<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Dirreskrimum-Polda-Metro-Jaya-Kombespol-Wira-Satya-Triputra-1JPG-1334781086.jpg" alt="Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra. (Dery Ridwamsah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra. (Dery Ridwamsah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan judi online (judol) internasional. Melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit III Jatanras itu, Bareskrim memblokir ratusan rekening. Berdasar keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Jumat (2/1), Bareskrim Polri mengungkap bahwa operasi tersebut berlangsung di beberapa kota di Indonesia sejak Agustus-Desember 2025. Diantaranya di Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten Cianjur. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya mengungkapkan, lewat operasi itu jajarannya mengamankan puluhan tersangka. Mereka memiliki peran berbeda-beda. Mulai pemilik dan pengelola situs judol, admin keuangan, penyewa rekening operasional, pengelola payment gateway, hingga tersangka yang terlibat pencucian uang hasil judol. &rdquo;Situs judi online yang diungkap antara lain T6.com, WE88, PWC (Play With Confidence), serta jaringan situs 1XBET yang terhubung dengan jaringan Asia, Eropa, dan Asia Tenggara,&rdquo; terang Brigjen Wira. Dari tangan puluhan tersangka, penyidik menyita barang bukti dalam jumlah besar. Barang bukti itu terdiri atas komputer, laptop, handphone, buku tabungan, kartu ATM dari berbagai bank, token perbankan, dokumen perusahaan, kendaraan roda empat, hingga ratusan rekening koran. &rdquo;Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik telah memblokir sedikitnya lebih dari 100 rekening bank dan masih terus melakukan pengembangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),&rdquo; jelasnya. Menurut Wira, pengungkapan kasus judol jaringan internasional itu adalah wujud komitmen Polri dalam melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Yakni memberantas judol sampai ke akarnya. &rdquo;Kejahatan judol tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas dan merugikan masyarakat,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Wira menyampaikan bahwa berdasar hasil penyidikan sementara, jaringan judol tersebut punya omset tahunan mencapai ratusan miliar rupiah. Karena itu, penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada pelaku lapangan, melainkan juga menyasar aliran dana dan aset hasil tindak pidana. &rdquo;Kami tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Penyidik terus menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk yang berperan dalam pencucian uang,&rdquo; ujarnya. Oleh Bareskrim Polri, para tersangka dijerat menggunakan Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). &rdquo;Ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar,&rdquo; imbuhnya. &nbsp;

areskrim Polri ungkap jaringan judi online internasional di 7 kota. Ratusan rekening diblokir dan puluhan tersangka ditangkap.

Ungkap Jaringan Judi Online Internasional, Bareskrim Polri Blokir Ratusan Rekening

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemblokiran pada rekening yang digunakan untuk aktivitas judi online. Adapun rekening yang diblokir berjumlah 23.929 rekening. Rekening-rekening itu sendiri ditemukan berdasarkan patroli siber dan laporan masyarakat yang diterima Kementerian Komdigi. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemberantasan judi online yang sangat amat merugikan masyarakat. &ldquo;Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,&rdquo; kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Langkah ini termasuk pula bentuk langkah konkret serta kolaboratif lintas kementerian/lembaga untuk memberantas judi online dengan memutus jalur transaksi antara masyarakat bersama dengan pengelola situs judi online. Tak lupa, Meutya jugs meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melaporkan situs dan akun judi online, serta rekening yang diduga digunakan untuk judi online melalui kanal-kanal pengaduan yang tersedia. &ldquo;Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,&rdquo; tambah Meutya. Dalam hal ini, Kementerian Komdigi pun menyediakan sejumlah layanan aduan yang bisa digunakan masyarakat, seperti aduankonten.id untuk mengadukan konten yang terindikasi judi online, serta cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

Kementerian Komunikasi dan Digital dan OJK memblokir 23.929 rekening judi online, minta masyarakat laporkan aktivitas mencurigakan.

