<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

rehabi <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/happy-water-2197497622.jpg" alt="Sejumlah barang bukti yang disita dari penggerebekan laboratorium gelap narkotika atau clandestine lab oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah barang bukti yang disita dari penggerebekan laboratorium gelap narkotika atau clandestine lab oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Ia menegaskan, BNN harus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kesan adanya ketimpangan hukum di mata masyarakat. "Kita mendukung pendekatan yang memanusiakan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui rehabilitasi. Namun, negara harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan persepsi bahwa selebritas mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat biasa," kata Abdullah kepada wartawan, Rabu (2/7). Abdullah mengatakan, penanganan kasus narkoba di kalangan publik figur memang membutuhkan sensitivitas. Namun, ia menekankan penghapusan tindakan hukum terhadap artis pengguna narkoba harus disertai mekanisme yang jelas, pengawasan yang ketat, serta menghindari standar ganda. "Kalau artis tidak ditangkap demi menghindari glorifikasi narkoba, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tertangkap di pinggir jalan dan langsung diproses pidana? Apakah mereka juga berhak atas perlindungan dan rehabilitasi yang sama?" cetus Abdullah. Ia menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam penerapan kebijakan ini.&nbsp;"Rehabilitasi bagi pengguna narkoba jangan hanya berlaku untuk artis, tapi harus adil dan bisa diakses oleh semua kalangan," tegasnya. Abdullah juga menyoroti pemberantasan narkotika tidak cukup hanya menyasar pengguna, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan di hulu.&nbsp;Karena itu, ia mendorong agar pendekatan baru yang ditempuh BNN menjadi bagian dari transformasi sistem penanggulangan narkotika yang lebih berkeadilan. Sebab, hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. "Intinya, kita ingin arah baru dalam penanganan narkoba ini benar-benar membawa keadilan dan efektivitas," ujarnya. Abdullah juga memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal isu pemberantasan narkoba, termasuk melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Narkotika yang saat ini sedang dievaluasi.&nbsp;"Jangan sampai kebijakan yang baik justru menjadi bumerang karena pelaksanaannya tidak adil, tidak transparan, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu," tuturnya. Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom menyatakan lembaganya memutuskan untuk tidak lagi menangkap artis pengguna narkotika. Alasannya, sorotan publik terhadap penangkapan artis justru bisa menjadi bumerang, karena para artis adalah figur publik yang setiap geraknya disorot media dan bisa secara tidak langsung mengampanyekan narkoba.&nbsp; Sebagai gantinya, BNN akan menempuh pendekatan rehabilitasi bagi artis pengguna narkoba.

Komisi III DPR mengingatkan BNN bahwa rehabilitasi narkoba harus berlaku untuk semua kalangan, bukan hanya artis.

Komisi III DPR Ingatkan BNN: Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Hak bagi Semua Kalangan, Tak cuma Selebritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/WhatsApp-Image-2024-12-05-at-143840-4194958651.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat Desk Pemberantasan Narkoba di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis ( 5/12/2024). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat Desk Pemberantasan Narkoba di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis ( 5/12/2024). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung bakal menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang tertangkap dengan barang bukti di bawah 1 gram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan tiga lembaga penegak hukum itu diambil dalam rapat Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin Menkopolkam Budi Gunawan yang digelar hari ini (5/12) di Mabes Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sigit-panggilan akrab Kapolri- menuturkan bahwa ketiga lembaga telah sepakat untuk merehabilitas pengguna narkoba yang tertangkap. Dalam rapat juga telah disepakati bahwa sudah ada aturan dalam Undang-Undang tentang Narkotika terkait dengan masalah pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi. "Merujuk regulasi," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015390514/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-2024-sangat-rendah-pakar-ungkap-sejumlah-alasannya">Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta 2024 Sangat Rendah, Pakar Ungkap Sejumlah Alasannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui dalam UU Narkotika menyebutkan bahwa pengguna yang tertangkap dengan barang bukti narkotika di bawah 1 gram diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Polri juga merujuk ke Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4/2010. Dalam SEMA tersebut diatur bahwa pengguna yang tertangkap membawa narkotika dengan masa pakai satu hari bisa direhabilitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga menerapkan kebijakan rehabilitasi sesuai aturan," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom mengatakan, terdapat dua metofe rehabilitas yakni, Yang pertama adalah compulsory dan yang kedua adalah voluntary. "Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan intervensi medis dan intervensi sosial," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk compulsory ini adalah ditujukan atau menyasar kepada para pengguna yang ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN. Lalu, yang kedua adalah voluntary untuk pengguna yang secara kesadaran melaporkan diri di institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015390466/untung-bulan-januari-2025-selamat-tahun-baru-bagi-5-shio-rezeki-di-reset-jadi-tambah-cuan">Untung Bulan Januari 2025, Selamat Tahun Baru Bagi 5 Shio Rezeki di Reset Jadi Tambah Cuan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, untuk compulsory ini pada prinsipnya tidak ada kendala karena semua melalui satu proses hukum. Tinggal bagaimana persepsi atau perspektif kita melihat penghukuman itu secara bersama-sama," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baik mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga kepada penghukuman tentu diharapkan memiliki kesamaan pandangan. "Untuk rehabilitasi bagi pengguna," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolri akan mensosialisasikan terkait rehabiklitasi bagi pengguna narkoba. Sosialisasi akan dilakukan ke Polda, Polres dan Polsek se-Indonesia. Sehingga, jajaran kepolisian memiliki tafsiran yang sama bahwa pengguna narkotika akan direhabilitasi.&nbsp;</div>

Penegak hukum akan menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang tertangkap dengan barang bukti di bawah 1 gram.

Peraturan Baru! Kapolri Listyo Sigit: Pengguna Narkotika di Bawah 1 Gram Wajib Rehabilitasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/YT19916.jpg" alt="Ammar Zoni./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Ammar Zoni./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permohonan rehabilitasi yang sempat diajukan pihak Ammar Zoni dikabulkan. Dia resmi menjalani rehabilitasi di Lido, Bogor, Jawa Barat sejak kemarin bersama sopirnya berinisial M dan temannya, RH.  Suami Irish Bella itu telah meninggalkan rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (13/3) kemarin dan berangkat menuju panti rehabilitasi Lido, Bogor, Jawa Barat.  "Kemarin sekitar pukul 16.00 WIB berangkat dari Polres ditemani bapak sama adiknya," ujar Elza Syarief,kuasa hukum Ammar Zoni kepada JawaPos.com, Selasa (4/3).  Elza Syatief mengungkapkan kliennya berangkat ke Lido tanpa didampingi oleh istrinya, Irish Bella. Ammar Zoni berangkat hanya ditemani oleh ayah dan juga adiknya. "Kami pengacaranya juga tidak ikut mengantar," katanya.  Lebih lanjut dia mengatakan, dikabulkannya permohonan rehabilitasi tidak lantas menghapus proses hukum dimana Ammar Zoni telah menyandang status sebagai tersangka. Sang pengacara menyebut proses hukum kliennya akan tetap berjalan sesuai informasi yang diterimanya dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy.  "Kalau kata Pak Kasat proses hukumnya tetap jalan," kata Elzya Syarief.  Diketahui, Ammar Zoni diamankan di bilangan Sentul, Bogor, pada Rabu, 8 Maret 2023. Dia ditangkap setelah sopir berinisial M dan temannya, RH, diamankan petugas saat dalam perjalanan pulang usai membeli sabu di kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat.  Dari penuturan keduanya, barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 1 gram itu dinyatakan milik Ammar Zoni. Petugas kepolisian kemudian bergerak melakukan penangkapan terhadap aktor berusia 29 tahun tersebut.  Dari tangan ketiganya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. “Ada 4 barang bukti. 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Klip pertama dengan berat bruto 1,04 gram dan kedua memiliki berat bruto 0,14 gram,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (10/3) malam.  Dalam kasus ini, Ammar Zoni dan dua orang lainnya ditetapkan tersangka dan ditahan. Ammar dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 subsider 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009. Terancam dengan hukuman maksimal hukuman 12 tahun penjara.

