<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/IFEskmmfCFQeTzTroETg6DNqvPmiL1nxmUhseyZa-2452911702.jpg" alt="Presiden RI, Prabowo Subianto menjanjikan adanya kenaikan bonus untuk para peraih emas SEA Games 2025. (Dok: Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI, Prabowo Subianto menjanjikan adanya kenaikan bonus untuk para peraih emas SEA Games 2025. (Dok: Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Narasi penguatan kerja pemberantasan korupsi selalu digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan. Namun, nyatanya Prabowo secara langsung melakukan intervensi politik dalam beberapa kasus korupsi yang menyeret nama besar. Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember, narasi penguatan pemberantasan korupsi seolah hanya live service. Sebab, Prabowo beberapa kali mengambil kebijakan luar biasa dengan pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada terdakwa korupsi. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengatakan intervensi politik yang dilakukan Prabowo dalam kasus korupsi memunculkan kekhawatiran terkait penggunaan hak prerogatif yang tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Menurutnya, tindakan tersebut menyingkap persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan. &ldquo;Intervensi Presiden terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga yudikatif dan pengabaian terhadap prinsip pemisahan cabang kekuasaan,&rdquo; kata Wana, Selasa (9/12). Intervensi politik itu dilakukan Prabowo dalam memberikan rehabilitasi kepada tiga terdakwa kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP, yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Padahal, ketiga terdakwa sebelumnya telah divonis bersalah oleh pengadilan tingkat pertama pada 20 November 2025. "Pemberian rehabilitasi tersebut membuat penjatuhan pidana tidak lagi dapat dilakukan dan seluruh hak mereka otomatis dipulihkan," ucap Wana. Tak hanya Ira Puspadewi dkk, Prabowo juga sebelumnya memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Intervensi politik Prabowo terhadap perkara korupsi seolah mematahkan narasi penguatan kerja pemberantasan korupsi, yang selalu digaungkannya. Menurutnya, penggunaan hak prerogatif seperti grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi selama ini tidak memiliki parameter yang jelas sehingga rentan dipolitisasi. Ia menekankan, ketiadaan standar tersebut menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya. Badan peradilan dibangun sebagai lembaga yudikatif yang independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik, tetapi seolah terpatahkan. "Namun praktik pemberian grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi yang dilakukan tanpa standar transparansi dan akuntabilitas justru mengaburkan batas tersebut,&rdquo; tegasnya. Ia menegaskan, langkah eksekutif semacam ini melampaui batas kewenangan yang seharusnya dijalankan dengan kehati-hatian tinggi. Wana juga mengingatkan bahwa pola intervensi tanpa batas berpotensi meruntuhkan sistem peradilan berjenjang. &ldquo;Jika praktik ini dibiarkan berlanjut, relevansi institusi peradilan banding dan kasasi akan kian terkikis,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Padahal, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ruang koreksi yuridis yang penting dalam menilai ketepatan putusan pengadilan sebelumnya. Ia tak memungkiri, pemberian hak hukum secara prerogatif itu diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Namun, muncul risiko besar ketika aktor-aktor hukum lebih memilih mencari &ldquo;ampunan politik&rdquo; daripada menempuh jalur hukum yang seharusnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016849340/ketua-kpk-yakin-kuhap-baru-tak-berdampak-signifikan-terhadap-pemberantasan-korupsi">Ketua KPK Yakin KUHAP Baru Tak Berdampak Signifikan Terhadap Pemberantasan Korupsi</a> Ia menekankan, penyelesaian perkara melalui intervensi eksekutif tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, jika regulasi mengenai penggunaan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tidak segera diperjelas, maka praktik serupa akan semakin masif.&nbsp; Ketiadaan mekanisme kontrol justru membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang merusak fondasi penegakan hukum. Sebab, preseden ini dapat mengacaukan sistem peradilan pidana. "Jika terdapat kekeliruan aparat dalam menerapkan hukum, intervensi semacam ini justru menghalangi upaya koreksi lewat proses pembuktian yang seharusnya dilakukan di pengadilan. Akibatnya, akuntabilitas perkara tidak bisa dipastikan, dan proses perbaikan hukum menjadi tertutup sepenuhnya," pungkasnya. </div>

Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember, narasi penguatan pemberantasan korupsi seolah hanya lige s

