<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/e-commerce.jpg" alt="Ilustrasi perkembangan ekonomi digital" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkembangan ekonomi digital</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti diberitakan sebelumnya, posnsel black market diduga masih beredar dijual lewat media daring atau market place. Meskipun regulasi aturan blokir ponsel Black Market (BM) lewat IMEI (International Mobile Equipment Identity) diberlakukan sejak 18 April 2020.  Terkait hal ini pemerintah mengklaim bahwa telepon seluler ilegal mencapai 20 persen dari total telepon seluler yang beredar, dan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahunnya.  Tulus Abadi, Ketua YLKI menyarankan kepada konsumen saat membeli ponsel baru, pastikan bahwa ponsel tersebut adalah legal. Ciri utama ponsel legal atau bukan BM, adalah pada aspek jaminan yang diberikan.  Jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel ilegal/BM. Sebab secara regulasi (Permendag) jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja.  “Dengan adanya kebijakan validasi IMEI, seharusnya sudah selesai nasib ponsel Black Market. Jika ditengarai masih dijual secara online dan masih mendapat layanan selular maka YLKI menghimbau kepada semua pihak terkait untuk memiliki komitmen bersama dan bersinergi untuk mengawal kebijakan ini yang sudah diterapkan sejak 20 April 2020 lalu,” ungkap Tulus, di Jakarta Rabu (17/6).  Tulus juga sepakat dengan kebijakan yang diterapkan Kemendag bahwa pihak Market Place harus ikut bertanggung jawab mengawasi merchant yang diduga menjual ponsel Black Market.  “Kami kira jika semua berkomitmen untuk menjalankan regulasi untuk kepentingan kita bersama, baik itu  konsumen maupun ekosistem industri. Pemerintah harus konsisten jangan maju mundur kayak undur-undur,  masyarakat perlu ketegasan,” ungkap Tulus.  Tulus juga berharap agar para pemanggku kebijakan dalam masa transisi validasi IMEI ini perlu melakukan monitoring. “Sebaiknya lakukan sweeping terhadap peredaran dan penjualan ponsel Black Market. Sangat gampang kok, tinggal cek ke website E-commerce cari produk yang kita tuju. Saya dengar katanya yang lagi heboh iPhone SE 2 2020.  Jika sudah didata, tinggal ditegur saja e-cormmerce-nya. Ini salah satu cara membangun komitmen bersama agar peredaran ponsel BM berhenti sembari menunggu software penegndali  IMEI berjalan secara optimal,”ungkap Tulus.  Sebagaimana diketahui kebijakan validasi IMEI diterapkan sejak 18 April 2020 lalu karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga berpotensi merugikan negara antara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun, langsung atau tidak langsung.  Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel terjadi sejak empat tahun terakhir ini yang  membuat persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen dan negara.  Ekosistem industri pun berharap kebijakan validasi IMEI bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. “Kami sangat mendukung terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk bersama-sama memerangi ponsel Black Market,” ungkap Andi Gusena, Direktur Marketing Advan.