Ammar Zoni Direhabilitasi, Proses Hukumnya Tetap Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220530_124256-1.jpg" alt="Gary Iskak digiring ke Polda Jawa Barat akibat kasus narkoba. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Gary Iskak digiring ke Polda Jawa Barat akibat kasus narkoba. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Barat menyebut artis Gary Iskak bakal menjalani rehabilitasi setelah penangkapan atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Gary disimpulkan sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada kasus tersebut.  Menurut Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo di Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/5), Gary kini dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat. Selain Gary, empat orang lain yang ditangkap bersama juga diserahkan ke BNNP Jabar.  ”Pada 25 Mei telah dilakukan asesmen terhadap para tersangka,” ujar Ibrahim.  Ibrahim mengatakan, Gary merupakan pengguna yang sudah lama berhenti. Namun, akhir-akhir ini yang bersangkutan kambuh dan menggunakan kembali barang terlarang tersebut.  ”Dia membutuhkan perawatan rehabilitasi dengan layanan rawat jalan dan wajib lapor,” tutur Ibrahim.  Selain itu, Gary juga dipandang hanya sebagai pengguna, bukan tersangka yang terlibat dengan jaringan peredaran narkotika. ”Maka, dipandang perlu untuk dilakukan pengobatan berupa rehabilitasi sesuai dengan simpulan hasil asesmen dari tim medis,” terang Ibrahim Tompo.  Hal tersebut, lanjut dia, telah diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Gary bakal direhabilitasi di fasilitas milik BNN.  Gary Iskak bersama empat orang lainnya yang berinisial TR, DW, AR, dan SP, ditangkap pada Senin (23/5). Mereka ditangkap di kawasan Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat.  Di lokasi penangkapan, tambah dia, ditemukan barang bukti berupa dua alat isap sabu-sabu, 1 buah korek api, dan plastik klip bekas kemasan sabu-sabu.

Polisi Sebut Gary Iskak Bakal Jalani Rehabilitasi Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/1610534688112_copy_800x449.jpeg" alt="Ilustrasi kasus narkoba. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus narkoba. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR RI sedang melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) memberikan sejumlah cacatan demi keluar dari permasalahan utama terkait overcrowding lembaga pemasyarakatan (Lapas), karena banyaknya narapidana kasus narkotika.  Perwakilan JKRN, Erasmus Napitupulu menyatakan, pendekatan dalam reformasi kebijakan narkotika mesti sejalan dengan konstitusi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), kesehatan publik dan pengurangan dampak buruk atau harm reduction. Dengan pendekatan ini, intervensi bagi pengguna narkotika hanya dan hanya boleh dengan berbasis kesehatan dan ilmu pengetahuan (science), dan sama sekali tidak dengan pendekatan hukuman.  Tak dipungkiri, pemerintah sangat tepat melihat masalah utama kebijakan karena memberi dampak pada overcrowding rutan dan lapas. Namun, pemerintah memberikan solusi dengan rehabilitasi proses hukum, yang mana merupakan rehabilitasi berbasis hukuman.  "JRKN ingatkan bahwa konsep ini hanya akan memindahkan overcrowding rutan dan lapas ke overcrowding tempat-tempat rehabilitasi. Rehabilitasi wajib bagi pengguna narkotika bertentangan dengan pendekatan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat dan bertentangan dengan pendekatan pengurangan dampak buruk," kata Erasmus, Minggu (3/4).  