<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Abhan-Miftahulhayat.jpg" alt="Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ulah calon kepala daerah unsur petahana (incumbent) yang memanfaatkan kedudukannya demi pemenangan pilkada masih saja terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada enam petahana yang terbukti melanggar ketentuan dan telah direkomendasikan untuk didiskualifikasi.  Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri pembekalan pasangan calon (paslon) kepala daerah kemarin (20/10). Keenam petahana yang masuk rekom Bawaslu berasal dari Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Ilir, Halmahera Utara, Gorontalo, dan Kaur.  Abhan mengatakan, rekomendasi sanksi diskualifikasi disebabkan pelanggaran yang dilakukan petahana memenuhi unsur sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 71 UU Pilkada. ”Ada yang mutasi. Ada yang penyalahgunaan wewenang melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan petahana,” ujarnya.  Dalam pasal 71 UU Pilkada, lanjut Abhan, ada tiga hal yang ”haram” dilakukan seorang incumbent. Pertama melakukan kebijakan yang memihak, kedua melakukan mutasi pejabat tanpa persetujuan menteri dalam negeri, serta ketiga menggulirkan program atau kegiatan yang menguntungkan pihaknya. Dari keenam kasus, tiga petahana terbukti melanggar larangan mutasi, sedangkan lainnya melakukan kebijakan atau program yang menguntungkan dirinya. ”Ada beberapa daerah yang sudah kami temukan terkait adanya pelanggaran mengenai politisasi bantuan Covid,” ucapnya.  Terkait prosesnya, lanjut Abhan, enam rekomendasi tersebut telah disampaikan jajaran Bawaslu ke KPU daerah masing-masing. Sejauh ini sudah ada satu yang ditindaklanjuti, yakni kasus di Ogan Ilir. Bagi paslon yang didiskualifikasi, masih ada kans untuk melakukan gugatan melalui pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).  Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung kebijakan tegas yang diambil Bawaslu. Dia mengingatkan, mutasi dilarang dilakukan sejak enam bulan sebelum penetapan paslon. Menurut Tito, hanya ada tiga kondisi yang dikecualikan kebijakan mutasi. ”Pertama kalau jabatan benar-benar kosong, kedua pejabat ditahan karena kasus hukum, ketiga kalau pejabat wafat,” ujarnya. Dia meminta paslon yang didiskualifikasi memanfaatkan prosedur lewat PTTUN dan tidak melakukan protes anarkistis.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/10/2020/plt-bupati-bawaslu-jember-tutup-foto-cabup-petahana-di-ambulans-desa/">Plt Bupati-Bawaslu Jember Tutup Foto Cabup Petahana di Ambulans Desa</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/10/2020/bawaslu-petahana-berpotensi-memobilisasi-asn-di-pilkada-serentak/">Bawaslu: Petahana Berpotensi Memobilisasi ASN di Pilkada Serentak</a></li> </ul> Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengendus adanya pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 untuk pemenangan petahana di sejumlah daerah. Dia memaparkan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 58 daerah mengalokasikan 40 persen lebih anggaran Covid-19 untuk jaring pengaman sosial (JPS) atau bansos. Kemudian, 31 daerah mengalokasikan anggaran JPS di atas 50 persen. Lalu 6 daerah sampai 75 persen untuk bansos. ”Bahkan, ada satu daerah yang mengalokasikan 100 persen dana penanganan Covid-19 untuk bansos,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qWs0upAY2WI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bawaslu Rekom Enam Petahana Didiskualifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekomendasi hitung ulang yang diterbitkan Bawaslu Surabaya membikin heboh jagat perpolitikan di Jakarta. KPU pun langsung turun tangan. Kemarin (22/4) mereka menyatakan bahwa rekomendasi hitung ulang tersebut tidak berlaku di semua tempat pemungutan suara (TPS). Dasarnya adalah surat Bawaslu yang dikirimkan ke KPU kemarin.  