<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/REI-2897800265.jpg" alt="PT Jaya Bersama Saputra (JBS) Perkasa berkolaborasi dengan Asosiasi Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dalam pembangunan rumah subsidi di seluruh penjuru nusantara. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Jaya Bersama Saputra (JBS) Perkasa berkolaborasi dengan Asosiasi Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dalam pembangunan rumah subsidi di seluruh penjuru nusantara. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Jaya Bersama Saputra (JBS) Perkasa berkolaborasi dengan Asosiasi Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dalam pembangunan rumah subsidi di seluruh penjuru nusantara. Perusahaan melalui portofolio bisnis Pintu Baja Fortress mendukung program prioritas nasional dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang berlangsung pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2025 di Mercure Convention Center, Jakarta. Hadir dalam acara penandatanganan Founder &amp; Chief Executive Officer (CEO) JBS Perkasa Joni Effendi, Chief Sales Officer JBS Perkasa Hens Sumarauw, juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI Raymond Arfandy. Founder &amp; Chief Executive Officer (CEO) JBS Perkasa Joni Effendi, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi industri konstruksi. Sebab itu perusahaan tertantang untuk mengembangkan strategi pengembangan produknya, untuk ikut berkontribusi menyediakan pintu rumah berbasis baja yang inovatif, berkualitas, tahan lama dan berkelanjutan. &ldquo;Kami percaya bahwa untuk mendukung program ini, diperlukan solusi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh proses mulai dari konstruksi dasar hingga pengaplikasian pintu rumah. Pintu baja Fortress menghadirkan produk berkualitas untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan,&rdquo; kata Joni Effendi. Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengatakan, program 3 juta rumah diharapkan tidak hanya membuka akses hunian bagi masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui efek domino, seperti penciptaan lapangan kerja baru dan stabilitas rantai pasok di industri konstruksi. "Itu bukti yang tidak bisa dibantah jika industri properti adalah salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, atau kami di REI menyebutnya sebagai Propertinomic," lugasnya. Sebab itu, lanjut Joko Suranto, kolaborasi antara REI dengan JBS Perkasa di bidang penyediaan pintu rumah Fortress akan memberikan nilai bersama bagi kedua belah pihak, khususnya bagi REI, karena kerja sama ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas akhir pekerjaan rumah subsidi berkat penggunaan pintu material baja yang kokoh dan ramah lingkungan siap pakai, namun tetap estetik dan memenuhi aspek fungsionalitas bangunan. &ldquo;Kerja sama dengan pintu baja Fortress ini salah satu upaya kami untuk menjamin kualitas hunian yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan, sekaligus memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan bangunan khususnya pintu berkualitas yang merupakan komponen penting pekerjaan konstruksi di rumah subsidi,&rdquo; ucap Joko Suranto. Selain menandai awal dari kemitraan yang diharapkan akan membawa inovasi signifikan dalam sektor perumahan Indonesia, JBS Perkasa melihat proyek besar ini juga sebagai peluang untuk meningkatkan permintaan pada sektor pintu baja yang saat ini kian diterima oleh masyarakat. &ldquo;Dengan adanya program program besar pemerintahan Presiden Prabowo ini , permintaan pintu baja diperkirakan dapat tumbuh signifikan pada tahun depan, memberikan dorongan yang signifikan bagi industri pintu baja nasional di tengah tantangan ekonomi yang ada,&rdquo; tutup Joni Effendi. &nbsp;

Program 3 juta rumah diharapkan membuka akses hunian bagi masyarakat menengah ke bawah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

