<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/1000001112-99531647.jpg" alt="Kepala Pangkalan PSDKP Batam Semuel Sandi Rundupadang pimpin penyegelan aktivitas reklamasi di Pulau Durai, Kabupaten Karimun, Kepri, Senin (6/10). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pangkalan PSDKP Batam Semuel Sandi Rundupadang pimpin penyegelan aktivitas reklamasi di Pulau Durai, Kabupaten Karimun, Kepri, Senin (6/10). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan reklamasi tanpa izin di Pulau Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin (6/10). &rdquo;Kami menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak dilengkapi dengan PKKPRL, dan hari ini (6/10) kami lakukan penyegelan,&rdquo; kata Kepala Pangkalan PSDKP Batam Semuel Sandi Rundupadang seperti dilansir dari Antara di Pulau Durai, Senin (6/10). Penyegelan dilakukan Pangkalan PSDKP Batam dengan memasang papan peringatan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut ilegal yang dilakukan PT MDP melanggar pasal 113 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. &rdquo;Penyegelan akan dibuka setelah pelaku usaha mengantongi izin PKKPRL, sementara ini segala aktivitas dihentikan,&rdquo; terang Semuel Sandi. Menurut dia, pelaku usaha harus mengajukan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penyegelan dan penghentian sementara kegiatan reklamasi tersebut, pada 3 Oktober 2025, PSDKP Batam melakukan inspeksi ke lokasi. Inspeksi dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat dan keresahan nelayan akibat aktivitas reklamasi di sekitar perairan tersebut menimbulkan dampak. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa PT MDP benar melakukan pemanfaatan ruang laut berupa reklamasi dengan kegiatan pembangunan tanggul sementara untuk melindungi area pembangunan slipway dan dimanfaatkan untuk jetty. Menurut dia, PT MDP telah mengajukan permohonan PKKPRL. Namun, hingga penyegelan dilakukan, perusahaan tersebut belum memiliki dokumen perizinan resmi untuk memanfaatkan ruang laut seluas kurang lebih 0,291 hektare. Semuel menegaskan, kegiatan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki izin sebelum pelaksanaan di lapangan. &rdquo;Kami menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan tanpa izin resmi,&rdquo; tandas Semuel. Dia mengatakan, pemanfaatan ruang laut harus mematuhi ketentuan hukum, menjaga lingkungan, serta memperhatikan keberlanjutan masyarakat pesisir. Setelah penyegelan dan penghentian sementara ini, PSDKP juga melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap pihak perusahaan, serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) untuk memastikan proses perizinan berjalan sesuai prosedur. Semuel menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk terus menjaga tertib pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mengimbau seluruh pelaku usaha agar menyelesaikan perizinan sebelum melakukan kegiatan reklamasi atau pembangunan di laut. Terpisah, Humas PT MDP Rispan menyebut, pihaknya sudah melakukan aktivitas pemanfaatan ruang laut sejak enam bulan terakhir. Kegiatan ruang laut yang dilakukan tidak termasuk reklamasi, karena mereka menggali pinggir pantai untuk membangun tanggul, guna pembangunan slipway. &rdquo;Rencananya kami mau membangun galangan kapal untuk kapal-kapal nelayan, kami sudah mengajukan izin dasar untuk di darat. Kalau yang laut ini, karena kami menilai ini bukan reklamasi jadi kami kerjakan duluan,&rdquo; tutur Rispan. Rispan mengatakan, pihaknya sudah memasukkan permohonan perizinan dan saat ini sedang berproses. &rdquo;Karena ini dinyatakan sama KKP reklamasi, ya kami harus ikut aturan pemerintah,&rdquo; ujar Rispan.

Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hentikan kegiatan reklamasi tanpa izin di Pulau Durai, Kepulauan Riau, Senin (6/10)

KKP Segel Reklamasi Tak Berizin di Pulau Durai Karimun, Kepulauan Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/eks-pimpinan-panja-dpr-sebut-hpl-pulau-reklamasi-tak-sah_m_181944.jpeg" alt="Ilustrasi Reklamasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Reklamasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan reklamasi ilegal di pesisir Desa Ulu Sawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Proyek tersebut diketahui milik PT GMS yang membangun jetty (dermaga) tanpa izin resmi pemanfaatan ruang laut. "Benar kami setop sementara aktivitas reklamasi dan pemanfaatan jetty untuk aktivitas terminal khusus," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), dikutip dari Antara, Minggu (27/9). Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan jetty seluas 2.231 hektare tersebut tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). "Karena hasil pemeriksaan jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen izin PKKPRL," ungkap Pung Nugroho. KKP menegaskan aktivitas di lokasi tersebut dihentikan sementara waktu sampai PT GMS memenuhi seluruh persyaratan dasar, termasuk dokumen PKKPRL. Dari keterangan pihak perusahaan, pembangunan jetty itu disebut untuk menunjang kegiatan pertambangan nikel di kawasan tersebut. Namun, tanpa izin resmi, seluruh aktivitas dianggap melanggar regulasi pemanfaatan ruang laut. <h2>Diduga Langgar UU Cipta Kerja dan Aturan Kelautan</h2> Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan mengungkapkan, kegiatan reklamasi tersebut diduga kuat melanggar sejumlah regulasi di bidang kelautan dan perikanan. Dia menyebut pelanggaran itu terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. "Penguatan operasi pengawasan kegiatan di ruang laut ini sekaligus dalam rangka Bulan Bakti Kelautan Perikanan menuju puncak HUT KKP ke-26 pada akhir Oktober," kata Kurniawan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pelaku usaha memenuhi seluruh ketentuan perizinan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah, kata dia, telah menerapkan sistem perizinan berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Trenggono menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci keberlanjutan usaha dan kelestarian laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan reklamasi ilegal di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tanpa izin resmi

KKP Hentikan Reklamasi Ilegal di Konawe Selatan, Jetty Raksasa Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-7JPG-3829632225.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada 190 perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang izinnya ditangguhkan untuk segera membayar dana jaminan reklamasi dan pascatambang. "Sebenarnya kuncinya cuma satu saja, simpel, yaitu bayar jaminan reklamasi. Itu kan hanya jaminan reklamasi," ucap Bahlil. Bahlil menyampaikan dana jaminan tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mereklamasi lahan pascatambang apabila perusahaan tersebut meninggalkan kewajibannya. Adapun dana yang harus dibayarkan oleh masing-masing perusahaan tergantung rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang diajukan perusahaan. Dari RKAB tersebut, akan dianalisis berapa kapasitas produksi perusahaan dan berapa area yang mau ditambang. "Kalau dia tidak membayar reklamasi pada saat setelah tambang, negara tidak susah untuk melakukan reklamasi karena ada jaminannya," kata Bahlil. Pernyataan tersebut terkait dengan Kementerian ESDM yang menangguhkan 190 izin tambang minerba sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh sektor pertambangan oleh Direktorat Jenderal Minerba. Penangguhan tersebut berdasarkan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menyampaikan sudah memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Akan tetapi, karena tidak ada tindak lanjut dari teguran yang diberikan, pemerintah menjatuhkan sanksi penghentian sementara kepada 190 perusahaan tambang terkait kewajiban perusahaan untuk menjamin kegiatan reklamasi dan pascatambang. Selama sanksi dikenakan, para pemegang Izin&nbsp;Usaha&nbsp;Pertambangan (IUP) diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan, termasuk juga lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Saat ini, Kementerian ESDM sudah menerima Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari perusahaan minerba.

Pernyataan tersebut terkait dengan Kementerian ESDM yang menangguhkan 190 izin tambang minerba sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh.

