<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076299609.jpg" alt="Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah adanya intervensi dari aparat Kepolisian terkait proses rekapitulasi suara di KPU Provinsi Papua Tengah. KPU RI mengklaim, aparat Kepolisian justru membantu pengamanan dalam proses rekapitulasi suara di wilayah tersebut.</p> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik menyusul dugaan adanya intervensi dan keributan dalam proses rekapitulasi di KPU Provinsi Papua Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi yang kami peroleh dari KPU Papua Tengah, isu tersebut tidak ada. Justru kami berterima kasih kepada Polri yang telah melakukan pengamanan ekstra atas pelaksanaan rekapitulasi di wilayah Papua Tengah," kata Idham Holik kepada <em>JawaPos.com,</em> Minggu (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015424213/kementerian-pkp-pastikan-pembangunan-huntap-untuk-korban-bencana-gempa-di-palu-rampung-seluruhnya">Kementerian PKP Pastikan Pembangunan Huntap untuk Korban Bencana Gempa di Palu Rampung Seluruhnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham memastikan, keamanan dalam proses tahapan Pilkada Serentak 2024 menjadi yang paling utama. Hal itu diharapkan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keamanan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada hal yang paling utama untuk memastikan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada terimplementasi dengan baik," tegas Idham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">DPP PDI Perjuangan sebelumnya menduga aparat Kepolisian melakukan intervensi terhadap rekapitulasi tingkat distrik se-Kabupaten Paniai oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai. Sebab, dalam video yang beredar anggota Polri masuk ke dalam ruang persidangan dan mengganggu pleno rekapitulasi perhitungan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera, dan juga Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, dan juga Kabagops Polres Paniai AKP. Hendry Joedo&nbsp;</div> <div dir="auto">Manurung," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny menyampaikan, kepolisian setempat telah melakukan kriminalisasi terhadap Ketua KPUD Paniai. Informasi ini didapatkannya dari laporan masyarakat yang ada di Paniai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media," jelas Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Deddy Sitorus mengatakan, rekaman video yang didapat menunjukkan bahwa aparat kepolisian dengan gamblang melakukan intervensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, terutama agar meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah, di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita," pungkas Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPU RI membantah adanya intervensi dari aparat Kepolisian terkait proses rekapitulasi suara di KPU Provinsi Papua Tengah.

KPU RI Bantah Aparat Kepolisian Intervensi Proses Rekapitulasi Suara di Papua Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/08/saksi-rido-3114062822.jpg" alt="Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta tingkat Provinsi di hotel Sari Pacific Jakarta" width="100%">
<figcaption>Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta tingkat Provinsi di hotel Sari Pacific Jakarta</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta tingkat Provinsi di hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walkout tersebut bermula saat Ketua KPU DKI Jakarta menanyakan apakah saksi masing-masing paslon memiliki keberatan atau catatan kejadian khusus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, saksi paslon RIDO pun membacakan sejumlah catatan kejadian khusus mereka. Setelah itu, dilanjutkan oleh pembacaan oleh saksi paslon nomor 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Saksi tersebut turut menjadikan rendahnya partisipasi pemilih sebagai catatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan saksi paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno malah menanggapi pernyataan dari saksi RIDO dan Dharma - Kun. Cek cok pun sempat terjadi antar kedua saksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015399954/tidak-kaya-raya-tapi-7-weton-di-bawah-naungan-elemen-tanah-ini-kondisi-keuangannya-disebut-stabil-sepanjang-hidup">Tidak Kaya Raya, Tapi 7 Weton di Bawah Naungan Elemen Tanah Ini Kondisi Keuangannya Disebut Stabil Sepanjang Hidup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Saksi RIDO pun tak terima dan memilih walkout</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon maaf ketua, tidak, ini bukan hal penilaian ke 03, sebentar Pak, sehingga tidak perlu adanya komentar atau macam-macam, untuk itu kami juga izin ketua, kami izin kalau misalkan ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin mohon walkout ketua, kami capek," ujar salah satu saksi dari Ridwan Kamil- Suswono itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seluruh saksi dari paslon RIDO pun langsung maju menghampiri meja komisioner KPU DKI Jakarta dan menyerahkan catatan kejadian khusus milik mereka. Setelah itu, mereka langsung keluar dari ruang rapat pleno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta mulai menggelar rapat pleno penetapan hasil untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat diawali dengan pembacaan kembali hasil rekapitulasi pemungutan suara di lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015399952/soal-langkah-hukum-paslon-rido-pramono-hasil-pilkada-dki-tak-bisa-dipaksakan">Soal Langkah Hukum Paslon RIDO, Pramono: Hasil Pilkada DKI Tak Bisa Dipaksakan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita agenda tunggal satu, pertama penetapan hasil untuk Pilgub Provinsi DKI Jakarta. Bukan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata di lokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta baru akan ditetapkan nanti ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sejak penetapan dan pengumuman hasil Pilkada, terdapat kesempatan tiga hari kerja untuk bisa menjadi bahan atau objek sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai nanti siapa yang terpilih tentu saja prosesnya lain lagi, paska proses hukum yang ada, apakah ada gugatan atau tidak di mahkamah konstitusi," terang Wahyu.</div>

Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta.

Cek-Cok Dengan Saksi Pram- Doel, Saksi RIDO Pilih Walkout: Kami Capek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/20241204_142514-1-3735251851.jpg" alt="Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiyansyah membuka rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiyansyah membuka rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":1wd" class="ii gt"> <div id=":1wc" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota Jakarta Pusat mulai digelar hari ini Rabu (4/12/2024). Hasil rekapitulasi di 8 kecamatan di Jakarta Pusat pun akan mulai dibahas untuk disahkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkahir kemarin pleno di tingkat kecamatan Kemayoran dan Tanah Abang juga sudah merampungkan. Makanya hari ini kita akan mulai pleno ditingkat kota," ujar Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiyansyah di Merlynn Park Hotel Jakarta, Rabu (4/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Efni, sapaan akrab Efniadiyansyah, memastikan, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di wilayahnya berjalan lancar. Begitu, pula dengan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015386532/iseng-iseng-ingin-beli-kendaraan-roda-tiga-harga-bekas-tvs-king-dan-bajaj-re-cuma-seharga-honda-beat">Iseng-iseng Ingin Beli Kendaraan Roda Tiga? Harga Bekas TVS King dan Bajaj RE Cuma Seharga Honda Beat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan kebetulan di H-1 dan pas pelaksanaan pencoblosan cuaca juga bersahabat sehingga semua berjalan dengan baik," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, saat ini KPU di tingkat Kota administrasi DKI Jakarta tengah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Adapun wilayah yang telah merampungkan rekapitulasi tingkat kota ialah wilayah kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015386506/leny-yoro-telah-kembali-kapan-bek-muda-itu-siap-jalani-debut-resmi-bersama-manchester-united">Leny Yoro Telah Kembali, Kapan Bek Muda itu Siap Jalani Debut Resmi bersama Manchester United?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan KPU tingkat kota yang masih melalukan rekapitulasi ialah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Ditargetkan ketiga wilayah itu merampungkan rekapitulasi tingkat kota hingga Jumat (6/12/2024).</div> </div> </div> </div> </div>

Rekapitulasi penghitungan suara di Jakarta Pusat mulai digelar hari ini Rabu (4/12). Hasil rekapitulasi di 8 kecamatan akan disahkan.

