<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ogah-bentuk-dewan-pengawas-ini-alasannya_m_189727.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan korupsi menegaskan, pihaknya tidak akan membentuk dewan pengawas eksternal sesuai dengan rekomendasi pansus hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini karena menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dewan pengawas semacam itu tidak akan memperbaiki tata kerja KPK. "Kita sudah jawab, salah satunya kita menganggap dewan pengawasan itu bahkan tidak akan memperbaiki tata kerja di KPK," ungkap<a href="https://www.jawapos.com/tag/13507/dewan-pengawas" target="_blank"> Syarief</a> di kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Minggu (18/2). Selain dinilai tidak efektif, keengganan KPK menuruti perintah dewan, lantaran menurut Syarief, lembaga antirasuah juga sudah memiliki pengawas internal untuk menjaga profesionalitas kinerja para pegawai&nbsp; hingga pimpinannya. "Karena sekarang itu pengawasan internal di KPK itu ada penasihat juga, itu pun sangat zero tolerant terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat KPK," ujar Syarief. Terkait adanya pembentukan dewan pengawas, Syarief justru menyarankan&nbsp;agar lembaga-lembaga negara lain saja yang dinilai cocok dibentuk adanya pengawas eksternal. Sebab banyak lembaga negara itu yang tidak menjalankan rekomendasi yang disarankan KPK. Padahal, menurut Syarif, rekomendasi itu penting untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan juga meningkatkan Corruption Perceptions Index (CPI). "Misalnya itu soal rekomendasi KPK dari dulu itu tentang satu peta untuk sumber daya alam (SDA), itu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, plus beberapa kementerian lainnya," ujar Syarief. Lebih lanjut, hal yang tak kalah penting untuk pencegahan korupsi menurut Syarief, antara lain soal rekomendasi yang susah dijalankan oleh penyelenggara negara, yakni pelaporan LHKPN. Padahal ini salah satu faktor untuk meningkatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/13507/dewan-pengawas" target="_blank">Corruption Perceptions Index</a>&nbsp;(CPI), maka perlu untuk dijalankan pelaporan LHKPN. "Aturannya setiap anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi itu melaporkan LHKPN. Tapi tingkat kepatuhannya itu rendah banget. Rata-rata itu kalau untuk provinsi dan kabupaten itu di bawah 50 persen. Bahkan yang DPR pusat pun ada juga yg sekitar 10 persen belum menyetorkan LHKPN. Jadi gak selalu diikuti," jelas Syarief.

KPK Ogah Bentuk Dewan Pengawas, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hak-angket-disebut-serang-kokoh-pertahanan-penegakan-hukum-kpk_m_189681.jpeg" alt="Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Feri Amsar, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan, rekomendasi Pansus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai menyerang pegawai yang memiliki kekuatan kompak dalam menjalankan tugasnya menegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Feri dalam acara diskusi bertajuk 'Merespon Rekomendasi Pansus angket KPK dan Corruption Perceptions Index (CPI) Tanggung Jawab Siapa?.&nbsp; <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Feri</a> menegaskan, lembaga Independen (KPK) tidak bisa disamakan dengan lembaga lain. Karena, dia memiliki hukum sendiri dan bisa menguatkan satu sama lain pegawainya, untuk bisa menegakkan hukum. Karena, itu dengan dibuatnya rekomendasi hak angket KPK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sadar akan kekuatan KPK. Namun baginya, komisoner dan pegawailah menjadi penguat <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">KPK</a>. "Sekarang rekomendasi ini sebenarnya yang diserang titik penting yakni pegawai itu," tegasnya. Menurut Feri, ada keanehan yang diterima pihak KPK mengenai masa jabatan yang hanya empat tahun lalu dipilih oleh DPR, bukan pimpinan sebelumnya. Padahal, instansi lain DPR memang menunjuk ketua dalam instansi lain itu, namun kendali atau keputusan tetap dipegang lembaga tersebut. Lain halnya dengan KPK yang sedari awal sudah dipagari agar tidak memiliki kekuatan. "Masa jabatan pimpinan canggihnya dipilih DPR. KPK ini sudah dipagari dari awal dan lemah," tuturnya. Sementara, Wakil Ketua Laode M Syarif mengaku menghormati putusan tersebut karena memamg sudah final dari putusan Mahkamah Konstitutsi. "Berhubungan dengan rekomendasi angket sebagai lembaga negara dan warga negara KPK harus menghormati putusan MK, walau menggerutu tapi itu final," ujarnya.

