<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ott-ketua-pengadilan-tinggi-ky-banyak-rekomendasi-tak-dijalankan-ma_m_161336.jpeg" alt="Ilustrasi gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI telah mengesahkan tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11). Pengesahan itu dilakukan setelah Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper tes terhadap masing-masing calon komisioner KY. Ketujuh Calon Komisioner KY periode 2025-2030 itu datang dari berbagai latar belakang. Mereka terpilih setelah mengikuti serangkaian proses seleksi. Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana, menyatakan setelah disahkan dalam rapat paripurna, tujuh calon komisioner KY nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. "Selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia 2025-2030," kara Dede Indra di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11). Dede Indra menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah menjalankan tugas konstitusional dalam melaksanakan fit and proper tes terhadap tujuh calon anggota KY. "Komisi III menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan tugas konstitusional, termasuk media cetak dan media elektronik," imbuhnya. Berikut rekam jejak tujuh Calon Komisioner KY periode 2025-2030: 1. F. Williem Saija &ndash; unsur mantan hakim F. Williem Saija merupakan calon Anggota KY dari unsur mantan hakim. Mengingat, KY mengurus permasalahan etik hakim.&nbsp; Fredrik Williem Saija lahir di Ambon pada 4 Februari 1959. Ia menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S-1) di Universitas Hasanuddin, Makassar, dan lulus pada 1984. Kemudian, ia meraih gelar Magister Hukum (S-2) dari Universitas Borobudur, Jakarta, pada 2006.&nbsp; Williem Saija mempunyai pengalaman yang panjang di dunia peradilan. Tercatat selama 40 tahun mengabdi di ranah peradilan.&nbsp; Ia memulai karier sebagai hakim setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPKH) angkatan II di Senayan, Jakarta, dan lulus dengan peringkat satu. Penugasan awalnya adalah sebagai hakim di Pengadilan Negeri Nabire, kemudian berpindah ke PN Manokwari dan PN Kendari. Williem kemudian menjadi Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung, bekerja bersama beberapa Hakim Agung. Di tingkat pengadilan tinggi, Saija menjabat di Pengadilan Tinggi Jayapura, Tanjung Karang, dan Bandung. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Maluku Utara dan Kupang, serta Ketua Pengadilan Tinggi di Kalimantan Utara, Kupang, dan Pontianak. Jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. 2. Setyawan Hartono &ndash; unsur mantan hakim Setyawan Hartono merupakan mantan hakim yang telah mengabdi di dunia peradilan selama 41 tahun. Setyawan dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan bijaksana. Setyawan Hartono, S.H., M.H., lahir di Klaten pada 1 April 1958. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM), lulus S-1 pada 1983, kemudian meraih gelar Magister Hukum dari UGM pada 2004.&nbsp; Perjalanan karier Setyawan Hartono di dunia peradilan sangat panjang dan beragam. Kariernya sebagai calon hakim dimulai pada 1984 di Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian diangkat menjadi hakim di PN Biak. Setyawan Hartono pernah mwnjadi hakim di PN Pacitan, PN Palu, dan Wakil Ketua PN Toli-Toli pada 1999. Setyawan lantas kembali bertugas di PN Surakarta pada 2003, kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua PN Soromg pada 2005. Kariernya di dunia peradilan terbilang mulus, ia pernah menjabat sebagai Asisten Koordinator di Mahkamah Agung RI pada 2005-2008, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin 2008, Inspektur Wilayah di Badan Pengawasan MA RI 2009-2014, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 2015, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 2016, Wakil Ketua di Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2017, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura 2017-2019, Ketua Pengadilan Tinggi Medan 2019, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2021, hingga Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2022&ndash;2025. 3. Anita Kadir &ndash; unsur praktisi hukum Anita Kadir adalah salah satu tokoh hukum yang terpilih sebagai calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025&ndash;2030. Anita merupakan adik dari Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Selain itu, dia juga disebut sebagai anak dari mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong. Keterkaitan keluarga ini menarik perhatian publik dalam proses seleksi KY, karena hubungan politik dan hukum yang cukup strategis.&nbsp; 4. Desmihardi &ndash; unsur praktisi hukum Desmihardi terpilih sebagai Calon Anggota KY periode 2025-2030. Desmihardi adalah seorang advokat/praktisi hukum (pengacara). Ia pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah keterlibatannya sebagai praktisi hukum dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden. 5. Andi Muhammad Asrun &ndash; unsur akademisi hukum Nama Andi Muhammad Asrun tidak asing lagi bagi seorang praktisi hukum. Pria kelahiran Makassar 19 November 1959 itu menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Indonesia (UI). Serta, menempuh Magister Hukum (MH) di kampus yang sama. Pada 6 Maret 2024, Universitas Pakuan (Unpak) secara resmi mengukuhkan Andi Muhammad Asrun sebagai Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Hukum Konstitusi. Kariernya sebagai advokat, pernah membela Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif, Nurdin Basirun. Dia juga aktif sebagai pengajar di beberapa institusi, yakni Universitas Pakuan, Universitas Esa Unggul, Universitas Sahid, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), serta program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI. Keahliannya juga digunakan saat sengketa Pilpres 2024. Andi Asrus menjadi bagian tim ahli kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). 6. Abdul Chair Ramadhan &ndash; unsur akademisi hukum Abdul Chair Ramadhan dikenal sebagai salah satu akademisi hukum yang memiliki perhatian besar pada isu konstitusi, legislasi, dan politik hukum nasional. Ia merupakan dosen, peneliti, dan pakar hukum yang kerap memberikan pandangan kritis terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Abdul Chair Ramadhan terpilih menjadi salah satu calon komisioner KY periode 2025-2030. Sebagai praktisi hukum, ia juga aktif di organisasi hukum dan kerap terlibat sebagai narasumber ahli dalam pembahasan rancangan undang-undang, judicial review, maupun konsultasi kebijakan publik. 7. Abhan &ndash; unsur tokoh masyarakat Nama Abhan tidak asing lagi di kalangan publik. Sebab, dirinya merupakan mantan Ketua Bawaslu periode 2017-2022.&nbsp; Pria kelahiran Pekalongan 12 November 1968 itu menamatkan pendidikannya S1 Hukum Keperdataan, Universitas Pekalongan dan Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang. Abhan juga merupakan seorang praktisi hukum. Ia mempunyai kantor hukum sejak 1992, yang bernama Abhan and Partners. Ia juga pernah aktif dalam Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, sebuah organisasi yang muncul sekitar era reformasi.&nbsp;

DPR RI telah mengesahkan tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030, dengan latar belakang beragam.

Rekam Jejak 7 Calon Komisioner KY Terpilih, Ada Adik Pimpinan DPR hingga Bekas Ahli Prabowo saat Sengketa Pilpres di MK

REkam jejak anggota KY terpilih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#REkam jejak anggota KY terpilih

Berita Terkini

Rekam Jejak 7 Calon Komisioner KY Terpilih, Ada Adik Pimpinan DPR hingga Bekas Ahli Prabowo saat Sengketa Pilpres di MK

Download Aplikasi JawaPos.com