KPU Jakarta Pusat Mulai Rekapitulasi Suara Pilkada DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/3_pra__1-22378089.png" alt="Tiga pasangan calon presiden di Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan calon presiden di Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menuntaskan rekapitulasi suara nasional hari ini (20/3).</p> <p>Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hampir pasti bakal ditetapkan secara resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.</p> <p>Hingga berita ini ditulis tadi malam (19/3), KPU telah menuntaskan rekapitulasi untuk 36 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya, Prabowo mendominasi di 34 provinsi. Dua provinsi yang gagal dimenangkan adalah Aceh dan Sumatera Barat. Kemenangan di dua provinsi itu diraih pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.</p> <p>Sementara itu, dua provinsi lain, yakni Papua dan Papua Pegunungan yang batal menjalani rekap kemarin, ditargetkan tuntas hari ini. Dua provinsi itu harus menjalani penetapan hingga hari terakhir karena rekapitulasi di tingkat KPU provinsi baru tuntas kemarin petang.</p> <p>Komisioner KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, situasi di Papua Pegunungan kurang kondusif. Sehingga pleno penetapan provinsi harus dilakukan di Jayapura. Sementara Provinsi Papua kemarin masih menyisakan rekap untuk Kota Jayapura. Proses itu memakan waktu hingga petang. Sesuai jadwal, jajaran KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan terbang ke Jakarta dari Jayapura pada pukul 22.00 tadi malam.</p> <p>Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, kemungkinan rekapitulasi dua provinsi tersebut digelar pukul 10 pagi hari ini. Dengan range waktu tersebut, Idham meyakini akan tuntas sesuai ketentuan, yakni 20 Maret. &rdquo;Insya Allah sesuai rentang waktu diberikan oleh UU Pemilu,&rdquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga menegaskan bahwa KPU bakal mengumumkan hasil Pemilu 2024 sesuai jadwal, yakni hari ini. Dia yakin KPU mampu menyelesaikan rekapitulasi suara tepat waktu. &rdquo;Kita doakan saja semua lancar sampai tanggal 20 Maret, tepat waktu diumumkan hasil pemungutan suara,&rdquo; tutur pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima TNI itu.</p> <p>Sampai kemarin, Hadi menyampaikan bahwa kondisi dan situasi pascapemilu dalam keadaan baik. Kondusivitas masih terjaga sesuai dengan harapan. &rdquo;Sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu bahwa saat ini kondisinya adalah kondusif dan aman,&rdquo; ucap dia.</p> <p>Hadi memastikan bahwa situasi itu akan terus dijaga sampai seluruh tahapan pemilu selesai. Dia percaya tensi politik bakal turun seiring berakhirnya semua tahapan pemilu <strong>(far/syn/lum/lyn/c9/oni)</strong></p>

KPU akan menuntaskan rekapitulasi suara nasional hari ini (20/3). Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hampir pasti bakal ditetapkan.

Prabowo-Gibran Sementara Unggul di 34 Provinsi, Anies-Muhaimin 2 Provinsi, Ganjar-Mahfud Nihil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/JKT-1-PEMILIHAN-ULANG-KUALA-LUMPUR-FED-4JPG-3100816154.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi suara nasional kemarin (18/3) urung terlaksana.</p> <p>Di antara lima provinsi dan satu panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang dijadwalkan, KPU hanya bisa melaksanakan untuk dua provinsi dan satu PPLN.</p> <p>Rekapitulasi dua provinsi yang terlaksana kemarin adalah Jawa Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan dijadwalkan ulang hari ini (19/3). Sementara satu PPLN yang diselesaikan adalah Kuala Lumpur yang sempat melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).</p> <p>Komisioner KPU RI August Mellaz mengungkapkan, perubahan jadwal dari lima provinsi menjadi dua provinsi kemarin disebabkan berbagai kendala. Misalnya, ada penanganan pelanggaran yang direkomendasikan Bawaslu di daerah tersebut.</p> <p>Ada juga kendala yang sifatnya teknis, khususnya untuk daerah Papua. &rdquo;Ya macam-macam kan kendalanya. Bisa jadi penerbangan juga,&rdquo; ujarnya di kantor KPU RI kemarin.</p> <p>Detail-detail kecil tersebut, lanjut dia, acapkali tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, Mellaz melihat masih ada cukup waktu sebelum berakhir masa rekapitulasi pada 20 Maret 2024. &rdquo;Kalau situasi di daerah secara prinsip sudah siap. Tinggal mereka datang ke sini saja,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, setelah rekapitulasi selesai, KPU akan melakukan tahapan lanjutan. Yakni, penetapan nasional. &rdquo;Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Meski batas akhir penetapan 20 Maret, Hasyim menegaskan tidak dilarang jika dilakukan lebih cepat. Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, KPU kerap menyelesaikan sebelum batas akhir masa penetapan. &rdquo;Pemilu 2019 batas akhir penetapan hasil Pemilu 2019 adalah 22 Mei 2019, tapi bisa ditetapkan 21 Mei 2019,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut, proses rekapitulasi suara sejauh ini berlangsung baik. Ketika ketidaksepahaman masih terjadi di forum rekapitulasi, pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan mau menempuh jalur hukum. &rdquo;Dalam konteks ini adalah mengajukan pelanggaran administrasi ke Bawaslu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Saat ini Bawaslu, baik di level pusat maupun daerah, sedang memproses beberapa perkara. Dia memastikan proses persidangan harus tuntas sebelum KPU melakukan penetapan nasional. &rdquo;Prinsipnya kami maksimalkan upaya yang sedang berjalan di Bawaslu,&rdquo; imbuhnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, menjelang penetapan hasil pemilu, Polri menegaskan kesiapannya memberikan dukungan pengamanan. Bahkan, kemarin Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran melakukan inspeksi langsung ke lapangan.</p> <p>Menurut Fadil, hingga kemarin situasi sangat kondusif. Meski demikian, pihaknya menyiapkan sejumlah simulasi jika ada peningkatan eskalasi. Berkaca dari pengalaman tahun 2019 yang berujung demonstrasi massa skala besar hingga memicu korban, Fadil berharap hal itu tidak terjadi. Jika ada keberatan, jalur hukum bisa diambil. &rdquo;Ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di MK,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, jumlah petugas di titik pengamanan sebanyak 4.992 personel. Terdiri atas Satgas Mabes Polri dan Satgas Polda Metro Jaya. <strong>(far/c17/fal)</strong></p>