YLKI: Sweeping Website E-commerce yang Jual Ponsel BM Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/imei.jpg" alt="Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk menggunakan skema whitelist dalam sistem deteksi perangkat seluler ilegal melalui nomor international mobile equipment identity (IMEI). Keputusan itu diambil berdasar kesepakatan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bea cukai, serta perusahaan telekomunikasi di kantor Kemenkominfo kemarin (28/2).  ”Terhitung mulai 18 April 2020 dengan skema whitelist, yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya,” kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail MT.  Ismail menekankan, regulasi pengendalian IMEI berlaku ke depan. Karena itu, masyarakat yang saat ini perangkatnya sudah aktif tapi tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah. ”Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan atau telah rusak. Tidak diperlukan registrasi individual,” paparnya.  Setelah 18 April, Ismail menyatakan bahwa masyarakat yang membawa perangkat HKT (handphone, komputer genggam, komputer tablet) dari luar negeri atau memesan perangkat yang dikirim dari luar negeri wajib mendaftarkan ke aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Jika tidak, perangkat itu tidak akan bisa terhubung dengan jaringan telekomunikasi alias tidak dapat sinyal. Sebab, IMEI-nya tidak terdaftar.  Selain pengendalian perangkat ilegal, sistem deteksi IMEI, papar Ismail, juga bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan atau dicuri melalui operator seluler. ”Sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat HKT,” jelasnya.  Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Harjanto mengatakan, pengawasan tentang perangkat impor telah masuk peraturan perdagangan. ”Jika IMEI-nya tidak terdaftar atau ilegal, akan dikenai sanksi, sanksi administrasi dan pidana,” ujar Harjanto.  Dari sisi kesiapan operator, perusahaan telekomunikasi mulai menyiapkan alat blokir ponsel ilegal. Group Head Communication XL Tri Wahyuningsih mengatakan, perusahaan sedang melakukan pengadaan EIR (equipment identity registered). ”Kami dalam proses pengadaannya,” ucap Tri.  Di pihak lain, meski tak menyebutkan secara spesifik soal pengadaan EIR, perusahaan operator Telkomsel menyatakan sedang mempersiapkan segala kebutuhan untuk mendukung langkah pemerintah. ”Kami siap mendukung seluruh rangkaian proses, mulai dari kebutuhan uji coba hingga penerapan aturan regulasi IMEI nantinya,” ujar GM External Corporate Communications Telkomsel Aldin Hasyim.

IMEI Tak Terdaftar, Pasti Tak Dapat Sinyal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/wajib-disimak-ini-dua-cara-daftar-kartu-sim-pakai-nik-dan-kk_m_162306.jpeg" alt="Ilustrasi pendaftaran SIM dengan NIK dan KK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran SIM dengan NIK dan KK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aturan mengenai pemblokiran smartphone black market (BM) menggunakan validasi nomor Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) dipastikan belum akan berlaku pada 17 Agustus mendatang. Pada tanggal tersebut hanya akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan oleh tiga kementerian terkait, bukan pemberlakuan.  Adapun tiga Kementerian dimaksud adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).  "Kami masih melakukan persiapan sebelum tanggal 17 Agustus itu. Tanggal pasti (aturan) belum diputuskan setelah tanda tangan tiga Menteri terkait ponsel BM diteken," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat ditemui JawaPos di kantornya di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (12/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/20190712_145627.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail. (Rian Alfianto/JawaPos.com)  Terkait belum pastinya kapan aturan mengenai pemblokiran ponsel BM menggunakan validasi IMEI diberlakukan, menurut Ismail, karena masih ada tujuh hal yang belum rampung. Yakni, sistem; database IMEI yang solid; pelaksanaan tes; sinkronisasi data operator seluler; sosialisasi; kesiapan SDM serta SOP dari Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendag; dan kesiapan operator seluler.  "Ketujuh hal itu yang sedang dikerjakan, dan peraturan menteri akan segera diteken setelah tujuh hal itu siap. Belum tahun (kapan berlakunya). Namun rencananya tetap dilaksanakan Agustus untuk penandatanganan oleh tiga menteri," terang Ismail.  Ismail menuturkan bahwa, sistem tersebut nantinya akan diberi nama Sibina, namun namanya masih belum pasti. Sibina sendiri merupakan singkatan dari Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.  Sibina nantinya juga akan menampung lima sumber data. Pertama data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor, TPP Produksi, data dump operator seluler, hand carry dan stok pedagang. Saat ini untuk hand carry dan stok pedagang masih menjadi perhatian ketiga kementerian.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/20190712_152122_HDR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Slide presentasi soal aturan pemblokiran smartphone BM dengan validasi IMEI. (Rian Alfianto/JawaPos.com)  Kemudian untuk TPP Impor dan TPP Produksi, datanya dikatakan sudah ada di Kemenperin berdasarkan impor ponsel yang dilakukan importir resmi. Selanjutnya data TPP Industri bersumber dari laporan para produsen ponsel dari produksi ponsel nasional dengan IMEI yang sudah terdaftar di Kemenperin.  Sementara untuk dump dari operator seluler, datanya berbasis dari nomor yang sudah pernah on menggunakan sebuah ponsel. Apakah itu BM atau tidak. "Data yang sudah ada akan dikonsolidasikan ke Kemenperin dan data yang ada akan beririsan dengan TPP Impor dan TPP Produksi," tutup Ismail.