Erasmus menjelaskan, penggunaan narkotika harusnya didekriminaliasi, tidak semua membutuhkan rehabilitasi. Negara-negara yang berhasil mereformasi kebijakan narkotika tidak menghadirkan rehabilitasi wajib. Namun mengedepankan penilaian derajat keparahan yang bersifat komprehensif pada domain kesehatan, sosial, ekonomi untuk menentukan intervensi yang tepat.  Berdasarkan World Drug Report 2021, lanjut Erasmus, hanya 13 persen pengguna narkotika yang penggunaannya bermasalah. Sehingga tidak semua pengguna narkotika membutuhkan rehabilitasi wajib yang dikonsepkan Pemerintah.  "Skema dekriminaliasi yang JRKN perkenalkan, mengatur rentang ambang batas, untuk menentukan kepemilikan untuk kepentingan pribadi. Dalam rentang tersebut, pengguna narkotika menjadi subjek penilaian panel asesmen, yang berada di layanan kesehatan hingga ke tingkat puskesmas, dinilai oleh tenaga kesehatan dan konselor adiksi untuk menentukan intervensi yang tepat, tanpa adanya anggota tim dari aparat penegak hukum," ucap Erasmus.  Sementara itu, terkait ketentuan pidana harusnya diubah dan ancaman pidana penjara minimum khusus serta pidana mati harus dihapuskan. Pemerintah menyatakan tidak akan mengirimkan pengguna narkotika ke penjara, namun justru luput memperbaiki kontradiksi pasal-pasal UU Narkotika antara Pasal 111 tentang Penguasaan Narkotika Golongan I jenis tanaman, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 tentang Penguasaan Narkotika, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 tentang membeli Narkotika, dengan Pasal 127 tentang penyalahgunaan Narkotika.  "Setiap pengguna pasti akan mudah terjerat dengan pasal penguasaan dan pembelian narkotika. Hal ini menjadi dasar mengapa banyak pemenjaraan bagi pengguna, masing-masing pasal tersebut juga memuat ketentuan minumum khusus. Namun, malah pemerintah tidak mengajukan sama sekali revisi ketentuan pidana ini," cetus Erasmus.  Bagkan, Pemerintah juga luput memperhatikan kebutuhan akan perlunya revisi aturan tentang larangan golongan Narkotika golongan I untuk kesehatan, yang seharusnya menjadi diperbolehkan. Lalu berkaitan dengan tata cara pengubahan golongan, hingga saat ini tidak ada aturan jelas mengenai batasan negara dapat mengubah/mengeluarkan/memasukkan suatu zat ke dalam Narkotika golongan tertentu.  "Sehingga ketentuan mengenai perlunya Peraturan Pemerintah soal ini harus dimunculkan dalam revisi UU narkotika. Sayang, pemerintah tak menjangkau hal ini," papar Erasmus.  Selain itu, pengaturan Zat Psikotropika Baru (ZPB), dalam Pasal 148A RUU Narkotika usulan pemerintah, diperkenalkan pasal yang dapat mengkriminaliasi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Zat Psikoaktif Baru, dengan ancaman pidana 2-10 tahun. Dia menegaskan, hal ini bertentangan dengan asas legalitas, karena orang dapat dipidana atas kepemilikan suatu zat yang belum ditentukan sebagai narkotika.  "Artinya orang dikriminalisasi atas ketentuan yang belum diatur, hal ini bertentang dengan asas legalitas yang paling dasar dalam hukum pidana, sesuai dengan asas dalam Pasal 1 KUHP. Sungguh memprihatikan," ungkap Erasmus.  Pengaturan tentang Zat Psikoaktif Baru dalam UU Narkotika harusnya hanya menjangkau sampai aspek ZPB ini ditentukan sebagai Narkotika, tidak untuk pelarangan kepemilikan dan penguasaan. Hal ini dapat diatur jika pemerintah membentuk peraturan pemerintah soal tata cara penggolongan narkotika.  "Memang masalah utama kebijakan narkotika membawa dampak overcrowding, namun solusinya bukan dengan rehabilitasi berbasis hukuman. Yang perlu dikedepankan adalah perbaikan tata kelola narkotika yang tepat dengan berdasarkan penghormatan HAM, kesehatan masyarakat dan pengurangan dampak buruk (harm reduction)," pungkas Erasmus.

