<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/WhatsApp-Image-2026-01-28-at-175643-2791594248.jpg" alt="Ilustrasi ekosistem kesehatan terintegrasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekosistem kesehatan terintegrasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sektor kesehatan di Asia Tenggara tengah beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Hal itu untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang terus berkembang, kebutuhan perawatan pasien, standar keamanan data, dan ekspektasi efisiensi operasional.&nbsp; Setiap pusat kesehatan kini wajib menggunakan rekam medis elektronik yang terintegrasi agar menjamin keamanan data pasien. Selain itu, memenuhi standar perawatan dan efisiensi operasional yang ditetapkan.&nbsp; Dengan sistem digital yang mumpuni, pengelola klinik tidak hanya bisa bekerja lebih efisien dan terhindar dari risiko kebocoran data. Tapi juga lebih siap bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di tengah dinamika tersebut, Kumo&trade; mencapai babak baru dalam misinya mengoptimalkan operasional klinik kecantikan dan pusat kesehatan setelah sepuluh tahun berjalan.&nbsp; Platform Software as a Service (SaaS) ini kini telah berkembang menjadi solusi bisnis kesehatan lengkap yang membantu lebih dari 2.500 klinik dan 25.000 pengguna.&nbsp; Jangkauannya pun sudah merambah ke seluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Indonesia, lewat empat merek khusus: Aoikumo&trade;, kumoDent&trade;, kumoVet&trade;, dan kumoDoc&trade; yang melayani klinik kecantikan dan pusat kesehatan, klinik gigi, klinik hewan dan pusat grooming hewan, hingga dokter umum.&nbsp; Keberhasilan tersebut tercermin dari penghargaan sejumlah penghargaan MD Asia Pacific ICT Awards 2024 serta penunjukannya sebagai Supporting Partner dalam inisiatif 100 Go Digital pada 2023 dan 2024, yang semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam digitalisasi klinis.&nbsp; Saat ini, pusat layanan kesehatan ini telah dipercaya berbagai klinik besar dan merek kesehatan ternama. Sekaligus adopsinya di institusi pendidikan seperti MAHSA University dan Penang International Dental College untuk memperkenalkan teknologi kesehatan digital kepada mahasiswa. Di sisi lain, platform ini menjawab keresahan pemilik klinik terhadap kompleksitas regulasi, perlindungan data, dan kewajiban Rekam Medis Elektronik (RME) di Asia Tenggara, yang kerap membebani operasional dan menuntut efisiensi lebih tinggi dengan sumber daya terbatas.&nbsp; Sebagai solusinya, perusahaan menggabungkan semua urusan klinik, mulai dari daftar pasien, pembayaran, hingga urusan laporan ke pemerintah seperti SATUSEHAT di Indonesia, ke dalam platform layanan kesehatan yang terintegrasi penuh. Tak hanya itu, Kumo&trade; terhubung dengan layanan pihak ketiga yang populer, seperti WhatsApp, Google, LINE, dan Stripe.&nbsp; Sistem ini mendukung manajemen dan klaim pihak ketiga (Third Party Administrator) serta faktur dan pembayaran yang terintegrasi. Platform ini juga menyediakan aplikasi khusus untuk dokter, pasien, dan perawat, sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi perawatan di setiap titik kontak sepanjang perjalanan pasien.&nbsp; Kumo&trade; telah tersertifikasi ISO/IEC 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan SIRIM UKAS, memperkuat komitmennya dalam melindungi informasi sensitif pasien dan memenuhi standar kepatuhan global. Kumo&trade; juga terintegrasi dengan SNOMED CT untuk diagnosis pasien, guna memastikan interoperabilitas data antar penyedia layanan kesehatan."&nbsp; Kevin Nair, sang pendiri, menegaskan, fokus mereka sejak awal tidak pernah berubah, yaitu tumbuh bersama pelanggan.&nbsp;&nbsp; "Kami berupaya memantapkan diri sebagai penyedia teknologi terkemuka di industri ini. Untuk mencapai hal tersebut, kami bekerja sama erat dengan klien, memperlakukan mereka sebagai mitra. Dengan aktif mendengarkan masukan mereka dan melakukan penyesuaian perangkat lunak yang diperlukan, kami memastikan berada di garda terdepan dalam kemajuan teknologi untuk klinik," jelas Kevin Nair. Tidak hanya standar kesehatan nasional, platform ini juga berperan penting sebagai penghubung kerangka kerja kepatuhan serta standar data klinis yang sedang berkembang. Dengan bantuan teknologi AI (kecerdasan buatan) yang mudah beradaptasi, dokter dan pemilik klinik bisa lebih fokus mengurus kesembuhan pasien.&nbsp; Sementara itu, urusan operasional yang rumit akan otomatis ditangani oleh sistem agar bisnis klinik bisa tumbuh lebih besar dan bersaing. Lebih lanjut, Kevin percaya bahwa kunci sukses layanan kesehatan bukan lagi soal banyaknya fitur, melainkan seberapa baik sistem tersebut saling terhubung.&nbsp; &ldquo;Dekade berikutnya dari perawatan rawat jalan tidak akan ditentukan oleh lebih banyak aplikasi dan fitur, melainkan oleh ekosistem klinis yang lebih terintegrasi, interoperabel, dan cerdas dengan AI yang berbasis nilai. Perubahan kecil dapat membawa perbedaan besar,&rdquo; ucap Kevin Nair.