Bahlil Minta 190 Perusahaan Tambang yang IUPnya Ditangguhkan segera Bayar Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/JKT_POLEMIK-TANGGUL-BETON_HANUNG-HAMBARA_12092025-7-1029324967.jpg" alt="Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi IV DPR menyoroti kasus proyek pembangunan tanggul dan reklamasi di pesisir di Cilincing, Jakarta Utara dan Papua Barat Daya. Sorotan itu buntut dari keluhan masyarakat terhadap proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menuturkan dari informasi awal yang diperoleh, tanggul beton yang membentang sekitar 2-3 Km di pesisir Cilincing merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Marunda. Tanggul beton itu rencananya dijadikan lokasi pelabuhan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN). "Laporan awal yang kita terima, mereka telah mengantongi perizinan. Selain itu, lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),&rdquo; bilang Alex kepada wartawan pada Kamis (18/9). Menurut Alex, walaupun semua perizinan perusahaan PMDN secara administratif lengkap, tetapi Komisi IV akan berupaya maksimal merespons keluhan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. &ldquo;Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut. Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,&rdquo; tutupnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016576358/soroti-tanggul-beton-di-pesisir-cilincing-anggota-dpr-ini-desak-telusuri-penerbitan-izin-kkp">Soroti Tanggul Beton di Pesisir Cilincing, Anggota DPR Ini Desak Telusuri Penerbitan Izin KKP</a> <h3 class="pf0">Reklamasi Tak Berizin Di Sorong</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/WhatsApp-Image-2025-08-21-at-084229-3725802627.jpeg" alt="Robert J. Kardinal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Robert J. Kardinal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal mendorong dilakukan evaluasi atas seluruh perizinan pembangunan tanggul hingga reklamasi pantai yang ada di seluruh pesisir dan pantai Indonesia. &nbsp; Dia khawatir banyak proyek reklamasi di daerah tak mengantongi izin. Contohnya proyek pesisir dan pantai di Kabupaten dan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dia menduga ada sejumlah proyek reklamasi tak berizin bahkan ditengarai palsu alias bodong. Hal itu mengacu pada pengakuan mantan Wali Kota Sorong Lamberthus Jitmau yang mengaku selama memimpin Kota Sorong dua periode dari 2012 hingga 2022, dirinya hanya memberikan satu izin reklamasi, yaitu Proyek Tembok Berlin Kota Sorong. "Saya kira ini fakta pengadilan yang harus ditindaklanjuti karena di Sorong ini cukup banyak proyek reklamasi. Kalau 10 tahun menjadi Wali Kota Sorong cuma menandatangani 1 ijin reklamasi, berarti yang lainnya tidak berizin. Kalau pun ada izinnya itu bodong," kata Robert.&nbsp; Dia pun mendorong Aparat Penegak Hukum turun tangan menertibkan proyek reklamasi tak berizin ini. Tindakan hukum harus diberikan tanpa pandang bulu. "Jadi jangan dibiarkan karena ini bisa mengancam kelangsungan ekosistem di pesisir, pantai dan laut Sorong," tegasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016564096/tidak-terbitkan-izin-tanggul-beton-cilincing-pramono-sebut-pemprov-dki-jakarta-bertanggung-jawab-agar-aktivitas-nelayan-tidak-terganggu">Tidak Terbitkan Izin Tanggul Beton Cilincing, Pramono Sebut Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Agar Aktivitas Nelayan Tidak Terganggu</a> Dia menegaskan, proyek reklamasi tentu akan sangat merugikan masyarakat setempat, pemerintah daerah dan negara. Karena itu, dia mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) turun tangan menindaklanjuti pengakuan Mantan Wali Kota Sorong tersebut. Sebab tidak mungkin izin pemanfaatan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil keluar tanpa sepengetahuan kepala daerah.&nbsp; "PSDKP segera turun tangan. Jangan tinggal diam karena ini menyangkut kehidupan masyarakat pesisir dan ekosistem di kota dan kabupaten Sorong," tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, Wali Kota Sorong Periode 2012-2017 dan 2017-2022 Lamberthus Jitmau menjadi saksi di Pengailan Negeri 1A Kota Sorong terkait sidang perdata kasus sengketa tanah. Dalam pengakuannya di hadapan majelis hakum, Lamberthus mengungkap adanya praktik pemalsuan tanda tangan terkait izin prinsip reklamasi.&nbsp; Selama menjabat Wali Kota, Lamberthus Jitmau hanya pernah menerbitkan satu izin reklamasi, yaitu untuk proyek Tembok Berlin di Kota Sorong. izin tersebut untuk proyek reklamasi seluas 50 hektare. Dia pun memastikan akan segera melaporkan setiap izin reklamasi yang keluar di luar izin reklamasi Tembok Berlin sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dirinya.&nbsp; "Ini akan saya laporkan ke kepolisian biar terungkap pelaku di balik pemalsuan surat izin prinsip reklamasi di wilayah Kota Sorong," tambahnya.

