<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure>Kemenag Bantah Persulit Penerbitan Paspor Umrah  JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) merespons pencabutan syarat rekomendasi Kemenag kabupaten/kota untuk pembuatan paspor jamaah umrah dan haji khusus. Syarat tersebut merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. Kemenag membantah mempersulit penerbitan paspor untuk umrah dan haji khusus.  Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menegaskan, ketentuan syarat rekomendasi Kemenag untuk pengurusan paspor umrah dan haji khusus merujuk aturan Ditjen Imigrasi. ”Pihak imigrasi memang yang mempersyaratkan itu,” katanya kemarin (26/2).  Ketika saat ini syarat tersebut dicabut, itu sesuai dengan kewenangan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. Dia berharap aturan yang baru tersebut kian memudahkan jamaah atau masyarakat untuk berangkat umrah. ”Jadi, sejak dulu tidak ada upaya Kemenag untuk mempersulit penerbitan paspor (untuk berangkat, Red) umrah,” jelasnya.  Anna menceritakan, aturan tersebut berlaku mulai awal Maret 2017. Pada saat itu Kemenag menerima surat edaran dari Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM tentang adanya persyaratan tambahan berupa rekomendasi Kemenag untuk proses pengurusan paspor umrah. Kemenag pusat kemudian aktif melakukan sosialisasi ke kantor Kemenag kabupaten maupun kota.  Aturan tersebut, tegas Anna, sudah resmi dicabut. ”Karena sudah dicabut, nantinya jamaah sudah tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kemenag,” tuturnya.  Sementara itu, mendekati musim haji 2023, Kemenag terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Di antaranya membahas persyaratan pengurusan visa untuk jamaah haji Indonesia.  Kepala Subdit Dokumen Haji Kemenag Zainal Ilmu menerangkan, ada sejumlah kemudahan yang diberikan Saudi terkait pengurusan visa. Salah satunya, perekaman biometrik sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Saudi Visa Bio. ”Jamaah yang berusia di atas 80 tahun tidak diharuskan melakukan rekam biometrik,” katanya.  Kemudian, untuk jamaah yang sakit dan tidak bisa melakukan perekaman biometrik, harus menunjukkan surat keterangan dokter. Surat keterangan diunggah melalui aplikasi yang sama.  Untuk bisa melakukan perekaman biometrik, perlu pendaftaran akun dengan memasukkan alamat e-mail dan nomor ponsel pribadi. Satu e-mail dan satu nomor ponsel hanya bisa digunakan untuk satu perekaman data biometrik. Dengan sistem baru itu, perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji jadi lebih mudah.

Haji 2023, CJH di Atas 80 Tahun Tak Perlu Rekam Biometrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/haji-kloter-3.jpg" alt="Sejumlah jamaah haji asal Jepara tergabung kloter 3 saat membawa barang bawaannya naik ke bus untuk dipulangkan ke daerahnya, di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jateng, Minggu (17/7). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jamaah haji asal Jepara tergabung kloter 3 saat membawa barang bawaannya naik ke bus untuk dipulangkan ke daerahnya, di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jateng, Minggu (17/7). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Direktorat Jenderal Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) terus mengintesifkan komunikasi dengan pihak Kedutaan Arab Saudi terkait penerbitan visa jemaah haji. Disepakati, jemaah berusia di atas 80 tahun tidak diharuskan melakukan rekam biometrik.  Kepala Subdit Dokumen Haji Ditjen PHU Kemenag Zainal Ilmi menjelaskan, ada sejumlah syarat dan dokumen yang harus dilengkapi jemaah dalam proses penerbitan visa haji. Salah satunya adalah rekam biometrik. Yakni, perekaman sidik jari, perekaman foto, perekaman kornea mata, serta perekaman tanda tangan. Di mana, semua bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Saudi Visa Bio.  Namun, ada pengecualian yang diberikan. Jemaah berusia di atas 80 tahun tidak diharuskan untuk melakukan rekam biometrik. Kemudian, bagi jemaah yang terkendala saat melakukan perekaman Biometrik karena kondisi tertentu, seperti kondisi kesehatan, maka harus menyertakan Surat Keterangan dokter. Surat tersebut wajib diupload pada aplikasi Saudi Visa Bio.  ”Jemaah yang belum melakukan perekaman biometrik via aplikasi Saudi Visa Bio akan terkonfirmasi pada sistem MoFA saat dilakukan proses Fill Mofa Form atau FMF,” jelasnya, Jumat (24/2).  Zainal menambahkan, dalam prosesnya, tiap email dan nomor handphone pribadi hanya dapat digunakan untuk perekaman satu data biometrik. Akan tetapi, jika email dan nomor handphone yang digunakan atas nama lembaga yang ditunjuk dan didaftarkan ke MoFA oleh Kemenag maka tak ada batasan kuota (unlimited). ”Perekaman data biometrik dapat dilakukan dengan HP yang support dengan aplikasi Saudi Visa Bio,” tuturnya. (*)