Sektor kesehatan beralih dari pencatatan manual ke sistem digitalmengikuti kebijakan dan kebutuhan perawatan pasien

Ekosistem Kesehatan Terintegrasi Jadi Kunci dalam Mendorong Digitalisasi Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/nmmQOoM9sgN4nvm0RWnfwn6cuvg7eOpeX6x6hevP-228601525.jpg" alt="Viral di Thailand, rekam medis digunakan sebagai pembungkus gorengan mengakibatkan RS Didenda ratusan juta. (SCMP)." width="100%">
<figcaption>Viral di Thailand, rekam medis digunakan sebagai pembungkus gorengan mengakibatkan RS Didenda ratusan juta. (SCMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di sebuah pasar kaki lima di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand, seorang pembeli tertegun. Di tangannya, sebungkus khanom Tokyo, crepes tipis manis khas negeri gajah putih, dibalut kertas yang tak biasa.&nbsp; Bukan kertas cokelat polos khusus pembungkus makanan, melainkan kertas lembaran medis lengkap dengan nama pasien, diagnosis penyakit, hingga hasil pemeriksaan laboratorium. Pemandangan itu diabadikan oleh seorang influencer medis yang dikenal dengan nama Doctor Lab Panda. Foto bungkus crepes yang memuat informasi medis seorang pasien hepatitis B ia unggah ke media sosial pada Mei 2024 lalu dan kembali viral belakangan. &ldquo;Haruskah saya lanjut memakannya, atau ini sudah cukup?&rdquo; tulisnya, memicu gelombang reaksi publik.&nbsp; Dalam hitungan jam, unggahan tersebut dibanjiri lebih dari 33.000 reaksi dan 1.700 komentar, kemarahan dan rasa jijik bercampur jadi satu. Viral lagi lantaran investigasi yang dilakukan Komite Perlindungan Data Pribadi Thailand (PDPC) mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Dikutip via SCMP, ternyata, lebih dari seribu dokumen medis rahasia pasien bocor saat proses pemusnahan arsip.&nbsp; Rumah sakit swasta yang terlibat, namanya sengaja tidak diungkap, menyerahkan pekerjaan ini kepada usaha keluarga kecil tanpa pengawasan. Alih-alih menghancurkan dokumen, sang kontraktor menyimpannya di rumah hingga akhirnya lembaran-lembaran tersebut berakhir di pasar, membungkus makanan. Pada 1 Agustus 2025, PDPC resmi menjatuhkan denda THB 1,21 juta (sekitar Rp 600 juta) kepada rumah sakit tersebut dan THB 16.940 (sekitar Rp 8,6 juta) kepada pemilik usaha pemusnahan dokumen.&nbsp; Mereka dinyatakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Thailand yang secara tegas mewajibkan kerahasiaan informasi kesehatan. Kasus ini memicu perdebatan luas di Thailand, bukan hanya soal pelanggaran privasi, tapi juga keamanan pangan.&nbsp; &ldquo;Dokumen medis seharusnya dihancurkan, bukan dijual. Ini jelas membahayakan,&rdquo; tulis salah satu warganet. Yang lain bahkan menyerukan boikot terhadap pedagang yang menggunakan kertas bekas dokumen medis. Fenomena ini sejatinya tak asing bagi masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, fotokopi Kartu Keluarga, ijazah, atau bahkan arsip medis kerap ditemukan sebagai bungkus gorengan, cabai, atau barang pasar lainnya.&nbsp; Meski dianggap sepele, praktik ini membuka celah penyalahgunaan identitas dan pelanggaran privasi yang serius. Lucunya negeri ini, hal tersebut dianggap biasa, lumrah, pemerintah? Jelas tidak peduli. Seperti halnya di Thailand, kejadian ini menjadi pengingat bahwa data pribadi bukan sekadar angka dan huruf di atas kertas. Setiap lembar menyimpan cerita hidup seseorang, dan ketika berpindah tangan tanpa kendali, kerugian yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar dari sekadar harga sebungkus crepes.

