<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/eiazxv00VxTRuHXAorTN0lx1PKJDBsU9WDBBjhSP-1-2120964446.jpg" alt="Pelaksanaan hari pertama UTBK-SNBT 2025 di Universitas Airlangga, 16 peserta tidak hadir, Rabu (23/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan hari pertama UTBK-SNBT 2025 di Universitas Airlangga, 16 peserta tidak hadir, Rabu (23/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Peserta lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2025 belum dapat dinyatakan telah masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tujuan secara penuh. Peserta masih harus melakukan registrasi ulang di PTN masing-masing.&nbsp; Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2025, Eduart Wolok mewanti-wanti peserta lolos SNBT agar segera melakukan registrasi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Mengingat, tenggat waktunya bervariasi karena tak dilaksanakan serentak. Misalnya, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), daftar ulang SNBT Unesa 2025 dimulai 30 Mei-3 Juni 2025. Daftar ulang dengan mengakses laman https://sipenmaru.unesa.ac.id/simreg/_login.php. Kemudian, Universitas Airlangga (Unair) mulai membuka pengisian biodata dan pengunggahan berkas online pada 29 Mei 2025 pukul 09.00 WIB hingga 2 Juni 2025 pukul 23.59 WIB. Sedangkan, di Universitas Brawijaya (UB) pendaftaran ulang secara online dapat dilakukan mulai 2 Juni 2025 pukul 13.00 WIB hingga 11 Juni 2025 pukul 23.59 WIB.&nbsp; Lalu, bagaimana jika mereka tidak registrasi ulang atau tidak mengambil kursi SNBT-nya? Eduart mengatakan, hal itu tidak jadi masalah sebelum mereka daftar ulang. Tidak ada sanksi juga untuk mereka yang mundur. &ldquo;Tidak ada sanksi. Tapi dianjurkan agar kursi yang sudah dinyatakan lolos untuk diambil atau diisi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sementara, bagi yang belom lolos SNBT, Eduart meminta mereka untuk tak berkecil hati. Masih ada seleksi jalur mandiri yang bisa ditempuh untuk bisa masuk PTN. Terlebih, ada beberapa PTN yang membuka jalur mandiri mereka dengan menggunakan nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK) SNBT 2025. Artinya, peserta tidak perlu melakukan tes lagi jika mengikuti seleksi jalur mandiri. Diantaranya, Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan masa pendaftaran jalur ini mulai 7 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025. Lalu, Institut Pertanian Bogor (IPB University) yang pendaftarannya mulai 3-13 Juni 2025, Universitas Negeri Malang (UM) 25 Maret-26 Juli 2025 dalam tiga gelombang, Universitas Brawijaya (UB) mulai 23 Juni-5 Juli 2025, Universitas Udayana (Unud) pada 2-9 Juni 2025. Universitas Negeri Semarang (Unnes) 3 Juni-14 Juli 2025, yang terbuka dalam dua gelombang; Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mulai 1-14 Juni 2025;&nbsp;Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT) yang mulai membuka seleksi jalur mandiri dengan nilai UTBK SNBT pada 28 Mei-23 Juni 2025; dan Universitas Hasanuddin (Unhas) dibuka 29 Mei-12 Juni 2025. Di sisi lain, peserta juga diingatkan untuk untuk mengunduh sertifikat UTBK SNBT 2025. Sertifikat dapat diunduh 3 Juni-31 Juli. Sertifikat ini digunakan untuk daftar ulang di PTN yang dituju hingga mendaftar pada seleksi Mandiri 2025.

Peserta lolos SNBT agar segera melakukan registrasi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.

Lolos SNBT, Peserta Diminta Segera Registrasi Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Penyuntikan-Vaksin-Sinovac-Ke-Tenaga-Medis-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas menunjukan vaskin Sinovac sebelum melakukan vaksinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukan vaskin Sinovac sebelum melakukan vaksinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) tahap pertama dimulai kemarin (15/1). Namun, belum semua nakes yang masuk daftar melakukan registrasi ulang.  Juru Bicara Kementerian Kesehatan tentang <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">Vaksin Covid-19</a> Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, nakes yang melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan vaksin sebanyak 88,51 persen atau 500.029 orang di antara 565.220 nakes. Jumlah itu mencakup 91 kabupaten/kota se-Indonesia.  Dengan demikian, sekitar 65 ribu nakes belum melakukan registrasi ulang. Adapun <a href="https://www.jawapos.com/tag/nakes/">nakes</a> yang divaksin kemarin, jumlahnya sebanyak 15.301 orang.  Dia menjelaskan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-covid-19/">vaksinasi</a> untuk nakes akan dilaksanakan bertahap hingga akhir Februari. ”Sasaran untuk nakes yang mendapatkan vaksin ini sejumlah 1,4 juta jiwa,” kata Nadia kepada Jawa Pos.  Penerimanya harus memenuhi rentang usia 18 hingga 59 tahun. Selain itu, dalam kondisi sehat, tidak terkena Covid-19, serta tidak hamil dan menyusui. Pemilik penyakit komorbid tertentu juga tidak diperbolehkan menerima vaksin tersebut. ”Tenaga kesehatan yang mendapatkan SMS blast diharapkan segera merespons,” ungkapnya.  