Jemaah Haji di Berusia Atas 80 Tahun Tidak Wajib Rekam Biometrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/romys-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan di bidang industri biometric security PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI) dan LoginID meluncurkan sistem pengamanan data bernama AsliLoginID. AsliLoginID adalah sistem kemanan pengganti password yang menggunakan metode data biometrik diri untuk meningkatkan keamanan akun online konsumen.  CEO ASLI RI Irjen Pol (Purn) Arief Dharmawan mengatakan, di era digital, kita tidak lepas dari penggunaan akun digital, baik akun social media, e-commerce ataupun akun keuangan berbasis online. Metode yang kini lumrah digunakan untuk mengakses akun tersebut adalah penggunaan password ataupun PIN. Namun metode ini memiliki banyak kelemahan.  Dikutip dari Data Breach Investigation Report 2017 (DBIR), 80 persen kasus pembajakan akun disebabkan oleh lemahnya password dan 30 persen transaksi online gagal karena password yang terlupakan.  FIDO Alliance mengeluarkan FIDO2 Server, sebuah set spesifikasi baru yang memungkinkan pengguna menggunakan perangkatnya untuk login menggunakan data biometrik, baik dalam bentuk mobile ataupun komputer via web dan aplikasi.  AsliLoginID hadir dengan produk bersertifikasi FIDO2 Server yang menggunakan model keamanan berbasis kriptografi. Artinya, produk tersebut telah memenuhi standar open banking Eropa, PSD2 dan juga The European GDPR (EU-GDPR) yang masing-masing adalah regulasi privasi data yang paling ketat saat ini.  Fitur tersebut mengikat data biometrik user ke perangkat yang dimiliki dan bekerja secara langsung tanpa perlu menambahkan hardware atau mengunduh software khusus. "Produk AsliLoginID sudah diimplementasikan di beberapa instansi penegak hukum dan pemerintah seperti BIN, BNN dan POLRI yang tentunya diwajibkan untuk memiliki standar keamanan yang tinggi," kata Arief.  Komisaris ASLI RI Robert Rompas menambahkan, dengan adanya pengesahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), produk ini diharapkan menjadi langkah yang berkorelasi dengan RUU PDP tersebut.

Perusahaan Biometrik Lokal Luncurkan Model Pengamanan Kriptografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-pertama-perekaman-biometrik-haji-baru-delapan-orang_m_.jpg" alt="Suasana perekaman Biometrix calon Jamaah haji (CJH) Indonesia di VFS TASHEEL International, Jakarta, Senin (11/3/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suasana perekaman Biometrix calon Jamaah haji (CJH) Indonesia di VFS TASHEEL International, Jakarta, Senin (11/3/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekaman biometrik memang tidak menjadi syarat pengajuan visa haji. Meski demikian, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Kemenag Nasrullah Jasam mengungkapkan bahwa tingkat perekaman biometrik tetap tinggi.  Menurut Nasrullah, saat diputuskan tidak lagi menjadi syarat pengajuan visa haji, jumlah calon jamaah haji (CJH) yang merekam biometrik sudah tinggi. "Awalnya perekaman biometrik diwajibkan sebagai syarat visa. Tetapi, setelah 80 persen sudah biometrik, pemerintah Saudi tidak mewajibkan,'' katanya kemarin (15/6).  Meski perekaman biometrik tidak lagi menjadi syarat pengajuan visa, kata Nasrullah, masih ada CJH yang menjalaninya. Jumlahnya diperkirakan mencapai 85 persen CJH atau setara dengan sekitar 187 ribu orang. Dia menjelaskan, saat ini ada lebih dari 65 ribu paspor yang masuk ke kantor Kemenag pusat. Data dari paspor-paspor itu nanti dikirim ke Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah.