Rencana KPU menuntaskan rekapitulasi suara nasional kemarin (18/3) urung terlaksana. Rekapitulasi dua provinsi yang terlaksana kemarin.

Penetapan Hasil Pemilu Tunggu Tiga Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/Screenshot_20240313_155032_WhatsApp-3082303535.jpg" alt="Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan takziah atas wafatnya Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan takziah atas wafatnya Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Usai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden beberapa waktu lalu, Partai NasDem mengalami penambahan jumlah suara pemilihan legislatif (pileg) suara yang signifikan di DKI Jakarta. Hal itu membuat NasDem bahkan berhak mendapat kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Kita berharap lah pemilu kali ini NasDem dalam posisi <em>runner-up,</em> tapi pada faktanya kita juga harus mensyukuri hari ini NasDem ada di <em>big five</em> ya," kata Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino kepada wartawan, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa saat ini NasDem mendapatkan suara terbanyak keempat dengan total perolehan 545 ribu suara. Peningkatan suara itu terjadi dari Pileg DKI Jakarta yang sebelumnya NasDem hanya mendapat 300 ribu suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu ini adalah kenaikan yang signifikan dan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah memberikan mandatnya kepada kami 11 kursi di DPRD DKI Jakarta," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya ini menjadi tugas berat, tanggung jawab besar kepada Partai NasDem DKI Jakarta untuk bisa memberikan arti dari kepada amanat-amanat yang diberikan oleh masyarakat," tandas Wibi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduduki peringkat pertama yang mendapat suara terbanyak pada pemilihan legislatif (Pileg) DKI Jakarta 2024. Total raihan suara PKS mencapai 16,68 persen atau 1.012.028 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berdasarkan Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara di posisi kedua suara terbanyak dalam Pileg DKI Jakarta 2024 diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 14,01 persen atau sebanyak 850.174 suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di posisi ketiga sebagai peraih suara terbanyak di Pileg DKI Jakarta adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan raihan 12,00 persen atau 728.297 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di posisi keempat ditempati Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan raihan suara 8,99 persen atau 545.235 suara. Di posisi kelima diisi Partai Golongan Karya (Golkar) yang kalah tipis dari NasDem dengan raihan 8,53 persen atau 517.819 suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, komposisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta nantinya akan berubah dari periode sebelumnya. Pada periode ini, kursi Ketua DPRD DKI Jakarta akan diisi PKS. Sedangkan empat kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta akan diisi PDI-P, Gerindra, NasDem, dan Golkar.</div>

Peningkatan suara itu terjadi dari Pileg DKI Jakarta yang sebelumnya NasDem hanya mendapat 300 ribu suara.

