<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Swalayan-Giant-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat" width="100%">
<figcaption>Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan penyesuaian <a href="https://www.jawapos.com/tag/tarif-pajak/">tarif pajak</a> pertambahan nilai (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ppn/">PPN</a>) dari 10 persen menjadi 11 persen. Kebijakan ini berlaku per hari ini, Kamis 1 April 2022. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkeu/">Kemenkeu</a>) Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  "Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal dan berkelanjutan," kata dia dalam siaran pers, Jumat (1/4).  Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dari 15 persen menjadi 5 persen. Lalu, pembebasan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta.  Kemudian, fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1 persen, 2 persen atau 3 persen. Lalu, layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 miliar tetap diberikan.  Selain perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (<a href="https://www.jawapos.com/tag/apbn/">APBN</a>) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah juga akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu.  "Mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan," tambahnya.  Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.

PPN 11 Persen Berlaku, UMKM Omzet di Bawah Rp 500 Juta Bebas Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Warung-Sembako-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pedagang sembako menata barang dagangan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983" width="100%">
<figcaption>Pedagang sembako menata barang dagangan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mewacanakan bahan pokok, pendidikan dan kesehatan sebagai objek pajak atau akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini ditujukan sekaligus melakukan pemulihan perekonomian melalui reformasi kebijakan pajak di Indonesia.  "Apa yang dirancang dan diberikan pemerintah, kita ingin memastikan reformasi perpajakan terus dilanjutkan (lewat revisi UU 6/198)," jelas Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam diskusi daring Pajak Pendidikan?, Minggu (13/6).  Langkah ini diambil karena pemerintah juga membutuhkan dana yang besar untuk memulihkan perekonomian, sementara pemerintah sendiri juga telah mengambil bagian dalam hal tersebut dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.  Kenapa memberikan bantuan, karena penerimaan pajak menurun akibat ekonomi yang bergerak lambat. Bahkan untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah terpaksa harus utang ke Bank Indonesia (BI) terlebih dahulu.  "Apapun itu, ini tanggungan yang harus kita bayar di masa mendatang, maka dalam situasi pandemi, pemerintah bertanggungjawab karena harus melakukan utang (ke BI), kelak ketika itu normal, kitalah para warga negara yang kembali mengambil tanggungjawab, membiayai kehidupan sosial kita ini dengan membayar pajak, itu prinsip," ujarnya.  Saat ini pemerintah telah menggelontorkan insentif sedemikian banyak, seperti pajak UMKM dan pajak karyawan yang ditanggung pemerintah. Begitu juga dengan angsuran pajak perusahaan dengan diskon 50 persen, hingga pembebasan pajak untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka Covid-19.  Jadi, waktu ini tepat untuk mulai memikirkan payung kebijakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia melalui pajak. Mulai dari pembahasan kerangka kebijakan sampai apa saja instrumen barang dan yang bisa dikenakan pajak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/06/2021/kemenkeu-pastikan-pajak-sembako-dan-sekolah-tak-dikenakan-tahun-ini/">Kemenkeu Pastikan Pajak Sembako dan Sekolah Tak Dikenakan Tahun ini</a>  "Timing sangat kita jaga, tapi payung kita sediakan mulai dari sekarang, kita nggak tahu kelak akan panas atau akan hujan, tapi kita siapkan. Kenapa baru sekarang, menyusun undang-undang itu tidak mudah, proses politik kadang panjang, kadang pendek, apalagi hal yang sensitif perlu penjelasan. Itulah kenapa kita siapkan Sejak saat ini dan nanti diterapkan ketika kita sudah cukup kondusif dan punya kemampuan ekonomi (mulai pulih), itu yang dapat kami tegaskan," pungkasnya.

Penjelasan Kemenkeu Soal Pemulihan Ekonomi Lewat Reformasi Perpajakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan tetap melakukan reformasi perpajakan untuk mengejar pemenuhan target pajak tahun 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kelanjutan reformasi perpajakan diarahkan untuk perluasan basis pajak dan mencari sumber baru penerimaan negara.  Ia memaparkan, hal tersebut diantaranya dengan melakukan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya. Lalu penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan.  Namun, Sri Mulyani belum dapat merincikan seperti apa penyempurnaan yang akan dilakukan. Namun reformasi perpajakan disebut akan mengarah pada penyelarasan sistem dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial ekonomi dalam jangka menengah-panjang.  "Reformasi perpajakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program reformasi perpajakan tahun 2017," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna dengan DPR, Kamis (20/5).  Sri Mulyani menekankan, nantinya reformasi perpajakan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil. Sehat dalam arti efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif terhadap perubahan struktur dan dinamika perekonomian.  Sementara adil artinya memberikan kepastian perlakukan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antar kelompok pendapatan dan antar aspek.  Ia menambahkan, reformasi pajak ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang sangat menantang di tengah begitu banyaknya kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak.