Komisi IV DPR menyoroti kasus proyek pembangunan tanggul dan reklamasi di pesisir di Cilincing, Jakarta Utara dan Papua Barat Daya.

DPR Soroti Tanggul Beton di Cilincing dan Proyek Reklamasi Tak Berizin di Sorong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/IMG-20241127-WA0013_2-3302707863.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. (Pemprov Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. (Pemprov Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pastikan lakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait nama warga yang dicatut dalam sertifikat di laut kawasan Subang. Sehingga hal itu menimbulkan protes warga yang merupakan nelayan. &rdquo;Nah itu sedang kami cek. Ini kan BPN sebetulnya dan kenapa sampai bisa seperti itu,&rdquo; kata Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin seperti dilansir dari Antara. Pengecekan itu, kata Bey, adalah demi melihat sejarah dari lahan tersebut seperti apa dan bagaimana bisa sampai terjadi dugaan pencatutan nama warga tersebut, guna mengantisipasi adanya hal serupa di tempat lainnya. &rdquo;Harus kita lihat dan perhatikan betul, jangan-jangan ada juga di tempat lain. Dilihat sejarahnya seperti apa,&rdquo; ujar Bey Triadi Machmudin. Pengecekan itu, kata Bey, juga untuk memastikan data historis lahan yang kini terlihat berupa laut, apakah dahulunya memang darat atau bukan, kemudian disesuaikan dengan aturan yang berlaku. &rdquo;Ini kan sudah menjadi laut dan bagaimana. Apakah masih bisa dikuasai pemilik. Apalagi nelayan merasa tidak pernah merasa membeli atau tak memiliki,&rdquo; kata Bey Triadi Machmudin. Bey menyebutkan, untuk pengecekan tersebut, pihaknya telah meminta Penjabat (Pj) Bupati Subang Imran untuk melakukan kroscek terkait lahan tersebut baik di lapangan dan BPN untuk melacak sejarah mengapa muncul sertifikat di laut. &rdquo;Apakah betul tadinya itu daratan sekarang menjadi laut, dan kalau sudah seperti ini seperti apa hukumnya,&rdquo; ucap Bey. Sebelumnya, dikabarkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, ada ratusan hektare wilayah perairan laut di Subang telah bersertifikat dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM). Lokasi perairan itu berada wilayah Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legonkulon, Subang, dengan luas 460 hektare. SHM diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang. Ratusan nama warga Subang di catut dalam SHM program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada 2021 lalu itu. Ironisnya, warga yang namanya dicatut bukanlah warga setempat bahkan mereka mengaku tidak tahu memiliki sertifikat di laut. Pencatutan nama ini diduga dilakukan untuk memuluskan rencana kelompok atau perusahaan tertentu yang ingin mereklamasi laut. Dari situs ATR/BPN, area SHM di wilayah perairan laut Cirewang itu juga terlihat jelas. Sejumlah warga dan nelayan tegas menolak rencana reklamasi yang diduga untuk pembangunan pelabuhan mandiri. Mereka mendesak Kementerian ATR/BPN untuk memberikan penjelasan terkait temuan SHM ini. Temuan ini dianggap serupa dengan kasus di perairan laut Tangerang. Kebetulan, Kepala Kantor ATR/BPN Tangerang periode 2022-2024 sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Subang. &rdquo;Saya warga Cirewang tidak mengetahui adanya sertifikat itu, dulunya ini emang laut bukan tambak, cuma sekarang dangkal, nelayan di sini yang tahu hanya sebagian saja dan dikasih uang untuk tanda tangan, dulu sempat ada alat berat untuk pembuatan tambak, tapi didemo sama warga Cirewang, sekarang tidak ada lagi,&rdquo; kata Jakaria, salah seorang nelayan. Warga baru mengetahui namanya dicatut setelah diberi tahu seorang aktivis lingkungan yang membawa berkas. Salah seorang di antaranya bernama Yati yang kaget namanya sebagai penerima sertifikat. &rdquo;Saya tidak mengetahui adanya manfaat lahan dari Pak Presiden, namun sekarang namanya ada dan tahu itu juga dari seseorang, sebelumnya juga tidak pernah didatangi dan mendata, sekarang tahu secara tiba tiba saja, dan tidak tahu juga dapat lahannya daratan ataupun lautan,&rdquo; ungkap Yati. Sementara itu, Asep Sumarna Toha salah seorang aktivis lingkungan menyebutkan, laut yang disertifikatkan ada 307 bidang dengan luas 460 hektare. &rdquo;Dugaan kita sertifikat tersebut di kuasai oleh mafia tanah, dan penerbitan sertifikat ini pada zamannya Pak Joko di 2021 saat menjabat kepala BPN Subang, dan saat itu langsung pindah ke Tangerang, dan diduga ada korelasi juga dengan kegiatan yang sekarang ramai dengan pagar laut di Tanggerang,&rdquo; ungkap Asep.

