<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/35-843602400.jpg" alt="6 Shio punya rekening gendut" width="100%">
<figcaption>6 Shio punya rekening gendut</figcaption>
</figure> JawaPos.com - 6 Shio ini punya rekening gendut. Sebab mereka ketiban rezeki nomplok di akhir Agustus 2025. Tandanya mereka punya kesempatan jadi orang kaya. Ini dia penjelasannya dikutip dari Your Tango pada 28 Agustus 2025. 1. Kuda Ini adalah hari pilar zodiak Anda, jadi sorotan tertuju langsung pada Anda . Energi Kuda Logam pada 29 Agustus membuat Anda magnetis dan Hari Terbuka memastikan pintu terbuka lebar saat Anda datang. Nantikan undangan, perhatian, dan dukungan yang akan datang tanpa perlu Anda kejar. Kelimpahanmu terlihat jelas! Orang-orang memperhatikan usahamu, pesonamu, dan terutama kehadiranmu. Ini bisa terlihat seperti terpilih untuk sesuatu yang bahkan tidak kamu ketahui akan diperebutkan atau ditawari sesuatu yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Hari Jumat membuktikan keberuntungan sedang berpihak padamu. Akhirnya! 2. Ular Tahun Ular Kayu masih tentang transformasi bagi Anda, dan Hari Terbuka di hari Jumat memberikan pengingat manis bahwa Anda tidak melakukannya sendirian. Seseorang muncul, sebuah peluang terwujud, atau sebuah masalah teratasi tepat pada waktunya bagi Anda untuk melangkah maju . Kelimpahan datang melalui dukungan pada 29 Agustus. Mungkin tidak dramatis, tetapi nyata dan datang di saat yang memungkinkan Anda bernapas lega dan percaya bahwa Anda sedang dituntun menuju apa yang Anda inginkan. Energi Kuda membantu Anda berakselerasi setelah Anda melepaskan keraguan. 3. Naga Hari Jumat memberimu terobosan di area kehidupanmu yang terasa sangat macet, Naga. Pilar Kuda Logam mengaktifkan pilihan-pilihan berani, dan bagimu itu berarti keberanian untuk melangkah ke sesuatu yang baru . Sebuah rencana bisa saja terwujud lebih cepat dari yang kamu bayangkan, atau seseorang bisa saja memberikan penawaran yang mengubah suasana akhir pekanmu. Keberuntungan muncul sebagai konfirmasi pada 29 Agustus. Anda akan menerima jawaban "ya" yang Anda harapkan atau dorongan yang memberi tahu Anda bahwa inilah saatnya. Keberuntungan hari ini adalah jenis keberuntungan yang mendorong Anda maju secara nyata. Era kelimpahan Anda telah tiba! 4. Tikus Tikus dan Kuda tidak selalu cocok, tetapi pada Hari Terbuka, ketegangan dan stres mereda . Bagi Anda, hari Jumat membawa keselarasan yang tak terduga sehingga sesuatu yang terasa tidak selaras tiba-tiba menguntungkan Anda. Jadwal, percakapan, atau bahkan masalah keuangan mulai berjalan sesuai harapan Anda. Kelimpahan Anda berasal dari pengalihan pada 29 Agustus. Alih-alih melawan apa yang tidak akan bergerak, Anda diberi jalan yang jelas menuju sesuatu yang akan bergerak. Di penghujung hari, Anda akan merasa waktunya akhirnya mulai bekerja sama dengan Anda. Rasanya sungguh menyenangkan, percayalah! 5. Anjing Energi Kuda Logam menerangi zodiak Anda dengan cara yang kuat pada tanggal 29 Agustus, memberi Anda pengakuan sekaligus kelegaan. Anda mungkin menerima pujian, rasa terima kasih, atau bahkan dukungan finansial yang terasa seperti pengakuan yang terlambat. Bagi Anda, ini adalah hari Jumat di mana Anda akhirnya dilihat dan dihargai dengan cara yang berarti. Keberuntungan di sini menstabilkan emosimu , Anjing. Kau benar-benar menyadari bahwa kau bukannya tak terlihat dan kontribusimu tak terlupakan. Pengakuan itu membuka ruang bagi keberuntungan untuk mengalir kembali kepadamu. 6. Monyet Karena ini bulanmu, Monyet, Hari Terbuka melipatgandakan momentummu. Pilar Kuda pada 29 Agustus menambah percikan kecerdasan alamimu, membuatmu sangat menarik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Nantikan kemenangan yang terasa menyenangkan sekaligus membebaskan, serta terobosan yang mengingatkanmu mengapa kamu terus hadir sejak awal. Keberuntungan Anda berasal dari visibilitas. Seseorang memperhatikan, seseorang mengiyakan, atau seseorang membuat pilihan yang langsung menguntungkan Anda. Kelimpahan di hari Jumat penuh dengan kegembiraan, keberanian, dan waktu yang tepat untuk merayakan akhir pekan. Selamat menikmati!***