Sri Mulyani Lapor ke DPR Lanjutkan Reformasi Perpajakan, Apa Sajakah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-15.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong reformasi perpajakan. Diharapkan, rasio pajak Indonesia yang masih rendah terdongkrak. Karena itu, pemerintah perlu bersinergi dengan negara-negara lain.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan reformasi perpajakan. "Tax ratio kita yang rendah serta reformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri," ujar tokoh 58 tahun tersebut dalam webinar Asian Development Bank (ADB) Kamis (17/9).  Dukungan masyarakat internasional amat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Kerja sama dengan negara lain dalam reformasi pajak juga diperlukan. Selain itu, pemerintah harus memberikan peluang tentang pengalaman mengenai praktik-praktik pelanggaran di bidang perpajakan.  "Ada sesuatu yang dapat dikendalikan negara kami sendiri dalam merancang reformasi tersebut. Namun, kami juga perlu bertukar pengalaman dan pengetahuan serta melihat praktik kebijakan yang sangat kritis dari luar," kata menteri yang akrab disapa Ani tersebut.  Mantan direktur pelaksana World Bank itu menyebutkan, ada beberapa kerja sama perpajakan internasional yang diinisiatori lembaga ekonomi dan keuangan internasional. Misalnya, World Bank, International Monetary Fund (IMF), hingga Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka juga bisa menjadi celah bagi perusahaan untuk menghindari pajak.  Di sisi lain, Indonesia kaya sumber daya alam dan tersebar di wilayah yang luas. Pemerintah pun memerlukan dukungan negara lain dalam mengejar potensi perpajakan yang hilang tersebut.  "Banyak operasi perusahaan yang sebenarnya lintas batas dan membuka banyak peluang penghindaran pajak," jelas Ani.  Pada kesempatan yang sama, Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengungkapkan bahwa bukan hanya Indonesia yang mengalami persoalan rendahnya rasio perpajakan. Negara-negara lain di Asia juga begitu.  "Perlu juga dicatat, Asia berkembang terus menghadapi hasil pajak yang tidak stabil dengan variabilitas yang besar dari waktu ke waktu," terangnya.  Umumnya, rasio pajak terhadap PDB atau tax to GDP ratio setidaknya 15 persen. Menariknya, meski negara-negara di kawasan Asia, khususnya ASEAN, mengalami perkembangan ekonomi yang baik, rasio perpajakannya justru rendah. Berdasar data OECD pada 2018, rasio pajak Indonesia adalah salah satu yang terendah. Yakni, 11,9 persen PDB. Padahal, rata-rata OECD waktu itu adalah 34,3 persen.  Indonesia bahkan kalah dari Malaysia dan Singapura yang memiliki rasio 13,2 persen dan 12,5 persen. Bahkan, Papua Nugini mampu mencapai 12,1 persen PDB.  Asakawa menjelaskan, penerimaan negara yang seret membuat berbagai negara memperbesar porsi utang. Karena itu, dia menyarankan agar Indonesia dan negara-negara di Asia lainnya memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.  "Untuk mencapai hal ini, pemerintah dapat mengadopsi instrumen kebijakan yang ditargetkan seperti insentif pajak yang lebih disesuaikan dan hemat biaya," tutur dia.  RASIO PAJAK  Indonesia: 11,5 persen  Malaysia: 13,6 persen  Singapura: 14,1 persen  Papua Nugini: 13,7 persen  Thailand: 17,6 persen  Filipina: 17,5 persen  *data per 2019  Sumber: OECD  https://www.youtube.com/watch?v=qX9Jyh6uobg

ADB Sebut Rasio Pajak Indonesia Salah Satu yang Terendah di OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/industri-manufaktur-setor-pajak-hingga-rp-103-triliun_m_213898.jpeg" alt="Ilustrasi pegawai industri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai industri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018. Sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp 103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,3 persen. &ldquo;Industri pengolahan memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbangkan pajak nonmigas setiap tahunnya. Jadi, pelaku industri telah menunjukkan kepatuhannya terhadap wajib pajak,&rdquo; kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/5). Kontribusi penerimaan pajak selanjutnya, diikuti dari sektor perdagangan yang mencapai Rp 76,41 triliun dan pertambangan Rp 28,51 triliun, Selain itu, sumbangan dari sektor konstruksi dan real estat sebesar Rp 23 triliun, transportasi dan gudang Rp 14,49 triliun, serta pertanian Rp 7,47 triliun. Terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan bahwa adanya peningkatan produktivitas manufaktur. Capaian tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, industri pengolahan besar dan sedang di dalam negeri nampak menggeliat pada triwulan I tahun 2018. Sektor manufaktur