Pemprov Jabar pastikan lakukan pengecekan ke BPN terkait nama warga yang dicatut dalam sertifikat di laut kawasan Subang

Pemprov Jabar Cek Pencatutan Nama Warga di Sertifikat Laut Subang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/1000182397-3144820455.jpg" alt="KKP segel reklamasi di Pulau Pari. (IG Doni Ismanto)" width="100%">
<figcaption>KKP segel reklamasi di Pulau Pari. (IG Doni Ismanto)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengambil langkah tegas untuk menangani dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT CPS di Pulau Pari. Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, pada 28 Januari 2025, Polsus PWP3K Ditjen PSDKP telah melakukan pengawasan ulang terhadap lokasi kegiatan yang sebelumnya dilaporkan melakukan reklamasi di luar izin yang diberikan. Adapun dari hasil pengawasan, Doni menyebut di lokasi tidak ada aktivitas yang berlangsung. Petugas hanya menemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang tidak beroperasi. "Untuk memastikan kegiatan dihentikan sepenuhnya, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS," kata Doni Ismanto dalam keterangannya, Rabu (29/1). Dia memastikan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025, di mana ditemukan aktivitas reklamasi berupa galian dan urukan substrat seluas &plusmn;18 m&sup2;, yang direncanakan sebagai kolam labuh dan sandar kapal. Menurutnya, aktivitas tersebut melanggar ketentuan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan pada 12 Juli 2024. Pasalnya, kata Doni, izin tersebut hanya mencakup pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare. "Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa, KKP telah menjadwalkan pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak PT CPS pada 30 Januari 2025," jelas Doni. Doni juga mengungkapkan, pemanggilan pihak PT CPS tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran dan menentukan sanksi administratif sesuai ketentuan. Terlebih, KKP memang berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut. Itu sebabnya, KKP akan terus memastikan setiap kegiatan dilakukan sesuai izin dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat pesisir. Terlebih, KKP menegaskan Pulau Pari adalah bagian penting dari keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. "KKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan demi kesejahteraan generasi mendatang," pungkasnya.