JBS Perkasa Bersama REI Jalin Kemitraan Dukung Akselerasi Pembangunan 3 Juta Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/UljVy4gdjGOheElZa7w2aOsNVQLJhEWcFTOAiGFt-3907710003.jpg" alt="Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono. (OIKN)." width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono. (OIKN).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono terus berupaya meningkatkan investasi di IKN. Yang terbaru, Basuki mengajak anggota Perusahaan Realestat Indonesia (REI) untuk terus berinvestasi di IKN. Tawaran tersebut disampaikan secara langsung oleh Basuki saat menerima kunjungan para pengurus dan anggota REI di Gedung Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada sekitar 1000 orang peserta perwakilan anggota REI dari seluruh Indonesia yang berkunjung ke IKN saat kegiatan perayaan HUT REI yang digelar di IKN pada Jumat (16/5). Basuki menyampaikan bahwa IKN terbuka bagi seluruh pihak, termasuk bagi asosiasi pengusaha properti seperti REI untuk berpartisipasi dalam pembangunan berbagai sektor strategis, khususnya hunian dan kawasan komersial. Keterlibatan sektor swasta memiliki peran sangat penting dalam pembangunan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini merupakan kehormatan bagi kami, terlebih dalam momentum istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia yang ke-54. Kami berharap, kehadiran Bapak dan Ibu semua di sini dapat memberikan gambaran nyata, keyakinan, serta semangat terhadap visi pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota masa depan Indonesia menuju Kota Dunia untuk Semua,&rdquo; ujar Basuki (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki menyampaikan bahwa peluang investasi di IKN masih terbuka luas, khususnya dalam pengembangan ekosistem hunian. Dia mendorong REI untuk mengambil bagian dalam penyediaan berbagam jenis hunian, baik hunian komersial maupun bersubsidi, termasuk yang dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira potensi pasar di IKN sangat jelas dan pasti karena pembangunan ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan aparatur sipil negara dan pejabat negara yang akan bertugas di Nusantara, khususnya mendukung ekosistem kantor Yudikatif dan Legislatif yang akan segera dibangun," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016003147/tanam-pohon-maja-di-ikn-gubernur-khofifah-mengukuhkan-jawa-timur-sebagai-gerbang-baru-nusantara">Tanam Pohon Maja di IKN, Gubernur Khofifah: Mengukuhkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Otorita IKN menawarkan 16 peluang investasi di sektor hunian dan komersial yang tersebar di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) 1A, 1B, dan 1C yang berada dalam kawasan KIPP. Kehadiran REI diharapkan dapat menandai peran aktif sektor swasta dalam membangun sejarah baru bangsa Indonesia di Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bentuk komitmen, pemerintah juga memberikan berbagai insentif menarik bagi investor yang berinvestasi di IKN. Di antaranya adalah pembebasan 100% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), skema kepemilikan tanah yang kompetitif, serta fasilitas fiskal seperti _tax holiday_ untuk investasi di atas Rp10 miliar maupun untuk sektor UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, pemerintah juga menanggung PPh 21 bagi seluruh karyawan yang berdomisili di IKN, membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk properti dan layanan rental properti, serta memberikan insentif super tax deduction hingga 200% dari penghasilan bruto bagi investor yang memberikan donasi," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya itu, lanjutnya, pembebasan bea masuk juga diberikan untuk jangka waktu 4 hingga 6 tahun guna mendukung kelancaran pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyampaikan apresiasi dan antusiasme atas peluang investasi yang terbuka di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami dari REI menyambut baik ajakan dan dukungan dari Otorita IKN. Ini adalah kesempatan bersejarah bagi para pelaku usaha properti untuk turut membangun wajah baru Indonesia. Kami siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam menjadikan Nusantara sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif,&rdquo; jawabnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengajak anggota REI untuk berinvestasi di IKN, menawarkan peluang dan insentif menarik.

 Kepala Otorita IKN Basuki Ajak Perusahaan Anggota REI Mulai Investasi, Klaim Potensi Pasar Sangat Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_-Pekerja-Bergaji-di-Atas-UMR-Wajib-Ikut-Tapera_Salman-Toyibi-1-3217190229.jpg" alt="Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi pengembang ikut angkat bicara terkait penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya memang PPN naik dari 11 ke 12 persen sepertinya hanya 1 persen. Tapi efek kenaikan ini berlaku untuk semua kegiatan. Jadi, efek untuk properti mulai bahan bangunan, upah tenaga kerja, juga kenaikan UMP di 2025 membuat harga properti akan bergerak. "Artinya kenaikan yang akan terjadi tentu berkali-kali lipat dari 1 persen," ungkapnya kepada Jawa Pos. Memang di 2025 ada perpanjangan pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk properti sampai dengan harga Rp 5 miliar. Tapi kenyataannya ada syarat yang memberatkan pengembang untuk bisa mendapat fasilitas insentif tersebut. Yaitu peruntukannya hanya untuk properti yang ready unit. Umumnya, pengembang lebih banyak menjual sistem indent dalam menjual propertinya. Karena keterbatasan permodalan. Artinya properti yang indent tidak bisa mendapatkan insentif PPNDTP. Lalu efek yang ditimbulkan memperlemah daya beli masyarakat. Ujungnya kemampuan dan kemauan membeli properti akan turun. Tentu dengan tambahan kenaikan PPN 12 persen, konsumen properti indent akan berpikir ulang dalam membeli. Apalagi harga dasar properti juga naik akibat kenaikan harga material bangunan dan upah tenaga kerja. "Karena itu kami mengusulkan rumah indent bisa mendapat insentif PPNDTP. Walau nilainya tidak sebesar PPNDTP ready unit. Misal 50 persennya dari PPNDTP ready unit," ujar Bambang. Tentu dengan term and condition yang ketat untuk pengembang yang bisa mendapatkan insentif tersebut. Misalnya, maksimal indent satu tahun. Pengembang harus punya reputasi baik untuk proyek-proyek yang lainnya, terdaftar di asosiasi yang diakui pemerintah, dan punya kerjasama dengan perbankan. "Ini usulannya mirip dengan insentif PPNDTP kendaraan listrik dan mobil hybrid. Keduanya dapat insentif tapi bereda besarannya. Semoga konsep tersebut bisa diaplikasikan di bisnis properti," tandasnya.