mencatatkan peningkatan produksi sebesar 0,88 persen dibanding triwulan IV/2017 (quarter to quarter/q-to-q) atau tumbuh 5,01 persen dari triwulan I-2017 (year on year/y-on-y). Bahkan, pertumbuhan tahunan produksi manufaktur besar dan sedang pada tiga bulan awal tahun ini mampu mengungguli pertumbuhan pada triwulan I/2016 sebesar 4,13 persen (y-on-y) dan triwulan I/2017 sebesar 4,46 persen (y-on-y). Sektor-sektor industri manufaktur besar dan sedang, yang mengalami kenaikan tertinggi pada triwulan I/2018 dibandingkan triwulan I-2017 (y-on-y), yaitu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki naik sebesar 18,87 persen, industri mesin naik 18,48 persen, industri pakaian jadi naik 17,05 persen, industri alat angkutan naik 14,44 persen, serta industri makanan naik 13,93 persen. Pada kuartal pertama tahun ini, industri pengolahan nonmigas masih memberikan kontribusi terbesar dengan mencapai 17,95 persen terhadap PDB nasional. Sementara itu, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,03 persen pada kuartal I/2018 atau meningkat dibanding periode yang sama tahun 2017 sekitar 4,80 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,98 persen. Selanjutnya, industri makanan dan minuman yang menempati angka pertumbuhan hingga 12,70 persen. &ldquo;Dengan daya beli masyarakat yang terus berangsur membaik, industri jadi semakin optimistis untuk menggenjot produksinya,&rdquo; tuturnya. Selain itu, pertumbuhan disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, seperti meningkatnya indeks manajer pembelian (PMI) dan kenaikan harga komoditas. Sektor manufaktur yang kinerjanya gemilang di atas PDB nasional, antara lain industri logam dasar 9,94 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 7,53 persen, serta industri alat angkutan 6,33 persen. Di samping itu, Menperin menegaskan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan ekspor produk manufaktur guna menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, sejumlah produk industri manufaktur Indonesia yang diekspor secara langsung atau direct call ke Amerika Serikat dengan menggunakan kapal kontainer berukuran besar. Dari 32 industri manufaktur di dalam negeri yang terlibat dalam pengiriman via kapal raksasa tersebut, total nilai ekspornya mencapai USD 11,98 Juta. Produk nonmigas ini meliputi alas kaki sebesar 50 persen, produk garmen (15 persen), produk karet, ban dan turunannya (10 persen), produk elektronik (10 persen), serta produk lainnya seperti kertas, ikan beku dan suku cadang kendaraan (15 persen).

Industri Manufaktur Setor Pajak Hingga Rp 103 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-hak-wajib-pajak-terlindungi-dpr-dorong-ruu-konsultan-pajak_m_212582.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun saat berbicara dalam talk show bertema" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun saat berbicara dalam talk show bertema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak yang saat ini bakal di bahas di DPR butuh didukung oleh banyak pihak. Terutama soal masukan untuk menghindari dominasi atau kepentingan kelompok tertentu atas perpajakan. &ldquo;Perpajakan itu mengatur hal yang sangat umum karena semua aspek kehidupan kita kena pajak. Karena itu mari kita desain bersama-sama dalam menentukan wajah RUU Konsultan Pajak" kata Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun saat berbicara dalam talk show bertema 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Kuasa Wajib Pajak' di Jakarta, Senin (14/05). Legislator yang merupakan mantan pegawai Kementerian Keuangan itu juga mengatakan, para konsultan pajak&nbsp;saat ini tidak bisa menggantungkan nasib pada konstitusi dasar semata. Karena itu, harus ada payung hukum dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur profesi konsultan pajak.&nbsp; &ldquo;Mari kita bersama-sama perjelas siapa saja yang berhak melekatkan dirinya pada profesi konsultan pajak,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Lebih lanjut, legislator Golkar itu menambahkan, RUU Konsultan Pajak bukan hanya menyangkut profesi. Sebab, RUU itu jika kelak disetujui dan diberlakukan juga demi kepentingan para wajib pajak.&nbsp; "Sebenarnya yang kita inginkan adalah terjaminnya hak-hak para pembayar pajak agar terlindungi dalam sistem yang demokratis ini," pungkasnya. Diketahui, diskusi ini menghadirkan pembicara lainnya. Antara lain Sigit Danangjoyo (Kasubdit Bantuan Hukum Kemenkeu),&nbsp; Petrus Loyani (ketua Umum Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia/PERJAKIN), Darussalam (Managing Partner DDTC), serta Wisamodro Jati yang merupakan osen perpajakan Universitas Indonesia (UI).