JRKN Sebut Rehabilitasi Wajib Berbasis Hukuman Tidak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>MIRIS. Ungkapan itu pantas kita ucapkan ketika membaca media cetak dan online dalam sepekan ini yang memberitakan praktik ”rodi” (kerja paksa) yang dilakukan Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terhadap warganya sendiri. Bagaimana tak miris? Ternyata sudah sepuluh tahun lamanya ulah bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan barang dan jasa karena terjerat OTT KPK (18/1) itu.  Rodi dan adanya bui (penjara) di rumah Perangin Angin itu terungkap ketika aparat Polda Sumut menggeledah rumahnya. Menurut pengakuan bupati kepada polisi, mereka yang dipenjara itu adalah pengguna narkoba dalam perawatan rehabilitasi.  Adalah Migrant Care yang mengungkap dugaan praktik rodi tersebut dan menilai yang dilakukan bupati nonaktif Langkat itu jelas melanggar HAM. ”Sel ini digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja setelah mereka bekerja,” ujar Anis Hidayah, ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, kepada Jawa Pos Selasa (25/1) lalu.  Berdasar laporan dari masyarakat, Migrant Care menduga ada perbudakan di balik bilik terali besi di rumah Terbit Perangin Angin. Puluhan orang yang dikatakan dalam rehabilitasi sebagai korban narkoba setiap pagi dipekerjakan di kebun sawit dan malam harinya dimasukkan ke bui terali besi yang dikunci.  Keruan saja kasus tersebut jadi trending topic. Apalagi, Jawa Pos menjadikannya berita bersambung hingga Jumat (28/1) kemarin. Selain menyita perhatian publik, peristiwa di awal tahun 2022 itu membuat aparat Polda Sumut, Komnas HAM, serta LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) turun tangan mendatangi Desa Raja Tengah, lokasi rumah pribadi Perangin Angin.  Sejak mencuatnya dugaan rodi modern itu, bui di halaman belakang rumah bupati Langkat tersebut sudah kosong. Sekitar 40 orang yang dikatakan korban narkoba dan sedang direhabilitasi Rabu (26/1) kembali pulang dijemput keluarganya.  Hana yang suaminya dirawat atau jadi ”warga binaan” menyesalkan bila aparat menutup dua bilik ”bui” di rumah pribadi bupati nonaktif itu. ”Harus tetap ada. Supaya kalau ada masyarakat kami yang menggunakan narkoba bisa direhab di situ. Di situ tidak dipungut biaya apa pun,” ungkap perempuan 25 tahun tersebut kepada Sumut Pos (media Jawa Pos Group) Selasa siang lalu.  Jefri, suami Hana, mengakui akan dipekerjakan di kebun sawit milik pribadi bupati bila sembuh dari ketergantungan narkoba. ”Selama empat bulan di sana ada perubahan yang baik. Karena hidup lebih teratur. Bangun pagi dan istirahat teratur. Makan sehari tiga kali. Bisa olahraga dan beribadah,” papar pria 27 tahun itu.  Bila mereka adalah korban narkoba dan sudah sepuluh tahun dipenjara, apa yang dilakukan Perangin Angin tetap pelanggaran HAM. Meski Perangin Angin mengatakan kepada kepolisian bahwa yang dilakukan adalah upaya rehabilitasi. Sebab, selama sepuluh tahun, yang dikatakan rehabilitasi itu tidak berizin dari instansi terkait. Dan mereka dipekerjakan tidak mendapat upah, hanya diberi makan, maka hal itu termasuk perbudakan.  Menyikapi kasus rodi dan bui yang menjurus pada praktik perbudakan modern tersebut, Komnas HAM sudah turun tangan. Apalagi, dari temuan Migrant Care, perlakuan perbudakan ini diikuti tindakan kekerasan. ”Para pekerja itu juga menerima penyiksaan. Mereka dipukuli hingga lebam dan luka. Pada prinsipnya, ini perbuatan keji,” ungkap Anis Hidayah.  Kendati sudah menjadi konsumsi publik, agar kasusnya terang benderang, institusi yang kompeten (Komnas HAM, LPSK, Migrant Care, BNN, dan Polri) mesti bisa mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Sebab, bisa jadi pengakuan Perangin Angin bahwa itu upaya merehabilitasi mereka dari jerat narkoba benar adanya. Sungguh perbuatan baik. Kemudian, 40-an orang itu pun perlu dimintai pengakuan apa yang sebenarnya dialami selama sepuluh tahun.  Tetapi, bila dari temuan institusi terkait itu benar melanggar HAM, patutlah Perangin Angin dihukum. Selain sanksi hukuman sebagai koruptor, dia layak dipenjara karena praktik rodi selama sepuluh tahun terhadap warganya sendiri. (*)  *) Penulis, wartawan Jawa Pos 1986–2004