Umumnya, pengembang lebih banyak menjual sistem indent dalam menjual propertinya. Karena keterbatasan permodalan.

Asosiasi REI Beberkan Paradoks PPNDTP dengan Kenaikan Tarif jadi 12 Persen, Berpotensi Bikin Industri Properti Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/REI-23-123533247.jpg" alt="Joko Suranto, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) dan pendiri dan CEO Buana Kassiti Group dinobatkan sebagai Real Estate Personality of the Year atau Tokoh Realestat Indonesia Tahun 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Joko Suranto, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) dan pendiri dan CEO Buana Kassiti Group dinobatkan sebagai Real Estate Personality of the Year atau Tokoh Realestat Indonesia Tahun 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berkontribusi besar terhadap industri properti Indonesia, Joko Suranto, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) sekaligus pendiri dan CEO Buana Kassiti Group dinobatkan sebagai Real Estate Personality of the Year atau Tokoh Realestat Indonesia Tahun 2024 pada malam penganugerahan PropertyGuru Indonesia Awards ke-10 di The Ritz-Carlton SCBD Jakarta, Jumat (23/8). PropertyGuru dalam siaran persnya menyatakan Joko Suranto dianugerahi penghargaan ini karena dianggap telah membuka jalan baru di sektor properti dengan menawarkan paradigma propertinomic yang memperlihatkan kepemimpinan yang visioner dalam menatap masa depan properti Indonesia yang lebih baik. &ldquo;Dedikasinya terhadap industri ini, dan langkah signifikan yang telah dibuatnya dalam membentuk masa depan realestat di Indonesia patut diapresiasi dengan penghargaan bergengsi ini,&rdquo; ungkap Editor Property Report by PropertyGuru yang menyoroti dedikasi anak desa dari Grobogan, Jawa Tengah itu yang tak tergoyahkan dalam mendorong industri properti nasional terutama subsektor perumahan. Di hadapan tokoh-tokoh yang berpengaruh di industri properti Indonesia, Joko Suranto menyatakan dirinya memperoleh kesan yang sangat dahsyat dari PropertyGuru Indonesia Awards tahun 2024. &ldquo;Di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi, ternyata industri properti menyimpan banyak sekali talenta kreatif, inovatif, produktif dan inspiratif. Hal itu tentunya membawa optimisme bahwa industri ini akan bangkit dan segera pulih menuju masa-masa kejayaannya,&rdquo; tegas alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tersebut dalam sambutannya. Joko menambahkan, saat ini ada tiga upaya prioritas yang terus dilakukan REI. Pertama, asosiasi terus meyakinkan pemerintah bahwa industri properti khususnya perumahan adalah cara tepat yang dapat digunakan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Inilah mengapa di dalam pendekatan propertinomic, sektor properti dianggap sebagai tuas pengungkit ekonomi. Untuk itu, REI dibantu LM UI sedang melakukan riset untuk mendapatkan data yang lebih jelas mengenai besaran kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Indonesia. &ldquo;Kami juga telah menyampaikan pendekatan propertinomic ini kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang diakomodir beliau dan pada akhirnya sejalan (inline) dengan program pembangunan 3 juta rumah yang nantinya akan menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk juga pembentukan kementerian khusus perumahan,&rdquo; kata Joko Suranto. Kedua, di dalam propertinomic salah satu pilarnya adalah bagaimana kebijakan atau peraturan di sektor properti itu bisa bersahabat (friendly) dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan relaksasi, simplifikasi dan harmonisasi. &ldquo;Semoga ini bisa lebih mendorong kreativitas teman-teman pengembang dalam membangun properti terutama hunian yang lebih baik lagi di masa mendatang,&rdquo; harapnya. Ketiga, REI sedang fokus pada upaya mengalakkan penghijauan untuk mengurangi dampak emisi karbon di bumi lewat program penanaman Sejuta Pohon REI. Langkah masif ini ditujukan guna merespon kondisi perubahan iklim (climate change) yang semakin meningkat. Program ini juga sebagai cara pengembang anggota REI berterimakasih pada alam, sekaligus menyayangi generasi mendatang dengan mewariskan bumi yang lebih baik. &ldquo;Dengan komitmen ini, seluruh pengembang anggota REI diwajibkan menanam dua batang pohon di setiap pembangunan satu unit rumah di proyek perumahan yang mereka bangun,&rdquo; tegas Joko Suranto. Lahir pada tanggal 20 Januari 1969, perjalanan karir bisnis Joko Suranto di dunia properti juga begitu menginspirasi, sekaligus mengesankan. Dia memulai karir pada tahun 1997 sebagai karyawan bank. Di usianya yang ke-38, dia mengambil keputusan berani untuk terjun ke bisnis properti dengan mendirikan Buana Kassiti Group. Dengan jaringan relasi yang kuat, Joko Suranto mampu membawa perusahaan tersebut menuju kesuksesan, dimana saat ini dia telah mengembangkan sebanyak 33 proyek perumahan di Jawa Barat dan Sumatera Barat, selain proyek hotel dan resort. Grup usaha ini bahkan telah merambah ke bisnis keuangan, retail dan manufaktur. &nbsp; &nbsp;

