dan pengesahan pemenang pemilu sekaligus penyerahan SK yang mungkin akan dijadwalkan hari Rabu, jamnya 10 pagi. Nah mungkin setelah penetapan KPU nanti akan banyak kejadian-kejadian politik," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah adanya penetapan akhir ini, Nusron menyakini akan ada partai dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang melakukan rekonsiliasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau orang Jawa itu, <em>gege nongso</em> itu mendahului, mendahului waktu. Karena ini sudah putus MK maka satu langkah lagi keputusan KPU itulah saat momennya melakukan komunikasi dan rekonsiliasi ataupun rekonsiliasi pembentukan koalisi baru," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan delapan hakim MK. Mereka yang menyatakan dissenting opinion yakni hakim konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan PHPU yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan&nbsp;Ganjar-Mahfud&nbsp;<wbr />hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Setelah adanya penetapan akhir, Nusron menyakini akan ada partai dari kubu paslon 01 da paslon 03 yang akan bergabung ke dalam pemerintah.

Bakal Ada Reskonsiliasi Besar-besaran Jelang Pengumuman Kabinet Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG_8160JPG-1795106952.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada acara pemantauan hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada acara pemantauan hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Pasca Pilpres 2024, rekonsiliasi para pemimpin nasional dianggap sebagai salah satu aspek terpenting yang harus segera dilakukan. Dengan begitu, para elite politik bisa fokus pada kemajuan bangsa.</p> 

Pasca Pilpres 2024, rekonsiliasi para pemimpin nasional dianggap sebagai salah satu aspek terpenting yang harus segera dilakukan

Prabowo Dianggap Sudah Menang Pilpres, Kini Waktunya Rekonsiliasi para Elite Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/HALAL-BI-HALAL-DPP-PKB-DERY-RIDWANSAH-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Gerindra mengincar jatah kursi Ketua MPR. Hal ini menjadi perebutan sengit di tengah Partai Golkar dan PKB yang juga mengincar jabatan tersebut.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKB Lukman Edy mengeluhkan Gerindra yang embel-embel rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun disertai juga permintaan jatah kursi MPR. Sebab rekonsiliasi tidak ada apapun. Semuanya mengedepankan bangsa dan negara.<br /> <br /> "Tidak ada agenda rekonsiliasi dengan syarat. Rekonsiliasi hanya terjadi di atas alasan demi Pancasila dan UUD 1945," ujar Lukman kepada wartawan, Sabtu (20/7).<br /> <br /> Lukman mengatakan, kemungkinan besar keinginan Partai Gerindra akan ditolak. Karena tidak tepat rekonsiliasi dijadikan transaksi politik jabatan. Misalnya yang beberapa waktu lalu minta Presiden Jokowi membantu kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dari Arab Saudi.<br /> <br /> "Jadi kalau Gerindra mendesain koalisi dengan syarat yang aneh-aneh dan terkesan dagang sapi, pasti akan kami tolak," ungkap Lukman.<br /> <br /> ‎Lukman menambahkan, PKB tetap ingin ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bisa menempati jatah kursi ketua MPR tersebut. Namun hal itu masih dibicarakan di tingkat partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.<br /> <br /> "Ya kami ingin tetap Cak Imin. Tapi kami kembalikan kepada koalisi untuk menyepakatinya," pungkasnya.‎<br /> <br /> Sebelumnya, Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra mendapat jatah kursi ketua MPR.<br /> <br /> Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Jokowi beberapa waktu lalu.<br /> <br /> "Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik.<br /> <br /> Sementara, diisinya PDIP untuk ketua DPR dan MPR dari Gerindra juga sejalan dengan semangat rekonsiliasi yang sudah terbangun antara Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulis beberapa waktu lalu.

