<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/Screenshot_2025-02-13-11-16-42-12_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-2542766905.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir mempertimbangkan kemungkinan&nbsp;refocusing&nbsp;BUMN Karya akibat berkurangnya anggaran belanja negara. Terbuka kemungkinan perubahan penggabungan tujuh BUMN Karya, yang semula direncanakan dilebur menjadi tiga BUMN, bisa menjadi dua atau satu BUMN. &ldquo;Kalau memang belanja negara berkurang, saya sepakat BUMN Karya, kami akan&nbsp;refocusing. Tentu tekanannya akan besar,&rdquo; ucap Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2). Hingga hari ini, kata Erick, rencana untuk menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga masih terkalkulasi dengan baik. Adapun ke tujuh perusahaan karya yang akan dilebur menjadi tiga BUMN adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Akan tetapi, apabila 2&ndash;3 bulan ke depan BUMN Karya terdampak oleh efisiensi anggaran, Erick tidak menutup kemungkinan merger BUMN Karya bisa menjadi dua atau bahkan satu BUMN. "Kalau nanti kami lihat, 2&ndash;3 bulan ini seperti apa, ya bukan tidak mungkin efisiensi merger BUMN Karya dari tiga bisa saja menjadi dua, bahkan menjadi satu," ucap Erick Thohir. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang baru, proses penyatuan BUMN Karya dan lain-lainnya dapat dipercepat. Yang sebelumnya memakan waktu 2&ndash;3 tahun untuk merger karena melalui proses di berbagai kementerian, Erick menyampaikan dengan RUU BUMN, proses mergernya bisa lebih cepat. Pernyataan tersebut merespons anggota DPR Ahmad Labib yang mempertanyakan dampak dari efisiensi belanja kepada pertumbuhan bisnis BUMN, sebab belanja negara merupakan salah satu penyumbang keberlangsungan pertumbuhan bisnis BUMN. "Kira-kira, ada efek tidak (efisiensi belanja) terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis BUMN? Terutama, yang banyak bisik-bisik itu di yang (BUMN) karya-karya itu," kata Labib.

"Kalau nanti kami lihat, 2–3 bulan ini seperti apa, ya bukan tidak mungkin efisiensi merger BUMN Karya dari tiga bisa saja menjadi dua".

Wacana Refocusing BUMN Karya Menguat Buntut Efisiensi Anggaran, Erick Thohir Sampaikan Hal ini ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG_5856-890250936.jpg" alt="Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberi keterangan di kantor Kemensos, Senin (3/2/2025). (zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberi keterangan di kantor Kemensos, Senin (3/2/2025). (zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Sosial (Kemensos) bakal melakukan refocusing anggaran hingga Rp 1,3 triliun tahun ini. Hal ini sebagai bentuk respons atas instruksi presiden (inpres) efisiensi anggaran yang diterbitkan baru-baru ini.&nbsp; Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya mengikuti apa yang telah menjadi keputusan Presiden. Saat ini, pihaknya tengah mengidentifikasi hal-hal yang bisa direfocusing sesuai dengan instruksi Presiden tersebut. 'Kita akan periksa dan kita akan menyesuaikan," ujarnya ditemui usai rapat bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (3/2) malam.&nbsp; Meski begitu, menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu program-program pokok dari Kemensos. Termasuk, bantuan sosial (bansos) rutin untuk warga miskin.&nbsp; "Bansos tidak ada pemotongan. Selain itu bansos ini kan cash transfer, langsung, jadi tidak ada yang dipotong," tegasnya.&nbsp; "Bahkan kalau memang memungkinkan, Presiden malah berencana menambah (bansos) gitu," sambungnya. Khususnya untuk masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Saat ini, menurut data BPS, ada sekitar 3,1 juta warga yang masuk kategori miskin ekstrem tersebut. Menurut dia, anggaran yang dikurangi di Kemensos difokuskan pada hal-hal yang bisa dialihkan, terutama yang terkait dengan operasional. Misalnya, pembelian alat tulis kantor (ATK). Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan mengatur penggunaan AC kantor. "Ya kita akan coba, nanti Pak Sekjen akan coba mana yang paling mungkin. Semua peluang akan kita manfaatkan agar kita bisa lebih efisien," imbuh mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.&nbsp; Seperti diketahui, kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Anggaran hasil refocusing bakal digunakan untuk program yang langsung menyasar kesejahteraan rakyat. Salah satunya makan bergizi gratis (MBG). &nbsp;

Kementerian Sosial (Kemensos) bakal melakukan refocusing anggaran hingga Rp 1,3 triliun tahun ini. salah satunya dari penggunaan ATK dan AC.

