<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-ancam-copot-paksa-60-reklame-bermasalah-di-jakarta_m_.jpg" alt="Salah satu papan reklame yang disegel oleh Satpol PP DKI di Jalan Rasuna Said, Jumat (19/10)." width="100%">
<figcaption>Salah satu papan reklame yang disegel oleh Satpol PP DKI di Jalan Rasuna Said, Jumat (19/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Jakarta telah mengerahkan agar Satpol PP segera menertibkan papan reklame di 60 titik wilayah Jakarta. Anies menyatakan akan mendahulukan wilayah-wilayah kendali ketat. Seperti misalnya Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Rasuna Said, Jalan S Parman, dan Jalan Gatot Subroto. Anies menyebutkan sudah seharusnya kawasan tersebut bebas dari papan reklame raksasa. "Wilayah ini (Rasuna Said) tidak seharusnya ada papan reklame dan sudah ada Pergub nya. Mereka semua sudah mendapatkan surat peringatan berkali-kali tetapi tetap jalan terus," terang Anies di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/10). Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu meminta agar penanggungjawab reklame dapat menurunkan bangunan reklame sendiri. Kalau masih bersikeras, maka&nbsp;bangunan akan dibongkar paksa oleh Satpol PP DKI. Mereka akan diberikan waktu 3x24 jam setelah bangunan disegel. "Kalau pemerintah yang potong berarti barangnya akan jadi aset pemerintah. Kami akan keluarkan rekomendasi pembekuan izin penyelenggaraan, tetapi kalau dia yang potong, dia kooperatif, maka izin penyelenggara reklamenya akan dipertimbangkan," ujar Yani. Yani menyatakan sejauh ini ada 135 reklame yang telah diberikan surat peringatan, namun 60 diantaranya telah disegel Pemerintah. Sebab, tiga kali Surat peringatan yang diberikan tidak diindahkan.

Anies Ancam Copot Paksa 60 Reklame Bermasalah di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tertibkan-60-reklame-anies-gandeng-kpk_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif menertibkan papan reklame di kawasan Kuningan, Jumat (19/10)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif menertibkan papan reklame di kawasan Kuningan, Jumat (19/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta menggandeng Wakil Ketua KPK La Ode Syarif memberikan gebrakan untuk memberantas reklame yang melanggar di jalan-jalan protokol. Akan ada 60 papan reklame yang akan disegel karena pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan memberi peringatan kepada pemilik reklame. Mereka diminta segera menurunkan reklame yang terbukti melanggar. Jika tidak diturunkan, maka izin pemasangan reklame di Jakarta akan dicabut. "Mulai hari ini kami tertibkan dan penertiban dimulai dengan pemasangan segel di Jalan Rasuna Said, ada 60 yang nanti akan diberikan segel," jelas Anies di Jakarta, Jumat (19/10/2018). Anies berpesan bahwa Jakarta tidak akan menolerasi pelanggaran reklame dalam bentuk apapun. Dia pun menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan khawatir kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena telah memiliki sumber lainnya yang taat kepada aturan. "Walaupun pajak reklame turut menyumbang PAD, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak hanya mengejar pendapatan, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain,&rdquo; ujarnya. Sebagai informasi, pada 2017 PAD dari pajak reklame berjumlah Rp 964 Miliar yang menyumbang sekitar 3 persen total PAD. Operasi penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu menjelaskan, ada 16 reklame di Rasuna Said Jakarta Selatan yang bakal ditertibkan. Dia menargetkan akan menyelesaikan 60 reklame sampai akhir Oktober. Yani menyatakan penertiban reklame berdasarkan arahan dari kordinator pengendali terkait dengan perizinan dan administrasi. Kordinator pengawas terkait dengan konstruksi di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. "Ini dijadiin satu, yang jadi dasar penertiban. Apakah dia tidak dapat izin, apakah dia tak bayar pajak, apakah kontruksinya tidak terawat, inilah dasar saya melakukan tindakan," pungkas Yani.