Kasus unik di Thailand, dokumen medis bocor jadi bungkus crepes, memicu kontroversi dan denda besar.

Viral di Thailand, Kertas Rekam Medis Dijadikan Bungkus Gorengan, RS Didenda Ratusan Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/KateMiddleton-572462331.jpeg" alt="Kate Middleton menggunakan jaket kas Skotlandia. (Daily mail)" width="100%">
<figcaption>Kate Middleton menggunakan jaket kas Skotlandia. (Daily mail)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Rumah sakit terkemuka di Inggris tempat Kate Middleton dirawat awal tahun ini, sedang menyelidiki apakah ada catatan medis pribadi sang putri diretas. <div>&nbsp;</div> <div>Pasalnya, satu staf di The London Clinic diduga mencoba untuk mengakses informasi kesehatan milik Kate Middleton selama masa inapnya di rumah sakit, ujar orang dalam kepada Mirror pada hari Selasa (19/3).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ini adalah pelanggaran keamanan yang besar dan sangat merusak nama rumah sakit, mengingat reputasinya dalam merawat anggota Keluarga Kerajaan," kata orang dalam tersebut kepada surat kabar Inggris. Pihak rumah sakit langsung menghubungi Istana Kensington, setelah mereka menyadari kemungkinan pembobolan tersebut. "Seluruh staf medis sangat terkejut, bingung atas tuduhan tersebut, dan sangat terluka karena seorang kolega yang dipercaya diduga bertanggung jawab atas pelanggaran kepercayaan dan etika," kata orang dalam tersebut kepada Mirror. Akibat isu pencurian rekam medis Kate Middleton yang memiliki gelar Princess of Wales, The London Clinic tidak mengomentari tuduhan tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014457606/lama-tidak-muncul-di-depan-publik-kate-middleton-terlihat-di-windsor-farm-shop-bersama-pangeran-william">Lama Tidak Muncul di Depan Publik, Kate Middleton Terlihat di Windsor Farm Shop Bersama Pangeran William</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami sangat yakin bahwa semua pasien kami, apapun statusnya, berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan total terkait informasi medis mereka," ungkap perwakilan The London Clinic kepada Mirror.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tuduhan tersebut muncul seiring dengan pertanyaan yang melanda Keluarga Kerajaan, mengenai kesehatan Kate Middleton setelah dia keluar dari rumah sakit pada bulan Januari 2024. </div> <div>"Ini adalah urusan The London Clinic," ungkap seorang juru bicara Istana Kensington memberikan komentar terhadap isu tersebut kepada New York Post.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pusat medis tersebut telah berdiri selama hampir 100 tahun, dan telah melayani para bangsawan dan pejabat tinggi Inggris.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut People, rumah sakit ini pernah merawat Pangeran Philip, Perdana Menteri Inggris Anthony Eden, aktris Elizabeth Taylor dan hingga Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. </div> <div>Ini bukan pertama kalinya informasi tentang rekam medis Kate Middleton bocor ke publik. </div> <div>Pada tahun 2012, seorang perawat mengungkapkan informasi Kate Middleton kepada dua penyiar radio yang menyamar menjadi Ratu Elizabeth dan Pangeran Charles di rumah sakit Edward VII.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Informasi tersebut tentang perawatan Kate Middleton, saat mengalami morning sickness yang parah di awal kehamilan pertamanya. </div> <div>Perawat yang memberikan informasi tersebut, Jacintha Saldanha meninggal dunia karena bunuh diri pada bulan Desember 2012, tiga hari setelah dia menjawab panggilan telepon tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Satu staf di The London Clinic diduga mencoba untuk mengakses informasi kesehatan milik Kate Middleton.

