<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/s3F6S3D1ztTzOYPQBqCQi6xktsMIOEX3cjrQc5aG-3232542063.jpg" alt="Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Trisakti, menegaskan tekadnya untuk menjadikan empat mahasiswa Trisakti yang gugur dalam Tragedi 12 Mei 1998 sebagai pahlawan reformasi. Dalam pidatonya, Maman menyebut semangat perjuangan para korban harus menjadi spirit abadi bagi seluruh alumni untuk terus berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. "Kalau teman-teman tanya ke gue, visi gue apa? Visi gue cuma satu: Back to Barak," kata Maman dalam sambutannya, Sabtu (26/4). Ia menjelaskan, Back to Barak bukan sekadar slogan, melainkan ajakan untuk kembali mengingat masa-masa perjuangan semasa mahasiswa. Menurutnya, kampus adalah kawah candradimuka yang membentuk idealisme dan moralitas, dan kini saatnya para alumni bersatu kembali membesarkan almamater. Maman, yang pernah menjadi Presiden Mahasiswa Trisakti dan mengalami masa-masa sulit hingga sempat mendapat sanksi, mengingatkan pentingnya proses perjalanan hidup. Ia menegaskan bahwa keberhasilan bukan diukur dari jabatan, melainkan dari kontribusi nyata dan keberanian mewujudkan mimpi. "Menjadi menteri bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah menghasilkan legacy positif untuk bangsa," tegasnya. Dalam kesempatan itu, Maman juga menyampaikan harapannya agar seluruh alumni Trisakti, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, tetap ingat akan semangat perjuangan yang diwariskan oleh empat mahasiswa yang gugur. Ia ingin membangun spirit kebersamaan alumni untuk terus memberikan inspirasi kepada generasi muda. "Saya ingin jadikan keempat pahlawan reformasi kita sebagai spirit perjuangan abadi. Kita harus teruskan semangat itu," kata Maman. Ia juga menyinggung bahwa amanah yang diembannya sebagai Menteri UMKM di kabinet Presiden Prabowo Subianto adalah bukti bahwa alumni Trisakti mampu berkontribusi nyata untuk Indonesia. Di akhir sambutannya, Maman menyerukan kepada seluruh alumni untuk kembali menguatkan idealisme, menjaga persatuan, dan bersama-sama mengukir sejarah baru bagi bangsa. "Back to Barak adalah panji moral kita semua. Kita bangun almamater kita, kita besarkan Trisakti, dan kita buktikan bahwa Trisakti mampu mencetak pemimpin bangsa," pungkasnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman bertekad menjadikan empat mahasiswa Trisakti yang gugur sebagai pahlawan reformasi.

Jadi Ketua IKA Trisakti, Menteri UMKM Maman Ingin Jadikan 4 Mahasiswa Trisakti Korban 98 Sebagai Pahlawan Reformasi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Ribka-Tjiptaning-dpr.go_.id_.jpg" alt="Ribka Tjiptaning" width="100%">
<figcaption>Ribka Tjiptaning</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menilai, peristiwa kerusuhan 27 ajuli 1996 atau Kudatuli dianggap menorehkan banyak sejarah. Salah satunya adalah turut melahirkan reformasi 1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ribka dalam diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli bertajuk 'Kudatuli, Kami Tidak Lupa' di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada Kudatuli atau 27 juli tidak ada reformasi. Reformasi itu adalah tonggaknya adalah kasus 27 juli,&rdquo; kata Ribka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014883887/thariq-halilintar-menangis-di-hadapan-orang-tuanya-saat-acara-pengajian-rangkaian-pernikahan">Thariq Halilintar Menangis di Hadapan Orang Tuanya saat Acara Pengajian Rangkaian Pernikahan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014877761/7-keistimewaan-seseorang-yang-memiliki-garis-leher-menurut-kitab-primbon-jawa-salah-satunya-bagi-perempuan-diberkahi-rezeki">7 Keistimewaan Seseorang yang Memiliki Garis Leher Menurut Kitab Primbon Jawa, Salah Satunya Bagi Perempuan Diberkahi Rezeki</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014877674/kaya-7-turunan-berikut-deretan-shio-terpilih-dengan-jatah-rezeki-terbesar-berkat-warisan-dewi-kemakmuran-menurut-astrologi">Kaya 