6 Shio punya rekening gendut hasil ketiban rezeki nomplok di akhir Agustus 2025 mereka berpotensi jadi orang kaya

6 Shio Punya Rekening Gendut Hasil Ketiban Rezeki Nomplok di Akhir Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/71-3929170318.jpg" alt="Ilustrasi shio yang rekeningnya kebanjiran rezeki. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi shio yang rekeningnya kebanjiran rezeki. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa weton nampaknya memang jadi orang beruntung. Ia punya rekeing gendut yang tak semua orang bisa memiliki. Dicap orang kaya padahal dirinya minim usaha. Berikut penjelasannya dikutip dari YouTube Jawa Tulen 77 pda 14 Januari 2025. 1. Minggu Pon Biasanya terlahir dengan sifat seorang pemberani bahkan kadang sering terbawa emosi. Hal itulah yang sering membuat pemilik weton mudah mendapat musuh. Meskipun demikian sebenarnya merupakan orang yang penuh kasih sayang terhadap keluarga dan orang-orang terdekatnya. Pemilik weton ini juga merupakan tipe orang yang setia dan penyayang. 2. Minggu Pahing Seorang yang bisa mempertahankan pemikiran dalam kondisi apa pun. Dikarenakan hal itu banyak orang yang menilai bahwa pemilik weton adalah orang yang keras kepala menepati posisi garda terdepan. Hal itu disebabkan karena wawasannya yang luas dan juga memiliki kemampuan yang baik dalam menjalin satu koneksi dan juga orang yang berwibawa nasib baik ditambah dengan keteguhan dalam mewujudkan cita-cita. 3. Senin Legi Punya kepribadian yang baik mengerti sopan santun berjiwa murah hati dan tidak suka menyakiti perasaan orang lain. Namun di balik sikap di atas weton Senin Legi memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu dirinya selalu ingin tahu gosip dan urusan orang lain. Rezeki weton Senin Legi ini akan selalu terjamin dan diprediksi tidak akan menemui kesulitan yang berarti untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya. 4. Selasa Pon Orang yang memiliki sifat pencemburu dan posesif. Namun pada dasarnya pemilik weton merupakan orang yang setia dan murah hati. Merupakan orang yang pemberani melawan siapa saja termasuk atasannya sendiri selama dirinya pada posisi yang benar dia tidak akan pernah mundur. Dia akan kalah hanya untuk mengalah menginginkan rezeki yang berkah dengan memiliki hati yang jujur. Tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya weton ini diramalkan akan banyak mendapatkan kelimpahan rezeki. 5. Rabu Pon Punya sifat pengayom yang dimiliki dengan watak yang dimiliki. Pemilik weton ini mampu memberikan perlindungan meskipun terkesan selalu ingin mencari perhatian pada dasarnya adalah orang yang sederhana. Mereka mampu bergaul dengan berbagai kalangan di masyarakat bintang keberuntungan ini akan semakin memancar terang. 6. Rabu Wage Dianugrahi dengan banyak kebijaksanaan. Hal itu bisa dilihat dari kehati-hatian dalam menimbang dan memutuskan sesuatu karena kebijaksanaannya. Weton ini seringkali banyak dimintai saran dan pendapatnya. Rabu Wage juga merupakan orang yang adil pemilik weton ini tidak mau menyembunyikan kesalahan ataupun kebohongan.*** &nbsp;