Rekam Medis Kate Middleton Diduga Telah Diretas, Rumah Sakit Lakukan Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/bpjs-surabaya-3728222492.png" alt="LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5)." width="100%">
<figcaption>LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dokter antarfasilitas kesehatan kini bisa melihat rekam medis dan penanganan pasien. Diharapkan perawatan yang tidak tepat bisa diminimalkan. Kemarin (22/6) aplikasi bernama i-Care JKN diluncurkan dan diujicobakan ke 25 rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut tahun ini sebagai tahun transformasi mutu. Ada tiga hal yang menjadi komitmen dalam transformasi: lebih mudah, lebih cepat, dan setara dalam pelayanan. Dari sanalah muncullah berbagai inovasi. Salah satunya adalah i-Care. &rdquo;Saat ini BPJS Kesehatan fokus memanfaatkan data riwayat pelayanan kesehatan,&rdquo; kata Ghufron. Melalui aplikasi tersebut, dokter atas seizin pasien bisa mentransfer informasi kesehatan pasien. Misalnya, terkait dengan perawatan yang pernah diberikan atau alergi obat. Peserta JKN juga bisa mengakses i-Care JKN secara langsung melalui aplikasi Mobile JKN. Peserta JKN dapat melihat riwayat pelayanan yang telah diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Termasuk informasi surat rujukan seperti diagnosis, tindakan, faskes pemberi layanan, dan tanggal pelayanan. Aspek yang ditakuti adalah keamanan data. Direktur Bidang Teknologi Informasi Edwin Aristiawan menjamin keamanannya. Sebab, akses hanya bisa diberikan pemilik data, yakni pasien. &rdquo;Ada password sendiri,&rdquo; katanya. (lyn/c14/ttg)

Dokter antarfasilitas kesehatan kini bisa melihat rekam medis dan penanganan pasien. Diharapkan perawatan yang tidak tepat bisa diminimalkan

Dokter Antarfaskes BPJS Kesehatan Kini Bisa Melihat Rekam Medis Peserta JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/KESIA.jpg" alt="Jajaran paltform Kesia yang menghadirkan solusi digital kesehatan Indonesia berbasis Rekam Medis Elektronik (RME)." width="100%">
<figcaption>Jajaran paltform Kesia yang menghadirkan solusi digital kesehatan Indonesia berbasis Rekam Medis Elektronik (RME).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah kemajuan teknologi informasi, digitalisasi sektor Rumah Sakit, Klinik dan layanan kesehatan merupakan keniscayaan yang tak bisa dielakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pengelolaan Rumah Sakit juga harus bisa mengikuti tuntutan kemajuan teknologi agar bisa lebih optimal, efektif, dan efisien.  Atas dasar itu, Kesia mengembangkan dan mengelola sistem aplikasi rumah sakit pintar dengan mengedepankan kemudahan implementasi dari Front Office hingga Dokter sekalipun.  "Digital Healthcare Overview 2023 &amp; Produk Launching Kesia” hadir sebagai solusi inovasi terbaru untuk makin memperkuat layanan Rumah Sakit melalui ragam solusi fitur dan layanan yang komprehensif untuk mendukung kemajuan Rumah Sakit di Tanah Air.  "Setelah 4 tahun melakukan riset pengembangan platform Rekam Medis Elektronik (RME). Kami berniat untuk secara resmi meluncurkan Kesia agar dapat mendukung rumah sakit untuk segera melakukan transformasi digital," kata CEO Kesia Rizky Riadhy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2).  Ia menjelaskan, dengan adanya transformasi digital, data rekam medis pasien akan terhubung dengan Kemenkes sehingga memudahkan untuk memonitor data kesehatan di Indonesia. Selain itu juga menerapkan metode prevensi terhadap insiden pasien sehingga lebih dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien.  Adapun tujuannya untuk menghadirkan seluruh ekosistem yang dibutuhkan untuk memulai transformasi digital rumah sakit baik dari segi bisnis proses, standarisasi data, dukungan perangkat lunak, dukungan perangkat keras, cloud serta dukungan integrasi dengan pihak ketiga lainnya.  Dalam hal ini, Kesia memberikan layanan yang complete end to end mulai dari Registrasi pasien hingga klaim asuransi dan pengelolaan keuangan dengan sistem yang sudah menggunakan open interoperable API dengan format FHIR &amp; HL7.  Selain itu Rumah Sakit tidak perlu mengkhawatirkan kecepatan perkembangan dari luar, seperti cepatnya perubahan integrasi terhadap beberapa aplikasi dari BPJS, SATU SEHAT dari Kemenkes dan perubahan lainnya.  "Kesia lah yang akan melakukan perubahan dan update secara berkala untuk semua rumah sakit pengguna Kesia, klinik dan juga Puskesmas," tandasnya.