7 Turunan! Berikut Deretan Shio Terpilih dengan Jatah Rezeki Terbesar Berkat Warisan Dewi Kemakmuran, Menurut Astrologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa Kudatuli mampu membangkitkan gelora rakyat untuk mengakhiri kekuasaan otoriter Presiden Soeharto. Sehingga rakyat bersatu melawan tirani saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati, wali kota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ribka, sebelum kerusuhan Kudatuli pecah, rakyat sudah terlebih dahulu terlibat kerusuhan di Gambir. Saat itu ribuan massa menggelar aksi massa di Istana Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat Ketua DPC Jakarta Barat walaupun dimasukin taksi taksinya juga diancurin digebukin macam-macam itulah dulu rezim Soeharto,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Peristiwa 27 Juli 1996&nbsp;adalah serangkaian upaya paksa pengambilalihan kantor pusat&nbsp;Partai Demokrasi Indonesia&nbsp;(PDI) yang kini berubah menjadi PDI Perjuanhan. Dalam kerusuhan ini terjadi bentrok antara massa pendukung Megawati Soekarnoputri dengan pasukan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada masa ini, kerusuhan terjadi selama dua hari di&nbsp;Jakarta. Lokasi bentrok terjadi di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah saat itu menuduh aktivis&nbsp;Partai Rakyat Demokratik&nbsp;(PRD) sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah&nbsp;Orde Baru&nbsp;kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara.</div>

Ribka Tjiptaning menilai, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dianggap menorehkan banyak sejarah.

PDIP sebut Peristiwa Kudatuli Ikut Memicu Terjadinya Reformasi 1998

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/HAM-98-4196198627.jpeg" alt="Diskusi 25 Tahun Reformasi bertajuk Kesaksian Pelaku Sejarah di Graha Pena 98, Jakarta, Selasa (16/5)." width="100%">
<figcaption>Diskusi 25 Tahun Reformasi bertajuk Kesaksian Pelaku Sejarah di Graha Pena 98, Jakarta, Selasa (16/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerakan Reformasi 98 yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa dan rakyat saat itu.&nbsp; Aktivis 98, Nezar Patria berharap pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) bisa menuntaskan persoalan yang sudah 25 tahun terkatung-katung penyelesaiannya. "Terakhir saya dengar presiden melalui Menko Polhukam mengeluarkan satu kebijakan untuk merehabilitasi korban pelanggaran HAM," kata Nezar dalam diskusi 25 Tahun Reformasi bertajuk Kesaksian Pelaku Sejarah di Graha Pena 98, Jakarta, Selasa (16/5). "Ini saya kira kemajuan yang cukup progresif dalam artian korban itu diakui keberadannya dan diakui hak haknya yang harus didapatkan," imbuh Nezar yang merupakan salah satu korban penculikan dan penyiksaan aparat ini.&nbsp; Nezar menjelaskan, proses peradilan pengusutan pelanggaran HAM 98 yang dilakukan saat ini sudah berjalan maksimal. Komnas HAM selaku pihak yang melakukan pengusutan juga telah memberikan rekomendasi kepada DPR, Jaksa Agung dan Presiden Jokowi. "Tentu saja proses judisialnya itu berada di dalam track yang berbeda tapi yang paling penting adalah korban yang sudah menunggu selama reformasi ini mendapatkan apa yang menjadi hak mereka," terang dia.&nbsp; Terlepas dari itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) 1995-1998 mengungkapkan bahwa cita-cita gerakan reformasi 98 sudah dirasakan saat ini. Mulai dari kebebasan berpolitik hingga kebebasan menyampaikan pendapat.&nbsp; &ldquo;Saya kira kita mendapatkan ruang yang cukup besar dibanding hidup di bawah rezim diktator sebelumnya, tidak ada ruang untuk bicara, tidak ada ruang untuk mendirikan parpol. Ini saya kira harta karun reformasilah yang harus dijaga dan generasi yang tumbuh setelah 98 saya rasa menikmati kebebasan yang berlimpah ini,&rdquo; tandasnya.

Cita-cita gerakan reformasi 98 sudah dirasakan saat ini. Mulai dari kebebasan berpolitik hingga kebebasan menyampaikan pendapat.

