<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/20241203_153127-1-3323579439.jpg" alt="Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Selasa (3/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Selasa (3/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Rekapitulasi suara Pilkada Jakarta di 44 kecamatan telah rampung. Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong mengklaim jagoannya, Pramono-Doel, unggul dengan total 2.183.239 suara atau setara 50,07 Persen.&nbsp; "Kami sampaikan bahwa pasangan nomor urut tiga Mas Pram-Bang Doel memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon nomor tiga, 2.183.239 suara. Sama dengan 50,07 persen," ujarnya saat konferensi pers di kawasan Menteng, Selasa (3/12).&nbsp; Sedangkan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memperoleh 1.718.160 suara atau setara 39,40 persen. Sementara, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau setara 10,53 persen. "Dan dari hasil rekapitulasi suara tersebut, Alhamdulillah paslon tiga unggul merata di seluruh wilayah DKI Jakarta," terangnya.&nbsp; Cak Lontong merinci, paslon Pram-Doel unggul di seluruh kecamatan yang ada di kepulauan seribu, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sedangkan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, Pram-Doel hanya kalah di satu kecamatan di masing-masing kota.&nbsp; "Jadi Paslon 03 Mas Pram dan Bang Doel Unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan se-DKI Jakarta," ucap Cak Lontong. "Dan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita perlu sampaikan tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi terkait angka perolehan suara, yang sudah ditetapkan di tingkat kecamatan tersebut," imbuhnya.

Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Cak Lontong mengklaim Pram-Doel unggul dengan total 2.183.239 suara atau setara 50,07 Persen.

Pramono-Doel Klaim Kemenangan Dengan 50,07 Persen Suara, Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1-4.png" alt="Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita" width="100%">
<figcaption>Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasca pemungutan suara pada Rabu (9/12), agenda Pemilihan Wali Kota Surabaya memasuki masa rekapitulasi tingkat kecamatan sejak Jumat (11/12) hingga Minggu (13/12). Salah satu yang melakukan rekapitulasi adalah Kecamatan Krembangan. Mereka memulai proses rekapitulasi sejak Jumat (11/12) siang.  ”Hingga sore ini (12/12) terlaksana rekapitulasi 2 kelurahan. Yaitu Dupak dan Krembangan Selatan. Selanjutnya rekapitulasi Perak Barat dan Kemayoran. Di sini ada 200 TPS yang harus direkapitulasi,” tutur Febryan Kiswanto, ketua PPK Kecamatan Krembangan pada Sabtu (12/12).  Febryan mengakui, salah satu kesulitan adalah harus menemukan ritme rekapitulasi. Sebab, banyak TPS yang harus dimasukkan dalam catatan. Proses tersebut juga didampingi Panwascam, saksi, dan juga petugas KPPS.  Dalam pelaksanaannya, Febryan mengaku ada perbedaan dibandingkan yang lain. Sebab, pihaknya harus melakukan pemungutan suara di RS Darurat Lapangan Indrapura yang khusus menangani pasien Covid-19.  ”Harus pakai baju hazmat. Ini hal baru. Kendalanya ada pada proses dan koordinasi. Tapi alhamdulillah dari 73 yang terdaftar, terdapat 40 pemilih. Sisanya tidak memungkinkan untuk memilih karena kondisinya,” terang Febryan Kiswanto.  Suasana rekapitulasi di Kecamatan Krembangan tampak ramai namun terstruktur. Rekapitulasi yang diselenggarakan di lantai 2 kantor Kecamatan Krembangan. Tampak dipenuhi kotak suara. Sebab, Kecamatan Krembangan menaungi wilayah yang cukup besar. Sehingga banyak TPS yang harus didata.  Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menjelaskan, tata cara rekapitulasi sesuai dengan peraturan. Pertama adalah dengan membacakan formulir C hasil pemberitahuan yang berukuran plano. ”Sementara dokumen lain yang dipegang saksi adalah form C hasil salinan. Yang dibacakan adalah Form C KWK. Jadi membuka kotak satu per satu. Agenda setelah ini rekapitulasi adalah rekap di tingkat kota pada 14 sampai 16 Desember,” ujar Syamsi.  Syamsi memaparkan, terdapat beberapa dokumen di tingkat kecamatan. Dokumen tersebut akan dibawa pada rekapitulasi tingkat kota.  ”Pertama adalah form C hasil KWK adalah rekapitulasi per TPS dalam kelurahan dan kecamatan. Ada form D keberatan atau kejadian khusus. Ada D daftar hadir saksi. Ini yang dikirim KPU kota setelah rekap. Misal hari ini (12/12) atau besok (13/12) mereka sudah selesai, dokumen langsung masukkan ke kotak dan dikirimkan ke KPU kota,” terang Syamsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zgiopAG53ns