Komdigi Blokir 23.929 Rekening yang Digunakan untuk Aktivitas Judi Online

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/WhatsApp-Image-2024-11-14-at-191559-1-1166124695.jpeg" alt="Ivan Sugianto memakai baju tahanan usai ditangkap oleh aparat kepolisian di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (14/11). (Polda Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>Ivan Sugianto memakai baju tahanan usai ditangkap oleh aparat kepolisian di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (14/11). (Polda Jawa Timur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ivan Sugianto, pelaku intimidasi terhadap siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, sudah ditetapkan Polrestabes Surabaya sebagai tersangka dan telah pula ditahan. Dia pun terancam hukuman 3 tahun. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menyebut pasal yang disangkakan terhadap tersangka adalah Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. "Untuk motifnya, saya kira-kira sudah pada tahu dan paham bahwa tersangka ini tidak terima anaknya di-bully," jelasnya dalam jumpa pers di Polrestabes Surabaya pada Kamis (14/11) malam. Ivan melakukan tindakan perundungan yang menjadikannya tersangka saat bubaran sekolah SMA Kristen Gloria 2. Dia menemui korban setelah mendapat aduan sang anak yang mengaku di-bully. Dalam insiden yang videonya kemudian beredar luas dan mendapat sorotan luas itu, Ivan tak hanya memerintah korban untuk jongkok, tapi juga &ndash;maaf&ndash; menggonggong. Dia ditangkap di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo pada Kamis pukul 16.00 setelah terbang dari Jakarta. Karena besarnya atensi masyarakat, meski yang menangani kasusnya Polrestabes Surabaya, Polda Jatim ikut turun tangan. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengungkapkan, penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polrestabes Surabaya dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan kurang lebih tiga jam. Menurut dia, sebelum dilakukan penahanan, tersangka juga terlebih dahulu diperiksa kesehatannya dan hasilnya dinyatakan sehat oleh tim dokter. Dari kasus tersebut, Dirmanto mengatakan, hingga saat ini tersangkanya hanya yang bersangkutan. Meski demikian, pihaknya memungkinkan masih akan ada pemeriksaan saksi tambahan. Termasuk di antaranya dari saksi ahli. Dirmanto pun mengimbau kepada para orang tua, jika anaknya berseteru dengan anak lain (kasus anak dengan anak, Red) seperti yang menjadi pemicu kasus ini, agar diselesaikan secara kekeluargaan. Baik dengan orang tua maupun dengan sekolah. "Tidak perlu marah-marah. Apalagi malah menambah memanaskan suasana," ujarnya. Picu Trauma Ditemui di kantornya di Surabaya kemarin (15/11), kuasa hukum SMA Kristen Gloria 2 Sudiman Sidabukke mengakui mengetahui penangkapan Ivan lewat berita. Sidabukke menyatakan, pihaknya secara proaktif membuat pengaduan karena adanya gangguan sejak peristiwa tersebut. "Saat momen peristiwa itu, banyak orang tua murid ke sekolah dan meminta sejauh mana tanggung jawab sekolah terhadap anak didiknya. Karena kejadian itu juga sangat membawa trauma, sebab berlangsung pas bubaran sekolah,&rdquo; tegasnya. Pria yang sempat mengajar di Universitas Surabaya itu menjelaskan, pihak SMA Kristen Gloria 2 menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada aparat hukum. Tidak ada tuntutan spesifik untuk permohonan maaf pada publik maupun kompensasi finansial. Sidabukke menjelaskan, meski mewakili sekolah, dia tidak berkomunikasi dengan pihak korban maupun orang tuanya. Dia mengakui, persoalan itu sederhana dan cukup banyak ditemui. "Anak-anak saling bully itu tentu tidak boleh. Ada sanksinya, tapi ada cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian (dalam kasus SMAK Gloria 2 dengan Ivan) itulah yang perlu dievaluasi karena tidak pada tempatnya,&rdquo; ujarnya. Dari PPATK ke Penyidik Dari Jakarta, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan telah memblokir belasan rekening terkait Ivan. Pemblokiran itu tak hanya dilakukan untuk rekening pribadi Ivan. Namun juga belasan rekening perusahaan. Termasuk sebuah kelab malam, Valhalla, yang diduga berkaitan dengannya. "Ya benar (diblokir rekeningnya, Red)," terang Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Jawa Pos kemarin. Ivan menyebut, ada beberapa dugaan keterlibatan pidana. Salah satunya dugaan judi online (judol) yang melibatkan beberapa pihak yang terkoneksi dengan yang bersangkutan. "Nanti biar penyidik yang mendalami," katanya. Sementara itu, Humas PPATK M. Natsir Konga mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. Terutama untuk analisis transaksi keuangan dari semua rekening yang diblokir. "Yang nantinya akan kami sampaikan ke penyidik," paparnya. Disinggung soal apakah pemblokiran rekening tersebut merupakan inisiatif PPATK atau berdasar permintaan pihak terkait, Natsir tak memberikan penegasan. Yang jelas, dalam terkait analisis transaksi keuangan, PPATK sebagai lembaga bisa melakukan skema untuk mengecek aliran transaksi. "Bisa secara mandiri atau by request," katanya. Artinya, PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi keuangan berdasar adanya potensi adanya aliran transaksi mencurigakan. Kedua, tentu atas permintaan lembaga berwenang. Yang meminta PPATK untuk mengecek aliran transaksi. (gih/fam/elo/c17/ttg)