‎Ingin Dapat Jatah Ketua MPR, PKB: Tak Ada Rekonsiliasi dengan Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/demokrat-minta-lsi-buka-penyandang-dana-dan-data-responden-surveinya_m_.jpg" alt="Partai Demokrat mendesak Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk membeberkan data responden dan penyandang dana surveinya." width="100%">
<figcaption>Partai Demokrat mendesak Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk membeberkan data responden dan penyandang dana surveinya.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pasca penetapan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai kepala negara terpilih, hingga saat ini Partai Demokrat belum juga menentukan sikap. Padahal koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah resmi dibubarkan.<br /> <br /> Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu siap dengan posisi apapun. Bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.<br /> <br /> ‎"Partai Demokrat kalau memang diperlukan siap dalam posisi apapun," ujar Didi dalam diskusi di kawasan Jalan Wijaya, Jakarta, Jumat (19/7).<br /> <br /> Didi menegaskan, Demokrat tidak berorientasi pada jatah kursi menteri atau jabatan apapun yang akan diperoleh jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Didi menuturkan, partai berlambang bintang mercy itu paham betul soal etika politik.<br /> <br /> "Untuk jabatan apapun tidak boleh minta-minta. Itu bagi Demokarat," katanya.<br /> <br /> Akan tetapi, lanjut Didi, Partai Demokrat akan mempertimbangkan kesamaan visi-misi pemerintah dengan programnya jika jadi bergabung. Didi menyampaikan, visi misi pemerintah harus cocok dengan 14 program Partai Demokrat.<br /> <br /> ‎"Demokrat punya 14 program prorakyat. Yang pasti, (pertimbangan bergabung) cocok dengan prinsip program Partai Demokrat," ungkapnya.<br /> <br /> Demikian juga ketika memutuskan untuk berada di luar alias menjadi oposisi. Kelompok oposisi juga harus punya visi misi yang selaras denga 14 program Partai Demokrat tersebut.<br /> <br /> "Di dalam ataupun di luar pemerintahan bisa beririsan dengan pihak-pihak yang bersama kami," pungkasnya.<br /> <br /> Berikut ini adalah 14 program prioritas Partai Demokrat.<br /> <br /> 1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.<br /> <br /> 2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS dengan mengutamakan golongan kurang mampu.<br /> <br /> 3. Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM Premium.<br /> <br /> 4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.<br /> <br /> 5. Stop impor pangan ketika musim panen.<br /> <br /> 6. Tingkatkan gaji pegawai, termasuk guru, TNI &amp; Polri dan pensiunan, agar memiliki daya beli yang baik.<br /> <br /> 7. Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha, agar bisa tumbuh baik dan bisa tingkatkan upah buruh.<br /> <br /> 8. Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota.<br /> <br /> 9. Angkat secara bertahap guru dan pegawai honorer dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa.<br /> <br /> 10. Kontrol dan batasi utang pemerintah dan BUMN agar tak bebani anak-cucu.<br /> <br /> 11. Lanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, sesuai kemampuan keuangan negara.<br /> <br /> 12. Berikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara, termasuk kemerdekaan pers.<br /> <br /> 13. Jaga kebhinekaan dan kerukunan antar-identitas (SARA) dan cegah perpecahan bangsa.<br /> <br /> 14. Lanjutkan dan tingkatkan program prorakyat SBY, seperti BOS, BPJS, Bantuan Lansia, Disabilitas, dan Bencana,PKH, RASKIN, BLT/BLSM, KUR, PNPM, dan lain-lain, untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial‎.