Sebab, dengan menjawab SMS tersebut, nakes akan memperoleh tiket elektronik yang akan dibawa untuk mendapatkan vaksin. Juga, untuk menentukan waktu dan tempat penyuntikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin</a>.  Pemerintah akan mengerahkan dinas kesehatan dan babinsa untuk mendata ulang mereka yang belum registrasi. Mereka yang kesulitan registrasi ulang juga dibantu. ”Tim akan terus mengevaluasi jika ada kekurangan dalam registrasi ulang ini,” tutur Nadia. Kemenkes telah memiliki contact center untuk dihubungi ketika ada kendala.  Pada kesempatan lain, Nadia menjelaskan bahwa angka pertambahan kasus yang cukup tinggi di Indonesia merupakan warning. ”Angka positivitas terus naik. Padahal, seharusnya bisa menurun pada September,” katanya.  Angka positivitas di tanah air mencapai 24 persen. Menurut Nadia, hal itu berarti setiap ada 10 orang, dua atau tiga di antaranya positif Covid-19. Untuk itu, perlu dikurangi mobilitas dan kerumunan.  Kemarin pertumbuhan kasus positif harian kembali memecahkan rekor. Tercatat 12.818 kasus baru pada periode 14 hingga 15 Januari 2021 sehingga total kumulatif kasus positif nasional menjadi 882.418. Kasus sembuh tidak dapat mengimbangi dan tertinggal jauh di angka 7.491 dengan total kumulatif 718.696. Sedangkan kasus kematian menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Pertumbuhannya kini lebih dari 200 orang per hari dengan pertambahan kemarin mencapai 238 orang kasus meninggal.  Dengan pertambahan kasus itu, persentase kesembuhan drop di angka 81,4 persen. Sementara itu, kasus aktif terus menanjak ke angka 138.238 dengan persentase 15,7 persen.  Pertumbuhan kasus terbanyak dipimpin Jawa Barat dengan 3.095 kasus baru. Disusul DKI Jakarta (2.541 kasus), Jawa Tengah (1.993 kasus), dan Jawa Timur (1.198 kasus).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/01/2021/tiga-pejabat-jatim-tak-lolos-skrining-vaksin-wagub-bukan-settingan/">Tiga Pejabat Jatim Tak Lolos Skrining Vaksin, Wagub: Bukan Settingan</a>  Pada bagian lain, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono berharap pemerintah turut mendahulukan prajurit TNI-AL yang bertugas di atas KRI. ”Yang tugas di KRI nggak bisa work from home sehingga harus dapat dispensasi pertama divaksin,” terang dia kepada awak media. Menurut Yudo, tidak kurang dari 60 KRI beroperasi setiap hari untuk menjaga kedaulatan di laut Indonesia.  Selain mengusulkan anak buahnya di KRI masuk prioritas vaksinasi, Yudo mengatakan sudah menginstruksi seluruh prajurit Angkatan Laut agar turut serta dalam program vaksinasi. Khususnya yang selama ini bertugas di garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19. ”Yang di lapangan, wisma atlet, dan rumah sakit,” imbuhnya. Dia memastikan, tidak akan ada satu pun personel TNI-AL yang menolak, apalagi takut divaksin. ”Prajurit disuntik masak takut,” tambahnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/B4VXBHk9Pig

65 Ribu Nakes Belum Registrasi Ulang Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/CHIKA-OKE.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan aplikasi CHIKA yang dikembangkan BPJS Kesehatan untuk peserta JKN-KIS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan aplikasi CHIKA yang dikembangkan BPJS Kesehatan untuk peserta JKN-KIS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga, per 1 November 2020 pemerintah berencana melakukan Program Registrasi Ulang (GILANG) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN), karena datanya belum terisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).  Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta JKN-KIS segmen PPU PN dapat mengecek status kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN, Layanan informasi melalui Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau Aplikasi JAGA KPK .  “Bagi peserta JKN-KIS PPU PN yang datanya belum terisi NIK, status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara, pada saat dicek status kepesertaannya mulai tanggal 1 November 2020 akan muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, mereka dapat melakukan pembaruan data NIK dengan cara menghubungi kantor cabang melalui layanan administrasi dengan WA (Pandawa)menu pengaktifan kembali kartu, petugas BPJS SATU! Di RS maupun BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dengan hanya menyiapkan foto KTP/KK dan kartu peserta (KIS). Jika sudah melaporkan pembaruan data, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1x24 jam,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas.  Iqbal pun mengatakan, pihaknya membutuhkan keterlibatan dari masing-masing instansi pemerintah seperti PWRI, PEPABRI, TASPEN dan ASABRI untuk ikut mendorong pesertanya mengecek status kepesertaan JKN-KIS dan melakukan registrasi ulang bagi yang dinonaktifkan sementara. Diharapkan dengan adanya internalisasi dan sosialisasi yang efektif, para peserta JKN-KIS PPU PN yang dinonaktifkan sementara dapat memanfaatkan kemudahan registrasi ulang melalui Program GILANG dari BPJS Kesehatan.