6 weton dicap beruntung meski ia minim usaha malah punya rekening gendut tentu saja ia harus mensyukuri hal ini

Punya Rekening Gendut, 6 Weton Dicap Beruntung Meski Minim Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/35_kemenag-1912735485.jpg" alt="MEMPERSIAPKAN: Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Jakarta. (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MEMPERSIAPKAN: Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Jakarta. (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Penyelenggara (BP) Haji tak ingin kasus-kasus penyelenggaraan haji terulang kembali. Karena itu, mereka merekrut para mantan penyidik KPK di jajaran pejabat BP Haji. Secara keseluruhan, terdapat delapan mantan penyidik KPK yang diboyong masuk BP Haji. Namun, identitas satu orang belum dibuka. Sedangkan tujuh lainnya sudah resmi dilantik. Enam di antara mereka adalah mantan penyidik KPK dengan latar belakang jaksa. Lalu, satu orang adalah penyidik dengan latar belakang polisi. Satu orang lagi yang namanya belum dibuka itu akan dilantik menjadi pejabat eselon 1 di BP Haji. Satu di antara tujuh mantan penyidik KPK yang dilantik sebagai pejabat di BP Haji adalah Budi Agung Nugroho. Dia dipercaya menjabat direktur pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri. Budi merupakan mantan Kasatgas pembongkaran korupsi di KPK. Namun, dia masuk dalam rombongan pegawai KPK yang dikeluarkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Merujuk catatan 2021 lalu, Budi merupakan Kasatgas dalam penyidikan kasus rekening gendut yang menyeret Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Kasus tersebut sempat heboh karena BG saat itu sedang dicalonkan sebagai Kapolri. Budi juga terlibat dalam tim yang mengusut kasus suap reklamasi Teluk Jakarta pada 2016. Selain itu, Budi pernah menangani kasus korupsi terkait dengan perubahan APBN di Kementerian ESDM pada 2013. Kasus tersebut menyeret eks Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Mantan pejabat KPK lainnya yang boyongan ke BP Haji adalah Chandra Sulistio Reksoprodjo. Dia adalah mantan kepala biro sumber daya manusia KPK. Lalu, ada Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK yang dilantik jadi Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, keberadaan para mantan penyidik KPK di lembaganya itu adalah bentuk komitmen melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo telah menginstruksikan agar membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas. Dahnil mengatakan, sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, serta bebas dari segala bentuk korupsi. &rdquo;BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin (8/1). Dia menegaskan, BP Haji tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat. Tetapi, juga berdampak luas bagi pembangunan bangsa. Dahnil mengatakan, tujuh mantan penyidik KPK yang telah dilantik itu dikenal memiliki integritas tinggi. Dahnil menambahkan, komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan. Tetapi, juga pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat. Kemudian, penguatan nasionalisme dan toleransi.&nbsp;(wan/elo/c6/oni)

Badan Penyelenggara (BP) Haji merekrut delapan mantan penyidik KPK untuk menjadi pejabat. Salah satunya pernah bongkar kasus rekening gendut