REI sedang fokus pada upaya mengalakkan penghijauan untuk mengurangi dampak emisi karbon di bumi lewat program penanaman Sejuta Pohon.

Berkontribusi Majukan Sektor Properti, Joko Suranto Raih Penghargaan Tokoh Realestat Indonesia Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/properti-bri-4023028775.jpg" alt="Amazing BRI REI Property Expo 2024" width="100%">
<figcaption>Amazing BRI REI Property Expo 2024</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernah nggak sih kamu mendengar kalau beli rumah itu jodoh-jodohan? Ada yang cocok dengan huniannya, tapi tidak cocok dengan harganya. Ada yang cocok dengan rumah, harga, tapi cara bayarnya tidak bisa dicicil dan persyaratan lainnya menyulitkan. Nah, bagi yang tinggal di area Jogjakarta dan sedang mencari rumah, ada kabar baik nih. BRI bakal menggelar event property yang bekerja sama dengan rekanan developer di Jogjakarta. Catat, nama acaranya Amazing BRI REI Property Expo 2024. Ini merupakan event property expo BRI kerja sama dengan REI yang berkolaborasi dengan rekanan developer terpilih. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memudahkan nasabah maupun calon nasabah BRI dalam proses memilih dan membeli rumah melalui KPR BRI. Tersedia beragam pilihan properti mulai dari komersial, subsidi, dan green housing concept. Nasabah atau calon nasabah BRI sangat bisa memanfaatkan berbagai penawaran spesial KPR BRI seperti berikut: <ol> <li>Instant Approval, memungkinkan nasabah mendapatkan persetujuan KPR hanya dalam waktu satu hari</li> <li>Suku bunga spesial mulai dari 3,25% fixed 1 tahun</li> <li>Diskon biaya administrasi, dan provisi. Biaya Provisi : 0,25% dari plafon kredit, Biaya Administrasi : 0,05% dari plafon kredit. Gratis biaya administrasi dan provisi untuk calon debitur mengajukan KPP melalui Homespot.id</li> <li>Jangka waktu kredit hingga 25 tahun </li> <li>Cashback biaya pemasangan Indihome, apabila melakukan pembukaan KPR BRI on event</li> <li>Kemudahan pengajuan KPR BRI melalui Homespot yang merupakan platform one stop housing ecosystem kunjungi www.homespot.id</li> <li>Hadiah langsung voucher belanja untuk pengajuan KPR BRI, sampai dengan cair (realisasi) dengan nominal pengajuan : ● Di atas Rp 1 miliar: mendapatkan voucher belanja senilai Rp1 juta ● Di atas Rp 500 juta - Rp 1 miliar: mendapatkan voucher belanja senilai Rp750 ribu ● Di atas Rp 300 s.d Rp 500 juta: mendapatkan voucher belanja senilai Rp500 ribu</li> <li>Periode program hingga 31 Agustus 2024</li> </ol> Selain bisa memilih hunian yang paling cocok dengan prefrensimu melalui pamerah properti, di Amazing BRI REI Property Expo 2024, kamu juga bisa mendapatkan insight terkait properti melalui talkshow menarik. Amazing BRI REI Property Expo 2024 juga menghadirkan rangkaian acara lain, seperti edutainment, seperti cosplay, lomba menggambar dan mewarnai, K-Pop Dance. Paling spesial adalah music performance yaitu penampilan dari Brisia Jodie. Jadi, catat tanggalnya ya! Acara Amazing BRI REI Property Expo Jogja 2024 bakal digelar di Main Atrium Pakuwon Mall Yogyakarta selama enam hari, yaitu pada 21-26 Mei 2024. Segera kosongkan agendamu untuk mencari rumah masa depanmu ya! Untuk informasi lebih lanjut mengenai Amazing BRI REI Property Expo Jogja 2024, cek di sini. Promo Merchant BRI <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/properti-bri-2-192710823.jpg" alt="Amazing BRI REI Property Expo 2024" width="100%">
<figcaption>Amazing BRI REI Property Expo 2024</figcaption>
</figure> Sobat BRI di Jogja, jangan lewatkan juga promo seru di Pakuwon Mall Jogja. Dapatkan diskon hingga 35% dari BRI di berbagai merchant seperti Senja Resto, llaollao, Rejuve, Kimukatsu, Pepper Lunch, Tous les Jours, Xing Fung Tang, Keds hingga Mako. Detail promo klik <a href="http://bbri.id/pakuwonmalljogja">di sini</a>. (*)