Rekomendasi Bawaslu Surabaya yang diterima KPU kemarin berbeda dengan yang dikeluarkan sebelum rapat Minggu malam (21/4). "Bukan semuanya diperintahkan penghitungan suara ulang," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di kantor KPU kemarin.  Syarat penghitungan suara ulang dalam surat yang dikirim Bawaslu memiliki beberapa tahap. Dimulai dari pembetulan C1 berhologram bila ada kesalahan penjumlahan. Bila ada ketidaksesuaian di formulir C1 berhologram, formulir C1 plano dibuka sebagai pembanding.  Bila setelah dibuka ada selisih antara formulir C1 berhologram dan C1 plano, formulir C7 yang memuat daftar hadir pemilih dibuka untuk membandingkannya. Barulah bila pada tiga formulir itu terdapat selisih, dilakukan penghitungan suara ulang. Hitung ulang hanya diberlakukan di TPS yang memenuhi unsur terakhir.  Bila harus melakukan hitung ulang, kotak suara di TPS yang memenuhi unsur itu akan dibuka. Namun, tidak semua kotak dibuka. Hanya level pemilihan yang dinyatakan bermasalah yang dibuka.  Ilham menuturkan, proses hitung ulang tidak akan memengaruhi angka yang tercetak di formulir C1. "Perubahan C1 itu ditarik atau diubah langsung ke DA1 di kecamatan," tambahnya.  DA1 adalah formulir yang berisi catatan rekapitulasi suara dari seluruh TPS di tiap kecamatan. Pada saat bersamaan, PPK juga mencatat itu sebagai kejadian khusus di formulir DA2.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Perintah-Megawati-Kepada-Kader-PDIP-Issak-Ramdhani_1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Issak Ramdhani /Jawapos.com)  DPC dan DPP PDIP Kritik Bawaslu Surabaya  Di sisi lain, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyayangkan sikap Bawaslu Surabaya yang dinilai terburu-buru mengeluarkan rekomendasi hitung ulang. Seharusnya dilakukan kajian mendalam sebelum keputusan diambil. Namun, partai banteng menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada KPU.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, DPP terus memantau kasus yang terjadi di Surabaya. Dia menyayangkan pihak-pihak yang menuding partainya berbuat curang. Menurut dia, yang terjadi bukan kecurangan, tapi kesalahan aritmetik dalam penghitungan. Sebab, penghitungan dilakukan sampai dini hari sehingga kesalahan terjadi. ''Jadi, bisa jadi ini kekeliruan manusia,'' ungkapnya.  Sebenarnya, kata dia, partainya juga menemukan kesalahan yang dilakukan partai lain. Namun, pihaknya tidak langsung menuduh partai tersebut berbuat curang. PDIP tidak heboh karena kesalahan itu bisa diselesaikan pada tahap rekapitulasi di atasnya.  Hasto menyatakan, untuk membuktikan kebenaran dalam penghitungan, peserta pemilu bisa melihat dokumen C1. Setiap partai mempunyai dokumen tersebut. Jadi, mereka tinggal mencocokkannya. ''Jika ada yang memalsukan C1, itu tindakan pidana,'' tegas politikus kelahiran Jogjakarta tersebut.  Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Surabaya memprotes keras rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu. Mereka menganggap rekomendasi itu sangat potensial memperkeruh suasana. Bahkan, berpotensi menghambat tahapan Pemilu 2019. Ketua DPC PDI Perjuangan Whisnu Sakti Buana menegaskan, rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS se-Surabaya. Padahal, para anggota KPPS telah bekerja dengan kelelahan luar biasa. Mulai pagi saat hari H coblosan 17 April bahkan hingga subuh.  Dia juga mengatakan, Bawaslu sebenarnya memiliki pengawas di seluruh TPS. Para pengawas tersebut dibayar negara. "Sehingga pengawasan atas TPS semestinya otomatis dilakukan para aparatur Bawaslu, terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran," ucap Whisnu dalam rilis yang diterima Jawa Pos.  Menurut Whisnu, kekeliruan-kekeliruan penghitungan suara di level TPS sudah otomatis dilakukan pembetulan di forum PPK yang melibatkan PPS, Bawaslu, dan saksi-saksi parpol. "Kesalahan itu bisa dipahami sebagai akibat kelelahan luar biasa KPPS. Semua mengakui kelelahan hebat itu sehingga wajar jika tidak terjadi salah penjumlahan," ucapnya.  