<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/sekda-jember-mirfano-1.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kabupaten Jember memimpin apel di halaman Kantor Pemkab Jember. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kabupaten Jember memimpin apel di halaman Kantor Pemkab Jember. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana tugas Bupati Jember Abdul Muqit Arief memberikan sanksi kepada tiga camat yang terbukti tidak netral dalam pilkada. Sanksi itu sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tiga camat yang mendapat sanksi karena melanggar netralitas sebagai ASN itu yakni Camat Tanggul Muhammad Ghozali, Camat Pakusari Fauzi, dan Camat Sumberjambe Rusdiyanto.  ”Tiga camat itu sudah diberi sanksi sesuai dengan rekomendasi KASN yang diterbitkan per 23 November 2020,” kata Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano seperti dilansir dari Antara di Jember, Jawa Timur, Kamis (26/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/11/2020/pemkab-jember-belum-beri-sanksi-tiga-camat-langgar-netralitas-asn/">Pemkab Jember Belum Beri Sanksi Tiga Camat Langgar Netralitas ASN</a></li> </ul> Sebagai atasan langsung, lanjut dia, pihaknya sudah memanggil tiga camat tersebut untuk dimintai klarifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ”Sesuai dengan rekomendasi KASN, ketiganya dijatuhi hukuman disiplin sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun karena melanggar pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,” tutur Mirfano.  Dia menjelaskan, sanksi tersebut untuk menegakkan disiplin kepada para ASN, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.  ”Sanksi tersebut juga merupakan tindak lanjut surat KASN No. R-2868/KASN/9/2020 tanggal 25 September 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN,” kata Mirfano.  Ketiga camat tersebut melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon petahana Faida-Vian yang menjadi peserta Pilkada Jember 2020. Surat penjatuhan sanksi kepada tiga camat itu ditandatangani Wakil Bupati Jember yang kini menjabat Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief tersebut ditembuskan kepada BKN, Ketua KASN, Kepala Kantor Regional II BKN, dan Gubernur Jawa Timur.  ”Kami sudah berkirim surat kepada KASN terkait dengan penjatuhan sanksi tersebut, sehingga saya imbau semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember harus netral dalam pilkada,” ucap Mirfano.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gC0x7SpujM

Plt Bupati Jember Beri Sanksi Tiga Camat Tidak Netral Dalam Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/0211-gub-khof.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Nurkholis menegaskan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait adanya pegawai yang diduga melanggar netralitas menjelang Pilkada Serentak 2020.  ”Ibu Gubernur memiliki komitmen kuat dalam menjaga netralitas ASN sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah menindaklanjutinya,” ujar Nurkholis seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (2/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/02/11/2020/pemkot-surabaya-tindak-lanjuti-dugaan-pelanggaran-asn-dalam-pilkada/">Pemkot Surabaya Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran ASN dalam Pilkada</a></li> </ul> Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menegur 67 kepala daerah dan memberi waktu tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa termasuk salah seorang di antara 67 kepala daerah yang diminta Kemendagri untuk menindaklanjutinya.  Menurut Nurkholis, terdapat beberapa nama ASN yang menjadi catatan KASN dan meminta yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukuman. ”Kami sudah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap yang bersangkutan dengan meminta maaf secara terbuka. Yaitu lewat media sosial selama 14 hari berturut-turut,” ucap Nurkholis.  Bahkan, kata dia, proses pemberian sanksi tersebut juga telah dilaporkan BKD Jatim ke KASN. ”Mungkin laporan tersebut belum sampai ke Kemendagri,” tutur Nurkholis.  Teguran dari Kemendagri disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian tertanggal 27 Oktober. Hingga 26 Oktober, terdapat 131 rekomendasi KASN kepada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  Berdasarkan hal itu, telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRT8OZOl0LY&ab_channel=jawapostvofficial

BKD Jatim Sebut Gubernur Telah Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/febri-Kabag-Humas-pemkot-Surabaya-1-1.jpg" alt="Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin kepada salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada di luar wilayah Surabaya.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, surat dari KASN tertanggal 15 April itu diterima Pemkot pada 8 Mei dan ditindaklanjuti pada 19 Juni dengan mengirimkan surat balasan kepada KASN terkait permohonan laporan data-data bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran ASN.  ”Sejak menerima surat dari KASN, kita langsung menindaklanjuti dan mengajukan surat permohonan balasan kepada KSAN pada 19 Juni sebagai dasar pertimbangan kami untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi,” kata Febriadhitya pada Senin (2/11).  Namun, lanjut dia, pihaknya belum menerima surat balasan dari KASN terkait pengajuan data laporan bukti pendukung adanya dugaan pelanggaran itu. Untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN, harus dilakukan dengan prinsip keberimbangan serta mengutamakan azas kehati-hatian. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.  ”Terkait surat rekomendasi dari KASN tentang penjatuhan sanksi kepada salah satu ASN sudah kami tindak lanjuti. Kami menunggu surat balasan dari KASN,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Febriadhitya menjelaskan, dalam surat rekomendasi itu KASN menduga bahwa salah satu ASN di lingkungan pemkot melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada yang terjadi di luar wilayah Surabaya. Pemkot tidak memiliki resource atau kapasitas dalam mengawasi ASN di luar daerah.  ”Karena untuk memanggil yang bersangkutan kan harus ada dasarnya. Karena kami juga tidak ada resource untuk mengawasi ASN di luar daerah, kami juga minta surat balasan dari KASN itu,” ujar Febriadhitya.  Dia kembali menegaskan, surat rekomendasi dari KASN itu terkait dugaan pelanggaran ASN yang terjadi di luar wilayah Kota Surabaya. Meski begitu, pihaknya memastikan, pengaturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci. Hal itu telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, hingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  ”Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Febriadhitya Prajatara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7MY2qrApZPU&ab_channel=jawapostvofficial