Visi Misi Pemerintah Harus Cocok dengan 14 Program Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sakdiya-maruf.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>AKHIR-AKHIR</strong> ini rakyat kembali disibukkan oleh persoalan elite yang saling berbalas pernyataan perkara rekonsiliasi. Rujuk politik yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan di akar rumput, tampaknya, masih sulit diwujudkan.<br /> <br /> Pihak pemenang menantang oposisi untuk mendekat jika ingin berdamai.<br /> <br /> Pihak oposisi tak urung mengajukan persyaratan. Media ramai memberitakan dialog pasif agresif antarpolitisi.<br /> <br /> Satu-satunya yang hilang dari keriuhan itu adalah humor politik. Yang mampu dengan jernih menyandingkan berbagai pernyataan, wawancara, dan cuitan menjadi narasi yang mencerahkan serta mendewasakan masyarakat.<br /> <br /> Di berbagai negara di dunia, humor politik yang ditampilkan melalui tayangan khusus komedi politik atau tayangan bincang-bincang larut malam (late night shows) menjadi saluran keresahan. Sekaligus harapan bagi rakyat untuk mendapatkan informasi dan analisis yang benar.<br /> <br /> Komedi, dalam sejarahnya, banyak dikenali sebagai alat bagi jelata untuk "berbicara". Rakyat kecil maupun kelompok minoritas menggunakan olok-olok untuk saling merefleksikan kondisi sendiri dan dengan demikian merefleksikan kondisi bangsa.<br /> <br /> Di Indonesia, salah satu contoh yang melekat di ingatan adalah guyonan khas Srimulat tentang cara membuat satu butir telur rebus bertahan selama satu bulan. Guyonan yang lucu tapi pedih itu sesungguhnya bukan semata cerita pengalaman rakyat, tapi juga cerminan bangsa yang terjerat kemiskinan.<br /> <br /> Di negara yang budaya komedinya lebih terkemuka seperti Amerika Serikat, komedi merupakan cara bertahan hidup sekaligus melawan (Boskin and Dorinson, 1987). Minoritas Yahudi dan African American adalah kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab atas muncul dan berkembangnya komedi khas Amerika yang saat ini merajai dunia hiburan di negara itu (Rappoport, 2005).<br /> <br /> Salah satu contoh humor masa revolusi rasial yang amat terkenal adalah humor tentang seorang pemuda kulit hitam yang memasuki restoran untuk kulit putih. Pelayan mengatakan, "I'm sorry, we don't serve niggers (Maaf, kami tidak melayani orang kulit hitam)." Lalu, pemuda kulit hitam itu menjawab, "That's great. I don't eat them (Baguslah, wong saya juga tidak makan mereka)."<br /> <br /> Contoh itu kembali menegaskan bahwa humor adalah kecerdasan mereka yang kecil, minoritas, terpinggir. Humor membuat mereka "setara".<br /> <br /> Demikianlah, humor kemudian berkembang pesat di berbagai belahan dunia hingga titik ketika para humoris menjadi rujukan. Terutama untuk komentar-komentar mereka mengenai situasi politik.<br /> <br /> Apa yang sesungguhnya dicapai dari integrasi humor dan politik ini? Salah satunya adalah pembangunan opini publik. Arthur Asa Berger dalam bukunya An Anatomy of Humor menyebutkan bahwa satire adalah "representasi kritis" yang bertujuan untuk menyampaikan kritik terhadap status quo. Memilih satire sebagai medium membuat para pihak mengumpulkan pendukung sekaligus penentang. Opini publik dapat dibangun dengan cara yang lebih "beradab" dan mencerahkan.<br /> <br /> Pencapaian berikutnya adalah memanusiakan diri dan lawan. Humor sebenarnya sangat berkaitan dengan relasi kuasa antara humoris dan target humor.<br /> <br /> Humor bisa menjadi olok-olok yang merendahkan kelompok lemah seperti yang dikatakan para filsuf sejak masa Aristoteles. Namun, humor juga bisa menunjukkan kecerdasan seperti yang ditunjukkan Schopenhauer.<br /> <br /> Sehingga, pada situasi yang ideal, elite dapat memanfaatkan humor, terutama satire politik, untuk saling menunjukkan kemanusiaannya. Olok-olok sebenarnya adalah pengakuan kelemahan diri sehingga merasa perlu untuk menjadikan orang yang "lebih kuat" sebagai sasaran humor (Mintz, 1987; Gilbert, 1997). Saling mengakui diri lemah melalui humor adalah senjata paling ampuh untuk menunjukkan kemanusiaan, kedewasaan berpolitik, serta penghargaan terhadap kecerdasan rakyat. Humor membuat politik menjadi manusiawi.<br /> <br /> Jika ditilik dari sudut pandang humor dan politik di atas, Pemilu 2019 dapat disebut sebagai kegagalan "Terstruktur, Sistematis, dan Masif" para elite untuk menciptakan suasana pesta demokrasi yang cerah, ceria, dan mendidik. Humor yang beredar sepanjang masa kampanye hingga "masa rekonsiliasi" tak lebih dari olok-olok disertai dengan berbagai hoaks.<br /> <br /> Legasi mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kiai dan pemimpin bangsa genius yang menggunakan humor sebagai sarana diplomasi, seperti lenyap tak berbekas.<br /> <br /> Hingga hari ini, rasanya sulit berharap elite politik mampu berdialog secara lucu dan penuh kerendahan hati. Selera humor ternyata tak pernah sejalan dengan selera kekuasaan.<br /> <br /> Jika demikian, patut kiranya rakyat mengambil alih panggung; mulai panggung komedi hingga warung kopi. Karena rekonsiliasi sejati terletak pada kita semua yang tergelak bersama saling menertawakan diri menuju kematangan demokrasi. (*)<br /> <br /> <em>*) Komika, Aktivis Perempuan, BBC 100 Women 2018</em>