Aktivis 98 Harap Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/usman-hamid.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Sudah 24 tahun reformasi bergulir dengan ditandai tumbangnya kekuasaan Presiden <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-soeharto/">Soeharto</a> pada 21 Mei 1998. Cerita di balik perjuangan itu masih membekas dalam ingatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/usman-hamid/">Usman Hamid</a> yang menjadi salah seorang tokoh https://www.jawapos.com/tag/presiden-soeharto/dalam gerakan tersebut. Berikut wawancara Jawa Pos bersama Usman Hamid yang kini menjadi direktur Amnesty International Indonesia.  ---  Apa yang paling Anda ingat dengan gerakan 98?  Dulu saya hanya aktivis biasa dari Fakultas Hukum Trisakti. Saya belum jadi ketua senat. Saya baru jadi ketua senat sekitar Juli–Agustus 1998. Tapi, saya dan kawan-kawan dari fakultas lain aktif di Senat Mahasiswa Universitas Trisakti (SMUT). Kami sering berkumpul di sekretariat SMUT untuk membicarakan keadaan politik dan bagaimana menyikapi keadaan politik saat itu. Itu jauh sebelum (aksi) Mei, masih mimbar-mimbar bebas pada Januari, Februari, dan Maret.  Kapan geliat aktivisme itu mulai muncul?  Geliat aktivisme sebenarnya muncul sejak akhir 1997. Ada banyak kelompok diskusi, rata-rata tertutup. Saat itu komunikasi tidak mudah, sarana komunikasi sangat terbatas, kecurigaan polisi tinggi. Ada miripnya dengan kecurigaan terhadap BEM sekarang yang akan berdemonstrasi. Artinya, ada yang memata-matai, menginteli, mengintimidasi dari rumah, dari orang tua. Cuma, mungkin dulu nggak lewat handphone karena memang belum ada handphone. Tidak lewat media sosial karena belum ada. Tidak lewat doxing karena belum ada. Tapi, intimidasinya sama. Terornya sama.  Bagaimana gambaran aksi mahasiswa pada Mei 1998?  Dulu gerakan itu gede banget. Saya ingat betul, kampus Trisakti itu penuh. Sudah kayak lautan manusia. Ada sekitar 15 ribu (mahasiswa) yang turun. Kami dua kali beraksi, pada 8 Mei dan 12 Mei (1998). Tanggal 8 Mei diblokade, nggak bisa ke DPR. Pasukan padat, jadi kami nggak bisa bergerak. Mereka menggunakan perlengkapan militer lengkap. Brimob berada di depan, belakangnya baru tentara.  Anda pernah dicari orang tua karena nggak pulang ke rumah saat itu?  Hahaha. Dulu sering rapat di kampus, jadi jarang pulang. Ancaman penculikan memang masih tinggi waktu itu. Ancaman untuk keluarga juga ada. Ketika itu komunikasi memang masih terbatas. Kadang-kadang kekhawatiran itu muncul karena komunikasi terbatas. Ditambah lagi, waktu itu ada intel yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya di Jelambar. Namanya Wiwit. Dia dibina seorang polisi militer.  Apa yang membuat gerakan 98 berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto?  Melihat masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/reformasi/">reformasi</a> berhasil itu bukan karena gerakan mahasiswa saja, tapi ada gerakan oposisi lainnya. Ada empat gerakan oposisi waktu itu. Pertama, gerakan oposisi yang bersifat mobilisasional seperti mahasiswa. Kedua adalah gerakan oposisi berbasis LSM seperti YLBHI. Mereka punya pengetahuan yang tinggi. Hasil-hasil riset yang kredibel dipakai untuk memproduksi pengetahuan dan memberikan penyadaran kepada masyarakat. Tapi, kelompok ini nggak punya massa. Sementara, kekuatan oposisi yang pertama punya massa. Tapi, pengetahuannya terbatas. Yang ketiga, oposisi yang berbasis pada ketokohan individu. Misalnya, Ali Sadikin, jenderal yang kritis pada Orde Baru (Orba). Ada juga Marsilam Simanjuntak, Rahman Tolleng, dan Gus Dur.  Yang terakhir?  