Pemkot Surabaya Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran ASN dalam Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200426-WA0030-1.jpg" alt="Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jateng Sri Wahyu Ananingsih. Bawaslu Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jateng Sri Wahyu Ananingsih. Bawaslu Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah meminta sekretaris daerah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Sukoharjo yang maju pilkada setempat mematuhi surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait sanksi pelanggaran atas netralitas ASN. Surat dari KASN tersebut menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kabupaten Semarang yang menelusuri adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN.  ”KASN telah mengeluarkan rekomendasi sanksi hukuman disiplin sedang kepada Agus Santosa (sekda Kabupaten Sukoharjo) dan Gunawan Wibisono (sekda Kabupaten Semarang) karena melanggar netralitas ASN,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jateng Sri Wahyu Ananingsih seperti dilnasir dri Antara di Semarang pada Kamis (18/6).  Dalam surat rekomendasi yang keluar secara terpisah, KASN juga memerintahkan ASN atas nama Agus Santosa dan Gunawan Wibisono agar melaksanakan cuti di luar tanggungan negara terhitung mulai tanggal terbitnya surat tugas dari partai politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah agar tidak terjadi konflik kepentingan.  ”Dalam proses pendalaman, bawaslu menemukan adanya pelanggaran terhadap UU ASN sehingga merekomendasikan ke KASN,” ujar Sri.  Dia mengungkapkan, KASN telah mengeluarkan rekomendasi untuk Agus Santosa berupa sanksi disiplin karena melakukan pendekatan dan pendaftaran diri sebagai Bakal Wakil Bupati Sukoharjo, membiarkan alat peraga sosialisasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Etik Suryani-Agus Santosa dalam bentuk baliho, spanduk, dan rontek sebanyak 668 buah di 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian, membiarkan kegiatan sosialisasi pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Etik Suryani-Agus Santosa kepada masyarakat yang terdapat alat peraga sosialisasi di berbagai lokasi kegiatan antara lain, di kegiatan resmi pemerintahan Kabupaten Sukoharjo pada 26 September 2019 di Pendopo Graha Satya Praja.  Kepada Gunawan Wibisono, surat KASN Nomor R-1694/KASN/6/2020 tertanggal 12 Juni 2020, menyebut bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN yaitu dengan melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang di enam partai politik yaitu PPP, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Selanjutnya, sudah mendapatkan rekomendasi dari PPP dan Partai Golkar, membiarkan 304 alat peraga sosialisasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Bintang Narsasi Mundjirin-Gunawan Wibisono berupa spanduk, banner dan baliho yang terpasang di berbagai lokasi di Kabupaten Semarang.  Atas surat rekomendasi KASN tersebut, Bawaslu Jateng memberikan apresiasi dan menegaskan bahwa ASN harus tetap menjaga netralitas dan tak berpolitik dalam momentum Pilkada 2020.  ”Para ASN harus lebih mementingkan kepentingan publik dan pelayanan masyarakat daripada sibuk untuk melakukan sosialisasi diri untuk meraih kekuasaan politik,” ujar Sri.  Selain dua ASN tersebut, KASN juga sudah mengeluarkan rekomendasi kepada puluhan ASN lain di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jateng.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Bawaslu Jateng Minta Dua Sekda Patuhi Rekomendasi KASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berjalan-alot-anies-belum-tuntaskan-rekomendasi-kasn_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum tuntaskan rekomendasi KASN." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum tuntaskan rekomendasi KASN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Rekomendasi yang diajukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait mutasi pejabat DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata masih menempuh jalan buntu. Sebab, Anies menyatakan masih ada rekomendasi yang belum dilakukan. "Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi kita bisa tuntaskan semuanya," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (20/9). Dia mengaku item-item yang detail memang belum didiskusikan tetapi sejauh ini komunikasi tidak putus dengan KASN. "Sebetulnya sebagian sedang dalam proses, cuma belum selesai semuanya. Spesifiknya tidak saya diskusikan, tapi item-itemnya sedang kami bicarakan semuanya dengan KASN, jadi kami in communication," terangnya. Sebelumnya sejumlah pejabat eselon II yang dicopot Anies mengadu ke KASN. Mereka menyebut pencopotan atas dirinya telah melanggar aturan Undang-Undang&nbsp;5/2014&nbsp;tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Made Suwandi menegaskan, pihaknya akan mengadukan Anies kepada Presiden Joko Widodo jika tidak mengembalikan jabatan 16 pejabat yang dimutasi. "Kalau tidak dipenuhi gubernur, maka sesuai bunyi Pasal 33 UU 5 Tahun 2014, dalam hal rekomendasi KASN tidak diikuti gubernur, maka KASN akan mengadukan ke presiden. Karena presidenlah yang berwenang mengelola ASN di seluruh Indonesia," kata dia. KASN, kata Made, memberikan waktu sebulan kepada Anies untuk melaksanakan rekomendasi. Sejauh ini, komunikasi antara KASN dengan Pemprov DKI terkait rekomendasi itu terus bergulir. "Cuma ada hal-hal yang bisa kami terima seperti kepala dinas kependudukan, itu harus dapat izin menteri dalam negeri. Izinnya sudah diperoleh, oke kami setuju," pungkas dia.

Berjalan Alot, Anies Belum Tuntaskan Rekomendasi KASN