Tertibkan 60 Reklame, Anies Gandeng KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tiang-reklame-berdiri-pohon-di-rth-mengering_m_151155.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada pemandangan yang aneh di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) depan Purna MTQ, Kota Pekanbaru. Tiang konstruksi reklame yang sempat disegel oleh Satpol PP sudah terlepas. Kini pohon besar setinggi 13 yang berada tidak lebih dari satu meter di konstruksi itu terlihat mengering. Disinyalir pendirian konstruksi reklame yang sempat disegel oleh aparat pemerintah, kini sudah mendapatkan izin. Sehingga pembangunannya dapat dilanjutkan. Buktinya ceceran semen, sisa pengerjaan pondasi tiang tersebut masih tampak di atas trotoar maupun taman. Sebagian taman yang ditumbungi bunga-bunga terlihat rusak akibat pendirian tiang reklame itu. Jarak beberapa meter, dua pohon pelindung berdiri di pinggir jalan dengan berukuran besar telah mati. Pohon setinggi lebih kurang 13 meter tampak kering, satu-persatu dedauan yang yang melekat di ranting maupun cabang pohon sudah berguguran. Pohon itu mati setelah adanya pembangunan tiang reklame. Sebab sebelumnya pohon tersebut terlihat masih hidup dan rimbun dengan dedaunan berwarna hijau. Dua pohon itu diduga sengaja dibunuh maupun diracun oleh pemilik reklame. Apabila pohon itu masih hidup, maka tayangan iklan tiang reklame akan tertutupi rimbunnya daun pepohonan. Sebelumnya, Tim penegak Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memasang garis Satpol PP Line, Kamis (10/8) lalu. Agar pengerjaan pembangunan tiang tersebut dihentikan. Namun seiring berjalannya waktu, segel tersebut terlepas. Sehingga pengerjaannya berlanjut. Diduga kelanjutan pembangunan konstruksi reklame dilakukan pada dini hari. Sebab Riau Pos (Jawa Pos Grou) melintasi Jalan Sudirman, Senin (14/8) sekitar pukul 00.30 WIB tiang reklame belum tampak berdiri seperti saat ini. Hanya tiang berdiri setinggi satu meter. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfami Adrian mengaku segel tiang reklame telah dilepas. Dia menjelaskan, segel itu dilepas. Karena pemilik menunjuk perizinan pendirian tiang reklame. "Sudah ada izinnya, pemilik menghubungi kita dan memberikan bukti perizinannya. Sehingga segel yang pasang pada siangnya, kita lepas pada malam harinya," ungkap Zulfahmi, seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group).

Tiang Reklame Berdiri, Pohon di RTH Mengering

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4717_21871_eceng-gondok.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Delegasi Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Budapest optimis akan menggaet pengusaha Hongaria untuk mengucurkan investasi ke Indonesia. Para pengusaha yang ikut di iven promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 2015 di Hongaria akan&nbsp; meyakinkan puluhan pengusaha Hongaria di acara Business Forum &amp; Matchmaking. &quot;Forum bisnis dan matchmaking harus dapat meningkatkan investasi kedua negara, sekaligus meningkatkan transaksi dan neraca perdagangan,&quot; harap Kepala ITPC Budapest Hikmat Rijadi,Rabu (23/9). Sejumlah pengusaha Indonesia cukup agresif melakukan pertemuan dengan pengusaha Hongaria yang bergerak di bidang konstruksi, pembuatan mesin industri bahkan menjajaki kerja sama di bidang alat-alat kesehatan, pembuatan mesin pengolahan bji coklat serta impor kopi robusta dan arabika ke Hongaria. Selain itu beberapa pengusaha kerajinan merencanakan impor sejumlah barang kerajinan di Bali. Senada Direktur Pemberdayaan Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),Pratito Soeharyo bahwa antusiasme pengusaha Hongaria terhadap iklim investasi di Indonesia cukup tinggi. &quot;Mereka aktif menggali lebih dalam informasi tentang program pelayanan investasi terpadu melalui satu pintu (one stop service),&quot; kata Pratito di tempat yang sama Selain itu mereka juga mendatangi klinik konsultasi bisnis yang disediakan oleh BKPM RI. Forum diseminasi ini diperkuat oleh promosi produk unggulan Indonesia seperti biji kopi, barang kerajinan tradisional, dan perhiasan. (tny/jpg)

Delegasi Bisnis Rayu Hongaria Bawa Dolar ke Indonesia

reklame disegel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reklame disegel

Berita Terkini

Anies Ancam Copot Paksa 60 Reklame Bermasalah di Jakarta

Tertibkan 60 Reklame, Anies Gandeng KPK

Tiang Reklame Berdiri, Pohon di RTH Mengering

Delegasi Bisnis Rayu Hongaria Bawa Dolar ke Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com