Yang terakhir adalah gerakan oposisi yang dimotori individu-individu partai. Partainya tidak beroposisi, baik itu PDI maupun PPP, pada tahun itu, tetapi banyak individu dari dua partai itu yang bergabung dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa dan ikut menentang Orba. Saya bisa sebut. Misalnya, Haryanto Taslam dari PDI, Aberson Marle Sihaloho, dan Ribka Tjiptaning. Pertemuan di LBH waktu itu bukan hanya pertemuan para aktivis dan LSM, tapi para aktivis mahasiswa dan tokoh individu sering berkumpul. Pada era sebelumnya, era 80-an dan 70-an, tidak ada persatuan gerakan oposisi semacam itu. Makanya, kalah terus.  Apa yang membedakan gerakan mahasiswa 98 dengan gerakan mahasiswa sekarang?  Saya menempatkan gerakan mahasiswa dan gerakan reformasi itu sebagai gerakan yang mendorong liberalisasi politik. Itu proses untuk membebaskan masyarakat dari otoritarianisme dan meminimalkan peran negara yang dominan sehingga memberi kebebasan. Nah, rezim yang otoriter dalam liberalisasi politik itu ditumbangkan, jatuh. Lahirlah ruang keterbukaan, kebebasan pers, multipartai, amandemen konstitusi, desentralisasi, otonomi daerah, dan pemberantasan korupsi. Kekuasaan dibatasi dengan cara membatasi masa pemerintahan hanya bisa terpilih selama dua kali atau dua periode. Kalau ada upaya untuk menunda pemilu, pasti ditolak. Warisan reformasi itu dibela mahasiswa. Artinya, <a href="https://www.jawapos.com/tag/gerakan-mahasiswa/">gerakan mahasiswa</a>, buruh, dan pelajar hari ini membela hasil-hasil liberalisasi politik pada 1998 itu.  Liberalisasi politik mengutamakan kebebasan individu, berbicara, dan berserikat. Dulu kan gak ada. Sekarang kita bisa lihat gerakan buruh banyak banget. Kebebasan berserikat tinggi, kebebasan pers juga demikian. Wartawan dulu dikontrol PWI. Sekarang ada AJI dan macam-macam. Mereka tidak hanya mempertahankan liberalisasi politik dalam gerakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/reformasi-1998/">reformasi 98</a>. Tapi, yang sekarang mereka perjuangkan adalah liberalisasi sosial seperti reforma agraria, konflik-konflik agraria harus dipecahkan, upah buruh harus dinaikkan, tanah petani harus dilindungi, dan sumber daya alam harus dilindungi. Ini saya maksud sebagai generasi sosial yang baru. Jauh lebih bermakna untuk masyarakat kebanyakan.  Seperti apa Anda melihat geliat aktivisme dewasa ini?  Aktivis sekarang terkooptasi di dalam hegemoni kekuasaan. Terkooptasi oleh status quo untuk mempertahankan kedudukan yang ada ini. Sebab, kalau ini diubah, berubah, kepentingan mereka terancam. Tapi, saya masih melihat banyak aktivis yang bertahan dalam idealismenya, entah itu idealisme dalam pengertian di dunia LSM atau menjadi intelektual publik. Tapi, yang jelas masih ada. Di generasi saya, masih ada orang-orang seperti Ridaya La Ode Ngkowe, mantan senat UGM. Tapi, secara keseluruhan, memang masuknya aktivis ke politik ternyata tidak serta-merta mengubah keadaan politik. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Sebab, perubahan politik itu nggak bisa ditentukan satu-dua orang yang masuk dalam politik. Harus ada kolektivitas, sebuah gerakan.  JALAN AKTIVISME USMAN HAMID  - Usman Hamid lahir di Jakarta, 6 Mei 1976.  - Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti (SMUT) 1998–1999.  - Pada 2004 ditunjuk sebagai anggota merangkap sekretaris tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.  - Pada 2016 meraih gelar master of philosophy department of political and social change dari The Australian National University, Australia.  - Pernah menjadi koordinator Kontras.  - Saat ini menjabat direktur eksekutif Amnesty International Indonesia.