Usung Anies jadi Capres, NasDem Dapat Suara Terbanyak Keempat di DKI Jakarta

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/JKT-1-KPU-mengesahkan-rekapitulasi-suara-32-provinsi-FED-5JPG-1294047903.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asyari (kiri) berbincang dengan anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asyari (kiri) berbincang dengan anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan akan menyelesaikan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, pada hari ini, Senin (18/3). KPU sudah menyelesaikan 33 rekapitulasi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.</p> <p dir="ltr">Sehingga, tersisa lima provinsi yang belum direkapitulasi. Adapun lima provinsi itu yakni, Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.</p> <p dir="ltr">"Jadi, nanti akan ada rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU RI. Jadi kami bertujuh akan menyampaikan itu (hasil Pemilu 2024) ke publik, akan dilaksanakan seperti itu," kata Mellaz di gedung KPU RI, Jakarta, Senin (18/3).</p> <p dir="ltr">Mellaz mengakui, saat ini pihaknya tengah fokus menyelesaikan rekapitukasi suara Pemilu 2024, yang menyisakan lima provinsi dari total 38 provinsi.</p> <p dir="ltr">"Yang jelas target kami kan mengesahkan setiap provinsi. Soal nanti penetapan nasionalnya itu soal lain. Nanti kami akan bahas lagi di pleno," tegas Mellaz.</p> <p dir="ltr">Sementara itu, Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, jika KPU RI sudah menyelesaikan rekapitulasi untuk 38 provinsi, maka akan langsung mengumumkan hasil Pemilu 2024.</p> <p dir="ltr">"Prinsipnya ketika semua sudah selesai maka langsung akan ditetapkan oleh Ketua KPU RI," pungkas Idham.</p> <p dir="ltr">Adapun 33 provinsi yang sudah dilakukan pengesahan dalam proses rekapitulasi suara nasional yakni,&nbsp;Jogjakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat. Selanjutnya Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.</p> <p dir="ltr">Kemudian, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu. Lalu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah.</p>

Tersisa lima provinsi. Adapun lima provinsi itu yakni, Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Tersisa Lima Provinsi, KPU Targetkan Selesaikan Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/JKT-1-KPU-mengesahkan-rekapitulasi-suara-32-provinsi-FED-3JPG-1076514963.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asyari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asyari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan dan mengesahkan rekapitulasi suara nasional untuk 33 provinsi. Terakhir, KPU RI menyelesaikan rekapitulasi nasional untuk&nbsp;Provinsi Papua Tengah, pada Minggu (17/3) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasilnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran berada di urutan pertama. Selanjutnya pasangan calon Ganjar-Mahfud dan urutan terakhir Anies-Muhaimin (AMIN).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasangan nomor urut 1, Anies Baswerdan-Muhaimin Iskandar memperoleh 128,557 suara. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 638,616 suara. Pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud MD memperoleh 335,089 suara,&rdquo; kata Ketua KPUD Papua Tengah Jennifer Darling Tabumi di kantor KPU RI, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang memimpin rapat pleno lantas bertanya kepada saksi masing-masing paslon, apakah hasil yang dibacakan bisa disahkan. Karena tidak ada yang menyanggah dan keberatan, Hasyim pun langsung melalukan pengesahan dengan mengucap basmalah dan ketukan palu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>&ldquo;Bismillah,</em> sah,&rdquo; tegas Hasyim sambil mengetuk palu.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, Prabowo-Gibran kembali menambah skor kemenangannya. Total sudah ada 33 provinsi yang disahkan KPU RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Prabowo-Gibran sudah menang di 31 provinsi, Anies-Muhaimin menang di 2 provinsi yakni Sumatera Barat dan Aceh, sedangkan Ganjar-Mahfud belum ada provinsi yang diunggulinya sama sekali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 33 provinsi yang sudah dilakukan KPU RI:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Jogjakarta</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 496.280</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.269.265</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 741.220</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Gorontalo</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 227.354</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 504.662</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 41.508</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Kalimantan Tengah</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 256.811</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.097.070</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 158.788</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Bali</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 99.233</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.454.640</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 1.127.134</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Lampung</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 791.892</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 3.554.310</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 764.486</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Bangka Belitung</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 204.348</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 529.883</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 151.109</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Kalimantan Barat</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 718.641</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.964.183</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 534.450</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. Sumatera Selatan</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 997.299</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 3.649.651</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 606.681</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. Jawa Tengah</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 