"Untuk memastikan kegiatan dihentikan sepenuhnya, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS".

KKP Segel Reklamasi Ilegal PT CPS di Pulau Pari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000573375-3519258442.jpg" alt="Aktivitas masyarakat pesisir Kota Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas masyarakat pesisir Kota Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polemik proyek reklamasi bertajuk Surabaya Waterfront Land masih berlanjut. Terbaru, Komisi C DPRD Kota Surabaya sepakat menolak pembangunan proyek senilai Rp 72 triliun itu. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga tidak tinggal diam. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkirim surat ke presiden melalui kementerian berkaitan dengan Surabaya Waterfront Land. &rdquo;Jadi sebenarnya kita sudah menyampaikan ke Presiden. Sebelum warga menolak pun, kita sudah memberikan (surat berisikan) apa saja dampak dari proyek reklamasi (bila benar-benar dijalankan),&rdquo; tutur Eri di Surabaya. Rencana pembangunan pulau buatan di pesisir utara Surabaya ini, diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Tak lama setelah Pemkot Surabaya mengirimkan surat, sejumlah kelompok masyarakat datang menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. &rdquo;Warga menyampaikan dan kami sampaikan kembali ke presiden pada waktu itu. Kalau sekarang DPRD itu memiliki pandangan (menolak), maka itu bisa disampaikan, seperti kami mengirimkan surat,&rdquo; imbuh Eri. Lebih lanjut, Eri menyampaikan bahwa isi surat yang dikirimkan Pemkot Surabaya, sudah mencakup keresahan masyarakat. Mulai dari dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi, ekologi, hingga nasib masyarakat terdampak. &rdquo;Surat dari pemkot itu ketika proyek reklamasi dilakukan, dampaknya seperti ini, seperti ini. Keluarga nelayan terdampak nasibnya seperti apa. Jadi sama persis dengan apa yang dituliskan para nelayan,&rdquo; tutur Eri. Dampak proyek reklamasi yang akan membuat hutan mangrove terkikis juga disayangkan Eri. Tanaman mangrove ini menjadi tameng dari bencana banjir rob yang mengintai kawasan pesisir Surabaya. &rdquo;Ketika yang namanya mangrove dihilangkan, mangrove kan mencegah rob. Ketika itu dikurangi, robnya akan lebih dahsyat. Siapa yang akan menahan air kalau tidak mangrove?&rdquo; seru Eri. Hingga saat ini, Eri mengaku masih belum menerima balasan dari pemerintah pusat atas dua surat yang dikirimkannya. Yang jelas, pemerintah pusat juga belum menurunkan perizinan apapun mengenai PSN SWL. &rdquo;Sampai hari ini dirapatkan, dengan surat itu belum ada perizinan yang keluar. Kami tidak bisa mengatakan apapun, karena perizinan nol sampai sekian kilo itu kewenangan dari provinsi,&rdquo; tukas Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan sudah berkirim surat ke presiden melalui kementerian berkaitan dengan Surabaya Waterfront Land