GILANG Mudahkan Peserta JKN-KIS Segmen PPU PN Perbarui Datanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-butuh-e-sim-menkominfo-masih-fokus-registrasi-ulang-kartu-sim_m_.jpg" alt="Menkominfo Rudiantara." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penerapan elektronik SIM Card atau e-SIM di Indonesia tampaknya belum akan terlaksana saat ini. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum memikirkan regulasi soal teknologi masa depan SIM Card tersebut. Untuk Indonesia sendiri memang belum terdengar gaung mengenai teknologi e-SIM. Bahkan istilah itu agaknya masih asing bagi sebagian pengguna smartphone. Meski<a href="https://www.jawapos.com/teknologi/15/09/2018/jangan-norak-e-sim-iphone-terbaru-lebih-canggih-dari-sim-card-biasa" target="_blank"> E-SIM</a> sendiri sejatinya sudah diterapkan 10 negara di dunia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Indonesia saat ini masih fokus pada registrasi kartu prabayar menggunakan data kependudukan untuk data yang valid. &ldquo;Soal e-SIM di Indonesia? Nantilah tunggu, kita sekarang saja masih ngurusin manage SIM Card,&rdquo; ujar Rudiantara di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (17/9). Menurut dia, registrasi SIM Card prabayar bisa menghemat anggaran Rp 2 triliun setahun. &ldquo;Nanti SIM Card lama-lama juga hilang, kita tunggu saja lah pokoknya,&rdquo; terang Chief RA, sapaan karib Rudiantara. Dia menjelaskan, selain registrasi SIM Card prabayar dengan data kependudukan, saat ini Kemenkominfo juga sedang fokus pada International Mobile Equipment Identification (IMEI) perangkat smartphone. Hal tersebut guna mengurangi barang black market (BM) alias ilegal di pasaran. Dalam penanganannya, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Nantinya IMEI yang terdiri atas 15 digit angka akan otomatis terdaftar di database Kemenperin. Setelah terdaftar, baru kemudian nomor IMEI yang ada pada ponsel akan diaktivasi. Tidak hanya melibatkan Kemenkominfo dan Kemenperin, soal aktivasi IMEI juga akan melibatkan para operator seluler. &ldquo;Dengan Kemenperin, kemarin saya dengan Pak Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketemu di Hanoi. Saya sih berharap tahun depan bisa diimplementasikan antara sinergi IMEI dengan Kemenkominfo, Kemenperin, dan provider telekomunikasi,&rdquo; jelasnya. Masih soal <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/15/09/2018/iphone-terbaru-dilengkapi-e-sim-indonesia-sudah-siap" target="_blank">e-SIM</a>, dalam pemberitaan sebelumnya, dua provider telekomunikasi kenamaan Indonesia, Telkomsel dan XL Axiata justru menanggapi lain. Kedua provider dengan pengguna terbanyak itu mengaku siap atas implementasi e-SIM di Indonesia jika aturannya sudah jelas. Sementara terdapat 10 negara yang telah menerapkan teknologi e-SIM, yakni Kanada, Kroasia, Australia, Republik Ceko, Jerman, Hungaria, India, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Belum Butuh E-SIM, Menkominfo Masih Fokus Registrasi Ulang Kartu SIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/registrasi-sim-tak-mempan-digoda-hadiah-akhirnya-rela-turun-gunung_m_212102.jpeg" alt="Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah di acara Media Gathering Telkomsel di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (11/5)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah di acara Media Gathering Telkomsel di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (11/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Batas akhir registrasi kartu SIM Prabayar menggunakan data kependudukan memang telah berlalu. Namun bagi pelanggan telekomunikasi yang belum melakukan registrasi masih bisa melakukan di masing-masing gerai layanan operator. Dari momen registrasi kartu dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) ternyata ditemukan fakta menarik. Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengungkap bahwa pelanggannya tak mempan dirayu hadiah demi mau melakukan registrasi SIM. "Kita goda pakai hadiah bonus-bonus tertentu nggak mempan. Dijanjikan hadiah konsumen tidak tertarik. Dari situ kita baru sadar ternyata mereka tidak ingin hadiah," ungkapnya di acara Media Gathering Telkomsel di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (11/5). Ririek menyebut bahwa mereka (pelanggan seluler) hanya ingin diblok. "Ya, mereka takut diblok," katanya. "Setelah kita blokir baru mereka sadar dan berbondong-bondong melakukan registrasi. Padahal kita sudah mati-matian ingatkan konsumen kita supaya mau registrasi," sambungnya. Dia menambahkan bahwa selain faktor kegagalan akibat masalah data kependudukan yang tidak sinkron, faktor lainnya adalah kesadaran. Ririek menyebut, melalui momen <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209877/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas" target="_blank">registrasi kartu SIM</a> dengan NIK dan KK mampu mengubah kesadaran pengguna. "Setelah diblokir baru mereka sadar. Nomornya tak bisa dipakai, kehilangan kesempatan yang datang karena sudah dihubungi. Baru deh mau registrasi," katanya. Ririek berujar bahwa di beberapa daerah di Indonesia, ada yang hingga rela turun gunung untuk melakukan registrasi. Lainnya, Telkomsel juga mengaku telah melakukan sistem jemput bola untuk menyadarkan pengguna tentang registrasi dengan data yang benar dan berhak. "Kaya di Lombok ini, barusan ada yang cerita ke saya. Dia baru melakukan registrasi beberapa waktu lalu setelah nomornya terblokir. Setelah terblokir dia rela tuh turun gunung," pungkasnya.