Agenda Pilwali Surabaya Masuki Masa Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/DIPASANG-INFUS-FIRDAUS-PONTIANAK-POST.jpg" alt="kETUA PPK Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang (PPK) Hidayat tetap mengawal rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, walaupun tangannya terpasang selang infus, Kamis (25/4). DIPASANG INFUS SAAT REKAP SUARA FIRDAUS PONTIANAK POST" width="100%">
<figcaption>kETUA PPK Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang (PPK) Hidayat tetap mengawal rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, walaupun tangannya terpasang selang infus, Kamis (25/4). DIPASANG INFUS SAAT REKAP SUARA FIRDAUS PONTIANAK POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua deadline yang ditetapkan untuk rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan dipastikan terlampaui. Sebab, hingga kemarin masih banyak panitia pemilihan kecamatan yang belum merampungkan rekap.  Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, deadline rekapitulasi tingkat kecamatan memang memiliki dua batas waktu. Pertama, deadline normal 4 Mei. Kemudian, deadline khusus bagi kecamatan yang di wilayahnya terdapat 1.000 TPS atau lebih, yakni pada 7 Mei. Kenyataannya, kecamatan yang TPS-nya tidak sampai 1.000 pun molor.  Sampai tadi malam, kecamatan yang sudah menyelesaikan rekapitulasi baru 4.553 atau 63,23 persen dari total 7.201 kecamatan se-Indonesia.  Dengan demikian, masih ada 2.648 kecamatan yang belum tuntas. Di tingkat kabupaten/kota, yang telah menyelesaikan rekap tingkat kecamatan sebanyak 294 atau 57,2 persen.  Karena lamanya waktu rekap, KPU memutuskan untuk memperpanjang masa rekapitulasi. Namun, KPU tidak memberikan batas tanggal lagi. Yang jelas, rekap di semua tingkatan harus selesai pada 22 Mei. Sebab, pada tanggal tersebut hasil pemilu secara nasional ditetapkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPU-REKAPITULASI-PENGHITUNGAN-SUARA-MELALUI-SITUNG-DERY-RIDWANSAH-6-750x488.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) didampingi Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan), Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) dan Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) memberikan keterangan pers tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4) (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat surat edaran untuk memperpanjang masa rekapitulasi di tingkat kecamatan. ''Mereka (panitia pemilihan kecamatan, Red) tetap harus meneruskan rekapitulasi dan harus selesai sebelum rekap di kabupaten/kota tuntas,'' terangnya.  Menurut Arief, rata-rata kecamatan yang rekapnya molor adalah wilayah yang memiliki banyak TPS. Diharapkan, mereka bisa segera menuntaskan pekerjaan sehingga langsung disusulkan untuk rekapitulasi di level atasnya.  Yang jelas, tambah Arief, rekapitulasi tidak boleh berhenti hanya karena tenggat terlampaui. Sebab, rekapitulasi manual berjenjang adalah dasar penetapan hasil pemilu. Baik untuk level presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. KPU hanya diberi waktu 35 hari untuk menuntaskan rekapitulasi secara nasional, yang berarti deadline berakhir 22 Mei.  Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, ada beberapa rekap di kecamatan yang mendapat rekomendasi perbaikan berupa hitung ulang. ''Ada penghitungan ulang yang sampai membuka C1 plano, ada juga yang sampai membuka kotak suara untuk dihitung surat suaranya,'' terangnya.  Itulah salah satu sebab rekap berlangsung lama. Meski demikian, menurut Bawaslu, itu masih wajar karena substansinya memang untuk mencari kebenaran.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPU-REKAPITULASI-PENGHITUNGAN-SUARA-MELALUI-SITUNG-DERY-RIDWANSAH-6-750x488.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

KPU Perpanjang Deadline Rekap di Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/rekapitulasi-tingkat-kecamatan-rampung-26-april_m_125089.jpeg" alt="Petugas melakukan penghitungan suara (rekapitulasi) Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Jumat (21/4)." width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan penghitungan suara (rekapitulasi) Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Jumat (21/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Poses input data pemilih dari 13.034 Tempat Pemungutan Suara (TPS), sudah rampung 100 persen. Kini, petugas KPU DKI tengah menghitung hasil pemungutan suara tingkat kecamatan hingga 26 April mendatang. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, proses input data hitung sudah selesai 100 persen tadi malam (Kamis (20/4). "Jadi kami sudah berhasil menyelesaikan, menginput data, men-scan C1, sertifikat hasil penghitungan suara di 13,034 TPS atau 100 persen TPS di wilayah DKI Jakarta," ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin (21/4). Menurutnya, saat ini pihaknya tengah fokus pada rekapitulasi manual yang berjenjang di Kecamatan. "Kami akan lakukan sampai dengan tanggal 26 April nanti," ujarnya. Setelah dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan, akan dilanjutkan ke tingkat kotamadya. "Baru setelah tanggal 26 April, dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kota, sampai dengan tanggal 28. Mulai 29 April sampai 1 Mei itu rekapitulasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta," bebernya. Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan bahwa hasil yang dilakukan oleh KPU di Hotel Bidakara hanya sebagai informasi data banding yang dijadikan alat kontrol oleh masyarakat. "Hasil inilah yg bisa kita jadikan dasar untuk hasil Pilkada kita. Kalau yang tadi malam, yang Situng ini, walau sudah 100 persen, itu sekedar informasi pendahuluan sebagai data banding atau data sanding yang bisa dijadikan alat kontrol oleh masyarakat untuk mengawal proses rekapitulasi yg berlangsung secara manual," pungkasnya. (wok/yuz/JPG)

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rampung 26 April