Buntut Polemik Reklamasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Kami Sudah Bersurat ke Presiden dan Masih Menunggu Respons!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/1000162314-4207618160.jpg" alt="Wilayah Kenjeran masuk dalam proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wilayah Kenjeran masuk dalam proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PSN Surabaya Waterfront Land atau lebih dikenal dengan proyek reklamasi kenjeran, akan dikaji secara komprehensif oleh Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur. Kabar ini disampaikan oleh perwakilan HAPPI Jawa Timur, Prof Daniel Muhammad Rosyid. "Kami percaya bahwa pembangunan ini memang ada dampaknya. Saya kira banyak kekhawatiran yang memang valid," ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji proyek tersebut dari beberapa bidang. Mulai dari bidang hukum, lingkungan, sosial, hingga bidang ekonomi akan ditempuh untuk melihat dampaknya bagi masyarakat sekitar. "Namun, kalau nantinya berdasarkan hasil kajian memang clear and clean, kita bisa maju. Namun, kalau unclear dan unclean, kita harus reject (tolak, Red)," imbuhnya dengan tegas. Sebagai organisasi profesi, HAPPI tidak bisa tinggal diam, apalagi tutup mata terhadap rencana pembangunan reklamasi, yang selama ini dicap merugikan masyarakat pesisir timur Kota Surabaya. "Selama ini, kami mendengarkan berita yang simpang siur terkait PSN ini. Padahal, ini merupakan bagian dari bidang yang seharusnya dikaji oleh kami, organisasi profesi HAPPI," tukasnya. Sebelumnya, proyek reklamasi Kenjeran hingga kini masih menjadi kontroversi di masyarakat. Para nelayan pun lantang menyuarakan penolakannya terhadap proyek pulau buatan ini. Pembangunan reklamasi bertajuk "Surabaya Waterfront Land", diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. PT Granting Jaya ditunjuk sebagai pengelola proyek strategis yang digadang-gadang akan menghabiskan anggaran Rp 72 Triliun. Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 1.184 hektare. Dengan rincian, 100 hektare lahan eksistensi, dan 1.084 hektare sisanya berupa pulau reklamasi. Lahan tersebut nantinya disulap menjadi kawasan terpadu yang terbagi dalam empat blok.&nbsp; Mulai dari kawasan pariwisata, kawasan ekonomi kreatif, kawasan industri perikanan, kawasan pendidikan, hunian, hingga area konservasi mangrove. &nbsp;

"Kami percaya bahwa pembangunan ini memang ada dampaknya. Saya kira banyak kekhawatiran yang memang valid," ujarnya.

HAPPI Jatim Sebut Reklamasi Kenjeran Bisa Dilanjutkan Jika Clear and Clean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/JKT-RK-POSKO-MAKAN-GRATIS-FED-2JPG-139922815.jpg" alt="Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berbincang dengan warga saat meninjau posko makan gratis di Warakas, Jakarta, Jumat (20/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berbincang dengan warga saat meninjau posko makan gratis di Warakas, Jakarta, Jumat (20/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil meminta warga tak melihat proyek reklamasi hanya pada sisi buruknya saja. Ia mengatakan bahwa reklamasi juga memiliki nilai positif apalagi mengingat untuk pembangunan di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. <div dir="auto">"Reklamasi itu jangan selalu dilihat buruknya," ujarnya kepada wartawan, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjadi buruk itu kalau dia melanggar namanya prinsip-prinsip sustainable development," sambung RK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/015143750/tren-solo-traveler-perempuan-naik-seiring-akses-informasi-dan-komunitas-online">Tren Solo Traveler Perempuan Naik Seiring Akses Informasi dan Komunitas Online</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, selama proses reklamasi tidak merusak lingkungan, hal itu justru bisa mendatangkan kebaikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama tidak merusak lingkungan, Singapura melakukan, Jepang melakukan, Dubai melakukan, banyak negara melakukan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting yang dijaga prinsip-prinsip sustainable development. Itulah kenapa masa depan Jakarta yang paling logis adalah membangun di utara salah satunya dengan tanah-tanah reklamasi," tutup Ridwan Kamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) janji akan membuat kawasan Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara menjadi kawasan ekonomi wisata khusus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015143772/5-cara-manajemen-email-agar-lebih-efektif-dan-produktif">5 Cara Manajemen Email Agar Lebih Efektif dan Produktif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepulauan Seribu kita usulkan sebagai kawasan ekonomi wisata khusus. Itu gerbangnya di Ancol. Karena lahannya dimiliki oleh pemerintah provinsi maka aksesibilitasnya jauh lebih mudah untuk diatur," kata Ridwan Kamil (RK) seusai acara IdeaFest 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan bahwa nantinya akan disediakan akses transportasi yang terintegrasi dengan MRT. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah berpindah moda transportasi saat bepergian atau plesiran ke Kepulauan Seribu.</div>

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil meminta warga tak melihat proyek reklamasi hanya pada sisi buruknya saja.