Agar Hak Wajib Pajak Terlindungi, DPR Dorong RUU Konsultan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-konsultan-pajak-kunci-reformasi-perpajakan_m_211549.jpeg" alt="Masyarakat secara umum masih bingung dalam memahami perpajakan lantaran masih minimnya pengetahuan dan informasi. Di situlah konsultan pajak bisa menjalankan perannya." width="100%">
<figcaption>Masyarakat secara umum masih bingung dalam memahami perpajakan lantaran masih minimnya pengetahuan dan informasi. Di situlah konsultan pajak bisa menjalankan perannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat perlu tahu tentang pentingnya Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. Karena,&nbsp; menurutnya keberadaan profesi itu harus dipayungi undang-undang seiring makin peliknya persoalan perpajakan.&nbsp; Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara pada seminar nasional bertema &ldquo;RUU Konsultan Pajak, Fasilitas Perpajakan dan Penegakan Hukum&rdquo; yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Misbakun juga menyatakan, masyarakat secara umum masih bingung dalam memahami perpajakan lantaran masih minimnya pengetahuan dan informasi. Di situlah konsultan pajak bisa menjalankan perannya.&nbsp; &ldquo;Permasalahan perpajakan ini sangat penting mengingat pemahaman masyarakat tidak mendalam. Siapa&nbsp;yang bisa mendalamkan ini, ya para konsultan pajak ini,&rdquo; ujar Misbakhun di hadapan lebih dari 1.500 peserta seminar. Politikus muda Golkar itu menambahkan, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang melakukan reformasi sektor perpajakan. Dia meyakini RUU Konsultan Pajak akan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membenahi sektor perpajakan demi menggenjot penerimaan negara.&nbsp; Misbakun menjelaskan, saat ini 85 persen penerimaan negara berasal dari perpajakan sehingga peran konsultan pajak pun makin dibutuhkan. &ldquo;Inilah kenapa saya berulang-ulang menyampaikan bahwa UU Konsultan Pajak harus terwujud agar profesi konsultan wajak bisa dilindungi,&rdquo; katanya&nbsp; Hanya saja, katanya, selama ini konsultan pajak yang dibutuhkan masyarakat&nbsp; tidak dipayungi undang-undang layaknya profesi lain seperti advokat, akuntan publik, guru dan dosen ataupun dokter. Padahal, negara juga sedang menggenjot penerimaan dari perpajakan&nbsp; &ldquo;Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dan semakin kompleks bisa menyulitkan kebanyakan wajib pajak. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak oleh negara. Maka, jasa konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk membantu wajib pajak,&rdquo; ulasnya.&nbsp; Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, RUU Konsultan Pajak juga demi melindungi kepentingan masyarakat, menunjang perkembangan perekonomian nasional yang sehat efisien dan transparan, memelihara integritas profesi konsultan pajak, serta melindungi kepentingan profesi konsultan pajak sesuai dengan standar dan kode etik profesi.&nbsp; &ldquo;Orang yang tidak punya sertifikasi kemudian melakukan praktik konsultan pajak nanti apa hukumnya, atau penerima kuasa tidak punya verifikasi ini semua akan kita atur. Hal-hal dasar seperti ini akan kita atur di undang-undang,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain itu, sambung Misbakhun, UU itu juga akan menjadikan konsultan pajak sebagai profesi yang membanggakan. Dalam pandangannya, konsultan pajak merupakan profesi yang diminati. Sebagai contoh, acara seminar tentang RUU Konsultan Pajak itu dihadiri 1.583 peserta. Misbakhun mengatakan, jumlah itu mungkin hal biasa baginya ketika menghadiri acara-acara politik. Namun, angka itu menjadi sangat luar biasa karena peserta seminar punya ketertarikan sama tentang konsultan pajak. Dia mendorong kalangan muda untuk terjun menjadi konsultan pajak. &ldquo;Namun dalam sebuah acara seminar dengan peserta ribuan orang hadir dalam acara ini bagi saya sangat luar biasa, ini yang membedakan para profesional dengan para pemilih kita,&rdquo; pungkas mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