Antara Rodi dan Rehabilitasi di Rumah Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/migrant_care.jpg" alt="PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>PENJARA DI RUMAH KEPALA DAERAH: Puluhan orang yang dikerangkeng di kediaman Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Polisi menyebut penjara itu ada sejak 10 tahun lalu. (DEWI/SUMUT POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penemuan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin membuat geger masyarakat. Terlebih lokasi tersebut disebut-sebut menjadi lokasi rehabilitasi.  Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, tempat rehabilitas yang benar minimal memenuhi syarat formil atau administrasi dan materil. Seperti memiliki IMV, izin penyelenggaraan rehabilitasi, pajak, kartu identitas, serta kepengurusan.  Sedangkan syarat materil harus memiliki tempat yang layak dan memenuhi syarat, memiliki petugas rehabilitasi mulai deri dokter jiwa, dokter umum, operator dan lain sebagainya.  "Orang mau direhab itu harus diasesmen dulu, apakah yang bersangkutan itu sakitnya apa, makainya apa, kemudian apakah cuma ada kecanduan narkoba atau ada gangguan jiwa yang menyertai lainnya ini harus diasesmen," kata Pudjo saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (25/1).  Sementara itu, tim asesmen terdiri dari penyidik yang menangkap, BNN, psikolog, dokter dan beberapa lainnya. Tim asesmen selanjutnya memutuskan kategori yang dialami pasien. Mulai dari ringan, sesang, hingga sangat berat.  Selanjutnya harus diketahui pula obat-obatan ilegal yang dikonsumsi pasien. Termasuk penyakit penyerta lain hingga indikasi gangguan jiwa juga harus dideteksi terlebih dahulu.  Pengkategorian ini penting untuk menentukan terapi rehabilitasi yang diberikan kepada pasien. "Setelah itu dia (pasien) harus mengikuti progam Entry. Detoksisasi dan lain-lain, ada lagi program materi, jangka pendek, menengah, jangka panjang. Baik materi kegiatan atau kesehatan atau konsultasi psikolog," kata Pudjo.  "Jadi direhab itu bukan dipenjara tapi kalau tempat rehab kayak tempat biasa saja. Kalau pagi ada senam, diajak lari, diajak diskusi, diberikan pembekalan program keterampilan seperti itu, bukan dipenjara," imbuhnya.  Adapun lamanya rehabilitasi minimal 3 bulan, hingga 1 tahun. Di luar BNN juga terdapat banyak lokasi rehabilitasi legal yang memiliki izin dari pemerintah.  "(Rehabilitasi swasta) Ya banyak, tapi harus ada izin, ada program, tidak taruh di penjara bukan begitu. Makanya sejak awal kita nyatakan itu (kerangkeng milik Bupati Langkat) bukan rehab," pungkas Pudjo.  Sebelumnya, kerangkeng manusia berbentuk penjara di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dikabarkan merupakan tempat rehabilitasi. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh Migrant Care dari aparat kepolisian.  Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengungkapkan, dugaan tempat rehabilitasi tersebut diharapkan tidak menyurutkan adanya perbudakan manusia yang dilakukan Bupati Langkat. Karena bukan menjadi alasan, untuk mempekerjakan orang secara sewenang-wenang.  “Ada informasi dari polisi begitu (tempat rehabilitasi). Tapi mestinya tidak jadi alasan untuk mempekerjakan orang tanpa gaji dan dianiaya atas nama rehabilitasi,” kata Anis kepada JawaPos.com, Selasa (25/1).  Menurut Anis, izin pendirian kerangkeng manusia di halaman Bupati Langkat sebagai tempat rehabilitasi. Dia mengharapkan, hal ini tidak menyurutkan proses investigasi adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.  Menurut Anis, rehabilitasi terhadap para pengguna obat-obatan terlarang mempunyai standar khusus. Terlebih seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan rumah sakit khusus penanganan obat terlarang.