Registrasi SIM, Tak Mempan Digoda Hadiah Akhirnya Rela Turun Gunung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nomor-terblokir-bisa-aktif-kembali-ini-syaratnya_m_211066.jpeg" alt="Menteri Kominfo Rudiantara di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/5) ." width="100%">
<figcaption>Menteri Kominfo Rudiantara di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/5) .</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sepekan lebih setelah momen registrasi kartu SIM prabayar ditutup, kabar simpang siur soal nomor yang terblokir gara-gara tidak melakukan registrasi akhirnya terjawab. Nomor yang sudah terblokir pada 30 April lalu masih bisa diaktifkan kembali.&nbsp; Hal ini ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. "Bisa, masih bisa digunakan itu," ucapnya di kantor Kemenkominfo, Jakarta. Dia menerangkan, pada 30 April pukul 24.00 memang menjadi batas akhir registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209877/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas" target="_blank">SIM Prabayar</a>. Momennya pun sudah lewat. "Perkara operator mau me-recycle (mengaktifkan kembali) dalam waktu yang sama boleh. Mau seminggu setelahnya boleh dan mau kapan pun silakan. Itu kan haknya operator karena masuk ke dalam strategi distribusi yang masuk kepada domainnya operator," terang Rudiantara. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa Kemenkominfo mengaku tidak mau masuk dalam strategi distribusi lantaran ada faktor kompetisi yang tidak boleh diintervensi. Lebih lanjut, masing-masing cara operator mau mengaktifkan kembali nomor terblokir dengan cara apa pun boleh dilakukan operator. Baik lewat gerai, mau lewat retail, ataupun kios-kios pedagang pulsa. "Kepastian soal pemblokiran total sudah dilakukan. Pukul 24.00 tanggal 30 April kemarin sudah terblokir semua itu yang belum melakukan registrasi. Perkara setelah tanggal itu akan diaktifkan kembali oleh operator, itu silakan. Hak operator itu," kata Rudiantara. "Yang pasti, nomor yang sudah terblokir pada 30 April itu tidak boleh diaktifkan apabila belum melakukan registrasi," sambungnya. Dia mencontohkan, misalnya sebuah nomor 0812345 pada 30 April pukul 24.00 belum melakukan registrasi, maka nomor tersebut diblokir. Nomor bisa digunakan lagi asalkan melakukan registrasi lebih dulu. "Ya itu bakal kita blokir atau kita matikan. Perkara nomor kamu mau diaktifkan kembali oleh operator ya silakan. Namun dengan catatan harus registrasi dulu," jelas Rudiantara. Sehari berselang, Kemenkominfo juga melepaskan press release di situs resminya. Sebagimana JawaPos.com kutip pada Selasa (8/5), Kemenkominfo menjelaskan bahwa seluruh nomor pelanggan yang telah diblokir karena tidak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209877/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas" target="_blank">registrasi ulang</a>&nbsp;sampai dengan batas waktu, yakni 30 April 2018 pukul 24.00 dapat diaktifkan kembali. Pengaktifkan kembali sesuai dengan mekanisme registrasi nomor pelanggan baru. Sementara seluruh pulsa dan atau kredit pulsa yang ada di dalamnya tetap menjadi hak pelanggan yang bersangkutan. Selain kebijakan nomor terblokir yang dapat diaktifkan kembali, siaran pers yang disampaikan oleh Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ahmad Ramli juga menyebut ihwal pembatasan satu nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) bisa digunakan oleh lebih dari satu nomor. "Selaku Ketua BRTI, saya telah kirimkan surat ke operator seluler agar tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet mitranya untuk meregistrasikan nomor ke-4, ke 5, dan seterusnya. Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penyokong industri telekomunikasi," ujarnya. Mengenai jumlah nomor yang dapat diregistrasikan, BRTI menegaskan tidak ada pembatasan selama registrasi dilakukan dengan NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak. Selain itu, operator dan mitra juga diingatkan bahwa mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan. Kemenkominfo berdalih, kebijakan ini dibuat agar hak pelanggan terlindungi. Terutama yang nomor prabayarnya menyimpan pulsa/kredit pulsa saat terblokir karena tidak diregistrasikan ulang. &ldquo;Dalam surat kami kepada operator seluler, kami meminta agar hak-hak konsumen tetap dijamin,&rdquo; tegas Ramli. Diketahui sebelumnya, momen registrasi SIM prabayar menggunakan data kependudukan memang sempat membingungkan. Seminggu lalu, antara Kemenkominfo dan operator seluler melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut bahwa nomor hanya dapat terblokir bilamana memang sudah waktunya mati. Hal tersebut terjadi lantaran siklus hidup kartu dari masa aktif, masa tenggang, dan mati karena tidak digunakan. Menurut ATSI, esensi dari pemblokiran total adalah saat kartu mati dalam keadaan demikian. Bukan seperti yang disebut <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209877/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas" target="_blank">Kemenkominfo</a> yang menyebut akan terblokir total dan tidak dapat digunakan lagi setelah 30 April. Sontak, pernyataan ATSI dibantah oleh ketua BRTI dengan menyampaikan klarifikasi bahwa 30 April tetap menjadi batas akhir, lewat dari tanggal itu kartu terblokir tidak akan dapat lagi digunakan.

