<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Tito-dan-Hadi-di-Teluk-Papua.jpg" alt="dok Kadiv Humas Mabes Polri" width="100%">
<figcaption>dok Kadiv Humas Mabes Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi keamanan Papua berangsur kondusif. Kepastian amannya Bumi Cendrawasih itu digaransi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sudah tiga hari berkantor di sana.  Di pagi hari kemarin (5/9), keduanya punya agenda masing-masing. Hadi, ke Pelabuhan Jayapura, untuk meninjau situasi keamanan Papua dari laut. Sementara Tito membesuk tiga anggotanya yang terluka, saat bertugas di Deiyai dan Jayawijaya, di RS Bhayangkara Jayapura.  Ketiga petugas itu adalah Kaur Bin Ops Polres Jaya Wijaya Ipda Iwan, serta anggota Dalmas Polres Paniai, Bripda Dedi dan Bripda Rifki Aprianto. Namun, tak lama setelah membesuk tiga anggotanya, Tito menyusul Hadi ke Pelabuhan Jayapura. Keduanya kemudian bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh Papua di atas KRI Oswald Siahaan 354.  Dialog ini juga dihadiri Sekda Papua Hery Dosinaen, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lipiyus Biniluk, dan Diplomat Michael Manufandu. Sepanjang dialog, kapal bergerak sejauh 16 mil, mengelilingi Teluk Jayapura selama satu jam.  Hadi yang mengenakan baju loreng TNI kemudian menceritakan pelayaran itu saat menghadiri acara Deklarasi Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Menjaga Papua Tanah Damai, di Swiss-belHotel, Jayapura, malam harinya.  "Rasanya, nikmat sekali memandang Papua dari lautan. Begitu indah kaya rayanya negeri Indonesia tercinta,” tutur Hadi yang kemudian bersama-sama makan siang di atas kapal dengan menu ikan tuna.  Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan, Situasi Papua sendiri secara keseluruhan sudah sangat kondusif. Ngantornya Hadi dan Tito di Bumi Cenderawasih itu memberikan dampak psikologi positif kepada masyarakat. Mereka merasa dijamin keamanannya.  “Terbukti, situasi keamanan berangsur kondusif dan masyarakat mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa,” ujarnya.  Menurut dia, kehadiran Hadi dan Tito memotong jalur koordinasi. Dampaknya, keputusan-keputusan terkait rekonsiliasi di Jayapura bisa cepat dilakukan. Saat memberikan arahan kepada ratusan Perwira Menengah TNI-Pol ri se-Jayapura, di Aula Yonif Rai der 751, Sentani, Jayapura, Hadi mengemukakan jurusnya untuk meredam kerusuhan di Papua.  “Jadi kalau saya lihat dari konsep operasi pasukannya, sudah masuk pada konsep jaring laba-laba. Mereka (para perusuh, red) akan bergerak ke mana saja sudah terpantau dan tidak bisa lagi, karena termonitor,” ujar Hadi.

Masih Ngantor di Papua, Tito dan Hadi Gunakan Jurus Jaring Laba-Laba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Damai-Papua_Damianus-BramRadar-Solo_Radar-Solo.jpg" alt="Damai Papua - Sejumlah warga Papua yang tinggal di Kota Solo bersama warga kota Solo menggelar aksi damai di Plaza Manahan menyerukan agar konflik di Papua segera usai, Senin (2/9). Dalam aksi tersebut, sejumlah warga Papua tersebut menyerukan bahwa Papua" width="100%">
<figcaption>Damai Papua - Sejumlah warga Papua yang tinggal di Kota Solo bersama warga kota Solo menggelar aksi damai di Plaza Manahan menyerukan agar konflik di Papua segera usai, Senin (2/9). Dalam aksi tersebut, sejumlah warga Papua tersebut menyerukan bahwa Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menentang seruan referendum terhadap Papua dan Papua Barat. Menurut dia, tidak ada celah lagi untuk hal itu dilakukan. Baginya, isu tersebut hanya akal-akalan kelompok separatis yang ingin memecah belah bangsa.  "Referendum itu, wahai kaum muda intelektual bangsa Indonesia, terutama di Papua dan daerah-daerah lainnya, referendum hanya ada bagi negara-negara yang belum berdaulat," kata Hendropriyono dalam Forum Patriotik untuk Papua dan Papua Barat, di Jakarta, Kamis (5/9).  Hendropriyono menjelaskan referendum tidak berlaku untuk negara merdeka seperti Indonesia. Khusus untuk Papua sendiri telah dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasilnya Papua secara resmi menjadi bagian Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Papua-Masih-NKRI-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Senin (2/9). Aliansi masyarakat Indonesia Timur dan Gerakan Pemuda Papua Cinta Damai menuntut tangkap dan adili aktor provokasi dalam aksi pangibaran bendera bintang kejora, dan tolak referendum baik dari Sabang sampai Merauke. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Ketua Dewan Kehormatan PKPI itu menilai referendum hanya dimanfaatkan oleh kelompok separatis. Salah satunya dengan memproduksi hoax. Agar masyarakat Papua bisa diadu domba.  "Orang-orang yang separatis, kita bangsa yang berdaulat, tidak ada iming-iming referendum. Itu hoax. Self determination, penentuan nasib sendiri, hanya bagi negara yang belum merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka, Papua sudah merdeka bersama Indonesia," jelasnya.  Lebih lanjut, Hendropriyono meminta kepada seluruh anak bangsa khususnya warga Papua agar tidak termakan provokasi isu-isu tidak benar. Jangan sampai provokator diberi ruang untuk beraksi.  "Ada yang main ini, makanya kalau nggak bersatu, kita nggak bisa menyimpulkan permainannya. Ini, makanya opini pecah belah. Makanya jangan mau dipecundangi, kalian itu intelek," pungkasnya.