85 Persen CJH Rekam Biometrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Nasrullah-Kemenag.jpg" alt="Nasrullah Kemenag" width="100%">
<figcaption>Nasrullah Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui kedutaan besarnya telah mengumumkan tentang rekam biomentrik. Kini rekam biomentrik tidak menjadi syarat penerbitan visa haji dan umrah atau pun kunjungan lain ke Arab Saudi.  Pengumuman tersebut disambut positif oleh berbagai pihak, terutama para calon jamaah haji dan umrah yang berada di wilayah-wilayah kepulauan atau lokasi terpencil yang kesulitan untuk menjangkau pusat-pusat perekaman biometrik.  Namun demikian Kementerian Agama mengingatkan bahwa kebijakan rekam biometrik yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia tidak dibatalkan. Yang dibatalkan adalah rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa haji dan umrah.  “Kebijakan biometrik itu awalnya merupakan dari proses pengajuan visa. Jadi orang yang dapat visa adalah orang yang sudah direkam biometriknya. Per 22 April kemarin ada pengumuman dari Kedutaan Besar Arab Saudi bahwa biometrik bukan lagi bagian dari proses pengajuan visa. Jadi kebijakan biometriknya tidak dibatalkan,” kata Nasrullah Jasam selaku Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Kemenag, Selasa 30/4).  Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebelumnya menetapkan bahwa rekam biometrik adalah mandatory atau wajib bagi siapa saja yang hendak mengajukan visa haji dan umrah untuk pemberangkatan jamaah per 17 Desember 2018. Artinya, tanpa rekam biometrik, calon jamaah haji atau umrah tidak akan mendapatkan visa.  Dengan pengumuman bahwa biometrik tidak menjadi syarat penerbitan visa, maka jamaah haji atau umrah bisa saja melakukan rekam biometrik pada saat ketibaan di Jeddah atau Madinah.  “Tapi hal ini mungkin akan sangat merepotkan karena jamaah nantinya harus mengantre hingga berjam-jam akibat harus dua kali antre, yakni di tempat rekam biometrik dan kemudian di gerbang imigrasi,” ujarnya.  Untuk itu, kata Nasrullah, pemerintah mengusahakan agar semua jamaah haji Indonesia tahun ini melakukan rekam biometrik di dalam negeri. Apalagi sudah 160 ribuan calon jamaah haji yang melakukan rekam biometrik. Jadi sebanyak 60 ribuan jamaah sisanya akan melakukan rekam biometrik di embarkasi haji sebelum keberangkatan.  Menurut dia, sebanyak 60-ribuan jamaah tersebut rata-rata berasal dari wilayah kepulauan seperti Natuna, Anambas, Tanjung Selor dan Bangka Belitung, atau dari daerah terpencil di Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.  “Sisanya sekitar 60 ribuan akan melakukan rekam biometrik di embarkasi. Jadi mereka yang sudah masuk asrama sudah santai. Nanti dipanggil satu-satu sambil berangkat ke bandara karena dari embarkasi sudah melalui proses imigrasi semua, langsung naik pesawat,” katanya.  Perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mendadak dan berlaku di seluruh dunia ini perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, tidak hanya untuk pelaksanaan ibadah haji 2019 tapi juga untuk pelaksanaan ibadah umrah ketika musim haji sudah selesai.  Jika perekaman biometrik tersebut dilakukan pada saat ketibaan, para jamaah Indonesia akan mengantre bersama-sama dengan jamaah dari negara-negara lain untuk melakukan perekaman biometrik tersebut.  Antre selama 3-4 jam setelah menempuh perjalanan udara selama 9 jam akan sangat melelahkan bagi para jamaah. Terutama mereka yang sudah lanjut usia. Jamaah juga akan merasa tidak nyaman berdiri berjam-jam di tempat dengan akses komunikasi yang sulit serta keterbatasan menggunakan fasilitas umum seperti toilet, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan ibadah haji.  “Jadi perekaman biometrik di dalam negeri bisa menjadi tindakan antisipatif terhadap berbagai ketidakpastian jika perekaman biometrik dilakukan di bandara kedatangan. Ini juga bisa menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah untuk melindungi jamaah haji warga negara Indonesia,” terang Nasrullah.