8 Mantan Penyidik KPK jadi Pejabat di BP Haji, Ada yang Pernah Bongkar Kasus Rekening Gendut Budi Gunawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1JPG-1502552824.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan bahwa tuduhan kepada mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK Tri Suhartanto soal rekening gendut tidak benar usai mengonfirmasi langsung kepada mantan penyidik KPK tersebut, dikutip dari ANTARA. Hal itu disampaikan Ali menanggapi tuduhan yang dilayangkan oleh mantan penyidik KPK &nbsp;Novel Baswedan soal adanya transaksi mencurigakan mantan penyidik KPK. Novel sendiri menyampaikan tuduhan tersebut melalui channel&nbsp;YouTube pribadinya pada Minggu (2/7). <div dir="auto">"Laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan dan itu nilai transaksinya Rp 300 miliar, dan saya duga lebih, ada yang katakan hampir Rp 1 triliun bahkan," kata Novel dalam kanal Youtube miliknya berjudul 'Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK' dikutip Senin (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novel secara lantang menyebut transakai mencurigakan itu diduga dilakukan Tri Suhartanto, mantan Kasatgas Penyidikan yang telah dikembalikan ke Polri pada 1 Februari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan mengundurkan diri. Kok bisa mengundurkan diri terus dibiarkan. Apakah pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tidak ingin tahu kebenarannya? Dan bila benar, apakah ada orang lain di internal yang terlibat? Atau memang mereka sudah tahu tapi tidak ingin diketahui orang?," ucap Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011711345/kim-seon-ho-dan-han-so-hee-ditawari-kesempatan-akting-bersama-di-drakor-garapan-hong-sisters-intip-faktanya">Kim Seon Ho dan Han So Hee Ditawari Kesempatan Akting Bersama di Drakor Garapan Hong Sisters, Intip Faktanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, temuan PPATK itu tidak berjalan optimal. Novel menduga, Tri Suhartanto tidak bermain sendir dalam memuluskan aksinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meyakini atau menduga kuat, dia ini enggak bekerja sendiri. Ada level-level struktural, bisa jadi yaa. Tapi itu harus diperiksa. Ketika enggak diperiksa bagaimana bisa dipastikan, masa iya sih level penyidik berani sampai (menerima transaksi) sebesar itu?," ujar Novel.</div>

Ali Fikri menegaskan bahwa tuduhan kepada mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK Tri Suhartanto soal rekening gendut tidak benar

Jubir KPK Tegaskan Eks Penyidik KPK Tidak Punya Rekening Gendut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0143-1021027414.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar terbaru rekening gendut puluhan miliar milik AKBP Achirudin Hasibuan dan anaknya Aditya diungkap Polda Sumut. Polda didukung PPATK dan KPK soal ini. Polda Sumut mengklaim mendapat dukungan KPK dan PPATK menelusuri asal harta kekayaan milik AKBP Achiruddin Hasibuan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menyebut pihaknya secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Achiruddin soal gratifikasi yang diterimanya. &ldquo;KPK tentu sangat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan Polda Sumut dalam menangani kasus gratifikasi AKBP AH,&rdquo; jelasnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (5/5). Kombes Hadi juga menyebut penyidik Ditreskrimsus telah mengirimkan surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Surat tersebut berisi pemberitahuan penyidikan terhadap AKBP Achiruddin terkait penerimaan gratifikasi. &ldquo;Jadi, surat yang dikirim ke PPTAK sebagai bentuk pemberitahuan dan koordinasi yang dilakukan Polda Sumut dalam menyidik dugaan TPPU yang dilakukan AKBP AH,&rdquo; jelasnya. Diketahui, Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat dua rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. &ldquo;Benar (diblokir), dari dua rekening yang diblokir, nilainya puluhan miliar,&rdquo; kata Natsir di Jakarta, Kamis (27/4). Adapun dua rekening yang diblokir oleh PPATK tersebut adalah atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan (19). &ldquo;Nama anak (Aditya Hasibuan) dan bapak-nya (AKBP Achiruddin Hasibuan),&rdquo; ujar Natsir. Sementara itu, Direktur Utama PT Almira Nusa Raya, Edy, mendatangi Ditreskrimsus Polda Sumut untuk menjalani proses pemeriksaan kedua kalinya. Edy pun menjelaskan sejauh ini tidak pernah melarikan diri. &ldquo;Saya tidak pernah melarikan diri,&rdquo; kata Edy saat diwawancarai di depan Ditreskrimsus Polda Sumut, Kamis (4/5). Fendi selaku kuasa hukum PT Almira mengatakan saat ini kliennya akan mengikuti pemeriksaan lanjutan. Dia mengungkap dua poin terkait pemeriksaan Edy. Pertama, PT Almira adalah perusahaan yang sah dengan izin keagenannya. Kedua, klien mereka merupakan warga negara yang baik, siap memenuhi panggilan kepolisian, tidak pernah melarikan diri, bersikap kooperatif. &ldquo;Dan kalau dipanggil selalu hadir,&rdquo; katanya. Hanya saja, Fendi enggan menanggapi soal gudang solar serta tindakan gratifikasi pada AKBP Achiruddin Hasibuan. Ia sebut hal itu akan diungkap dari hasil pemeriksaan kepolisian. Diketahui, Mantan Kabag Bin Ops Ditresnarkoba Polda Sumut terlibat TPPU setelah dia menerima gratifikasi Rp 7,5 juta per bulan dari gudang solar ilegal milik PT Almira. AKBP Achiruddin Hasibuan mengaku menjadi pengawas di gudang solar ilegal milik PT Almira yang berada di dekat rumahnya di Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia, Kota Medan, sejak tahun 2018.