Nomor Terblokir Bisa Aktif Kembali, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karut-marut-registrasi-sim-prabayar-kemenkominfo-dinilai-kurang-tegas_m_209877.jpeg" alt="Ilustrasi: kartu SIM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kartu SIM</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Masa registrasi SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sudah berakhir. Tanggal 30 April dijadikan batas akhir pengguna kartu seluler prabayar untuk meregistrasi SIM menggunakan NIK dan KK. Jika tidak, maka sanksi pemblokiran dijatuhkan. Namun demikian, terkait dengan registrasi kartu SIM ternyata meninggalkan kebingungan di masyarakat. Bukan tanpa sebab, antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terlihat tidak sejalan dengan penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator. Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi menyebut bahwa hal ini mungkin terjadi lantaran ada faktor inkonsistensi serta kurangnya komunikasi antar-stakeholder dalam menyusun peraturan tersebut. &ldquo;Kemenkominfo melakukan sebuah ketidakkonsistenan. Walaupun <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">registrasi SIM</a> itu penting, kesepakatan tetap harus dipatuhi. Ketidakkonsistenan Kemenkominfo kan terlihat dari berubahnya peraturan yang mengatur tentang resgistrasi SIM ini,&rdquo; katanya kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon. Menurut dia, adanya kesalahan terkait dengan ditemukannya banyak kegagalan saat registasi SIM, bukan sepenuhnya salah pengguna kartu SIM atau pelanggan layanan seluler itu. Apabila pemangku kepentingan meminta registrasi menggunakan data kependudukan dengan menggunakan NIK dan KK, maka seharusnya yang berkaitan dengan kependudukan juga harus klir dulu. Misalnya, menggunakan NIK yang ada pada kartu tanda penduduk (KTP). "Persoalannya kan kita sedang masa transisi dari KTP biasa ke KTP elektronik. Apakah seluruh masyarakat sudah memilki e-KTP? Kan belum. Masih banyak yang bermasalah terkait dengan data kependudukan," tuturnya. Artinya, lanjut dia, seharusnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga harus memperbaiki. Dukcapil juga harus bisa menjelaskan mengapa pengguna kartu SIM gagal registrasi gara-gara data yang dimilikinya tidak sinkron. "Ada orang yang sudah melakukan registrasi berkali-kali masih dianggap data yang dimasukannya salah atau tidak sesuai. Padahal memang hanya itu yang mereka miliki. Dari sini artinya pengguna masih harus diberikan kesempatan, toh gagalnya registrasi yang menyebabkan nomornya harus diblokir kan bukan sepenuhnya salah dia,&rdquo; ujarnya. Ridwan menyebut bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi selama registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">SIM Prabayar</a> adalah karena regulatornya lemah. Regulasinya masih bolong, belum sempurna. "Pemerintah tidak mempersiapkan ini dengan matang, yang penting bikin aturan. Perkara nanti di kemudian hari ternyata ditemukan masalah, solusinya tidak dipersiapkan, penanganannya bagaimana itu tidak dipikirkan,&rdquo; pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, perkara registrasi kartu SIM sejak awal dicanangkan memang menuai kontroversi. Berbagai pihak menanggapi beragam, ada yang pro dan kontra. Hingga pada akhirnya peraturan ini benar-benar terlaksana dan dinyatakan berakhir pada 30 April lalu. Ternyata ditemukan ketidaksesuaian pernyataan antara operator yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) dengan Kemenkominfo dalam hal ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Ramai beredar, Ketua Umum ATSI Merza Fachys menyebut bahwa 30 April bukanlah batas akhir dari registrasi SIM dan dilakukan pemblokiran. Dia sempat menyebut bahwa esensi pemblokiran sebenarnya adalah ketika kartu SIM tersebut mati lantaran siklus hidupnya, yang mana ada masa aktif, masa tenggang, dan benar-benar mati karena tidak digunakan. Kesepakatan tersebut juga sempat tertuang dalam sebuah surat pengumuman yang ditandatangani oleh ATSI dan BRTI. Namun, tak berapa lama, statement dari ATSI diklarifikasi oleh BRTI melalui Ahmad Ramli sebagai ketuanya. Dia menyatakan bahwa tanggal 30 April tetap menjadi akhir dari batas registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">SIM Prabayar</a>&nbsp;menggunakan NIK dan KK. Artinya, menurut Ramli, selepas tanggal 30 April sudah tidak bisa melakukan registrasi SIM dan akan segera terblokir. Namun, kenyataan di lapangan pun demikian. Setelah tanggal 30 April, gerai layanan operator seluler masih ramai diserbu pengunjung yang ingin melakukan registrasi. Artinya lewat tanggal tersebut pun banyak pengguna yang belum terblokir kartu SIM-nya. Meski ada pula yang secara otomatis terblokir tepat pada waktunya.