Kebijakan Biometrik untuk Haji dan Umrah Tidak Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/77-ribu-calon-jamaah-haji-sudah-rekam-biometrik-akhir-april-beres_m_.jpg" alt="Jamaah Haji Indonesia saat berbaris mengantri untuk naik pesawat menuju tanah suci. Untuk Tahun ini 204 Ribu warga Indonesia akan berangkat haji ke Makah. (Dipta Wahyu)" width="100%">
<figcaption>Jamaah Haji Indonesia saat berbaris mengantri untuk naik pesawat menuju tanah suci. Untuk Tahun ini 204 Ribu warga Indonesia akan berangkat haji ke Makah. (Dipta Wahyu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai tahun ini, Pemerintah Saudi menerapkan kebijakan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa haji dan umrah. Proses tersebut wajib dilakukan jamaah haji 1440 H/2019 M di sejumlah kantor VFS Tasheel yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.  Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muhajirin Yanis mengatakan, sejak kali pertama dibuka pada 11 Maret 2019, sudah lebih tujuh puluh ribu jemaah yang sudah melakukan perekaman. Menurutnya, proses berlangsung setiap hari dan jam kerja di kantor VFS Tasheel.  “Sampai hari ini, sudah 77 ribu jemaah atau sekitar 38 persen yang sudah rekam biometrik," ujar Muhajirin di Jakarta, Minggu (7/4).  Adapun kuota jemaah haji reguler tahun ini berjumlah 204 ribu. Data terkini, presentasi terbesar yang sudah rekam biometrik adalah provinsi Jawa Barat. Pada urutan berikutnya, ada provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Utara.  "Keempat Provinsi ini sudah di atas 50 persen. Kami tetap upayakan agar proses rekam biometrik ini bisa selesai pada akhir April," terang dia.  Sementara itu, Kasubdit Dokumentasi Haji Kemenag Nasrullah Jassam menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan VFS Tasheel agar proses rekam biometrik bisa lebih dipercepat lagi. Salah satu upayanya, yakni merelokasi alat dari tempat yang sudah selesai ke wilayah yang belum ada kantor VFS Tasheel.  "Gorontalo sudah hampir 100 persen. Kalau sudah selesai, sebagian alatnya akan dipindah ke daerah lain, misalnya ke Papua," tutur Nasrullah.  Ditambahkan Nasrullah, hasil rekam biometrik yang dilakukan jamaah akan ditindaklanjuti dengan proses penerbitan visa. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan subditnya untuk memproses visa jamaah.  Karena itu, Nasrullah memastikan proses penerbitan visa sudah mulai bisa dilakukan akhir April sehingga diperkirakan sudah banyak yang siap hingga awal pemberangkatan haji pada awal Juli mendatang.  "Selain hasil rekam biometrik, untuk penerbitan visa, diperlukan paspor jemaah, bukti telah suntik vaksin meningitis, serta lembar bukti pelunasan biaya haji. Sampai saat ini, lebih 185 ribu paspor jemaah sudah siap," pungkasnya.

77 Ribu Calon Jamaah Haji Sudah Rekam Biometrik, Akhir April Beres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-pertama-perekaman-biometrik-haji-baru-delapan-orang_m_.jpg" alt="Suasana perekaman Biometrix calon Jamaah haji (CJH) Indonesia di VFS TASHEEL International, Jakarta, Senin (11/3/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suasana perekaman Biometrix calon Jamaah haji (CJH) Indonesia di VFS TASHEEL International, Jakarta, Senin (11/3/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekaman biometrik untuk syarat pembuatan visa haji berjalan mulai kemarin. Data dari VFS Tasheel menyebutkan, sepanjang hari kemarin hanya ada delapan calon jamaah haji (CJH) yang menjalani perekaman. Seluruhnya di Ambon. Regional Manager Area Barat VFS Tasheel Pertiwi menjelaskan alur pengajuan janji (appointment) hingga proses perekaman biometrik. "Kami memiliki formulir yang diisi oleh PIC dari Kemenag di tiap kabupaten dan kota," katanya kemarin (11/3). Di dalam formulir tersebut diisikan nama CJH dan jadwal kapan mereka akan menjalani perekaman biometrik. Proses tersebut dilakukan secara online melalui e-mail. Pada saat itu juga, VFS Tasheel akan langsung mengonfirmasi atau menjawab usulan janji perekaman biometrik. Dengan demikian, CJH tidak perlu login atau mendaftar online ke VFS Tasheel. Perempuan yang akrab disapa Tiwi itu mengatakan, infrastruktur perekaman biometrik di VFS Tasheel siap melayani CJH. Dia mengatakan, perwakilan VFS Tasheel di Surabaya pernah melayani lebih dari seribu calon jamaah umrah dalam sehari. Terkait dengan usulan penambahan 120 titik perekaman biometrik, Tiwi belum bisa memastikannya. "Kami hanya operator atau pelaksana," jelasnya. Keputusan penambahan titik perekaman diputuskan pemerintah Arab Saudi. Kalaupun pemerintah Saudi mengabulkan usulan penambahan tersebut, VFS Tasheel tinggal menjalankannya. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki menjelaskan, target perekaman biometrik selesai akhir April. Kemenag berupaya proses pengaturan jadwal dan pelaksanaan perekaman biometrik berjalan lancar. Mastuki juga menyinggung jadwal pelunasan BPIH 2019. Dia mengatakan, sampai kemarin keppres tentang besaran BPIH 2019 belum terbit. Pada prinsipnya, besaran BPIH tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni rata-rata Rp 35.235.602. Namun, besaran BPIH tiap embarkasi masih menunggu keppres.&nbsp;