Gerakan Reformasi 1998 dalam Ingatan Usman Hamid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IndoNarator.jpg" alt="Istimewa" width="100%">
<figcaption>Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senior Advisor IndoNarator Samsul Hadi mengatakan, peristiwa 1928 bukan semata-mata hanya menyangkut sumpah pemuda. Karena menurutnya setiap event penting dalam sejarah Indonesia, selalu berakhir dengan angka delapan.  Contohnya, kata Samsul, Peristiwa 1908 terkait dengan Budi Utomo, 1928 juga terdapat sumpah pemuda dan kongres kebudayaan pertama, hingga momentum 1968 dan 1998 tercatat sebagai tahun berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno dan presiden Soeharto.  “Ini hanya sekilas mengapa akhir delapan menjadi momentum sejarah. Ada peran pemuda dalam menjemput zaman, ini mengapa setiap event penting terjadi pada tahun yang berakhir pada angka delapan,” ungkap Hadi.  Di samping itu, sejarawan Anhar Gonggong menaruh harapan besar atas kehadiran IndoNarator sebagai lembaga yang bergerak di bidang riset kebijakan dan kajian publik. Menurutnya peranan ini senafas dengan apa yang dicita-citakan presiden Soekarno pasca kemerdekaan Indonesia.  Anhar menilai, kalau Indonesia 1928 itu dijadikan spirit dasar, maka membumikan pendidikan politik rakyat harus dilakoni. Sebab yang menjadi persoalan dewasa ini, katanya, pudarnya peranan organisasi politik, seperti partai, dalam menjalankan fungsi edukasi.  “Pertanyaan saya sekarang adakah partai mendidik rakyat. Kan itu persoalannya. Hal ini yang harus dipikirkan. Kalau bisa anda punya organisasi harus mendidik rakyat. Nah sekarang, pesan saya, IndoNarator tolong Didik rakyat sambil tetap mempertahankan integritas anda,” papar Anhar  Menurutnya fungsi edukasi ini bertujuan untuk memperbaiki mental ditengah kecenderungan perilaku korup di sebagian elite. Oleh karena itu, sistme pendidikan bangsa ini harus bisa memberikan sistem tertentu yang bisa mengubah mentalnya.  Selanjutnya, Anhar juga mengingatkan, setiap orang-orang yang berjuang memerdekakan Indonesia adalah pemimpin yang mampu melampaui diri sendiri. Kontras dengan kondisi saat ini dimana rakyat terkesan diabaikan ketika politisi telah menang Pemilu.  “Apapun yang kalian katakan, kalau mental tidak berubah dalam pengertian baik, apa yang anda harapkan. Tinggal tunggu keruntuhan yang pasti akan terjadi,” tandasnya  Senafas dengan itu, ekonom Rizal Ramli menegaskan, bahwa saat ini kita terperangkap dalam narasi-narasi yang bersifat retorik, emosional, dan romantisme belaka. Perkara ini malah membuat Indonesia sulit tumbuh menjadi bangsa besar.  Jika nasionalisme yang digaungkan hari ini betul-betul bersandar pada cita-cita kemerdekaan, maka seharusnya narasi yang muncul harusnya bersifat substantif, seperti isu keadilan dan kesejahteraan.  “Saya sependapat dengan pak Anhar Gonggong, bahwa kita ini karakter tidak punya. Selain kecerdasan, profesionalisme. Karakter juga penting.” timpal Rizal  Rizal juga lantas menyebutkan tiga persoalan yang membelenggu bangsa ini sehingga menyebabkan generasi muda khususnya, sulit berkembang. Tiga persoalan ini adalah korupsi, nepotisme dan anti-pluralisme.  “Beban ini menyeret anak Indonesia turun ke bawah. Jadi tugas kita, kita harus potong ketiga beban itu. Karena tidak ada negara maju jika masih ada korupsi, tidak ada negara maju jika masih ada nepotisme. Perbedaan harus kita hargai, yang anti perbedaan tidak cocok karena kita negara Pancasila,” tegasnya.  Pada kesempatan yang sama, Pendiri Pusat Orientasi Rusia Indonesia (PORIN) Sunaryo N. Soenhadji juga menambahkan keterkaitan bahasa dan budaya. Baginya, mempelajari kosakata dan gramatikal saja tidak cukup untuk memahami budaya. Sedangkan seseorang yang mengetahui bahasa, maka besar kemungkinan dia akan mengetahui budaya.  Dewasa ini, kata Sunaryo, faktor bahasa sangat penting. Karena itu dia sangat mengapresiasi adanya diskursus terkait peristiwa 1928 yang dijadikan sebagai dasar pijak IndoNarator Baginya ini dapat memperkaya wacana di kalangan anak muda, sebab ada beberapa bagian sejarah yang mungkin belum mereka alami.  “Tapi dengan adanya wacana Indonesia 1928 ini akan memperkaya wacana kalangan anak muda,” imbuhnya  Sedangkan, Direktur Eksekutif IndoNarator Sekar Hapsari mengungkapkan bila masih terdapat banyak hal yang dipelajari oleh generasi muda dan diterapkan ke depannya. Baginya ini bukan sekadar urusan kontestasi 2024, melainkan untuk kepentingan jangka panjang generasi muda Indonesia.  “Ada satu hal yang sifatnya kasuistik dalam melihat bingkai kesatuan Indonesia saat ini. Dan itulah yang membuat kami merajut pulang bingkai tersebut dan membuat satu narasi dan narasi itu semoga kedepannya bermanfaat,” pungkas Sekar.