Karut-marut Registrasi SIM Prabayar, Kemenkominfo Dinilai Kurang Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/xl-berharap-registrasi-kartu-sim-bisa-ubah-kebiasaan-pengguna_m_209766.jpeg" alt="Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih." width="100%">
<figcaption>Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Registrasi kartu SIM Prabayar menggunakan data kependudukan diyakini mampu mengubah kebiasaan lama pengguna. Kebiasaan yang dimaksud adalah bergonta-ganti nomor &lsquo;sekali pakai buang&rsquo;. Group Head Corporate Communications XL Axiata Tri Wahyuningsih mengatakan melalui momen tersebut, pengguna kartu <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">SIM prabayar</a> akan melewati serangkaian usaha yang diharapkan mampu membuat sadar bahwa kebiasaan &lsquo;sekali pakai buang&rsquo; bukan sesuatu yang baik. &ldquo;Momen registrasi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) kan membutuhkan usaha,&rdquo; jelas perempuan yang karib disapa Ayu usai menghadiri acara Selular Awards di Jakarta, Kamis (3/5). &ldquo;Satu sampai tiga nomor mungkin masih bisa diregistrasi sendiri. Lebih dari itu, atau dia ingin bergonta-ganti kan harus daftar ke gerai layanan operator seluler. Ada prosedurnya, dicatat, jalan ke gerainya, itu kan usaha. Sering-sering ganti, ya capek dia,&rdquo; imbuh Ayu. Setelah program registrasi prabayar ini benar-benar selesai, dia berharap, setiap operator telekomunikasi memiliki jumlah pelanggan yang lebih jelas dan mengubah bisnis model yang ada sekarang. &ldquo;Bisnis model akan berfokus pada reload dibandingkan menjual starter pack baru (perdana baru) ke konsumen. Model ini akan menghasilkan pelanggan yang lebih berkualitas dibandingkan hanya menambah jumlah pelanggan,&rdquo; ujar Ayu. Sayangnya, Ayu belum dapat memastikan berapa jumlah pelanggan XL yang sudah diblokir terkait dengan momen pelaksanaan registrasi kartu SIM menggunakan NIK dan KK. Dia hanya menyampaikan data soal registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209422/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan" target="_blank">kartu SIM</a> kemungkinan akan dirilis bersamaan dengan operator lainnya. Kendati begitu, ayu menuturkan hingga minggu lalu, pelanggan XL yang sudah melakukan registrasi mencapai 47 juta nomor. Ketika memasuki 1 Mei, nomor XL langsung memblokir data internet pelanggan yang belum melakukan registrasi prabayar. Seperti diberitakan sebelumnya, momen registrasi SIM menggunakan NIK dan KK bagi pelanggan seluler prabayar telah dinyatakan berakhir pada 30 April lalu. Setelah tanggal itu, pelanggan yang belum melakukan registrasi terkena sanksi pemblokiran.

XL Berharap Registrasi Kartu SIM Bisa Ubah Kebiasaan Pengguna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untung-rugi-penjual-kartu-sim-usai-sanksi-blokir-total-diberlakukan_m_209422.jpeg" alt="Lapak pedagang kartu SIM perdana" width="100%">
<figcaption>Lapak pedagang kartu SIM perdana</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sanksi pemblokiran kartu SIM Prabayar telah memasuki hari ketiga, Kamis (3/5). Bagi kartu SIM yang tidak melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang sesuai paling lambat Senin (30/4) lalu, maka akan diblokir total. Kebijakan mewajibkan registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209077/pelanggan-seluler-masih-banyak-yang-gagal-registrasi-apa-penyebabnya" target="_blank">kartu SIM</a> menggunakan NIK dan KK serta pembatasan NIK dan KK untuk beberapa nomor sempat nemuai polemik. Dari mulai digaungkan pada akhir 2017 lalu, hingga 30 April kemarin. Kebijakan yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dianggap berpotensi merugikan sebagian kalangan yang hidup dari berjualan kartu perdana dan pulsa. Buntutnya, massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha kartu perdana dan pulsa ini sempat melakukan aksi. Aksi menolak Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Akhirnya, setelah melakukan aksi, ketika itu perwakilan KNCI bertemu dengan Ketua