Selain itu, Whisnu menyebutkan fakta bahwa kekeliruan di level TPS tidak hanya menyangkut suara parpol, tetapi juga ditemukan di rekap suara caleg DPD yang nonparpol. Namun, kesalahan itu langsung dikoreksi di forum PPK.  "Fakta pula, mayoritas penghitungan suara di TPS dan pencatatan di dokumen C1 KPU, Bawaslu, dan saksi-saksi parpol diamini benar di forum PPK. Karena data-data yang dipresentasikan satu sama lain terjadi kesesuaian alias cocok," paparnya. "Bagaimana mungkin Bawaslu meminta rekap TPS-TPS yang benar ini agar diulang kembali?" lanjutnya.  Dia menegaskan, PDI Perjuangan berkepentingan agar seluruh tahapan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Hal-hal yang sudah benar jangan diubah. Termasuk banyak rekap suara yang benar di TPS-TPS yang suara PDIP kalah.  "Jangan diutak-atik. Biarkan hasilnya murni," ucap Whisnu. Sebab, jika terus dipersoalkan, akan mengganggu secara serius penyelesaian tahapan Pemilu 2019 di Surabaya.  PDI Perjuangan juga curiga jika sikap Bawaslu dan surat nomor 436 tertanggal 21 April itu punya indikasi kuat sekadar memenuhi pesanan caleg-caleg yang terancam tidak lolos. "Tapi, PDI Perjuangan yakin dengan keimanan politik kami, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehebat apa pun penataan, jika rakyat tidak memercayai caleg-caleg itu, terus mau apa? Apakah mau mengutak-atik perolehan suara murni rakyat," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPU-Issak-Ramdhani-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua KPU Arief Budiman ketika bersama Ketua KPK Agus Rahadjo beberapa waktu lalu (Issak Ramdhani/JawaPos.com)  KPU Terima Rekom PSU, PSS, dan PSL  Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya sudah mengantongi rekomendasi-rekomendasi Bawaslu terkait dengan pemungutan suara pasca 17 April. Ada tiga jenis pemungutan suara. Yakni, pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL). ''Paling lambat tidak lebih dari 10 hari (setelah 17 April) seluruh tindak lanjut PSU, PSS, dan PSL sudah dilaksanakan semua,'' ujar Arief kemarin.  PSU dilakukan apabila Bawaslu menganggap ada kelalaian petugas KPPS. ''Misalnya, orang tidak mempunyai hak pilih, kemudian telanjur bisa menggunakan hak pilih,'' terang anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.  Salah satunya, melayani pemilih kategori daftar pemilih khusus (DPK) dari luar kawasan sekitar TPS. Misalnya, dari kecamatan atau kabupaten/kota lain. Penyebab PSU di tiap-tiap daerah bisa berbeda antara satu dan yang lain.  Kemudian, PSS dilakukan karena pemungutan suara tidak bisa terlaksana pada 17 April. Umumnya disebabkan keterlambatan logistik. Sementara itu, PSL dilakukan apabila di tengah pelaksanaan pemungutan suara terjadi problem sehingga harus terhenti. Salah satunya faktor cuaca. Bisa juga faktor kekurangan surat suara. Tidak bisa digeneralisasi.  Secara keseluruhan, pemungutan suara harus dilaksanakan di 2.767 TPS. Dari jumlah itu, hingga kemarin KPU sudah melaksanakan pemungutan suara di 1.511 TPS. Sisanya akan dilaksanakan hari ini hingga Sabtu mendatang (27/4).  Berdasar data yang diterima Jawa Pos, total TPS yang direkomendasikan PSU mencapai 393 TPS. Provinsi Sumatera Barat memegang rekor PSU terbanyak.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Perintah-Megawati-Kepada-Kader-PDIP-Issak-Ramdhani_1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPU-Issak-Ramdhani-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Hitung Ulang di Surabaya Hanya untuk TPS Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-ini-mulai-kampanye-akbar-persiapan-pencoblosan-hampir-rampung_m_.jpg" alt="Petugas KPU Kota Bogor saat pelipatan surat suara di gudang logistik, kawasan Perumahan Baranangsiang Indah, Jalan Jatiluhur, Katulampa, Bogor. (Radar Bogor/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Kota Bogor saat pelipatan surat suara di gudang logistik, kawasan Perumahan Baranangsiang Indah, Jalan Jatiluhur, Katulampa, Bogor. (Radar Bogor/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menghentikan pemilu di Malaysia. Rekomendasi itu menyusul adanya informasi surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.  Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar membenarkan informasi tercoblosnya surat suara tersebut. Dalam kasus ini, dia menyatakan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) tidak menjalankan tugas secara benar.  Agar kasus ini tidak berlarut, Fritz meminta pemungutan suara di seluruh Malaysia dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. "Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di Seluruh Malaysia sampai semua jelas," ujarnya.  Adapun kejadian itu diabadikan oleh salah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Melalui sebuah video, ada sekitar puluhan kantong plastik hitam dan putih yang berisikan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/11/04/2019/surat-suara-pemilu-dikabarkan-sudah-tercoblos-di-malaysia/">kertas surat suara</a> yang ditumpuk dalam sebuah ruko.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/distribusi-logistik-pemilu_c_3_5340-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> LOGISTIK PEMILU: Kotak suara sudah terdistribusi hingga kecamatan. (Jawa Pos Photo)  Setelah dibuka beberapa sampel, surat suara itu telah tercoblos ke pasangan calon nomor urut 01. Tidak hanya tercoblos pada surat suara pemilihan presiden, akan tetapi kertas surat suara itu juga tercoblos salah satu caleg partai NasDem.  Di tempat lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengaku masih mendalami kasus tersebut. Kini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pokja Pemilu Luar Negeri (LN). Koordinasi itu untuk mengetahui runtutan kejadiannya dan alasan kertas suara tersebut telah tercoblos. "Masih kami konfirmasi dengan pokja pemilu LN. Kenapa bisa terjadi demikian," katanya kepada wartawan, Kamis (11/4).
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/distribusi-logistik-pemilu_c_3_5340-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Bawaslu Minta Pemilu di Malaysia Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/rekomendasi-bawaslu-hari-ini-kpu-dki-lakukan-psu-di-dua-tps_m_110790.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak dua tempat pemungutan suara (TPS) akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di DKI Jakarta. Hal itu bakal dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Kedua TPS yang akan dilakukan PSU berada di TPS 01 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat dan TPS 29 Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan. "KPU Provinsi DKI menginstruksikan kepada KPU Kota Jakarta Selatan dan KPU Kota Jakarta Pusat untuk melakukan PSU di dua TPS tersebut pada Minggu, 19 Februari 2017," kata Ketua KPU DKI Sumarno seperti dilansir dari laman web KPU Jakarta, Minggu (19/2). Terkait pengadaan surat suar, Sumarno menjelaskan bahwa tidak ada masalah. Sebab, selain sejumlah DPT dan surat suara tambahan 2,5 persen dari DPT per TPS, KPU Provinsi DKI juga mencetak surat suara untuk antisipasi PSU sebanyak dua ribu lembar. "Perbedaan surat suara yang akan digunakan Minggu (19/2) adalah adanya stempel pemilihan ulang di setiap lembar surat suara dan formulir yang digunakan," tambahnya. Untuk diketahui, semalam petugas KPPS menginformasikan para pemilih dengan menyebarkan formulir C6 ulang - KWK ke setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk hadir dan kembali menggunakan hak pilihnya pada PSU mulai pukul 07.00 sampai pukul 13.00 WIB. (uya/JPG)

Rekomendasi Bawaslu, Hari Ini KPU DKI Lakukan PSU di Dua TPS