Kabar terbaru rekening gendut puluhan miliar milik AKBP Achirudin Hasibuan dan anaknya Aditya diungkap Polda Sumut.

Update Terbaru  Soal Rekening Gendut Puluhan Miliar Milik AKBP Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KAMMARUSSAD-KMS-11.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi XI yang merupakan mitra Kementerian Keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk mengevaluasi kinerja institusi yang dipimpinnya tersebut.  "Kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memanggil Dirjen Pajak beserta jajarannya ke DPR," kata Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad kepada ANTARA di Tokyo, Kamis.  Menurut dia, Komisi XI akan menjadwalkan pemanggilan Dirjen Pajak pada pekan kedua Maret 2023.  "Setelah 11 Maret, karena pembukaan masa sidang itu baru 13 Maret 2023," kata Kamrussamad.  Anggota DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menerangkan dialog dengan para pemimpin instansi perpajakan tersebut di antaranya akan menyorot kinerja para sumber daya manusia dan implementasi reformasi perpajakan di Indonesia.  Pertemuan DPR dengan Dirjen Pajak juga tak lepas dari pembahasan fenomena petugas pajak yang kerap pamer harta di media sosial.  "Karena institusi perpajakan dan petugas pajak sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak, dari masyarakat. Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional," ujar dia.  Menurut dia, munculnya fenomena pamer harta oleh para pegawai pajak sangat disayangkan, lantaran kepercayaan masyarakat pada 2022 telah bangkit dengan bukti tax ratio yang melampaui target.  "Komisi XI tentu memiliki kewajiban dalam mengawasi berjalan-nya program dan penyerapan anggaran di Kemenkeu termasuk Direktorat Pajak," tutur Kamrussamad.