Aturan Pemblokiran Smartphone dengan IMEI Belum Siap Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/komplotan-jambret-ini-khusus-sikat-ponsel-wisman_m_137359.jpeg" alt="ILUSTRASI PONSEL ILEGAL: Pemerintah mulai memberlakukan IMEI 17 Aagustus 2019. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PONSEL ILEGAL: Pemerintah mulai memberlakukan IMEI 17 Aagustus 2019. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ponsel ilegal alias black market (BM) yang umumnya dibanderol lebih murah dari harga resmi tidak bisa lagi digunakan secara bebas. Saat ini pemerintah tengah memfinalkan aturan validasi nomor international mobile equipment identity (IMEI). Rencananya regulasi tersebut diberlakukan muÂ­lai 17 Agustus.  Dengan aturan itu, ponsel ilegal yang IMEI-nya tidak terdaftar di database pemerintah atau dibeli setelah regulasi diberlakukan akan diblokir. Dengan kata lain, ponsel tidak dapat mengakses jaringan dari operator Indonesia.  Namun, masyarakat tidak perlu risau. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa masyarakat yang telanjur membeli atau menggunakan ponsel BM sebelum aturan tersebut diketok akan diberi pemutihan. Nanti pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meregistrasikan IMEI ponsel mereka ke database Kemenperin. Dengan begitu, ponsel mereka tidak terblokir setelah regulasi diterapkan.  Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto mengatakan, alasan pemerintah ingin segera mengetok aturan yang sudah diinisiasi dua tahun lalu itu adalah membengkaknya angka impor ponsel ilegal di Indonesia. Pada 2017, sebanyak 11,4 juta unit ponsel ilegal menggempur pasar Indonesia. "Saat ini sedang dikerjakan terus permennya," ujar Janu.  Pemerintah akan menggandeng semua pemangku kebijakan untuk menghimpun dan mengintegrasikan IMEI dengan sistem operator. Ponsel yang IMEI-nya tak terdaftar akan terblokir dari semua bentuk akses jaringan seperti SMS, telepon, dan paket data internet operator. "Jadi, memang maksudnya terblokir itu bukan 100 persen mati total ponselnya. Ponsel tetap bisa nyala, mau pakai wifi bisa. Tapi, kalau IMEI-nya tidak terdaftar, akan terblokir dari semua sistem operator yang ada di Indonesia," jelasnya.

Regulasi IMEI Tak Terdaftar Berlaku 17 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Tumpukan-smartphone.-TheIndependentBd.jpg" alt="Ilustrasi: Tumpukan smartphone. (TheIndependentBd)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tumpukan smartphone. (TheIndependentBd)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pemerintah untuk regulasi pemblokiran perangkat menggunakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) tampaknya segera terlaksana. Tepatnya pada Agustus 2019 mendatang. Regulasi pemblokiran perangkat melalui IMEI ini dimaksudkan untuk memerangi perangkat smartphone black market (BM) atau ilegal. Regulasi tersebut sebetulnya merupakan wacana lama dan digadang-gadang bisa menjadi senjata ampuh menekan peredaran ponsel BM.  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail mengatakan, target pada Agustus mendatang ada penandatanganan aturan oleh tiga Kementerian. Yakni, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan.  “Intinya adalah mengupayakan agar IMEI dapat digunakan sebagai tools untuk mencegah banyaknya smartphone BM di Indonesia. Targetnya rampung Agustus (2019). Namun Itu aturan pertama yang dibuat (yang ditandatangani). Implementasinya masih butuh waktu karena masih ada proses uji coba dan sebagainya. Tidak serta merta,” kata Ismail kepada wartawan di Tangerang Selatan, Senin (1/7).  Aturan ini sendiri seperti sudah disinggung di atas merupakan wacana lama. Pemerintah sebelumnya menargetkan bahwa aturan ini bakalan rampung akhir 2018, namun ternyata molor hingga sekarang ini.  Sementara itu, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto sebelumnya mengatakan bahwa pemberantasan ponsel ilegal melalui IMEI bertujuan melindungi industri dalam negeri. Menurutnya, Kemenperin memiliki mesin device identification, registration, and blocking system (DIRBS). Namun begitu, mesin tersebut dikatakan masih perlu dikembangkan sembari menunggu payung hukumnya selesai dibahas.  