Hakordia 2025, Intervensi Politik Prabowo Dinilai Lemahkan Kerja Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum menerima dokumen resmi terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.&nbsp; Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaga antirasuah menegaskan pihaknya masih menunggu secara administratif untuk menindaklanjuti rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi dan dua direksi ASDP lainnya yang terjerat korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN). &ldquo;Sampai dengan saat ini, KPK belum menerima surat keputusan rehabilitasi tersebut. Posisi KPK menunggu, untuk bisa menindaklanjuti keputusan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Kamis (27/11). KPK lantas membeberkan secara terbuka konstruksi perbuatan melawan hukum dalam kasus akuisisi kapal-kapal tua oleh PT ASDP terhadap PT JN. Budi mengungkapkan, temuan KPK menunjukkan adanya rekayasa valuasi perusahaan pelayaran PT JN yang diakuisisi ASDP.&nbsp; &ldquo;Berdasarkan serangkaian proses, KPK menemukan, pasca aksi akuisisi yang dilakukan ASDP, PT JN tidak memperoleh selisih (net cash flow) dan justru bergantung pada bantuan finansial PT ASDP untuk membayar utang dan operasional,&rdquo; ungkapnya. Ia menegaskan, kondisi tersebut bertolak belakang dengan proyeksi yang sebelumnya dibuat oleh konsultan saat proses uji tuntas (due diligence). Sebab, proyeksi konsultan saat due diligence memberikan penilaian valuasi PT JN seolah bernilai tinggi. &ldquo;Dalam hal ini, KPK menemukan adanya pengkondisian dalam proses penilaian tersebut. Cara itu dilakukan dengan metode pendapatan maupun aset yang dimiliki PT JN,&rdquo; tegas Budi. Dalam mengungkap kejanggalan tersebut, KPK melakukan penghitungan ulang terhadap valuasi PT JN dengan dua metode, yaitu arus kas diskonto (discounted cash flow) atau perkiraan nilai wajar investasi berdasar proyeksi arus kas masa depan dan metode aset bersih (net asset),&rdquo; Hasil penghitungan ulang itu menunjukkan kondisi minus, jauh dari klaim konsultan sebelumnya. Dimana metode discounted cash flow, menghasilkan nilai saham PT JN minus Rp 383 miliar. Sementara metode aset bersih (net asset) menunjukkan saham PT JN minus Rp 96,3 miliar.&nbsp; &ldquo;Temuan tersebut, yang digunakan KPK dalam perhitungan kerugian negara,&rdquo; jelasnya. Tak hanya itu, KPK juga menemukan adanya pelanggaran prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). KPK menemukan terjadi pelonggaran prinsip kehati-hatian dan penyimpangan prinsip good corporate governance. Ia menyebut, pelanggaran tersebut mencakup pemalsuan dokumen untuk memuluskan aksi akuisisi. Bahkan, rekomendasi manajemen risiko diabaikan yang membuat aturan akuisisi dibuat penanggalan mundur (backdated). Lebih jauh, KPK menegaskan bahwa dari hasil rekalkulasi, akuisisi PT JN bukan hanya tidak menguntungkan, tetapi berpotensi membawa kerugian berkelanjutan.&nbsp; &ldquo;Berdasarkan hasil rekalkulasi analisis kelayakan investasi atas data aktual, KPK juga mendapatkan temuan bahwa akuisisi tidak feasible secara bisnis. Sebab, nilai imbal hasil investasi (internal rate of return) hanya sebesar 4,99%. Sementara biaya modal (weighted average cost of capital /WACC) mencapai 11,11%. Kerugian diproyeksikan akan semakin menggulung di masa depan,&rdquo; ucap Budi. Budi juga merinci sejumlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ira Puspadewi selama proses akuisisi tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut dimulai dari perubahan aturan mendasar, khususnya terkait pemenuhan syarat kerja sama usaha (KSU) dengan PT JN, yang kemudian diubah kembali setelah proses berjalan.&nbsp; &ldquo;Mengubah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dari rencana pembangunan kapal menjadi akuisisi perusahaan pelayaran; tidak menyusun feasibility study yang memadai untuk akuisisi; mengabaikan penilaian risiko, meskipun aksi akuisisi berisiko tinggi,&rdquo; tegasnya. KPK juga menilai adanya keberpihakan kepada pemilik PT JN dalam menentukan valuasi perusahaan. Menurutnya, pihak direksi ASDP memaksakan akuisisi, meskipun secara finansial tidak mampu, hingga harus berutang kepada bank, serta mengabaikan saran BPKP terkait penilaian harga kapal yang terlalu tinggi. Padahal, kapal-kapal tersebut sudah tidak layak digunakan. Lebih lanjut, KPK menyebut akuisisi itu dilakukan tidak mempertimbangkan kondisi bisnis ASDP. &ldquo;Tidak mempertimbangkan kondisi bisnis penyeberangan yang sudah jenuh, karena lebih banyak supply daripada demand, mempengaruhi konsultan untuk memberikan keterangan yang mendukung skenario tertentu,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, serta dua direksi lainnya Muhammad Yusuf Hadi dan Muhammad Adhi Caksono. Ketiganya telah divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Pemerintah menyatakan bahwa pemberian rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil. Kebijakan itu disebut sebagai komitmen pemerintah dalam menghadirkan proses hukum yang berlandaskan kebenaran serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

KPK belum terima surat rehabilitasi Ira Puspadewi, ungkap kerugian negara Rp 1,25 triliun dalam akuisisi ASDP.

Belum Terima Surat Rehabilitasi Ira Puspadewi, KPK Beberkan Praktik Lancung Direksi ASDP yang Rugikan Negara Rp 1,25 Triliun

rehabilitasi ira puspadewi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rehabilitasi ira puspadewi

Berita Terkini

Hakordia 2025, Intervensi Politik Prabowo Dinilai Lemahkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Belum Terima Surat Rehabilitasi Ira Puspadewi, KPK Beberkan Praktik Lancung Direksi ASDP yang Rugikan Negara Rp 1,25 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com