Kesia Luncurkan Aplikasi Pengelolaan Rumah Sakit Berbasis Rekam Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pelayanan-rekam-medis.jpg" alt="Pelayanan rekam medis di RSUD Mohamamad Soewandhie Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelayanan rekam medis di RSUD Mohamamad Soewandhie Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–RSUD Mohamamad Soewandhie Kota Surabaya menerapkan rekam medis digital mulai 1 Januari 2023. Itu dilakukan untuk meminimalisir antrean pasien saat berobat di rumah sakit milik pemerintah kota tersebut.  Dirut RSUD Mohamamd Soewandhie Billy Daniel Messakh memastikan, pelayanan akan semakin baik pada awal 2023. Pada akhir 2022, dia bersama jajarannya sedang proses melakukan beberapa pembenahan.  ”Perombakan pelayanan dan penambahan fasilitas di RSUD Soewandhie terus dilakukan mulai dari pelayanan antrean, fasilitas pendingin ruangan, hingga televisi di ruang tunggu pasien segera diwujudkan,” kata Billy Daniel Messakh seperti dilansir dari Antara.  Billy mengatakan, status rekam medis yang beberapa waktu lalu sempat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi inspeksi, itu ada beberapa yang tersela. Sehingga, pasien yang antre tidak sesuai nomor.  ”Untuk dokter saat ini sudah stabil,” terang Billy Daniel Messakh.  Menurut dia, perbaikan pelayanan di RSUD Soewandhie terus ditingkatkan. Seperti jam pelayanan yang biasanya mulai buka pukul 07.30, kini pukul 07.20 WIB sudah bisa melayani pasien.  Agar semakin maksimal, Billy menjelaskan, pihaknya segera memperbaiki sistem rekam medis digital untuk meminimalisir penumpukan antrean. Selain itu, ada juga pelayanan penunjang lainnya yakni TV hingga kapasitas pendingin udara.  ”Kan sudah ada e-Health, itu kami tetap jalankan, kami sempurnakan. Tiga programer kami, saat ini juga sedang mengerjakan rekam medik digital, target kami 1 Januari 2023 sudah berjalan,” papar Billy.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya pada saat inspeksi di RSUD Soewandhie pada 8 Desember memberikan beberapa catatan kepada manajemen rumah sakit (RS). Antara lain soal jam kedatangan yang tercatat di nomor antrean, membuat suasana RS menjadi lebih nyaman, dan lain sebagainya.  ”Kalau bisa nanti di ruang tunggu diberi fasilitas TV, di depan poli juga ditambah TV. Kalau bisa AC-nya dibuat lebih dingin lagi,” kata Eri.  Eri juga berpesan kepada pasien agar datang sesuai dengan waktu pemeriksaan yang tertera pada nomor antrean. Menurut dia, alur pendaftaran hingga ke ruang tunggu pasien itu sangat berpengaruh dalam pelayanan di RS.  ”Karena kalau tidak datang sesuai dengan jam yang tertera di nomor antrean akan terlihat menumpuk di ruang tunggu, kesannya seperti tidak tertangani. Padahal datangnya tidak sesuai dengan jam antrean,” tutur Eri.