Sebagai informasi, sebagaimana JawaPos.com kutip dari laman PhoneWorld, Senin (1/7), mesin DIRBS dibuat dan dirancang oleh Pakistan Telecommunication Authority (PTA) pada 2018 lalu. Mesin DIRBS di Pakistan menurut informasi dari keterangan tertulisnya telah diimplementasikan pada 1 Desember 2018.  DIRBS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel. Sistem ini dapat memverifikasi nomor IMEI ponsel yang menggunakan jaringan dari operator dengan mengacu pada database yang dimiliki GSMA dan Kemenperin. Artinya, jika nantinya diterapkan di Indonesia, nomor IMEI digunakan untuk memastikan sah atau tidaknya perangkat smartphone. Tidak berhenti di situ, DRIBS juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kode IMEI yang diduplikasi dari ponsel lama.  Di Pakistan, setelah penerapan DIRBS pada 1 Desember 2018 lalu, setiap perangkat seluler baru yang diprogram dengan nomor IMEI tidak standar akan dianggap sebagai perangkat yang tidak patuh dan tidak akan diizinkan konektivitas atau layanan seluler apa pun di wilayah Pakistan sesuai dengan peraturan PTA atau DIRBS. Dengan kata lain, ponsel yang terdeteksi itu merupakan barang ilegal sehingga tidak dapat digunakan untuk koneksi pada layanan seluler apa pun.

Aturan Ponsel BM Diteken Agustus, Pakai IMEI Buat Blokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ponsel-bm-marak-di-pasaran-dpr-minta-pemerintah-lakukan-ini_m_.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR Eva Kusuma Sundari saat menjadi pembicara soal pentingnya regulasi IMEI di Pressroom DPR, Senayan." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Eva Kusuma Sundari saat menjadi pembicara soal pentingnya regulasi IMEI di Pressroom DPR, Senayan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR mendesak pemerintah agar menekan peredaran telepon seluler yang makin marak di pasaran. Karena itu legislatif mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menerapkan aturan dan sistem yang dapat mendeteksi International Mobile Equipment Identity (IMEI). "Telpon seluler itu beredar lewat pasar gelap. Bahkan bukan hanya&nbsp;gadget, tapi juga barang-barang lainnya," papar nggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari, dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Karena itu, salah satu cara yang harus dilakukan untuk meredam peredaran ponsel ilegal atau Black Market (BM) adalah menerapkan aturan dan sistem yang dapat mendeteksi IMEI ponsel," imbuh Eva. Politikus perempuan itu juga mengatakan, sudah saatnya perlu ada kontrol IMEI dari sejumlah pihak untuk menekan peredaran ponsel BM. "Kita akan membantu Kominfo membuat regulasi tentang IMEI tersebut untuk menekan peredaran ponsel BM," tuturnya. Sementara itu, Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)&nbsp;Mochamad Hadiyana mengatakan, Kominfo saat ini sedang&nbsp;menggodok regulasi IMEI untuk mengurangi ponsel dari pasar gelap. Salah satu jalannya adalah, kominfo akan terbitkan sertifikat resmi untuk ponsel karena banyak perangkat sekarang yang tidak resmi terutama di toko dalam jaringan. "Kami memliki tim yang menangani kasus ini. Sesuai dengan UU Komunikasi dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan denda," ujarnya. Hadiyana berharap&nbsp;aturan IMEI itu akan segera dirampungkan paling lambat akhir Desember 2018 dan implementasinya baru akan dilaksanakan tahun 2019. Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia Ali Subroto mengatakan, berdasarkan data, peredaran ponsel BM di Indonesia mencapai 20 persen dan tidak memenuhi pajak dan tidak memenuhi&nbsp;Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah sudah sangat baik dengan menyaratkan TKDN kandungan setempat sehingga kalau itu dipenuhi maka produk itu tidak bisa diimpor dalam bentuk barang jadi. "Jadi secara sistem sebenarnya aneh kalau masih ada barang-barang ilegal yang masuk. Kami dari asosiasi telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait maupun bea cukai," pungkas Ali.