Hari Pertama Perekaman Biometrik Haji Baru Delapan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perekaman-biometrik-haji-dimulai-hari-ini-satu-cjh-hanya-10-menit_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: CJH yang berangkat pada 2018 lalu. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: CJH yang berangkat pada 2018 lalu. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekaman biometrik calon jamaah haji (CJH) Indonesia resmi dimulai hari ini (11/3). CJH yang telah mengantongi dokumen bukti pengurusan visa bisa datang ke lokasi-lokasi perekaman yang tersebar di 31 provinsi se-Indonesia. Kepala Biro Humas Kemenag Mastuki mengungkapkan, jika tidak ada kendala teknis seperti gangguan sambungan internet dan peralatan, seharusnya perekaman data bisa berlangsung paling tidak 5 hingga 10 menit per CJH. "Kalau lebih cepat, lebih banyak CJH yang terlayani," kata Mastuki kepada Jawa Pos kemarin (10/3). CJH yang ingin melakukan perekaman, menurut Mastuki, cukup membawa dokumen yang menjadi bukti pengurusan visa. Dokumen yang dibutuhkan, papar Mastuki, sudah disosialisasikan kepada CJH melalui ketua KBIH. Perekaman dilakukan secara bebas. Tidak mengikuti nomor kloter atau urutan data CJH di embarkasi tertentu. Mastuki menjelaskan, CJH dari kloter berapa pun bisa datang kapan saja dan akan langsung dilayani. "Kalau dulu, kan perekaman di embarkasi atau debarkasi. Jadi, berurutan sesuai kloter. Sekarang bebas, yang datang ya dilayani," jelasnya. Perekaman biometrik akan berlangsung layaknya perekaman e-KTP. Data yang diambil, antara lain, rekam sidik 10 jari dan pemindaian retina mata. Saat ini tersedia 31 titik perekaman di Indonesia. Namun, menurut Mastuki, pihak Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sudah melakukan penambahan di beberapa daerah dengan kepadatan CJH tinggi. "Penambahan sesuai kepadatan CJH," jelas dia. Beberapa provinsi memang belum memiliki tempat perekaman. Antara lain, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Kemenag sampai saat ini masih memikirkan opsi terbaik untuk beberapa daerah itu. Mastuki menegaskan, perekaman biometrik untuk CJH di provinsi-provinsi tersebut tidak bisa dilakukan hari ini. Kemenag belum menentukan kapan perekaman bisa dilakukan. Sejauh ini, opsi yang dimiliki adalah menggunakan perekaman berjalan (mobile). "Besok, insya Allah, mudah-mudahan sudah ada solusi," katanya.&nbsp;