2.866.373</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 12.096.454</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 7.827.335</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. DKI Jakarta</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 2.653.762</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 2.692.011</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 1.115.138</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11. Kepulauan Riau</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 370.671</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 641.388</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 140.733</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12. Nusa Tenggara Timur</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 153.446</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.798.753</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 958.505</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13. Kalimantan Selatan</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 849.948</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.407.684</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 159.950</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">14. Banten</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 2.451.383</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 4.035.052</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 720.275</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">15. Kalimantan Timur</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 448.046</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.542.346</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 240.143</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">16. Kalimantan Utara</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 72.065</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 284.209</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 51.451</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">17. Sulawesi Tenggara</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 361.585</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.113.344</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 90.727</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">18. Jawa Timur</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 4.492.652</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 16.716.603</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 4.434.805</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">19. Sulawesi Barat</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 223.153</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 533.757</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 62.514</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">20. Papua Barat</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 37.459</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 172.965</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 120.565</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">21. Riau</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 1.400.093</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.931.113</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 357.298</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">22. Sulawesi Utara</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 119.103</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.229.069</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 283.796</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">23. Bengkulu</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 229.681</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 893.499</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 145.570</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">24. Sumatera Barat</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 1.744.042</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.217.314</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 124.044</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">25. Sulawesi Selatan</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 2.003.081</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 3.010.726</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 265.948</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">26. Aceh</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 2.369.534</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 787.024</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 64.677</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">27. Nusa Tenggara Barat</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 850.359</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 2.154.843</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 241.106</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">28. Papua Selatan</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 41.906</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 162.852</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 110.003</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">29. Jambi</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 532.605</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.438.952</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 234.251</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">30. Sumatera Utara</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 2.339.620</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 4.660.408</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 999.528</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">31. Maluku Utara</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 200.459</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 454.943</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud Md: 91.293</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">32. Sulawesi Tengah</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 386.743</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 1.251.313</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 160.594</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">33.Papua Tengah</div> <div dir="auto">Anies-Muhaimin: 128.557</div> <div dir="auto">Prabowo-Gibran: 638.616</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud: 335.089</div> </div> </div>