Ponsel BM Marak di Pasaran, DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menanti-realisasi-validasi-imei-untuk-tekan-smartphone-bm_m_.jpg" alt="Ilustrasi: smartphone ilegal. (PhoneWorld)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: smartphone ilegal. (PhoneWorld)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peredaran smartphone ilegal atau black market (BM) masih menjadi 'musuh besar' pemerintah. Bahkan kini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah bersinergi memberantas smartphone BM. Salah satu upayanya yakni melalui validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).  IMEI sendiri merupakan nomor unik yang melekat di setiap ponsel. Artinya, IMEI menjadi identitas unik untuk masing-masing perangkat. Bentuknya berupa deretan nomor sepanjang 15 digit yang digunakan sebagai ID ketika tersambung ke jaringan seluler.  Nah, IMEI ini nantinya yang bakal membantu pemerintah dalam pemberantasan ponsel ilegal di tanah air. Apabila IMEI telah tercatat dalam database, maka sistem akan melacak status sebuah ponsel di Indonesia. Apakah dijual secara resmi atau tidak. Apabila tidak terdaftar dalam sistem validasi IMEI, maka bisa dipastikan bahwa perangkat tersebut ilegal.  Meski demikian, untuk realisasi validasi IMEI di Indonesia rupanya masih belum jelas. Meski gagasan tersebut sudah muncul sejak awal tahun ini, namun hingga kini belum ada kepastian kapan sistem validasi IMEI akan diterapkan. Sementara dalam beberapa kesempatan, Menkominfo Rudiantara mengatakan, paling cepat kontrol IMEI untuk menangani peredaran ponsel ilegal baru bisa berjalan tahun depan.  Sebagai perbandingan, jika Indonesia belum bisa memanfaatkan IMEI untuk fungsi pengawasan barang ilegal, lain halnya dengan Argentina. Sebagaimana JawaPos.com kutip dari laman ArgentinaPost, Senin (24/9), sistem telepon seluler baru yang diberlakukan di Argentina bulan lalu tampaknya sudah bisa menekan peredaran ponsel ilegal.  Pasalnya, pemerintah di sana memastikan bahwa ponsel yang dilaporkan dicuri ataupun perangkat tersebut kedapatan merupakan barang ilegal, maka akan otomatis diblokir. Perangkat itu pun tidak dapat berfungsi dengan jaringan telepon apa pun di Argentina.  Sejak bulan lalu, Departemen Kehakiman dan Keamanan Kota telah menginspeksi tempat-tempat bisnis yang menjual dan memperbaiki telepon seluler untuk memperlambat penjualan ponsel ilegal. Selama periode itu, sebanyak 90 orang ditahan, 460 perangkat ponsel disita, dan 164 toko diperiksa di pusat perbelanjaan dengan 100 toko di antaranya ditutup.  Operasi itu dipimpin Unit Cybercrime Inspektur Pengawas Polisi Kota yang bekerja sama dengan Government Control Agency (AGC) atau Badan Pengendalian Pemerintah, National Entity of Communications (ENACOM) atau Badan Komunikasi Nasional, AGIP dan Unit Migrasi Nasional Argentina.  "Kami sedang mencari dan akan menghukum mafia yang berada di belakang pencurian ponsel," ujar Menteri Kehakiman dan Keamanan Kota Martín Ocampo mengatakan kepada La Nacion. "Kami ingin mengirim pesan yang sangat jelas, kami tidak akan mengizinkan komersialisasi ponsel yang dicuri di kota, dan kami akan terus mengambil langkah tegas atas perdagangan ilegal ini, sesering yang diperlukan,” imbuhnya.  