Ivan Sugianto, pelaku intimidasi terhadap siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, sudah ditetapkan Polrestabes Surabaya sebagai tersangka.

Anak Jadi Korban Bully, Ivan Sugianto Malah Lakukan Perundungan, Kini Ditahan Polisi, Rekening pun Diblokir PPATK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/Screenshot_2024-10-22-22-10-43-79_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-3398222046.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). (Website Investree)" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). (Website Investree)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pihaknya memastikan pencabutan ini dilakukan karena Investree dinyatakan telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya. Adapun hal itu sebagaimana telah melanggar POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Tak hanya itu, pencabutan juga dilakukan karena kinerja Investree yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024, mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (&ldquo;Investree&rdquo;) yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930," bunyi pengumuman OJK yang diterima JawaPos.com, Selasa (22/10). Sebelum dicabut, OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud. Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha. "Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku," tegas OJK. Terkait persoalan ini, OJK juga melakukan tindakan tegas kepada CEO Adrian Asharyanto Gunadi. Mulai dari pemblokiran nomor rekening, dilarang menjadi pemegang saham, penelusuran asset hingga memburu Adrian Gunadi di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Kemudian, melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan; menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; hingga menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree. Terakhir, Investree juga diminta untuk menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani hal tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree).

OJK Cabut Izin Usaha Investree, Rekening Adrian Asharyanto Gunadi Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait pemblokiran rekening BCA milik pedagang burung, bernama Ilham Wahyudi. Nama penjual burung tersebut, sama dengan nama tersangka KPK dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK, seharusnya merupakan Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat Ilham Wahyudi alias Eeng. Dia terjerat sebagai tersangka bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak.  "Informasi yang kami peroleh, nama dan tanggal lahir yang bersangkutan kebetulan sama, dengan nama tersangka KPK yang diajukan permintaan pemblokiran. Data pembedanya ada pada alamatnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (27/1).  Meski nama tersangka KPK itu sama dengan pedagang burung di Pamekasan, Jawa Timur, data pembeda terdapat pada alamat masing-masing orang tersebut. Menurut Ali, pihak bank akan menyampaikan kepada nasabah adanya kekeliruan tersebut.  "Pihak bank akan sampaikan kepada nasabahnya terkait kekeliruan dimaksud," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, setiap permintaan pemblokiran oleh KPK, karena terdapat kebutuhan penyidikan. KPK memberikan kelengkapan data dari pihak yang ingin diblokir.  "KPK lakukan sebagaimana prosedur hukum berlaku, termasuk data lengkap pihak yang dimintakan blokir," tegas Ali.  Sebelumnya, seorang penjual burung Ilham Wahyudi di Pamekasan, Jawa Timur mengeluh tak bisa menarik uang senilai Rp 2 juta yang tersimpan di dalam rekening. Pihak BCA menyebut, rekening tersebut diblokir atas perintah dari KPK.