BRTI Ahmad M Ramli dan menyepakati ketentuan. Awalnya, satu NIK bisa untuk registrasi lebih dari tiga nomor kartu SIM, namun registrasi hanya bisa dilakukan di gerai operator seluler. Dengan kesepakatan antara&nbsp;BRTI dengan KNCI, kini outlet atau konter pulsa juga bisa melakukan registrasi satu NIK untuk lebih dari tiga nomor. Penjual Nomor SIM Perdana Merugi? JawaPos.com lantas mencoba mengunjungi beberapa outlet yang tersebar di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Pada outlet pertama, yang terletak di jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, JawaPos.com menemui salah seorang penjaga konter pulsa yang juga menjual kartu perdana. Pria yang tampak berusia sekitar 25 tahunan itu mengatakan, sejak pertama aturan soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209077/pelanggan-seluler-masih-banyak-yang-gagal-registrasi-apa-penyebabnya" target="_blank">registrasi kartu SIM</a> dengan NIK dan KK digaungkan, omset yang didapatnya memang menurun. &ldquo;Dari segi omset jelas menurun. Kalau dulu sebelum ada aturan ini (registrasi kartu SIM dengan NIK dan KK) orang kan bebas mau beli berapa kali kartunya. Apalagi kan ada perdana kuota tuh. Daripada ngisi kuota di kartu yang lama lebih mahal kan mending beli perdana baru. Harganya sama, tapi kuota yang didapet bisa dua kali lipat lebih gede,&rdquo; ungkap pria yang enggan menyebutkan namanya itu. Namun dia mengaku tidak mengetahui persis berapa persentase penurunan omset yang dialaminya. Ketika JawaPos.com bertanya soal sanksi pemblokiran, jawaban mengejutkan didapatkan. Menurut dia, sejak kemarin tertanggal 1 Mei, yang mana pemblokiran mulai dijatuhkan, tokonya justru ramai diserbu pembeli kartu perdana baru. &ldquo;Kemarin sih lumayan (banyak), sampai hari juga alhamdulilah sih. Banyak yang beli kartu perdana baru. Pada ke blokir kali yah, makanya pada beli baru,&rdquo; katanya sambil terkekeh. Di konter pulsa lain, JawaPos.com juga mengulik penjual kartu perdana di daerah Ciledug, Kota Tangerang. Jawabannya kurang lebih sama dengan yang disebutkan penjual di atas. Lagi-lagi, di gerai kedua yang dikunjungi ini, masih banyak ditemui pengguna kartu SIM yang antre membeli perdana baru untuk kuota. Padahal sanksi pemblokiran dengan aturan registrasi kartu SIM dengan NIK dan KK sudah dijatuhkan. Artinya, nomor perdana tidak bisa digunakan sebelum diregistrasi dengan NIK dan KK ke operator terkait. JawaPos.com mendapati bahwa aturan registrasi kartu SIM dengan NIK dan KK tidak berdampak pada kebiasaan &lsquo;sekali pakai buang&rsquo; yang selama ini kerap dilakukan konsumen. Yuli, perempuan yang sedang antre membeli kartu perdana baru bersama pacarnya ini mengaku sejak kemarin masih suka membeli kartu perdana kuota baru untuk dipakai di ponsel pintar miliknya. Dia menyebut bahwa aturan registrasi SIM dengan NIK dan KK tidak menghalangi kebiasaan &lsquo;sekali pakai buang&rsquo; yang dilakukannya. &ldquo;Habis gimana ya, beli perdana baru dapat kuota lebih besar sih. Lebih murah juga kan. Tuh dapat 36 GB cuma Rp 45 ribu,&rdquo; katanya sambil menunjuk daftar harga perdana kuota. &ldquo;Kalo soal registrasi mah gampang, kan bisa di unreg di nomor lama, pindah ke nomor baru. Asal data di NIK dan KK bener kan gampang, selama ini juga nggak ada masalah tuh, kita registrasi berhasil terus kok,&rdquo; katanya. Terakhir, pada gerai penjual pulsa dan perdana di bilangan Serpong, Tangerang Selatan. Jawaban yang JawaPos.com dapatkan juga sama. Yakni peraturan registrasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209077/pelanggan-seluler-masih-banyak-yang-gagal-registrasi-apa-penyebabnya" target="_blank">SIM prabayar</a>&nbsp;dengan NIK dan KK memang berpengaruh, namun para pedagang menyebut tidak terlalu signifikan. Kesemuanya menyebut bahwa penurunan omset dari jualan kartu perdana baru memang ada. Namun mereka masih bisa menjual perdana baru, baik yang berisi pulsa reguler maupun kuota data. &ldquo;Alhamdulilah, yang beli mah ada aja,&rdquo; tutup salah seorang penjual kartu SIM perdana.