Selain Argentina, negara lain yang sudah menerapkan IMEI sebagai fungsi kontrol adalah Negeri Kerajaan Inggris. Menurut AndroidCentral, Inggris secara khusus memiliki basis data ponsel yang berguna digunakan untuk tujuan tersebut, yakni pengawasan perangkat menggunakan IMEI. Nomor IMEI juga digunakan untuk penyadapan oleh pemerintah federal di seluruh dunia dengan menggunakan sistem basis data dan sinergi antarlembaga yang kuat.  Kembali ke Indonesia, pada pertemuan World Economic Forum di Hanoi, Vietnam belum lama ini, Menkominfo Rudiantara mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto guna implementasi IMEI sebagai fungsi kontrol dan proteksi. Dia menyebut setidaknya tahun depan identifikasi IMEI bisa menjadi alat proteksi bagi smartphone di dalam negeri dari produk-produk di pasar gelap.  Sementara Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin Harjanto mengatakan, penerapan kontrol IMEI ponsel memang sulit untuk dieksekusi tahun ini. Hal tersebut mengingat setelah penandatanganan nota kesepahaman, pihaknya masih harus mengembangkan sistem basis data untuk daftar nomor IMEI. Termasuk menanti data IMEI yang dikeluarkan Global System for Mobile Communications Association (GSMA) sebagai penyedia dan penyimpan database IMEI ponsel-ponsel yang beredar di seluruh dunia.

Menanti Realisasi Validasi IMEI untuk Tekan Smartphone BM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siap-siap-pemerintah-bakal-blokir-ponsel-ilegal-lewat-data-imei_m_189451.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos - Maraknya penjualan ponsel bermerk terkenal secara ilegal, membuat pemerintah melakukan validasi data IMEI mulai April mendatang.  Data IMEI atau Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan kode nomor identitas ponsel. Jika ponsel tersebut ternyata ilegal otomatis tidak dapat digunakan lagi.  Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, data IMEI mulai dikonsolidasikan pada April 2018. Pihaknya akan menggandeng <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/10/150085/berantas-ponsel-ilegal-qualcomm-gandeng-kementerian-perindustrian" target="_blank" rel="noopener">Qualcomm </a>serta didukung  Kementerian Komunikasi dan Informatika. "IMEI pada April nanti (datanya) sudah terkonsolidasi," jelasnya di Jakarta, Kamis (14/2).  Seluruh data IMEI ponsel dapat diakses oleh Kementerian Perindustrian.  Bersumber dari data tersebut dapat diketahui mana ponsel yang resmi dan mana ponsel ilegal. Politisi partai Golkar itu mengatakan, validasi IMEI ini bertujuan supaya ponsel ilegal tidak dapat beroperasi di Indonesia.  "Kalau mambawa (ponsel) sebagai pribadi satu atau dua buah ponsel bisa diregister melalui online, dan bisa langsung masuk ke operator, jadi didaftarkan. Tapi kalau bawanya sepuluh dua puluh (secara ilegal untuk dijual lagi) tidak didaftarkan maka itu (IMEI) akan hilang. Dengan data itu kita punya by name by adress," terangnya.  Catatan Kemenperin menunjukkan bahwa, industri telekomunikasi dan informatika (telematika) dalam negeri tumbuh signifikan. Hingga 2016, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS), 42 merek smartphone, dan 37 pemilik merek global maupun nasional. Total investasinya pun sebanyak Rp 7 triliun dan menyerap tenaga kerja hingga 13 ribu orang.  Ponsel ilegal yang terus bertebarandapat mengakibatkan tergerusnya pasar EMS yang juga tengah mengalami peningkatan signifikan. Seiring dengan maraknya penggunaan smarthpone.

Siap-Siap! Pemerintah Bakal Blokir Ponsel Ilegal Lewat Data IMEI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#regulasi imei

Berita Terkini