Dengan demikian, Prabowo-Gibran kembali menambah skor kemenangannya. Total sudah ada 33 provinsi yang disahkan KPU RI.

Hasil Rekapitulasi Suara di 33 Provinsi, Anies-Imin Menang di Sumbar dan Aceh, tapi Prabowo-Gibran Tetap Terdepan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/JKT-1-KPU-mengesahkan-rekapitulasi-suara-32-provinsi-FED-1JPG-475535439.jpg" alt="Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengebut proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional. Sudah 32 provinsi yang rampung. Tinggal enam provinsi yang masih belum selesai. Rekapitulasi ditarget tuntas sebelum 20 Maret mendatang.</p> <p>Kemarin (16/3) KPU merampungkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).</p> <p>Pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 1.251.313, disusul paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dengan suara 386.743 dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara 160.594.</p> <p>Anggota KPU August Mellaz mengatakan, dengan selesainya rekapitulasi Sulteng, sudah 32 provinsi yang menyelesaikan proses rekapitulasi. &rdquo;Sebelumnya kan 31 provinsi, ini ditambah satu lagi Sulawesi Tengah, jadi 32 provinsi yang sudah selesai,&rdquo; terangnya seusai rapat pleno rekapitulasi nasional di kantor KPU kemarin.</p> <p>Menurut Mellaz, sekarang tinggal enam provinsi yang belum datang ke kantor KPU untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara. Yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Maluku, dan Jawa Barat.</p> <p>Dari empat provinsi di wilayah Papua, kata Mellaz, Provinsi Papua Induk tampaknya sudah siap ke Jakarta. Namun, dia belum tahu pasti kapan mereka akan ke kantor KPU. &rdquo;Kami belum dapat informasi lanjutan. Tentu kami update informasinya dan kalau mereka siap, mereka pasti akan jadwalkan ke Jakarta,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Terkait kendala, Mellaz menyatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Memang selama ini ada beberapa provinsi yang alot proses rekapitulasinya. Tapi, ketika dibawa ke tingkat nasional, semua proses bisa dirampungkan.</p> <p>Menurut Mellaz, jika ada masalah rekapitulasi di tingkat provinsi, biasanya masih ada persoalan di tingkat kabupaten/kota. Kalau di provinsi sudah selesai, ketika dibawa ke tingkat nasional akan mudah diselesaikan.</p> <p>Sedangkan untuk Provinsi Maluku, terang Mellaz, pihaknya juga masih menunggu informasi dari daerah. KPU terus menjalin komunikasi. Yang jelas, selama ini Maluku terkendala geografis karena wilayahnya terdiri atas beberapa pulau. &rdquo;Masalah itu yang jarang disorot,&rdquo; bebernya.</p> <p>Bagaimana Jawa Barat? Mellaz menjelaskan, Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum selesai. Dia berharap KPU Jawa Barat segera datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional.</p> <p>Ketua KPU, ungkap Mellaz, terus meminta jajaran pimpinan KPU provinsi segera menyelesaikan proses rekapitulasi sehingga bisa secepatnya mengikuti rapat pleno di Jakarta. &rdquo;Pak ketua di grup pimpinan KPU provinsi selalu minta update,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam rapat pleno kemarin, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari juga menyoroti rekapitulasi suara di Provinsi Jawa Barat yang belum rampung. Posisi Jawa Barat sangat penting karena sangat dekat dengan Jakarta. &rdquo;Baru kali ini Jawa Barat ikut klaster Papua. Padahal, KPU di Jawa sudah selesai semua,&rdquo; terangnya.</p> <p>Mellaz menambahkan, pihaknya berharap sebelum 20 Maret, proses rekapitulasi nasional sudah selesai. Sehingga pada 20 Maret bisa dilakukan rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024. &rdquo;Yang jelas, tujuh pimpinan KPU akan hadir semua,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) memastikan komitmen untuk memantau sidang tindak pidana pemilu sudah berjalan. Anggota KY Joko Sasmito menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 41 sidang tindak pidana pemilu yang dipantau instansinya. Seluruhnya dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Joko, KY sudah memprediksi kerawanan pascapemilu tahun ini tidak berbeda jauh dengan Pemilu 2019 lalu.</p> <p>&rdquo;Perkara yang rawan masuk pengadilan adalah seputar banyaknya politik uang, kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, kampanye di tempat-tempat ibadah, dan pelanggaran netralitas,&rdquo; terang Joko kepada awak media di Jakarta. <strong>(lum/syn/c9/oni)</strong></p>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengebut proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional. Sudah 32 provinsi yang rampung.

Tinggal 6 Provinsi Belum Rampung Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/antarafoto-kpu-pastikan-rekapitulasi-suara-nasional-tidak-molor-110324-app-6-2354620556.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asyari (kiri) dan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asyari (kiri) dan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum RI mengesahkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di Kalimantan Selatan berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/3). Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, jumlah penggunaan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden sudah cocok dengan jumlah pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 2.536.483 lembar.<br /><br />"Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, bisa kita terima dan kita sahkan, <em>Bismillah</em> sah," kata Hasyim saat rapat pleno tersebut.<br /><br />Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa menjelaskan bahwa perolehan suara pasangan&nbsp;Anies-Muhaimin sebanyak 849.948 suara, pasangan Prabowo-Gibran sebanyak 1.407.684 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud 169.950 suara. Dia menjelaskan, jumlah pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3.025.220 orang.<br /><br />Dari angka DPT tersebut, jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.472.531 orang. Kemudian ada sebanyak 33.863 orang yang menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih tambahan (DPTb), serta ada 30.089 orang yang menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih khusus (DPK).<br /><br />"Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 1.241.253 orang, perempuan 11.295.230 orang, jumlah total 2.536.483 orang," kata Andi.<br /><br /><br /><br />Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.<br /><br />Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.<br /><br />Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.<br /><br />Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.<br /><br />Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.<br /><br />Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.</p>

"Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, bisa kita terima dan kita sahkan, Bismillah sah," kata Ketua KPU RI Hasyim.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekapitulasi suara

Berita Terkini