RSUD Soewandhie Pakai Rekam Medis Digital Kurangi Antrean Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-19.38.15.jpg" alt="Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan kasus pencabulan di Pondok Pesantren Shiddiqiyah digelar pada Senin (12/9). Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi ahli yaitu dokter yang melakukan visum dan rekam medis.  ”Kami hadirkan rekam medis, karena berdasar Peraturan Menteri Kesehatan, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan rekam medis,” ungkap jaksa penuntut umum Tengku Firdaus, Senin (12/9).  Terdapat dua hasil visum yang dibawa dan dijelaskan dokter pada persidangan kali ini. Hasil visum tersebut diambil pada 2018 dan 2019.  Ketika ditanya mengenai hasil visum yang diambil cukup lama dari waktu persidangan, Firdaus menjelaskan, hal tersebut bukan masalah.  ”Tidak ada masalah, karena tadi ahli menjelaskan bahwa visum pun bisa dilakukan beberapa (kali), dia tidak akan berubah, arah robekannya tidak akan berubah selama korban belum menikah,” jelas Firdaus.  Firdaus juga menyampaikan, terdapat 16 saksi dan 2 saksi ahli pada kasus itu. Saksi ahli terdiri atas saksi ahli visum dan ahli pidana.  ”Kami sudah menganggap pembuktian kami di persidangan cukup,” jelas Firdaus.  Sidang kasus ini akan dilanjutkan pada Kamis (15/9) dan Jumat (16/9), dengan menghadirkan saksi a de charge.

JPU Hadirkan Dokter serta Visum dan Rekam Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-6.44.21-PM.jpg" alt="I Gede Pasek Suardika, Kuasa Hukum Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>I Gede Pasek Suardika, Kuasa Hukum Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi kembali digelar pada Senin (12/9). Sidang di PN Surabaya itu mendatangkan saksi ahli yaitu dokter yang membawa dan menjelaskan hasil visum dan rekam medis korban.  Pada kasus itu, terdapat dua hasil visum yang dibawa ke persidangan. Hasil visum yang pertama diambil pada 2018 dan yang kedua diambil pada 2019.  Saksi yang membawa visum tahun 2019 pada sidang kali ini juga membawa rekam medis yang diambil kejaksaan. Terdapat foto organ intim korban yang juga membuktikan bahwa kasus pencabulan itu benar terjadi.  Meski begitu, I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa, menilai, terdapat kejanggalan pada hasil visum. Pasalnya, korban bersaksi bahwa tidak pernah diambil foto organ intimnya.  ”Yang menjadi perdebatan adalah saksi korban, waktu bersaksi, kami tanya, itu tidak pernah difoto. Tetapi, saksi ahli tadi mengatakan sudah izin untuk foto,” ujar Gede Pasek, Senin (12/9).  Gede Pasek juga mengatakan, pihaknya meminta file foto rekam medis untuk membuktikan bahwa foto tersebut memang milik korban. Akan tetapi, saksi ahli mengatakan file tersebut sudah dihapus dan ponsel yang digunakan untuk memfoto hilang.  ”Jadi susah kita mengejar alasan lupa dan hilang. Pertama lupa, dihapus, hilang. Ini membuat kita kesulitan untuk memverifikasi apakah validitas rekam medis ini memang baru dibuat atau sudah lama,” jelas Gede Pasek.  Menurut dia, hal itu merupakan cara penghilangan jejak yang menunjukkan bahwa terdapat rekayasa dalam kasus tersebut. ”Jangan dong dikit-dikit langsung lupa, nggak ingat, kemudian dihapus, hilang. Itu kan cara-cara penghilangan jejak yang tidak bagus, yang menandakan kasus ini seakan-akan sangat kuat rekayasa,” tambah dia.