Untung-Rugi Penjual Kartu SIM Usai Sanksi Blokir Total Diberlakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelanggan-seluler-masih-banyak-yang-gagal-registrasi-apa-penyebabnya_m_209077.jpeg" alt="sim card kartu. (thaivisa.co)" width="100%">
<figcaption>sim card kartu. (thaivisa.co)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Hari pertama sanksi pemblokiran total kartu SIM Prabayar yang tidak melakukan registrasi ulang telah dijatuhkan. Kendati mengetahui pada Selasa (1/5) kemarin, sanksi mulai diberlakukan, banyak pengguna kartu SIM yang masih mencoba mendatangi gerai layanan operator yang ada di beberapa tempat. Pantauan JawaPos.com pada titik layanan operator seluler di mal bilangan Karawaci, Kota Tangerang, Selasa (1/5) malam, masih banyak dijumpai pelanggan yang mencoba melakukan registrasi kartu SIM seluler mereka. Salah seorang pengguna operator seluler 3 (Three) bernama Ade mengaku sudah mengetahui ihwal registrasi ulang kartu SIM sejak diwacanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada akhir 2017 lalu. Bukan tak ingin melakukan registrasi, Ade mengaku bahwa dirinya kerap gagal saat melakukan registrasi secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). &ldquo;Tahu (registrasi ulang SIM Card), tapi dari dulu saya gagal mulu,&rdquo; katanya kepada JawaPos.com. &ldquo;Soalnya ini, NIK di kartu tanda penduduk (KTP) saya berbeda dengan yang ada di KK saya. Saya coba gagal terus,&rdquo; imbuhnya. Ade mengaku tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan Kemenkominfo dan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) jika menemukan kendala saat melakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208973/hari-pertama-sanksi-blokir-total-gerai-seluler-ramai-diserbu-pengguna" target="_blank">registrasi kartu SIM</a>. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Sutrisman sebelumnya sempat menjelaskan soal gagalnya proses registrasi kartu SIM. &ldquo;Registrasi gagal karena data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang didaftarkan dianggap invalid atau salah. Jadi data yang ditemukan tidak ditemukan kesesuaian alias tidak sinkron,&rdquo; ujarnya beberapa waktu lalu di gedung Kemenkominfo di Jakarta. Ketika itu, Sutrisman menjelaskan bahwa sebelum 1 Mei yang jatuh pada Selasa kemarin, pelanggan kartu prabayar masih memiliki kesempatan untuk melakukan proses registrasi ulang. &ldquo;Kalau daftar lewat SMS gagal, kemudian lewat website masih gagal juga, coba langsung datangi gerai pusat layanan konsumen di masing-masing wilayah yang ada. Minta tolong kepada orang gerai untuk didaftarkan, kami siap melayani kok. Tapi harus dipastikan dulu, jangan sampai ada kesalahan melihat dan menyebutkan angka-angka, yang teliti,&rdquo; terang Sutrisman. Penyebab registrasi gagal, selain tidak sesuainya data kependudukan seperti NIK dan KK dengan database Dukcapil juga bisa disebabkan nomor KK yang invalid. "Misalnya terjadi saat kepala keluarga telah meninggal dunia atau saat keluarga tersebut pindah alamat tempat tinggal baru dan belum melaporkan kepindahannya," ungkap Sutrisman. Bentuk konfirmasinya tidak harus mendatangi kantor Dukcapil di wilayah masing-masing. Sebab Direktorat Jenderal Pelayanan Dukcapil membuka layanan pengaduan atau pertanyaan terkait dokumen kependudukan seperti e-KTP, KK, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Layanan tersebut bisa diakses melalui 'Halo Dukcapil' untuk mempermudah dan memperlancar masyarakat mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Salah satunya untuk keperluan registrasi kartu SIM prabayar. Pelanggan bisa memanfaatkan layanan ini dengan cara menelepon ke call center 08118005372 atau melalui e-Mail callcenter.dukcapil@gmail.com. Bisa juga menghubungi via Facebook (Ditjen Dukcapil) atau Twitter (@ccdukcapil). Kendati sosialisasi sudah digaungkan, Ade mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui soal cara mengadukan data kependudukan yang tidak sinkron tersebut. "Kalau sanksi pemblokiran tahu. Tapi kalau pengaduan ke Dukcapil kaya gitu-gitu kita nggak tahu tuh," ungkapnya. Masalah serupa juga menimpa pengguna <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208973/hari-pertama-sanksi-blokir-total-gerai-seluler-ramai-diserbu-pengguna" target="_blank">kartu seluler</a> lainnya yang hadir ke gerai layanan operator yang tersedia di mal tersebut. Setidaknya ada empat pusat layanan pelanggan yang ada satu lantai. Yakni, gerai layanan 3 (Three), XL Axiata, Telkomsel, dan Smartfren. Meskipun batas waktu registrasi ulang sudah lewat, namun antrean pelanggan yang ingin melakukan registrasi masih tampak ramai. Bahkan pada beberapa gerai ada yang sampai duduk-duduk di pelataran gerai bersama pengunjung mal yang berlalu-lalang. Tidak hanya Ade, ketika mengkroscek&nbsp;JawaPos.com juga menemukan hal yang sama pada gerai layanan milik XL Axiata dan Telkomsel. Rata-rata, masalah yang dihadapinya sama, yakni gagal melakukan registrasi gara-gara data kependudukan yang tidak sesuai. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya sosialisasi pihak terkait soal sinkronisasi data kependudukan yang seharusnya bisa mereka ketahui. Alhasil, banyak dari pelanggan yang kebanyakan sudah mengantre sejak siang hari hingga malam, mereka hanya bisa gigit jari lantaran nomor yang digunakannya selama ini mesti diblokir karena tidak melakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208973/hari-pertama-sanksi-blokir-total-gerai-seluler-ramai-diserbu-pengguna" target="_blank">registrasi ulang</a>.

Pelanggan Seluler Masih Banyak yang Gagal Registrasi, Apa Penyebabnya?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#registrasi ulang

Berita Terkini