Komisi XI DPR Bakal Panggil Dirjen Pajak Evaluasi Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Rilis-Narkoba-Dery-Ridwansah-4-.jpg" alt="Barang bukti dan tersangka dihadirkan dalam rilis pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis methamphetamine atau sabu di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Tim I Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap s" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dan tersangka dihadirkan dalam rilis pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis methamphetamine atau sabu di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Tim I Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap s</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan rekening mencurigakan yang diduga dimiliki sindikat narkoba. Jumlahnya fantastis: Rp 120 triliun. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim pun segera menindaklanjutinya.  Rekening jumbo itu akan dibekukan. Pemiliknya juga dicegah kabur ke luar negeri.  Kabaghumas BNN Brigjen Sulistyo Pudjo menyatakan, temuan tersebut murni berasal dari PPATK. Berbeda dengan temuan rekening mencurigakan bandar lainnya yang biasanya merupakan permintaan dari BNN. ”Saat rapat dengar pendapat dengan DPR, BNN mendengar informasi itu dari kepala PPATK,” ujarnya kemarin (5/10).  BNN bakal berkoordinasi serta meminta informasi dugaan rekening mencurigakan tersebut. ”Kami segera datang ke PPATK,” katanya.  Dari informasi PPATK, nanti diketahui jumlah transaksi dan kelompok yang memiliki rekening tersebut. Entah kelompok yang beranggota banyak orang atau hanya perseorangan. ”Kalau transaksi besar, koordinasi dengan kelembagaan lain penting,” jelasnya.  BNN juga bisa memastikan kebenaran rekening itu terkait dengan bandar narkotika atau tidak. Atau, malah terhubung dengan kejahatan transnasional lainnya. ”Ini informasi awal,” kata Sulistyo.  Pihaknya menyadari, diperlukan kerja cepat untuk bisa mencegah bandar pemilik rekening itu kabur. Juga membekukan rekening. Dengan begitu, dana tidak dikirimkan ke luar negeri yang akhirnya menyulitkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). ”Tapi, dalam kasus semacam ini, prosesnya panjang,” jelasnya.  Contohnya, kerja sama BNN dengan KPK yang mampu melacak aliran dana dalam rekening bandar. Koordinasi antara BNN dan KPK sangat bagus sehingga mampu mendapat jaringan besar. ”Kasus semacam ini kompleks. Karena itu, akan kami lihat mana yang bisa ditindaklanjuti dari temuan PPATK itu,” terangnya.  Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Brigjen Krisno H. Siregar menyatakan telah mendapat instruksi dari Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk segera menindaklanjuti temuan PPATK berupa rekening bandar Rp 120 triliun. ”Kami akan aktif meminta informasi,” katanya.  Kendati telah menangani berbagai kasus TPPU bandar narkotika, dia menjelaskan, sebelum temuan rekening jumbo Rp 120 triliun mencuat di media massa, pihaknya belum mendapatkan informasi dari PPATK. ”Beda kalau itu merupakan permintaan kami. Kalau kami yang mencurigai, kami berikan ke PPATK. Lalu, PPATK kasih perkembangannya ke kami,” paparnya.  Terpisah, Kepala PPATK Dian Ediana belum berkomentar banyak tentang temuan rekening jumbo Rp 120 triliun yang ditengarai milik sindikat narkoba. Saat dimintai konfirmasi Jawa Pos, pria yang menjabat sejak Mei 2020 itu berjanji menjelaskan lebih terperinci hari ini. ”Besok (hari ini, Red) saya infokan ya,” kata Dian.  Dalam paparan national risk assessment (NRA) 2021, Dian sempat menyebut narkotika sebagai jenis pidana asal yang berkategori ancaman tinggi tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke luar negeri (outward risk). Secara umum, selama periode 2016–2020, terdapat 336 putusan perkara TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi dalam kajian NRA tersebut. Estimasi akumulasi nilai hasil kejahatan TPPU itu mencapai Rp 44,2 triliun.  Dari jumlah tersebut, nilai kejahatan terbesar adalah tindak pidana narkotika Rp 21,5 triliun (48,67 persen). Kemudian, tindak pidana penipuan Rp 14,2 triliun (32,08 persen); tindak pidana korupsi Rp 5,05 triliun (11,4 persen); tindak pidana penggelapan (2,94 persen); tindak pidana di bidang perbankan (1,36 persen); tindak pidana transfer dana (1,07 persen); dan tindak pidana di bidang perpajakan (1,05 persen).