Bagi yang tinggal di area Jogjakarta dan sedang mencari rumah, ada kabar baik nih. BRI bakal menggelar event property.

Lagi Cari KPR yang Instant Approval? Coba Datang ke Amazing BRI REI Property Expo 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/perumahan-3206485758.png" alt="ANIMO TINGGI: Pengembangan klaster baru di sebuah perumahan di kawasan Surabaya Barat. Pasar end user masih baik hingga saat ini." width="100%">
<figcaption>ANIMO TINGGI: Pengembangan klaster baru di sebuah perumahan di kawasan Surabaya Barat. Pasar end user masih baik hingga saat ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam acara HUT ke-74 BTN dan&nbsp;peluncuran logo baru di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3) lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta BTN dan perbankan lain menurunkan bunga KPR nonsubisidi. Usulan Basuki ini pun diterima baik oleh masyarakat. Terlihat dari sejumlah komentar warganet di media sosial yang ramai memberikan dukungan agar bunga KPR nonsubsidi turun. Seperti diketahui, tingginya bunga KPR nonsubsidi menjadi keresahan masyarakat Indonesia, apalagi milenial yang terancam tak bisa membeli hunian. Dari sisi pengembang, mereka juga cemas tingginya bunga KPR nonsubsidi ini memperparah backlog perumahan. Sebenarnya apa sih penyebab bunga KPR nonsubsidi di Tanah Air ini tergolong tinggi? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menuturkan, besarnya net interest margin (NIM) menjadi salah satu dasar perhitungan bunga KPR nonsubsidi. Jika dirunut ke belakang, ada masalah persaingan antar-perbankan memperebutkan dana secara tidak sehat, terutama dalam kondisi likuiditas ketat seperti sekarang. Sehingga, bank harus menaikkan bunga untuk mengejar deposito yang masuk. "Jadi, persaingannya. Darimana persaingannya? Salah satunya adalah perebutan dana dengan surat utang pemerintah. Bank nggak mungkin tidak menyalurkan kredit dengan bunga tinggi kalau dia harus berperang dengan surat utang pemerintah, SBN, yang bunganya adalah 6-7 persen," kata Bhima kepada JawaPos.com, Selasa (5/3). Faktor kedua, lanjut Bhima, jumlah perbankan di Indonesia terlalu banyak. Semakin banyak perbankan, maka persaingan untuk menawarkan special rate semakin tinggi. Oleh karena itu, menurut Bhima, konsolidasi perbankan menjadi penting terutama konsolidasi di sektor properti. "Berikutnya lagi, pasal dari tingginya suku bunga itu adalah ability to pay, kemampuan masyarakat untuk mencicil KPR di Indonesia itu rendah. Sehingga ada kekhawatiran dari perbankan. Risiko-risiko tadi itu tecermin dari bunga yang lebih tinggi," jelas Bhima. Lebih lanjut dia mengatakan, penyebab rendahnya ability to pay masyarakat Indonesia salah satunya adalah kebijakan upah yang terlalu kecil. "Jadi, kalau saya mau bilang, akar masalah dari suku bunga yang tinggi itu harus juga melihat dari utang pemerintah. Jangan agresif dari segi nominal maupun dari segi penawaran imbal hasil," imbuhnya. "Kedua, konsolidasi perbankan itu harus jalan terus. Ketiga, managemen risiko dari sektor properti, terutama peningkatan kemampuan pendapatan dan daya beli calon debitur," pungkasnya. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Ikang Fawzi melihat permasalahan perumahan di Indonesia ini paling utama adalah bunga KPR yang terlalu mahal. Kedua, pola pembiayaan dimana yang harus dilunasi oleh debitur adalah bunga KPRnya terlebih dahulu, baru pinjaman pokoknya. "Ini tentunya kaitannya harus ada policy dari pemerintah, terkait BI dan sebagainya. Tapi, kalau itu (bunga KPR nonsubsidi) bisa diturunkan 2-3 persen, wah dahsyat itu," kata Ikang Fawzi kepada JawaPos.com, Kamis (7/3). Tingginya bunga KPR nonsubsidi ini, lanjut Ikang, tidak hanya membebani masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok yang paling rentan tidak bisa memiliki rumah adalah milenial. "Milenial kalau misalnya disamakan dengan bunga komersil lainnya ya mereka nggak mampu sebenarnya. Sama FLPP mungkin mereka di atas itu, tapi kemampuan belum set-up. Nah, ini harus dipikirkan buat mereka itu bunga khususnya," jelas Ikang. "Yang paling penting adalah yang Pak Menteri omongkan itu saya sepakat. Saya juga sering ngomong itu, tapi mungkin kalau kita yang ngomong efeknya ya enggak terlalu besar. Kalau Pak Menteri yang ngomong, ya mudah-mudahan bisa jadi evaluasi (buat perbankan)," tutur Ikang. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN dan perbankan lain untuk menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Hal itu disampaikan Menteri PUPR saat menghadiri acara btn Anniversary Festival 2024 dalam rangka HUT ke-74 BTN dan launching logo baru di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3). "Saya mengharapkan betul BTN dan bank-bank lain juga kalau bisa ke depan, bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan. Karena kalau tidak bisa diturunkan, omong kosong itu perubahan logo," kata Basuki. Lebih lanjut, Basuki membeberkan logo baru bank pelat merah ini memiliki beberapa perubahan. Mulai dari tulisannya yang diubah menjadi huruf kecil, dari sebelumnya huruf kapital semua. Selain itu, terdapat garis merah pendek yang berada di atas tulisan BTN. Dia menilai perubahan itu bisa mendorong bank yang identik dengan perkreditan perumahan bisa lebih efisien dan lebih berdampak kepada masyarakat. "Jadi, saya benar-benar ingin BTN memiliki sikap efisien. Huruf besar jadi kecil semua itu berarti memasyarakat. Ini bank rumah memasyarakat," beber Basuki.