Lakukan Efisiensi di Kemensos, Mensos Saifullah Yusuf Jamin Tak akan Pangkas Bansos, Tapi Bisa Kurangi Penggunaan AC di Kantor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PUSKESMAS-SEKARDANGAN-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pertengahan tahun ini, anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dihitung ulang. Termasuk di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo.  Salah satu pos anggaran di Dinkes yang terkena refocusing adalah proyek perluasan Puskesmas Sekardangan. Karena itu, dana Rp 12 miliar yang dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja (APBD) dikembalikan ke kas daerah.  Batalnya perluasan puskesmas itu dipastikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros saat ditemui Jawa Pos di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (21/6).  Syaf menyatakan, rencana pembelian tanah untuk puskesmas tersebut dibatalkan. Sebab, lokasi perluasan sampai sekarang belum ditentukan. ”Tapi, tahun depan kami ajukan untuk pembangunan ke atas (ditingkat, Red). Anggarannya nanti kami usulkan,” katanya.  Batalnya perluasan Puskesmas Sekadardangan itu, membuat alokasi anggaran bakal kembali masuk ke kas daerah. Anggarannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah di bidang lain.  Selain itu, Dinkes juga membatalkan pembangunan puskesmas di Bebekan, Kecamatan Taman. Sebab, lokasi tidak memungkinkan. Dana sekitar yang sudah dialokasikan sebesar Rp 8,3 miliar juga kembali masuk kas daerah.  Anggaran untuk pembiayaan premi peserta JKN-KIS pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga dihitung ulang. Dana premi itu bakal dikurangi. Sebab, memang dana yang diperlukan tidak sebesar yang direncanakan. Uang yang disiapkan mencapai Rp 100 miliar. Ternyata, setelah dihitung ulang yang diperlukan hanya Rp 44 miliar. ”Anggaran Rp 56 miliar di-refocusing. Kembali masuk ke kas daerah lagi,” ujar Syaf.  Belum digunakannya anggaran perluasan puskesmas itu masuk dalam laporan pertanggungjawaban yang dibahas dewan. ”Anggaran yang sudah kami setujui belum dipakai sama sekali,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso.  Menurut Bangun, pembelian belum terealisasi karena masih butuh pertimbangan matang untuk penetapan tempat. Lahan yang dituju untuk perluasan saat ini terlalu lebar. Jika dibeli semua, akan sia-sia dan butuh anggaran lebih besar. Jika sebagian lahan dibeli, lokasinya kurang tepat. ”Saran kami, dinkes melakukan perluasan sesuai dengan kebutuhan, efektif dan efisien,” tutur Bangun.  Awalnya, anggaran perluasan puskesmas diusulkan Rp 20 miliar. Namun, dana usulan itu menyusut menjadi Rp 12 miliar pada APBD 2022. Anggaran sebesar itu hanya dialokasikan untuk pengadaan tanah. Belum termasuk pembangunan fisik. Karena puskesmas hanya butuh lahan parkir, lahan yang dibutuhkan tidak terlalu luas.  Lahan parkir di Puskesmas Sekardangan memang minim. Pasien yang membawa mobil tidak bisa parkir di halaman puskesmas. Sementara, depan halaman merupakan jalan raya. Area parkir kendaraan roda dua juga terbatas.  Saat banyak pasien yang kunjungan, petugas puskesmas harus pandai mengatur parkir. Terlebih saat pasien yang berobat datang dalam waktu beraamaan. Rata-rata, setiap hari jumlah kunjungan di puskesmas mencapai seratus orang.

Dana Rp 76,3 Miliar Dinkes Sidoarjo Terkena Refocusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendesak Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani dicopot lantaran dianggap tidak memerhatikan anggaran MPR RI. Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan DPD RI, Fadel Muhammad mengatakan, anggaran untuk MPR RI terus turun. Padahal, pimpinannya bertambah menjadi 10 orang.  Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menanggapi, alokasi anggaran selama pandemi masih berfokus dalam melakukan penanganan Covid-19. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.  "Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun, akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," kata Yustinus kepada JawaPos.com, Rabu (1/12).  Yustinus melanjutkan, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.  "Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," sebutnya.  Selain itu, kata Yustinus, terkait dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR dalam membahas anggaran MPR karena ada agenda yang harus dihadiri.  "Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," pungkasnya.