Samsul Ungkap Sejarah Politik Indonesia Banyak Terkait Angka Delapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/reformasi-lebih_dari.jpg" alt="KARYA SINEAS: Chelsea Islan dan Boy William dalam salah satu adegan Di Balik 1998. (MNC PICTURES)" width="100%">
<figcaption>KARYA SINEAS: Chelsea Islan dan Boy William dalam salah satu adegan Di Balik 1998. (MNC PICTURES)</figcaption>
</figure>Mei 1998 yang bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia memantik sejumlah ide kreatif. Mengirim pesan lewat film, teater, puisi, lagu, hingga karya seni rupa.  ---  DI Balik 1998. Dari judul itu bisa diterka bahwa film tersebut bercerita tentang reformasi 1998. Peristiwa berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang diwarnai dengan chaos.  Selain Di Balik 1998, ada sejumlah karya film yang mengangkat kisah dengan latar belakang peristiwa tragedi Mei 1998. Sebut saja May; 9809, Antologi 10 Tahun Reformasi; dan Student Movement in Indonesia. Masing-masing menyuguhkan sudut pandang berbeda dari peristiwa bersejarah tersebut.  Di Balik 1998, misalnya, mengangkat sisi kemanusiaan dari segala aspek latar belakang reformasi 1998. Dirilis pada Januari 2015, film itu mengisahkan perjuangan sebuah keluarga saat melewati peristiwa tersebut dengan sudut pandang yang berbeda satu sama lain.  Setiap karakter memiliki peran, opini, serta keterkaitan yang berbeda terhadap peristiwa Mei 1998. ’’Cuma mau ngasih tahu kalau peristiwa itu (reformasi 1998, Red) berdampak pada semua manusia yang ada di Indonesia,’’ papar Lukman Sardi, sutradara Di Balik 1998, Jumat (21/5). Dia menegaskan, film besutannya itu bukan film yang fokus membahas dunia politik atau sejarah Indonesia.  Meski ceritanya fiksi, film dengan pemeran utama Diana (Chelsea Islan) dan Daniel (Boy William) itu betul-betul digarap dengan riset mendalam bersama tim penulis. Mengenai sejarah, dia mengaku mengadopsi setiap detail adegannya dari berita yang selama ini beredar. Misalnya, adegan Soeharto lengser. ’’Kami benar-benar merekonstruksi mulai dari foto-foto sampai susunan orang yang ada saat kejadian itu,’’ papar Lukman.  Hal itu dilakukan untuk menghindari asumsi-asumi baru masyarakat yang nanti muncul setelah menonton film itu. ’’Lebih baik mengulik sesuatu yang masyarakat sendiri tahu. Nggak mau mengambil yang masih tanda tanya,’’ jelas peraih penghargaan Indonesian Box Office Movie Awards kategori sutradara terbaik film Di Balik 98 itu. Di sisi lain, sudut pandang dari sebuah keluarga lebih general dan mudah diterima khalayak.  Lukman menuturkan, ada makna dari adegan-adegan dalam film tersebut. Misalnya, di scene akhir, ada seorang anak pemulung yang tidak bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Bagi aktor kelahiran Jakarta 49 tahun lalu itu, adegan tersebut memiliki makna tersendiri. Menggambarkan bangkitnya semangat baru masyarakat Indonesia. Meski, kehilangan anggota keluarganya akibat peristiwa Mei 1998.  Ada juga Salma (Ririn Ekawati) yang kehilangan bayi yang dikandungnya. ’’Message-nya, tragedi itu menyebabkan semua orang dari segala lapisan merasakan kehilangan,’’ tuturnya.  Lalu, ada pesan tetap mencintai Indonesia seperti digambarkan Daniel yang tinggal di Amerika. Meski, keluarganya tercerai-berai akibat peristiwa 1998. Lukman berharap masyarakat bisa mengambil pesan positif dari filmnya itu. Yakni, tidak bersikap rasis dan menghargai setiap cara berpikir orang yang berbeda-beda. ’’Di UUD pun jelas bahwa orang Indonesia berhak mendapatkan yang seharusnya. Indonesia itu bertumbuh dan dikenal karena keberagamannya yang luar biasa,’’ tegasnya.  Puisi Wiji Thukul  Sejarah Mei 1998 dengan beragam peristiwa yang mengiringinya memang tak boleh dilupakan. Sebaliknya, bisa menjadi sumber inspirasi. Salah satunya Wiji Widodo atau Wiji Thukul, sastrawan dan aktivis yang sejak 1998 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.  Puisi-puisi karyanya kerap dibawakan sebagai pemberi semangat. Film tentang sosok Wiji Thukul yang kritis juga dibuat.  