Ada masalah persaingan antar-perbankan memperebutkan dana secara tidak sehat, terutama dalam kondisi likuiditas ketat seperti sekarang.

Apa Sih yang Bikin Bunga KPR Nonsubsidi di Indonesia Tinggi? Simak Penjelasan CELIOS Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/IMG_8734JPG-3187903129.jpg" alt="Ilustrasi perumahan subsidi BTN. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan subsidi BTN. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPP Real Estate Indonesia (REI) mendukung usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar bunga KPR nonsubusidi diturunkan. Menurut Wakil Ketua Umum DPP REI, Ikang Fawzi, penurunan bunga KPR nonsubsidi dapat mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog perumahan). "Aku pikir sih yang paling signifikan pendapatnya dari Pak Menteri itu, Pak Basuki (bunga terlalu tinggi masalahnnya)," kata Ikang dihubungi JawaPos.com, Kamis (7/3). Ikang melihat permasalahan perumahan paling utama di Indonesia ini adalah bunga KPR yang terlalu mahal. Kedua, pola pembiayaan dimana yang harus dilunasi oleh debitur adalah bunga KPRnya terlebih dahulu, baru pinjaman pokoknya. "Ini tentunya kaitannya harus ada policy dari pemerintah, terkait BI dan sebagainya. Tapi, kalau itu (bunga KPR nonsubsidi) bisa diturunkan 2-3 persen, wah dahsyat itu," tegas Ikang Fawzi. Tingginya bunga KPR nonsubsidi ini, lanjut Ikang, tidak hanya membebani masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok yang paling rentan tidak bisa memiliki rumah adalah milenial. "Milenial kalau misalnya disamakan dengan bunga komersil lainnya, ya mereka nggak mampu sebenarnya. Sama FLPP mungkin mereka di atas itu, tapi kemampuan belum set-up. Nah, ini harus dipikirkan buat mereka itu bunga khususnya," jelas Ikang. Dari sisi perbankan, Ikang berpendapat, semestinya lembaga keuangan tidak perlu terlalu khawatir untuk menurunkan bunga KPR karena jaminan asetnya sudah mereka pegang. Apalagi, rumah masih menjadi kebutuhan utama. Kalaupun ada permasalahan, kata Ikang, relatif lebih gampang menjualnya lagi. "Yang paling penting adalah yang Pak Menteri omongkan itu saya sepakat. Saya juga sering ngomong itu, tapi mungkin kalau kita yang ngomong efeknya ya enggak terlalu besar. Kalau Pak Menteri yang ngomong, ya mudah-mudahan bisa jadi evaluasi (buat perbankan)," tutur Ikang. Ditemui terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan, tanpa intervensi dari pemerintah, diperkirakan perbankan masih akan bermain di bunga tinggi dalam 2-3 tahun ke depan, khususnya untuk KPR nonsubsidi. Bahkan kemungkinan masih akan bertengger di level dua digit. "Kita akan melihat 2-3 tahun lagi era suku bunga tinggi masih akan terjadi. Kasihan teman-teman yang akan ambil KPR yang floating rate. Jangan cuma subsidinya yang ditekan. FLPPnya doang. Tapi, nonsubsidi ini pasar harus diatur," kata Bhima kepada JawaPos.com, Selasa (5/3). Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN dan perbankan lain untuk menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Hal itu disampaikan Menteri PUPR saat menghadiri acara btn Anniversary Festival 2024 dalam rangka HUT ke-74 BTN dan launching logo baru di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3). "Saya mengharapkan betul BTN dan bank-bank lain juga kalau bisa ke depan, bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan. Karena kalau tidak bisa diturunkan, omong kosong itu perubahan logo," kata Basuki. Lebih lanjut, Basuki membeberkan logo baru bank pelat merah ini memiliki beberapa perubahan. Mulai dari tulisannya yang diubah menjadi huruf kecil, dari sebelumnya huruf kapital semua. Selain itu, terdapat garis merah pendek yang berada di atas tulisan BTN. Dia menilai perubahan itu bisa mendorong bank yang identik dengan perkreditan perumahan bisa lebih efisien dan lebih berdampak kepada masyarakat. "Jadi, saya benar-benar ingin BTN memiliki sikap efisien. Huruf besar jadi kecil semua itu berarti memasyarakat. Ini bank rumah memasyarakat," beber Basuki.