Buntut Refocusing Anggaran, Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bansos-di-jatim.jpg" alt="SUDAH CAIR: Suasana penyaluran bantuan sosial tunai di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, kemarin. (Habibul Adnan/Jawa Pos Radar Situbondo)" width="100%">
<figcaption>SUDAH CAIR: Suasana penyaluran bantuan sosial tunai di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, kemarin. (Habibul Adnan/Jawa Pos Radar Situbondo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja negara hingga akhir April 2020 mencapai Rp 624 triliun. Angka ini baru sekitar 23,9 persen dari target Rp 2.613,8 triliun.  Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, belanja negara terkontraksi 1,4 persen dibandingkan periode sama 2019. Hal tersebut disebabkan oleh realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.  "Ada realokasi anggaran, (sehingga) belanja barang dan belanja perjalanan dinas langsung berhenti semua. Sementara belanja pegawai masih bisa berjalan," ujarnya dalam video conference APBN KiTA, Rabu (20/5).  Dia merincinkan, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 382,5 triliun atau tumbuh 3,4 persen. Namun, angka ini baru sekitar 20,7 persen dari target Rp 1.851,1 triliun.  Jumlah tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 203,2 triliun, dan belanja non-K/L sebesar Rp 179,3 triliun.  Sementara itu, belanja transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar Rp 241,4 triliun atau 31,7 persen dari target Rp 762,7 triliun. Itu terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 220,5 triliun dan dana desa sebesar Rp 21 triliun.  "Belanja bansos, didorong pemerintah dalam PSBB, realisasinya Rp 49,1 triliun lebih tinggi 13,7 persen. Harus didorong untuk jaga konsumsi masyarakat terutama masyarakat kelas menengah," pungkasnya.

Belanja Pemerintah Alami Kontraksi, per April Baru Capai 23,9 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BKS-ANT.jpg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/11). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/11). (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan refocusing serta efisiensi anggaran 2020 dalam rangka kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Refocusing anggaran dilakukan sebesar Rp 303 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19, Rp 6,2 miliar untuk kegiatan bakti sosial, serta Rp 5,9 triliun akan digunakan untuk melaksanakan program padat karya.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, di luar dana sebesar Rp 303 miliar tersebut pihaknya juga bekerja sama dengan stakeholder baik BUMN maupun swasta mengumpulkan sembako dan disebarkan ke banyak daerah.  "Kurang lebih sebanyak 17.000 paket bulan April sudah terlaksana, bulan Mei ada 19.000 paket, pada bulan Juni kita akan menyampaikan 14.000 paket dan saya harapkan bisa lebih," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (12/5).  Khusus untuk program padat karya, Menhub menjelaskan bahwa masing-masing subsektor akan melaksanakan program secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. "Untuk juga diketahui bahwa padat karya ini untuk perhubungan darat itu ada di 33 provinsi, perkeretaapian di 10 provinsi, perhubungan laut 33 provinsi, perhubungan udara di 29 provinsi, serta BPSDMP 13 provinsi. Sehingga secara merata seluruh provinsi terdapat upaya-upaya baik itu padat karya, penyerapan tenaga kerja," jelasnya.  Sementara itu untuk efisiensi anggaran, dilakukan perubahan postur anggaran belanja 2020 dengan total pemotongan sekitar Rp 10 triliun. Sehingga dari pagu Kemenhub yang awalnya sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 32 triliun.  "Kami semula mendapatkan pagu anggaran yang cukup signifikan sebanyak 43 triliun, dan terjadi suatu pemotongan sehingga menjadi 32 triliun. Dipastikan bahwa penyerapan yang tadinya dibawah 90 persen, kami harapkan tahun depan bisa diatas 90 persen" tuturnya.  Adapun rincian efisiensi anggaran per subsektor sebagai berikut:  1. Sekretariat Jenderal dilakukan efisiensi sebesar Rp 101.239.365.000 2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp 35.524.957.000 3. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 231.864.841.000 4. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 1.956.956.712.000 5. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 2.180.408.200.000 6. Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 4.703.480.757.000 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub sebesar Rp 42.983.903.000 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebesar Rp 926.000.000.000 9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 187.751.203.000.

Kemenhub Refocusing dan Efisiensikan Anggaran Guna Penanganan Covid-19

refocusing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#refocusing