Kuasa Hukum Mas Bechi Nilai Pengakuan Korban dan Visum Tak Sinkron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/I-Gede-Pasek.jpg" alt="I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Moch Subchi Azal Tsani Alias Mas Bechi usai persidangan di PN Surabaya, Senin (12/9). Meyliana Eriyanti/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Moch Subchi Azal Tsani Alias Mas Bechi usai persidangan di PN Surabaya, Senin (12/9). Meyliana Eriyanti/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan keempat belas kasus pencabulan santriwati dengan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (12/9). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jombang.  Pada persidangan kali ini, saksi ahli membawa rekam medis yang memuat catatan visum yang digunakan untuk mendukung pembuktian. I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Mas Bechi menyatakan keraguan atas bukti yang dibawa saksi ahli saat persidangan.  ”Selain dua visum (hasil visum pada 2019 dan 2018) ada juga foto organ intim dari korban, yang menjadi perdebatan saat ditanya saksi korban menyatakan tidak pernah difoto tetapi saksi ahli mengatakan sudah izin untuk foto,” kata I Gede Pasek Suardika saat ditemui usai sidang.  I Gede Pasek Suardika menyatakan, kesanggupan menghadirkan ahli digital forensik untuk dapat membuktikan validitas dari foto bukti korban yang disampaikan saksi.  ”Kami datangkan ahli digital forensik data itu sungguh diambil saat visum atau tidak. Dia bilang sudah hilang,” ucap I Gede Pasek Suardika.  Dia menyampaikan, adanya kesulitan untuk dapat verifikasi validitas rekam medis yang dibuat. Sebab, ada keterangan yang berbeda dari saksi korban dan saksi ahli.  Selain itu, I Gede Pasek Suardika juga meragukan validitas hasil visum pada 2018 yang dianggap tidak sesuai dengan standarisasi dalam pembuatan visum. Sebab, visum dilakukan setahun sebelum adanya laporan ke kepolisian.  ”Pertama harus ada korban yang melapor ke polisi, lalu polisi membuat surat. Nah, korban ini melapor pada Oktober 2019, hasil visum Agustus 2018, jadi setahun lebih awal visumnya dibandingkan korbannya melapor.” tegas I Gede.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Tengku Firdaus tidak menyinggung adanya foto seperti yang disebutkan I Gede Pasek Suardika. Dia menjelaskan, sidang ke-14 itu tidak lagi memerlukan kehadiran seluruh saksi. Alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan telah sah dan akan dinilai hakim.  ”Nanti hakim yang menilai, alat bukti yang diajukan di persidangan itu sah,” ujar Tengku Firdaus.

Kuasa Hukum Mas Bechi Ragukan Hasil Rekam Medis Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PORMIKI-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Selama masa pandemi Covid-19, peran tenaga kesehtaan (nakes) di bidang perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK) juga sangat vital. Tidak sedikit pula PMIK di berbagai rumah sakit (RS) di Jatim yang terpapar Covid-19. Bahkan, sejumlah di antaranya meninggal.  Fakta tersebut juga menjadi salah satu atensi jajaran pengurus baru DPD Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (Pormiki) Jawa Timur periode 2021-2024. Minggu (19/12) kemarin, mereka resmi dilantik.  ‘’PMIK adalah bagian dari tenaga medis yang sangat riskan (terpapar Covid-19). Karena itu, keselamatan mereka menjadi prioritas,’’ kata Ketua DPD Pormiki Jatim Hendrix Prasetyo seusai pelantikan di Surabaya.  Karena itu, lanjut Hendrix, sejumlah solusi dilakukan Pormiki untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya, mengirimkan edaran ke seluruh PMIK terkait dengan pemenuhan dan penerapan protokol kesehatan.  Isu strategis lain yang menjadi atensi adalah kompetensi dan profesionalitas anggota PMIK. ‘’Kita harus bersiap menghadapi revolusi industri. Salah satunya, membekali seluruh tenaga PMIK dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),’’ ujar Ketua Umum DPP Pormiki Teddy Hidayat yang hadir dalam pelantikan.  Teddy menjelaskan, keberadaan PMIK sangat vital. Sebab, kinerjanya berkaitan dengan ketepatan dan kevalidan data pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan. ‘’Dengan data dan informasi yang tetap, kita bisa merencanakan dan melaksanakan program yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat,’’ terangnya.  Pada pelantikan pengurus baru DPD Pormiki Jatim tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Jatim, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dan Ikatan Fisioterapi Indonesia Jatim.

Lantik Pengurus DPD Pormiki Jatim, Ini Pesan Ketua Umum DPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekam medis

Berita Terkini