Wahyu Susilo, adik Wiji Thukul, berharap anak muda akan terus melestarikan kekritisan kakaknya. Jika tidak ada keadilan, harus diutarakan. ”Semangat perlawanan dan kekritisan terhadap keadilan menjadi inspirasi,” ujarnya.  Anak bungsu Wiji Thukul, Fajar Merah, kerap memusikalisasi puisi karya aktivis hak asasi manusia tersebut. Dia beberapa kali pentas membawakan syair bapaknya. Di channel YouTube Fadjar Merah Official juga terdapat musikalisasi puisi Wiji Thukul. Beberapa dibawakan dengan menggandeng musisi lain.  Anak sulung Wiji Thukul, Fitri Nganthi Wani, juga bergelut di bidang seni. Dia menelurkan karya sastra. Beberapa kali dia juga pentas membawakan puisi ayahnya.  Dunia seni yang dilakoni Fajar dan Fitri memang tidak lepas dari sang ayah. Wahyu menceritakan bakat kesenian Wiji Thukul yang muncul sejak anak-anak. Dia aktif dalam kegiatan gereja. Yang digandrungi adalah teater. Dia masuk dalam tempat latihan teater Cempe Lawu yang pelatihnya merupakan anak buah W.S. Rendra di Bengkel Teater. ”Dari latihan teater inilah kepekaan sosialnya terlatih,” ucap Wahyu.  Ketika bekerja, dia mengajak teman-teman buruhnya untuk ikut berteater. Mereka pentas di beberapa daerah. Teater juga yang menjadi jalan Thukul untuk menyadarkan teman-teman buruhnya akan keadilan yang harus diperjuangkan.  Wahyu ingin semangat kakaknya terus dijaga. Reformasi dan keadilan yang dicita-citakan terus diperjuangkan. Syair dan cerita tentang Wiji Thukul diharapkan bisa menjadi inspirasi.

Di Balik Karya Berlatar Reformasi 1998, Tidak Sekadar Merekonstruksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-MPR-Bambang-Soesatyo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai reformasi tahun 1998 di satu sisi telah menghadirkan angin segar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditandai terbukanya keran demokrasi pada berbagai sektor kehidupan.  Namun pada beberapa aspek, reformasi juga meninggalkan catatan yang harus dikritisi. Misalnya, kecenderungan sikap menggeneralisir setiap hal yang diasumsikan berbau Orde Baru untuk disingkirkan.  "Salah satunya adalah Pancasila, yang terlanjur dilekatkan sebagai atribut Orde Baru, turut menanggung dampaknya. Padahal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tidak pernah menjadi milik suatu rezim. Pancasila adalah milik rakyat Indonesia," ujar Bamsoet.  Bamsoet menjelaskan, karena pemaknaan yang salah mengenai Pancasila, segala rujukan materi dan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dihilangkan satu demi satu. Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dicabut. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) dibubarkan.  "Mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi dihapuskan. Tafsir Pancasila terkesan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, di mana setiap orang/kelompok bebas menafsirkan sila-sila Pancasila sesuai seleranya masing-masing," jelas Bamsoet.  Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan, untuk mengisi kekosongan peran negara dalam membentuk mental dan ideologi bangsa, almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR RI periode 2009-2014 merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sejak awal kelahirannya, konsepsi Empat Pilar tidak pernah dimaksudkan untuk mensejajarkan atau bahkan mereduksi kedudukan salah satu elemen di dalamnya.  "Konsepsi Empat Pilar harus didudukkan pada kedudukannya masing-masing. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional; NKRI sebagai konsensus bentuk negara yang harus dijunjung tinggi; serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menjadi ikatan pemersatu dalam kemajemukan bangsa," terang Bamsoet.  Bamsoet menambahkan, sebagai negara kepulauan dengan ribuan suku, 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan, serta ratusan adat kebudayaan, Indonesia menjadi negara yang memiliki keragaman bahasa etnis terbanyak kedua setelah Papua Nugini. Karenanya, membangun integrasi nasional merupakan pekerjaan besar yang penuh tantangan.  "Dengan tingginya tingkat heterogenitas yang dimiliki, menyebabkan potensi terjadinya persinggungan dan pergesekan akan selalu ada, yang jika tidak dikelola dengan baik akan melahirkan konflik," tandas Bamsoet.  Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, melalui politik devide et impera (politik pecah belah), kolonialis asing telah berhasil memanipulasi kemajemukan sebagai alat untuk mencerai-beraikan bangsa, sehingga mudah ditaklukkan dan dikuasai. Butuh waktu berabad-abad bagi untuk membangun kesadaran kolektif kebangsaan dan menumbuhkan nasionalisme sehingga bisa terlepas dari belenggu penjajahan.  "Dalam konteks kekinian, politik adu domba telah bermutasi dalam beragam bentuk dan cara. Misalnya melalui platform digital dan media sosial. Hanya dengan satu sentuhan jari, konten adu domba yang sengaja diposting dan disharing seketika menjadi viral. Dengan tingkat penetrasi internet sebesar 73,7 persen pada kuartal II 2020, bisa dibayangkan bahwa konten adu domba tersebut akan dikonsumsi oleh sekitar 196,7 juta jiwa penduduk Indonesia dalam hitungan detik," tutur Bamsoet.  Wakil Ketua Umum SOKSI ini menekankan, disinilah kehadiran nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus senantiasa mengisi setiap ruang publik. Karena ruang publik yang kosong dari narasi-narasi kebangsaan akan semakin memudahkan masuknya berbagai nilai-nilai asing yang masuk dengan mendompleng globalisasi dan modernisasi peradaban.  "Inilah yang saat ini sedang diupayakan oleh MPR melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan melalui berbagai metode dan dengan merangkul berbagai elemen masyarakat. Diharapkan dapat mempererat simpul-simpul kebangsaan yang menyatukan keberagaman dan kemajemukan dalam satu ikatan kebangsaan," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Paparkan Dampak Reformasi 1998 Bagi Pancasila di Era Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gelar-peringatan-20-tahun-reformasi-ini-harapan-presidium-pena-98_m_207761.jpeg" alt="Ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR Senayan, mereka menuntut reformasi dan pergangtian rezim." width="100%">
<figcaption>Ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR Senayan, mereka menuntut reformasi dan pergangtian rezim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena 98) mengadakan pameran foto dan diksusi guna memperingati 20 tahun gerakan reformasi 1998. Rangkaian acara itu akan digelar selama satu bulan. &ldquo;Rangakainnya satu bulan ini. Selain pameran foto, kita juga adakan sejumlah diskusi selama hampir satu bulan itu. Ada sembilan diskusi yang kita adakan," kata Fendi di kawasan Kemang, Jakarta, Kamis (26/2). Selain digelar di Jakarta, Fendi juga menyebut, bakal ada 10 daerah lainnya yang akan menjadi tempat diskusi itu yakni Aceh, Medan, Palembang dan Lampung. Kemudian juga akan ada di daerah Bandung, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Makassar, dan juga Palu.&nbsp; Sementara itu, di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pena 98 Adian Napitupulu mengatakan, dua dekade lalu hampir seluruh mahasiswa bersatu bergerak karena kekecewaannya terhadap pemerintahan Orde Baru.&nbsp;Salah satu pemicunya banyak kekerasan dan ancaman yang menimpa masyarakat pada masa saat rezim itu berkuasa.&nbsp; "Kita ingat dulu banyak kasus kekerasan terjadi dan tanpa penyelesain yang jelas. Ada mahasiwa yang ditembak mati di Makassar. Peristiwa &lsquo;Kuda Tuli&rsquo; yang menimpa PDIP tahun 1996, dan banyak kasus lainnya," jelas Adian.&nbsp; Karena itu, dalam rangka memperingati momen 20 tahun reformasi, Adian mengajak semua elemen bangsa untuk tidak melupakan sejarah. Karena, peristiwa reformasi itu adalah hasil dari perjuangan bersama berbagai lapisan masyarakat dan kelompok. &ldquo;Peristiwa itu peristiwa itu harus terus diperingati agar nantinya sejarah itu tidak dimanipulasi.&nbsp;Apalagi banyak orang yang mengaku dia itu tokoh reformasi, tapi kita buka rekam jejak sejarah, mereka adalah pendukung Soeharto tahun 97 untuk jadi presiden kesekian kalinya," pungkasnya.

Gelar Peringatan 20 Tahun Reformasi, Ini Harapan Presidium Pena 98

reformasi 1998

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reformasi 1998

Berita Terkini