Perekaman Biometrik Haji Dimulai Hari Ini, Satu CJH Hanya 10 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/syarat-pengajuan-visa-haji-besok-cjh-mulai-perekaman-biometrik_m_.jpg" alt="Ilustrasi haji" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sesuai jadwal, calon jamaah haji (CJH) yang berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) mulai perekaman biometrik besok (11/3). Kementerian Agama (Kemenag) optimistis proses yang baru pertama dijalankan di Indonesia itu berjalan lancar. Perekaman biometrik oleh pemerintah Indonesia untuk CJH sejatinya sudah diterapkan tahun lalu. Hanya, pengambilannya tidak terkait dengan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/03/2019/kemenag-usul-120-titik-perekaman-biometrik-baru" target="_blank">syarat pengajuan visa</a>. Prosesnya dilakukan di asrama haji jelang keberangkatan ke Arab Saudi. Itu pun hanya diberlakukan untuk CJH embarkasi Jakarta dan Surabaya. Mulai tahun ini, berlaku ketentuan baru dalam proses pengajuan visa haji. Yakni, ada kewajiban perekaman biometrik lebih dulu oleh para CJH. Mirip seperti proses pengajuan visa umrah. Perekaman biometrik dilakukan VFS Tasheel. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki berharap proses perekaman biometrik mulai besok dapat berjalan lancar. Apalagi, VFS Tasheel sebelumnya juga melakukan perekaman biometrik di Indonesia untuk visa umrah. "(Pengaturan antrean perekaman biometrik, Red) dikoordinasikan Kemenag. Operatornya VFS Tasheel," katanya kemarin (9/3). Mastuki menjelaskan, berlaku ketentuan umum dalam perekaman biometrik tersebut. Di antaranya, CJH yang bisa melakukan perekaman biometrik harus sudah memiliki paspor. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, proses <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/03/2019/kemenag-aplikasikan-mobile-biometrik-vfs-untuk-jamaah-haji-2019" target="_blank">pembuatan paspor</a> oleh CJH masih berlangsung. Mastuki menjelaskan, informasi nama-nama CJH yang bakal rekam biometrik akan disampaikan ke kantor Kemenag kabupaten/kota. Juga, ke pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Menurut dia, proses perekaman biometrik untuk visa haji sama dengan perekaman untuk visa umrah. "(Jamaah, Red) datang langsung ke lokasi perekaman biometrik terdekat," ujarnya. Untuk sementara ini, layanan kantor VFS Tasheel tersebar di 34 titik. Hampir menjangkau seluruh provinsi di Indonesia, minus Papua, Papua Barat, dan Maluku. Menyambut musim haji, VFS Tasheel berencana membuka perwakilan baru. Yakni, di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, Jogjakarta, Pekanbaru, dan Palembang. Untuk menjangkau daerah khusus, VFS Tasheel berencana membuka layanan perekaman biometrik secara mobile. Teknisnya mirip layanan SIM keliling. Perlengkapan komputer dan lainnya ditaruh di dalam mobil. Kemenag sebelumnya berharap, untuk layanan perekaman biometrik CJH, bisa dibuka 120 titik perekaman biometrik baru oleh VFS Tasheel. Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan, regulasi kewajiban perekaman biometrik untuk membuat visa adalah hak dari pemerintah Saudi. Meski pemerintah Indonesia sempat meminta perekaman tidak menjadi syarat mengurus visa dan akhirnya tidak dituruti, bagi Dadi, itu adalah hak Saudi. "Sama seperti pemerintah Indonesia mewajibkan orang asing yang mau datang ke Indonesia wajib perekaman biometrik," katanya. Selain itu, Dadi berharap Kemenag dan VFS Tasheel bisa bekerja sama supaya proses perekaman biometrik berjalan lancar. Baik yang berlangsung di Jakarta maupun di daerah.&nbsp;

Syarat Pengajuan Visa Haji, Besok CJH Mulai Perekaman Biometrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenag-aplikasikan-mobile-biometrik-vfs-untuk-jamaah-haji-2019_m_.jpg" alt="Caption: Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Nasrullah Jassam dan Country Manager, Operations, VFS Tasheel International Hossam Hedr menunjukkan alat rekam biometrik yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji 2019." width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Nasrullah Jassam dan Country Manager, Operations, VFS Tasheel International Hossam Hedr menunjukkan alat rekam biometrik yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) dan VFS Tasheel telah menggelar saresehan terkait persiapan pelaksanaan rekam biometrik untuk jamaah haji 2019. Saresehan itu para kepala kanwil Kemenag seluruh Indonesia. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Palayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Nasrullah Jassam dan Country Manager, Operations, VFS Tasheel International Hossam Hedr. &ldquo;Dalam acara tersebut digelar demo mobile biometrik berbasis satelit sebagai salah satu solusi yang akan dipakai oleh VFS Tasheel untuk memperluas jangkauan perekaman biometrik hingga ke wilayah-wilayah di mana terkendala para jamaah terkendala oleh lokasi dan biaya hal proses pengambilan data biometrik,&rdquo; ujar Nasrullah dalam rilisnya, Jumat (8/3). Solusi mobile biometrik ini akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan persetujuan pihak Mofa KSA, untuk dapat dilaksanakan pada haji 2019.

Kemenag Aplikasikan Mobile Biometrik VFS untuk Jamaah Haji 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekam biometrik

Berita Terkini