Rekening Pedagang Burung Terblokir, KPK: Namanya Sama dengan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/IBNU-KHAJAR.jpg" alt="Presiden ACT, Ibnu Khajar (ACT for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden ACT, Ibnu Khajar (ACT for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengaku belum mengetahui detail perihal pemblokiran 60 rekeningnya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemblokrian ini untuk melakukan pendalaman adanya dugaan aliran dana ke kelompok terorisme.  "Beberapa rekening informasinya diblokir, kami belum cek kepada tim keuangan kami, rekening mana saja yang diblokir pascapembersihan, rekening mana saja dan berapa banyak yang sudah diblokir," kata Presiden ACT di kantornya di Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (6/7).  Ibnu menuturkan, terlepas dari isu tersebut, ACT akan terus menyalurkan dana donasi yang telah berhasil dihimpun. Hal ini sebagai komitmen ACT menunaikan amanah yang dari donatur. "Rekening-rekening yang sudah ada di kami atau dana cash yang sudah kami dan bisa dicairkan, karena ini amanah, harus kami sampaikan. Kami nggak pingin cacat amanah dalam menyalurkan amanah-amanah dari masyarakat," jelas Ibnu.  Sebelumnya, Kementerian Sosial mencabut ijin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan ini terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak Yayasan.  Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi (5/7).  ’’Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (6/7).  Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.”  Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul. (*)