RUU Konsultan Pajak, Kunci Reformasi Perpajakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-konsultan-pajak-misbakhun-minta-tak-khawatirkan-putusan-mk_m_209960.jpeg" alt="Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun megatakan agar para konsultan pajak tidak khawatir dengan putusan MK tersebut." width="100%">
<figcaption>Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun megatakan agar para konsultan pajak tidak khawatir dengan putusan MK tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun mengatakan, salah satu poin penting yang akan didalami dalam regulasi ini adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait siapapun bisa menjadi kuasa pajak. Pasalnya, putusan ini menjadi pembicaraan serius oleh para konsultan pajak.&nbsp; Menurut anggota Komisi XI DPR ini, putusan MK sebetulnya tidak dikhawatiran, mengingat pasal yang di judicial review adalah pasal mengenai 'kuasa' wajib. Dalam pasal &lrm;32 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ayat 3a, dijelaskan bahwa pasal tersebut masih bersifat umum. Hal itu diungkapkannya saat berbicara dalam seminar nasional "RUU Konsultan Pajak, Fasilitas Perpajakan Terkini dan Penegakan Hukum Perpajakan" yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di hotel Vassa Surabaya, Jumat (04/05). Politisi Golkar yang gigih membela kebijakan presiden Jokowi ini juga menilai, tidak ada yang istimewa dalam pasal tersebut. Justru ketidakistimewaannya karena bersifat umum dan bersifat spesifik. "Mungkin pasal 'kuasa' wajib pajak&nbsp;nanti dimasukan yang menjadi putusan MK. Karena posisi MK sekarang sudah kuat, yakni apapun putusannya harus diikuti dan menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat yang harus dilaksanakan&lrm;," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com. Mantan pegawai Ditjen Pajak itu menambahkan, filosofi dasar diusulkannya RUU tersebut karena Konsultan pajak memiliki peran yang sangat strategis pada sistem penerimaan pajak&lrm;. Tetapi yang mengatur profesi konsultan panjak hanya ada di PMK. Dimana, lanjutnya,&lrm; di pasal 33 UU KUP mengenai konsultan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu). Padahal profesi notaris, advokat,&lrm; dokter, guru, dosen, arsitek, akuntan publik mempunyai undang-undang.&lrm; "Mereka ingin profesinya dilindungi dan diatur dalam undang-undang," ujarnya Merujuk data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), di Indonesia ada 4.500 konsultan pajak. Padahal jika melihat jumlah penduduk Indonesia ada 250 juta orang, secara otomatis kurang menunjang kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Indonesia. "Idealnya Indonesia harus mempunyai 70 juta orang konsultan pajak. Di Jepang saja ada 66.000 pegawai pajak, 74.000 konsultan pajak. Sementara jumlah penduduknya lebih kecil dari Indonesia" paparnya. Diketahui, RUU Konsultan Pajak&lrm; merupakan RUU prolegnas prioritas urutan ke-27 yang sudah masuk ke Panja (Panitia Kerja) DPR RI. Panja sudah dipanggil untuk dilakukan harmonisasi, selanjutnya proses untuk dibahas.