Hak Angket Disebut Serang Kokoh Pertahanan Penegakan Hukum KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-rekomendasi-penting-dari-pansus-hak-angket-untuk-kpk_m_188764.jpeg" alt="Gedung Merah Putih KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Pansus Hak Angket KPK berhasil melahirkan keputusan untuk&nbsp;lembaga antirasuah tersebut sebagai rekomendasi. Rekomendasi itu dibacakan&nbsp;dalam rapat paripurna DPR. "Rekomendasi ini agar ditindaklanjuti oleh KPK serta lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujar Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudadarsa dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Rabu (14/2). Politikus Partai Golkar itu menegaskan, rekomendasi Pansus itu merujuk pada UU Nomor 30/2002 tentang KPK. "Tugas panita angket ini tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK," katanya. Adanya rekomendasi Pansus Angket ini juga ditegaskan Agun bukan untuk memperlemah KPK ataupun pro terhadap koruptor. Melainkan untuk membenahi tata kelola KPK. "Pansus Angket ini telah bekerja sesuai dengan ketentuan dengan menetapkan pedoman penyelidikan dan agenda kerja yang transparan dan terukur," pungkasnya. Berikut ini empat aspek rekomendari dari Pansus Angket kepada KPK: A. Aspek kelembagaan. 1. KPK diminta untuk menyempurnakan struktur organisasi agar mencerminkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. 2. KPK harus meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas-HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik. 3. Menyarankan KPK melalui mekanisme yang berlaku untuk membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances.&lrm; B. Aspek Kewenangan 1. KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan, agar membangun jaringan kerja (networking) yang kuat dan menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memerhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara. 3. KPK dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan Negara. C. Aspek Anggaran 1. KPK harus meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK. 2. DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi di masa yang akan datang. D. Aspek Tata Kelola SDM 1. KPK agar memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian. 2. KPK agar semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.

Empat Rekomendasi Penting dari Pansus Hak Angket untuk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ide-dewan-pengawas-dinilai-bisa-intervensi-kpk_m_185632.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Ester angkat bicara perihal adanya bocoran rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang disebutkan Anggota DPR Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu. Dia tidak sepakat jika Pansus merekomendasikan adanya konsep dewan pengawas seperti yang tercantum dalam RUU KPK. Hal ini menurutnya, akan menganggu kebijakan internal KPK. "Kalau konsep dewan pengawas seperti yang pernah ada dalam RUU KPK beberapa waktu lalu, kami tidak sepakat. kewenangannya terlalu eksesif, cenderung bersifat intervensi terhadap pengambilan kebijakan internal di KPK, khususnya terkait penindakan," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com Jumat, (01/02). Sementara menurut pakar hukum Abdul Fickhar Hajar, jika ada dewan pengawas eksternal, maka lembaga yang dibentuk oleh DPR untuk KPK hanya akan menghambur-hamburkan uang negara dan niat itu mengada-ada. "Jika dibuat lembaga pengawas, itu mengada-ada dan menghamburkan anggaran negara saja," tandasnya. Hal ini karena menurut Fickar, sudah ada lembaga penegak hukum yang mengawasi dan menjalankan mekanisme hukum, seperti praperadilan, gugatan perdata atau laporan pidana. Oleh karena itu, jika ada oknum KPK yang melanggar hukum, maka berdasarkan UU KPK, pengawas internal berhak melakukan mekanisme hukum. "Dalam konteks melaksanakan tugasnya berdasarkan UU KPK, maka pengawasnya adalah mekanisme hukum," ucapnya. Fickar menengarai, munculnya ide adanya dewan pengawas mempunyai tujuan tertentu. Salah satunya yakni, DPR ingin mengamputasi KPK, sebab DPR trauma, sudah banyak oknum anggotanya menjadi &lsquo;pasien&rsquo; lembaga antirasuah. "Dari situ kelihatan niatnya DPR apa," tukasnya. Lebih lanjut Fickar mengatakan, lembaga pengawas secara teori tidak punya kewenangan menghentikan langkah penegakan hukum korupsi. Sehingga jika dipaksakan, maka bisa mengganggu kinerja KPK. "Jika pengawasan dimaksudkan untuk membatasi langkah KPK itu pasti melemahkan," tandasnya. Sementara itu, terkait adanya bocoran rekomendasi Pansus Hak Angket KPK di mana nantinya diminta adanya Dewan Pengawas (DP), juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui bahwa pihak KPK sama sekali belum menerima surat rekomendasi tersebut. "Belum lihat rekomendasi pansus apa aja isi surat belum pernah diterima. Kalau memang ada yang ingin disampaikan terkait rekomendasi tersebut, silahkan sampaikan saja," jelasnya. Menurut Febri, jika rekomendasi Pansus salah satunya terkait adanya Dewan Pengawas, maka hal itu sudah ada di KPK. Febri menegaskan, jika pihak tersangka, menilai kinerja KPK serampangan, maka perlu diuji, di tahapan persidangan seperti PN. Tipikor di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). "Pengawas KPK sudah lengkap," pungkasnya. &nbsp;

Ide Dewan Pengawas Dinilai Bisa Intervensi KPK