Soal Kerangkeng, BNN Beberkan Proses Rehabilitasi Narkoba yang Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-12-at-09.48.47.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program rehabilitasi dan pelatihan kemandirian bersertifikasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di tahun 2021 sukses digelar. Atas capaian itu, Lapas Narkotika Jakarta kembali dipercaya dan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan pelatihan kemandirian bersertifikasi bagi warga binaan pemasyarakatan.  Kalapas Narkotika Jakarta, Bayu Irsahara mengatakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali memberi kepercayaan Lapas Narkotika Jakarta untuk menyelenggarakan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan pelatihan kemandirian bersertifikasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di tahun 2022.  “Untuk tahun ini kita memiliki target merehabilitasi sebanyak 800 orang warga binaan, yaitu 600 orang untuk rehabilitasi medis dan 200 orang untuk rehabilitasi sosial," kata Bayu, Kamis (20/1).  Bayu menuturkan, penyelenggaraan rehabilitasi ini bukan hanya sekedar kuantitas semata, dimana seperti diketahui bersama bahwa untuk tahun 2022 hal yang dituntut dalam penyelengaraan rehabilitasi adalah adanya peningkatan kualitas layanan. "Tentu saja ini bukan pekerjaan sederhana bagi kita," terang Bayu saat pembukaan program rehabilitasi dan pelatihan kemandirian bersertifikasi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.  Dikatakan Bayu, program rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan perilaku menyimpang baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pencandu narkotika dapat melaksanakan kembali fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat setelah selesai menjalani pidana di Lapas.  "Program ini sudah berjalan selama 2 Tahun yaitu sejak Tahun 2020," terangnya.  Sementara, Direktur Perawatan Kesehatan Ditjen PAS, Muji Raharjo mengimbau kepada seluruh warga binaan yang mengikuti Program Rehabilitasi untuk terus bersyukur selama berada di Lapas. Ia memberi motivasi kepada para warga binaan bahwa menjalani pidana di Lapas akan menjadi titik balik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik kelak.  “Ayo gunakan kesempatan ini untuk belajar lifestyle yang lebih baik, lebih sehat, dan bersih dari Narkoba," ucap Muji.  Diketahui, dalam pembukaan program rehabilitasi turut hadir Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan Muji Raharjo, Kadivpas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Marselina Budiningsih, Koordinator Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta Wahyu Wulandani, Kasi Rehabilitasi BNNK Jakarta Timur Wiwin Herwina dan Kalapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Bayu Irsahara.