Sebanyak 60 Rekeningnya Diblokir PPATK, Begini Respons ACT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Doni-Salmanan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Doni Salmanan tiba untuk memenuhi panggilan Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Doni Salmanan hari ini mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus platform Quotex. Doni juga diduga melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uan" width="100%">
<figcaption>Doni Salmanan tiba untuk memenuhi panggilan Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Doni Salmanan hari ini mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus platform Quotex. Doni juga diduga melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasubdit I Dittipid Siber Kombes Pol Reinhard Hutagaol mengatakan, Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran rekening milik tersangka Doni Salmanan. Menurut Reinhard, pemblokiran rekening milik crazy rich asal Bandung tersebut untuk menelusuri transaksi terkait kasus dugaan penipuan berkedok investasi lewat trading binary option di platform Quotex.  "Iya sudah (rekening milik Doni Salmanan diblokir, Red)," ujar Reinhard kepada wartawan, Rabu (9/3).  Meski demikian, Reinhard belum bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait nilai saldo dari rekening milik Doni Salmanan yang telah diblokir polisi. Menurut Reinhard, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang lebih berwenang untuk mengumumkan terkait pemblokiran dan nominal uang di rekening Doni Salmanan.  "Nanti PPATK ya, kita masih belum tahu semua. Nanti mereka yang akan memberi laporan," katanya.  Lebih lanjut Reinhard menuturkan, Doni Salmanan memiliki 25 ribu anggota atau member di aplikasi pesan elektronik Telegram. Dia menduga 25 ribu anggota tersebut aktif melakukan investasi lewat platform Quotex.  "Kalau di Telegram ada 25 ribu anggota. Itu bisa indikasi aktif karena 25 ribu artinya yang ikut referal sama dia. Karena ikut sama dia pasti gabung Telegram," ungkapnya.  Bareskrim Polri telah menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok investasi bodong lewat trading binary option di platform Quotex. Adapun, laporan dugaan penipuan investasi bodong terhadap Doni Salmanan dibuat oleh pelapor inisial RA dan terdaftar dalam LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022.  Doni Salmanan dilaporkan terkait tindakan judi online dan penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media elektronik atau penipuan perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian menyebut crazy rich asal Bandung itu terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun.  Doni Salmanan disangkakan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Soal Dugaan Penipuan Investasi Quotex, Rekening Doni Salmanan Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vice President PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto menyesalkan rekening miliknya turut disita dan diblokir oleh Kejaksaan Agung. Dia berdalih, rekening bernilai ratusan miliar yang disita sama sekali tidak terkait dengan perkara Jiwasraya.  "Saya sangat dirugikan secara immaterial, mengenai nama. Selain itu, saya dirugikan karena rekening efek yang benar-benar milik saya itu sempat diblokir dan isinya dikosongkan, disita oleh Kejaksaan. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali,” kata Anne saat bersaksi dalam persidangan Jiwasraya, Rabu (5/8) malam.  Anne mengaku, memiliki 10 rekening yang tercatat dalam satu Single Investor Identification (SID). Menurutnya, dari 10 rekening tersebut, tujuh di antaranya dia kelola sendiri.  “Itu pun saya baru tahu bahwa tiga rekening itu dikelola oleh Benny Tjokro ketika diperiksa BPK,” ucapnya.  Oleh karena itu, Anne mengaku telah memohon agar rekening efek miliknya dikembalikan. Dia pun menolak Kejagung menyita rekeningnya. “Saya menolak penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung,” tegasnya.  Dalam perkara ini, enam terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan investasi saham PT AJS, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan didakwa merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun.  Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.  Sementara itu, Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT AJS yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,8 triliun. Heru dan Benny Tjokro disebut membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi pada PT AJS tersebut.  Atas perbuatannya, Heru dan Benny Tjokro juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rekening Diblokir Imbas Kasus Jiwasraya, Saksi Minta Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-belum-temukan-sosok-wakil-ketua_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Denny Setiawan, anggota Polresta Surakarta menggugat Bank BRI Cabang Solo secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Pasalnya, rekeningnya diduga diblokir oleh seorang oknum pegawai di bank tersebut yang tak lain merupakan istrinya.  Sidang perdana gugatan tersebut digelar kemarin pukul 13.00. Dipimpin hakim Sutedjo Sunaryanto. “Kasus ini sempat dimediasi, namun karena belum ada kesepakatan. Makanya kasus ini ditingkatkan ke persidangan,” kata Denny seperti dilansir Radar Solo (Jawa Pos Group), Rabu (21/8).  Pada sidang perdana kemarin, ketua majelis hakim meminta pemohon membacakan gugatannya. Setelah dibacakan jaksa menanyai pihak terlapor apakah ada pernyataan atau tidak. Perwakilan Bank BRI Cabang Surakarta menuturkan belum bisa memberikan jawaban. “Untuk jawaban akan kita sampaikan pekan depan,” ujar perwakilan yang ditunjuk Bank BRI Cabang Surakarta, Deni Ferdian Pramuda.  Terkait kasus tersebut, Denny menceritakan, kasus ini bermula saat tiba-tiba rekeningnya terblokir tanpa pemberitahuan sejak 3 bulan. Padahal, gajinya dikirim masuk ke rekening tersebut. “Sehingga saya tidak bisa mengambil gaji,” katanya.  Denny pun semakin bingung karena bukannya gajinya bertambah, tapi saldo di rekening dia malah menunjukkan angka minus. Bahkan, ketika dicek lewat mesin ATM, saldo di rekening anggota Opsnal Satnarkoba Polresta Surakarta ini minus Rp 28 juta.  Dia lantas konfirmasi kepada Bank BRI. Namun, tidak pernah mendapat jawaban memuaskan. Atas dasar inilah dia mengajukan gugatan secara perdata. “Ketika mediasi juga seperti itu, tidak ada jawaban sesuai harapan,” paparnya.  Dengan adanya pemblokiran ini, dia mengaku sangat menderita. Untuk biaya hidup sehari-hari terpaksa harus pinjam uang ke beberapa rekannya.  Kuasa hukum Denny, Heroe Setiyanto mengatakan, akibat kasus ini, pihaknya menuntut Bank BRI membayar sanksi kerugian materiil Rp 10 juta untuk kerugian material dan kerugian immaterial Rp 1 miliar. Sebab, pihaknya merasa dipermainkan karena pemblokiran dilakukan secara sepihak.

Rekening Diblokir Istri, Anggota Polisi Ini Gugat Bank

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekening diblokir

Berita Terkini