BNN-Bareskrim Polri Usut Rekening Jumbo Sindikat Narkoba Rp 120 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/photo6260357512360471829-1.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H. Siregar. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H. Siregar. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H. Siregar mengatakan, segera menindaklanjuti hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening jumbo milik sindikat narkoba sebesar Rp 120 triliun.  ”Ya kami akan secara aktif sesuai perintah Bapak Kabareskrim yang meminta kami secara aktif untuk meminta informasi tersebut kepada PPATK,” kata Krisno seperti dilansir dari Antara di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.  Menurut Krisno, pihaknya belum mendapatkan informasi soal rekening jumbo sindikat narkoba tersebut dari PPATK. Karena PPTAK bisa meneruskan informasi temuan rekening jumbo yang dicurigai sebagai pengedar narkoba tersebut.  ”Kami ada menangani beberapa kasus TPPU, baik Ditipid Narkoba di Mabes maupun di daerah. Tapi sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi dari teman-teman PPATK,” ujar Krisno.  Berdasar pengalaman, lanjut Krisno, dalam menangani perkara terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari PPATK, pihaknya perlu meminta informasi tersebut. Kecuali, jika Bareskrim Polri memiliki nomor-nomor rekening yang dicurigai, PPATK akan melakukan analisis dan hasilnya dikirimkan ke Polri.  ”Kalau berasal dari PPATK tanpa kami minta, saya kan sudah hampir empat tahun di sini (Ditpid Narkoba), kami belum pernah mendapat informasi, kecuali kami mempunyai nomor-nomor yang curiga terus mereka (PPAT) analisis lalu mereka kirim,” terang Krisno.  Krino menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK terutama dalam pengungkapan TPPU. Sebab, lembaga tersebut menjadi penjuru dari pengungkapan perkara berkaitan dengan informasi intelijen keuangan tersebut.  ”Oh kami terus berkoordinasi, kan mereka (PPATK) penjurunya. Mereka juga saksi ahlinya,” ucap Krisno.  Salah satu perkara TPPU yang saat ini sedang didalami Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri yakni kasus pengungkapan penggerebekan pabrik obat keras ilegal yang terdapat di Jogjakarta. ”Dapat dipastikan, kami mengarah ke TPPU. Tim sudah saya bentuk, tim pidana awal dan TPPU sedang bekerja menuntaskan,” papar Krisno.  PPATK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (29/9), mengungkapkan, telah mengamati dan mengawasi adanya transaksi keuangan terhadap jual beli narkoba. Beberapa temuan yang disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Rae disebutkan beberapa transaksi keuangan tersebut, yakni Rp 1,7 triliun, ada yang Rp 3,6 triliun, Rp 6,7 triliun, dan Rp 12 triliun. Sehingga jika ditotal ada Rp 120 triliun.

Rekening Jumbo Bandar Nakorba Rp 120 Triliun, Diselidiki Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aktivis-gaki-laporkan-istri-calon-bupati-karanganyar-ke-kpk_m_222637.jpeg" alt="LAPOR KPK: Aktivis Gaki, Bambang Sugeng saat melaporkan istri calon Bupati Karanganyar, SC ke KPK belum lama ini." width="100%">
<figcaption>LAPOR KPK: Aktivis Gaki, Bambang Sugeng saat melaporkan istri calon Bupati Karanganyar, SC ke KPK belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivis Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gaki), Bambang Sugeng, melaporkan istri calon Bupati Karanganyar, SC, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya ini dilakukan setelah laporannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng&nbsp; terkait rekening gendut tidak mendapatkan tanggapan. Laporan tersebut sudah disampaikan langsung oleh salah satu aktivis Gaki, Bambang Sugeng pada Jumat (22/6) lalu.&nbsp; Bambang mengatakan, apa yang dilakukannya sebagai upaya agar kasus yang menyeret SC yang juga anggota DPRD Karanganyar bisa segera ditangani. Bambang menduga, SC memiliki transaksi yang mencurigakan. "Apa yang kami lakukan tidak lain adalah agar kasus ini bisa cepat diproses dan juga efektif. Hal ini karena, laporan yang sudah kami sampaikan sebelumnya di Kejati Jateng sampai saat ini belum ada kejelasannya," ungkap Bambang kepada JawaPos.com, Senin (25/6).&nbsp; Bambang berharap, jika nantinya Kejati Jateng tidak bisa segera menangani, maka KPK bisa mengambilalih untuk menangani kasus tersebut. Kalau pun nanti, lanjut Bambang, jika nantinya KPK juga tidak bisa menangani maka, bisa melakukan supervisi pada lembaga penegakan hukum yang lain. "Ada dugaan bahwa ada transaksi mencurigakan pada rekening SC. Sumber dana tersebut diduga dari sumber yang tidak wajar," tandasnya.&nbsp; Pada kesempatan terpisah, Kuasa Hukum SC, Kadi Sukarno mengatakan, bahwa pihaknya belum mengetahui adanya aduan tersebut. Menurutnya, bahwa pelaporan tersebut merupakan hak dari setiap orang. Tetapi, pihaknya juga mempunyai hak jawab dan juga pembuktian dari yang dituduhkan. "Nanti akan kami tindaklanjuti setelah Pilkada serentak. Kami mempunyai hak jawab dan pembuktian," ucapnya.

Aktivis Gaki Laporkan Istri Calon Bupati Karanganyar ke KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekening gendut

Berita Terkini