"Milenial kalau misalnya disamakan dengan bunga komersil lainnya, ya mereka nggak mampu sebenarnya," kata Ikang.

Dukung Usulan Menteri PUPR, REI Sebut Penurunan Bunga KPR Nonsubsidi Bantu Atasi Backlog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_37_89_penjualan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pergerakan pasar properti hunian menunjukkan tren yang belum stabil hingga kuartal III 2022. Perlu diwaspadai kecenderungan pasar yang menurun di segmen atas. Minat membeli rumah ready stock meningkat.  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menuturkan, penjualan perumahan segmen unit Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar mengalami kenaikan signifikan. Yakni, sebesar 20,9 persen quarter-to-quarter (QtQ). Begitu pula unit di bawah Rp 300 juta yang tumbuh 11,5 persen QtQ.  "Unit di segmen Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar yang naik signifikan pada kuartal sebelumnya kini menurun pada kuartal III. Tren penurunan juga terjadi di segmen lebih dari Rp 2 miliar," kata Ali kepada Jawa Pos Senin (12/12).  Pertumbuhan penjualan rumah ready stock mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen QtQ meskipun masih kecenderungan tren penurunan. Dengan demikian, komposisi sales hunian ready stock pada kuartal III 2022 sebesar 21,91 persen. Sementara itu, rumah inden sebanyak 78,09 persen.  Meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) terkerek tinggi, Ali menyebutkan, sebagian besar konsumen masih menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk pembiayaan di semua tipe rumah.  Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Hari Gani menyatakan, kinerja sektor properti pada kuartal III 2022 hanya tumbuh 14 persen. Menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 18 persen. Bisnis properti masih tertahan sejak pandemi Covid-19.  "Bayang-bayang resesi membuat penjualan properti masih panas dingin," ucapnya.  Sejalan dengan pernyataan pemerintah yang menyebut ekonomi 2023 akan gelap. Praktis, hal tersebut menjadi pertimbangan masyarakat untuk membeli rumah.  Selain itu, pemerintah tidak memperpanjang insentif PPN DTP yang berakhir pada September 2022. Sentimen menjelang tahun politik hingga hambatan perizinan.  TREN PENJUALAN HUNIAN KUARTAL III 2022  - 31,84 persen  - Rp 300 juta–Rp 500 juta: 18,83 persen  - Rp 500 juta–Rp 1 miliar: 31,21 persen  - Rp 1 miliar–Rp 2 miliar: 15,56 persen  - &gt;Rp 2 miliar: 2,55 persen  Sumber: Indonesia Property Watch