RUU Konsultan Pajak, Misbakhun Minta Tak Khawatirkan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/legislator-golkar-ini-ngotot-indonesia-wajib-punya-ruu-konsultan-pajak_m_209366.jpeg" alt="Mukhammad Misbakhun saat menjadi pembicara di acara Seminar Nasional yang membahas soal payung hukum konusltan Pajak." width="100%">
<figcaption>Mukhammad Misbakhun saat menjadi pembicara di acara Seminar Nasional yang membahas soal payung hukum konusltan Pajak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak saat ini masuk dalam tahapan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kehadiran aturan itu nantinya akan memperkuat upaya pemerintahan Joko Widodo dalam mereformasi sektor perpajakan.&nbsp; Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun yang merupakan inisiator sekaligus legislator yang memperjuangkan RUU ini sistem perpajakan sangat rumit dan dinamis. Karena itu keberadaan RUU Konsultan Pajak jika kelak diberlakukan akan menjembatani kepentingan negara dengan para wajib pajak. &ldquo;Peran konsultan pajak harus diatur dalam UU sebagai profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan dan sertifikasi tersendiri. Hal ini sama dengan profesi lain yang diatur dalam UU,&rdquo; ujar Misbakhun dalam seminar nasional bertema RUU Konsultan Pajak, yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Medan, Rabu (02/05). Misbakhun juga menuturkan, merujuk data IKPI, saat ini di seluruh Indonesia hanya ada 4.500 konsultan pajak. Menurutnya, jumlah itu sangat kecil untuk menunjang kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa. &ldquo;Idealnya jumlah konsultan harus di atas 60 juta. Jepang memiliki 66.000 pegawai pajak dan 74.000 konsultan pajak dengan jumlah penduduk yang lebih kecil,&rdquo; beber mantan pegawai Ditjen Pajak itu. Legislator Golkar yang dikenal gigih membela kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi itu menambahkan, profesi konsultan pajak sangat erat kaitannya dengan kegiatan kegiatan ekonomi dan perkembangan cara bertransaksi. Menurutnya, perkembangan ilmu dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas perekonomian dan regulasinya.&nbsp;Karena konsekuensi lain dari meningkatnya kebutuhan akan jasa konsultan pajak antara lain adalah semakin tingginya tuntutan Wajib Pajak akan profesionalisme konsultan pajak. &ldquo;Tuntutan atas profesionalisme tersebut pada dasarnya sejalan dengan era perdagangan bebas yang menuntut negara-negara anggota WTO untuk membuka pasar domestiknya,&rdquo; katanya.&nbsp; Misbakhun dalam kesempatan itu juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum lama ini. Merujuk putusan MK atas permohonan perkara No.63/PUU-XV/2017 maka kewenangan untuk menerima kuasa wajib pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak.&nbsp; &ldquo;Berdasar putusan itu maka kini setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan perpajakan. Menurut Misbakhun, DPR dalam menyusun RUU Konsultan Pajak akan memperhatikan putusan MK itu,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Legislator Golkar ini Ngotot Indonesia Wajib Punya RUU Konsultan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendorong-kepatuhan-pajak-melalui-reformasi-pajak-berkeadilan_m_196015.jpeg" alt="Diskusi INSTEP di Warung Daun Cikini, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Diskusi INSTEP di Warung Daun Cikini, Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi perpajakan terus dilakukan pemerinta. Langkah ini ditempuh dalam rangka mendorong kepatuhan pajak di Tanah Air. Terutama bagi wajib pajak (WP) yang memiliki aset besar. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakn, pemerintah harus mampu melakukan kebijakan berkeadilan dalam sistem perpajakan. Menurutnya, selama ini reformasi perpajakan terkesan hanya fokus pada WP pajak kecil. "Bagaimana jangan hanya didorong dari objeknya harus equals. Karena banyak masyarakat yang distrust karena tidak percaya. Saya lihat bagaimana syarat wajib untuk menentukan kepatuhan pajak itu adalah equals. Itu WP pajak besar kok enak-enak aja tapi kita uang warung kecil ini kok dikejar," ujarnya dalam diskusi INSTEP di Warung Daun Cikini, Jakarta, Rabu (14/3). Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform &amp; Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai, perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan seluruh elemen. Penciptaan sistem ekonomi yang tepat (termasuk perpajakan di dalamnya) bukan hanya tanggung jawab pemerintah.&nbsp; Menurutnya, masyarakat madani secara keseluruhan memiliki tanggung jawab dalam mengawal terciptanya sistem perpajakan dan kebijakan publik yang berkeadilan. &ldquo;Lembaga INSTEP didirikan sebagai mitra eksekutif, legislatif dan masyarakat umum yang concern pada pengawalan reformasi perpajakan dan kebijakan publik lainnya guna mewujudkan tujuan konstitusi di bidang kesejahteraan bersama,&rdquo; jelas dia. Melalui INSTEP, dirinya berharap dapat mengawal reformasi pajak dan kebijakan publik yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan para WP melalui reformasi pajak bisa mendorong perekonomian menjadi lebih baik. "INSTEP adalah lembaga riset dan studi kebijakan yang bersifat independen yang fokus pada pengawalan reformasi perpajakan dan kebijakan publik yang berkeadilan. Kami ingin turut serta berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional pada umumnya, serta pada pengawalan reformasi perpajakan dan kebijakan publik lainnya pada khususnya yang sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi UUD 1945,&rdquo; pungkas Hendi.&nbsp;

Mendorong Kepatuhan Pajak Melalui Reformasi Pajak Berkeadilan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reformasi perpajakan

Berita Terkini