Ridwan Kamil: Reklamasi itu Jangan Selalu Dilihat Buruknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/Images-20240506-3413668533.jpg" alt="Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus sengketa pulau terluar Indonesia seperti Sipadan-Ligitan berhasil dicegah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua resor milik warga asing di Pulau Maratua dan Pulau Bakung, Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), disegel oleh KKP. Dua resor asing itu dipastikan tak berizin. Yang ironis, dari dua resor asing tersebut, hanya ada satu karyawan berkewarganegaraan Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menuturkan bahwa dua resor itu merupakan penanaman modal asing (PMA). Setelah ditelusuri, ternyata tidak memiliki tiga izin, yakni persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), izin berusaha untuk wisata tirta, dan izin pemanfaatan pulau-pulau luar terkecil di bawah 100 km. &rsquo;&rsquo;Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau terkecil menjadi perhatian serius pihaknya demi menjaga keberlanjutan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dua resor tersebut dikelola oleh PT MID dan PT NMR. PT MID merupakan PMA asal Malaysia yang membangun resor di Pulau Maratua dan PT NMR merupakan PMA asal Jerman yang membangun resor di Pulau Bakung. Dua pulau tersebut termasuk dalam gugusan pulau-pulau terluar di tanah air. &rsquo;&rsquo;Yang mengherankan, dari resor ini diketahui karyawan asal Indonesia hanya satu orang,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Ipunk, sapaan akrab Dirjen PSDKP, mengingat kembali bagaimana Pulau Sipadan-Ligitan bisa jatuh ke tangan Malaysia. Menurutnya, ada modus yang mirip dengan Sipadan-Ligitan. Sebelum Sipadan-Ligitan diambil Malaysia, semua karyawan asal Indonesia itu dipecat dari perusahaan asing. &rsquo;&rsquo;Akhirnya, tidak ada warga Indonesia yang tinggal di Sipadan-Ligitan, semua karyawannya merupakan warga asing,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Indonesia juga kalah dalam data wilayah. Dalam kasus Sipadan-Ligitan, perusahaan asing bisa mendata jumlah pepohonan yang ada di kedua pulau. &rsquo;&rsquo;Berapa jumlah pohon kelapanya saja mereka punya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Karena itu, KKP melakukan langkah untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Kedua resor yang dikelola PMA itu disegel dan diberhentikan sementara. Sekaligus diberikan teguran tertulis dan denda administratif. KKP memberikan waktu satu bulan kepada kedua perusahaan PMA untuk mengurus semua perizinan. &rsquo;&rsquo;Kalau tidak mengurus, kami cabut semua izinnya,&rsquo;&rsquo; tegasnya. KKP Juga Segel Area Reklamasi Di luar isu tersebut, KKP juga melakukan penyegelan dan penghentian sementara area reklamasi yang dilakukan dua perusahaan, yaitu PT RUJ dan PT JPS, di Morowali, Sulawesi Tengah. Kedua perusahaan terindikasi melanggar aturan pemanfaatan ruang laut. Setidaknya terdapat kegiatan pembangunan seluas 1,27368 hektare dan 3,91193 hektare yang tidak dilengkapi dengan dokumen PKKPRL. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan PSDKP Halid K. Jusuf mendorong manajemen PT RUJ dan PT JPS untuk segera memenuhi persyaratan dasar PKKPRL. (idr/c17/bay)

Kasus sengketa pulau terluar Indonesia seperti Sipadan-Ligitan berhasil dicegah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reklamasi

Berita Terkini