Program Rehabilitasi Narkoba Tahun 2022 Targetkan 800 WBP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-12-at-09.48.47.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum lama Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Pedoman No. 18 Tahun 2021 untuk para penuntut umum sehingga mereka memiliki acuan menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan, karena jaksa dapat mengoptimalkan opsi hukuman lain, yaitu rehabilitasi.  Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Adik Didik (Kasi Binadik) Jumadi merespons langkah Jaksa Agung yang telah mengeluarkan Pedoman No. 18 Tahun 2021. Menurutnya pedoman untuk merehabilitasi pengguna narkoba sangat membantu, terutama di Lapas Narkotika Jakarta.  "Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 pada prinsipnya sangat membantu untuk mengurangi Over Crowded di Lapas dan Rutan mengingat 70% penghuni Lapas/Rutan adalah para pelaku tindak pidana Narkotika," kata Jumadi, Jumat (12/11).  Jumadi pun berharap pedoman itu benar-benar dilaksanakan sehingga para pengguna bisa di rehabilitasi dan tidak di masukkan ke dalam Rutan/Lapas. Artinya dapat mengurangi atau menghindari Over Crowded. "Untuk saat ini Lapas Narkotika Jakarta dihuni sebanyak 3.038 orang dengan pidana yang dijatuhkan adalah selain Pasal 127," tuturnya.  Disamping itu, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga terus berupaya mengembangkan program rehabiltasi. "Saat ini Lapas sendiri sedang melaksanakan Program Rehabilitasi yang bertujuan untuk merubah perilaku narapidana agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan kembali ketengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik dan memberi manfaat," tutupnya.  Seperti diketahui, Pedoman No.18 Tahun 2021 tersebut menjelaskan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak lagi dihukum di penjara, melainkan hanya akan direhabilitasi. Melalui pedoman tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

Kurangi Over Crowded, Lapas Narkotika Dukung Pedoman Jaksa Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jumlah-penghuni-rutan-dan-lapas-kian-bertambah_m_-e1555921550466.jpg" alt="ILUSTRASI: Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia diklaim makin bertambah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia diklaim makin bertambah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18/2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui proses rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan adanya pedomen tersebut memang sangat dibutuhkan, mengingat over kapasitas lapas yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.  “Saya menyambut baik keputusan ini karena memang kami di Komisi III juga sudah berkali-kali menyuarakan agar para napi narkoba lebih baik direhabilitasi saja. Masalahnya, lapas kita sudah sangat penuh, dan yang perlu dipenjara menurut saya cukup pengedar. Kalau pengguna baiknya direhab agar tidak kembali lagi ke narkoba," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (8/11).  Karena itu, legislator Partai Nasdem ini menuturkan, rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi jawaban yang tepat dalam menangani kasus penggunaan narkoba. "Pedoman ini sudah sangat kita tunggu-tunggu,” katanya.  Lebih lanjut, Sahroni juga menyampaikan bahwa pedoman dari kejaksaan itu akan sangat membantu Kemenkumham dalam menekan permasalahan over kapasitas lapas yang selama ini belum kunjung selesai. “tentunya pedoman ini akan berimplikasi positif pada penyelesaian masalah overcapacity di lapas kita," ungkapnya.  Sahroni juga optimistis bahwa pedoman baru ini akan membantu para pengguna narkoba untuk pulih dari kecanduannya terhadap barang haram ini.  "Di sisi lain, tentunya dengan direhab, para napi narkoba mendapatkan layanan baik fisik maupun mental yang dibutuhkan untuk lepas dari jeratan narkoba. Mereka juga akan didampingi oleh profesional. Ini tentunya lebih bermanfaat daripada menjebloskan mereka ke penjara yang sudah kepenuhan dan sulit diawasi,” pungkasnya.  Sebelumnya, tingginya jumlah napi pengguna narkoba kerap menuai perhatian dari banyak pihak. Hal ini karena dengan penuhnya kapasitas lapas di tanah air, para napi narkoba disarankan untuk menjalani rehabilitasi ketimbang dipenjara.  Seruan ini kemudian disambut positif oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui proses rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang diberlakukan sejak 1 November 2021.  Pedoman itu akan menjadi acuan kepada para penuntut umum dalam penanganan kasus narkoba sehingga jaksa dapat mengoptimalkan opsi rehabilitas

Respons Komisi III Soal Pedoman Rehabilitasi Buat Napi Narkoba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rehabilitasi narkoba

Berita Terkini