Bayang-bayang Resesi Membuat Sales Properti Masih Panas Dingin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Warga-bersih-bersih-Pasca-banjir-di-Bintaro.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hujan dengan intensitas lebat beberapa hari terakhir mengguyur Jabodetabek. Kondisi ini membuat tak sedikit wilayah diterjang banjir, termasuk perumahan. Diantaranya, seperti banjir yang terjadi di perumahan daerah Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, hingga Bekasi Barat.  Merespons hal itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mendorong hadirnya regulasi antara pemerintah daerah dan pengembang perumahan. Itu dilakukan untuk menjamin pengembang memasang pompa air sebelum membangun rumah.  Regulasi itu, kata dia, akan mengatur soal connecting saluran air yang terpadu. Sehingga banjir dapat diantisipasi dengan penyerapan air oleh pompa, kemudian dialirkan ke laut atau lokasi penyerapan air di daerah tersebut.  Ia menyebut, tidak adanya aturan yang spesifik soal kewajiban pengembang memasang pompa air di perumahan menjadi salah satu sebab terjadinya banjir.  "Artinya, waktu membangun tim pengembang dan pemda sudah membahas secara detail bagaimana dia bisa membangun (perumahan) tanpa banjir, seperti kota-kota yang lain di dunia," kata Paulus Totok kepada JawaPos.com, beberapa waktu lalu.  Ia menjelaskan, jika regulasi tersebut ada, maka pengembang pasti melaksanakannya. Meskipun akan berdampak pada harga rumah yang mahal daripada biasanya.  Sebab, kata dia, biaya pemasangan pompa air di perumahan atau di struktur bawah masing-masing rumah akan menelan biaya yang tidak murah. Namun, ia memandang perlu pemasangan pompa tersebut utamanya bagi daerah yang dulunya merupakan lokasi penyerapan air.  "Kalau banjirnya (disebabkan) kiriman itu beda, tanggung jawabnya Kementerian PUPR, tapi kalau jatuhnya air di lokasi (yang menjadi pemicu banjir) harus ada tata kelolanya. Connecting, bikin booster PAM agar bisa keluar, jangan dibiarkan mengalir," jelasnya.  Lebih jauh ia menilai, persoalan pompa air ini berkaitan dengan tata kelola sebuah kota. Oleh sebab itu, dipandang perlu adanya kerja sama antara pihak pengembang dan pemerintah daerah.  "Kalau nggak ditata mulai dari sekarang, mau memulai kapan lagi? Pengembangnya suruh beli pompa (oleh regulasi itu). Kalau asosiasi yang minta nggak ada yang mau. Jadi, harus ada regulasinya. Kalau ada regulasi, mau tidak mau harus dilaksanakan," pungkasnya.

REI Usul Pemerintah Bikin Regulasi Pompa Air di Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/REI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjualan unit apartemen atau rumah susun (rusun) mengalami kelesuan. Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Totok Lusida menjelaskan bahwa industri properti di sektor hunian vertikal tak lantas sudah jenuh.  "Penyebabnya, faktor harga yang sudah cukup tinggi," ujarnya setelah bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta Selasa (24/5).  Karena itu, REI mengusulkan skema rent to own atau menyewa untuk kemudian memilikinya. Sistem itu cocok untuk para pekerja yang memilih unit apartemen atau rusun dekat dengan kawasan industri.  "Skema rent to own mendapat sambutan positif dari Kementerian PUPR," katanya.  Pada kesempatan tersebut, Totok juga melaporkan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sesuai dengan target selama pandemi Covid-19. "Program sejuta rumah jalan on the track. Cuma, memang peningkatan selama pandemi agak melambat," jelasnya.  Totok menyebutkan, tahun ini proyeksi penjualan rumah murah untuk MBR adalah 200 ribu unit. Selama empat bulan pertama 2022, sudah terjual 150 ribu hunian. Target sales tempat tinggal non-MBR juga sebanyak 200 ribu unit. Total penjualan rumah mencapai 400 ribu unit.  Totok menyampaikan, rencana penggabungan BTN Syariah ke Bank Syariah Indonesia (BSI) masih dikaji. Selama ini, lanjut dia, BTN Syariah berperan besar dalam penyaluran rumah murah untuk MBR.  Menurut dia, kendala utama dalam penyaluran rumah murah untuk MBR adalah warga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Selama ini masalah itu bisa diatasi skema pembiayaan BTN Syariah.  "Kami berharap, ketika BTN Syariah bergabung dengan BSI, konsumen MBR yang tidak memiliki penghasilan tetap masih bisa membeli rumah," tuturnya.

Penjualan Apartemen Lesu karena Harga Sudah Mahal, ini Solusi REI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rei

Berita Terkini