Humor dan Rekonsiliasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/jokowi-prabowo-ketemu-MH.jpg" alt="Presiden RI terpilih Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7). Keduanya bertemu untuk pertama kalinya sejak keduanya mencalonkan diri dalam Pilpres 2019. FOTO:MIF" width="100%">
<figcaption>Presiden RI terpilih Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7). Keduanya bertemu untuk pertama kalinya sejak keduanya mencalonkan diri dalam Pilpres 2019. FOTO:MIF</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Momentum besar terjadi usai perhelatan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Untuk pertama kalinya, Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan mantan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Sabtu (13/7).<br /> <br /> Pangamat politik dari Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi‎ mengatakan, pertemuan dua tokoh bangsa ini memberikan arti penting bagi para pendukung masing-masing. Menurut Buharnudin, pertemuan itu bisa menurunkan tensi yang terjadi akibat pilpres 2019.<br /> <br /> "Pertemuan tersebut paling tidak menurunkan tensi ketegangan politik yang cukup tajam. Kita (bangsa Indonesia) ini juga baru menyelesaikan pilpres dengan tingkat polarisasi yang tajam," ujar Burhanudin kepada wartawan, Sabtu (13/7).<br /> <br /> Burhanudin berharap pertemuan tersebut juga bisa diikuti oleh para pendukung dari kedua belah pihak. Sehingga tidak lagi meributkan hal-hal yang tidak penting ke depannya.<br /> <br /> "Sinyal positif yang dikirimkan kedua tokoh tersebut diharapkan menular sampai ke tingkat bawah," katanya.<br /> <br /> Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, silaturahmi dua tokoh ini menguatkan upaya rekonsiliasi. Menurutnya, semua pihak perlu mendukung pertemuan tersebut.<br /> <br /> "Jadi, ini sudah baik untuk mendinginkan suhu politik di negeri ini," tutur Ujang.<br /> <br /> Selain itu, Ujang menilai lokasi pertemuannya yang terjadi di stasiun MRT menyiratkan satu hal. Sebab, MRT adalah salah satu simbol kemajuan satu bangsa.<br /> <br /> "Itu simbol kemajuan, peradaban suatu bangsa. Wajar jika Jokowi mengajak Prabowo bertemu di stasiun MRT," katanya.<br /> <br /> "Lebak Bulus jadi simbol karena di sana MRT dimulai. Titik mulai peradaban baru Indonesia," tambahnya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/jokowi-prabowo-ketemu-MH-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjalan menuju Mall FX, Jakarta, Sabtu (13/7). Keduanya bertemu untuk pertama kalinya sejak keduanya mencalonkan diri dalam Pilpres 2019. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengatakan ‎pertemuan para pemimpin bangsa ini diharapkan meruntuhkan sekat perbedaan politik yang selama periode kampanye hingga pelaksanaan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK), telah membelenggu sendi-sendi bangsa.<br /> <br /> "Pertemuan ini menjadi langkah maju kedewasaan politik rakyat Indonesia. Para pemimpin yang kita hormati, Pak Jokowi dan Prabowo telah melihatkan jiwa ksatria untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa demi terciptanya Indonesia yang maju," kata Erick.<br /> <br /> Erick menyatakan, program pembangunan yang ditawarkan Jokowi maupun Prabowo mempunyai satu landasan yang sama, yakni membangun manusia Indonesia yang andal, sejahtera, berdaulat dan mandiri. Dia menambahkan, berbagai program pembangunan mustahil tercapai tanpa adanya rekonsiliasi dan kolaborasi di antara para pemimpin bangsa.<br /> <br /> "Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret. Tidak ada lagi 01 atau 02. Saya kira pesan inilah yang ingin disampaikan para pemimpin kita. Tidak ada lagi perbedaan karena kita satu bangsa dan tanah air Indonesia," ujar Erick.<br /> <br /> Ke depan, Erick mengimbau seluruh elemen bangsa bisa mengikuti langkah Jokowi-Prabowo untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, baik sebagai bagian dari pemerintahan maupun oposisi.<br /> <br /> "Untuk menciptakan iklim pembangunan yang sehat, kita butuh kerja sama dan di sisi lain juga perlu fungsi check and balance. Peran inilah yang kami butuhkan dari Pak Prabowo," jelas Erick.<br /> <br /> Sementara itu, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut, kedua tokoh sudah menunjukkan sikap kenegarawanan sejati. Keduanya melupakan segala perbedaan demi Indonesia ke depan.<br /> <br /> "Jadi, kompetisi sudah selesai. Saatnya membangun bangsa dan negara. Bertemu itu bersilaturahmi tidak menggadaikan idealisme. Jadi soal kebangsaan dan kenegarawanan," ungkap Andre.<br /> <br /> Andre menambahkan, semua pihak untuk bisa guyub rukun seperti yang disampaikan Jokowi dan Prabowo Subianto. Dia bilang, sekarang ini saatnya membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam memajukan Indonesia.<br /> <br /> "Mari bersama-sama membangun Indonesia, karena PR bangsa ini banyak dan Prabowo siap bantu Pak Jokowi demi kepentingan rakyat," pungkasnya.

Pertemuan Jokowi-Prabowo jadi Simbol Persatuan Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekonsiliasi

Berita Terkini