Tak Ada Celah Referendum, Eks Kepala BIN Minta Warga Papua Bersatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Papua-Masih-NKRI-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni" width="100%">
<figcaption>Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan tidak akan membuka pembicaraan terkait referendum Papua dan Papua Barat. Menurut Wiranto, dua wilayah itu sudah tidak punya kesempatan untuk melakukan hak tersebut.  "Dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka," ujar Wiranto.  Wiranto menuturkan, kondisi Papua dan Papua Barat berbeda dengan Timor Leste. Saat itu, Timor Leste dalam peta teritori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan wilayah Indonesia, melainkan provinsi di seberang lautan Portugis. Karena itulah referendum dilakukan.  Sementara, referendum Papua dan Papua Barat sudah dilakukan pada 1969 di PBB. Dari jajak pendapat yang dilakukan, diputuskan bahwa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia secara sah dan mendapat dukungan dari banyak negara anggota PBB.  "Keputusan PBB itu nggak bisa bolak-balik ditinjau kembali, diganti lagi, nggak bisa. Jalan untuk ke sana (referendum, Red) sebenarnya tidak ada lagi," tegas Wiranto.  Meski begitu, Wiranto menyampaikan bahwa dialog konstruktif untuk membahas masa depan Papua dan Papua Barat memang perlu dilakukan. "Dialog Itu penting, dialog itu memang dibutuhkan. Tapi dialog yang konstruktif. Kita menutup pintu dialog referendum dan dialog untuk merdeka," pungkasnya.

Wiranto Tolak Gelar Dialog Referendum Papua dan Papua Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_AMIEN-RAIS-TANGGAPI-PERTEMUAN-JOKOWI-DAN-PRABOWO_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="JKT_AMIEN RAIS TANGGAPI PERTEMUAN JOKOWI DAN PRABOWO_MIFTAHULHAYAT (10)" width="100%">
<figcaption>JKT_AMIEN RAIS TANGGAPI PERTEMUAN JOKOWI DAN PRABOWO_MIFTAHULHAYAT (10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan referendum dari sebagian masayarakat Papua menjadi sorotan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Karena itu ia meminta agar persoalan di Bumi Cendrawasih ini bisa segera diselesaikan.  Amien meminta pemerintah untuk terus mempertahankan Provinsi Papua tersebut. Jangan biarkan Papua berpisah melepaskan diri ‎dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Jangan pernah kita biarkan saudara-saudaraku, Papua dan Papua Barat lepas karena ditangani secara amatiran," kata Amien Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).  Menurut Amien, akan ada efek 'domino' bila Papua dan Papua Barat melepaskan diri dari NKRI. Mantan Ketua MPR itu khawatir daerah lain juga akan ikut seperti Papua, mewujudkan kemerdekaanya masing-masing.  "Nanti Aceh juga ingin, Pasundan (Jawa Barat), nanti Batavia (Jakarta) dan Banten jadi satu (ingin bergabung dan melepaskan diri dari Indonesia), maka kemudian wasallam," katanya.  Oleh sebab itu, Amien Rais meminta supaya Jokowi memperhatikan Papua ketimbang isu pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan dia mengusulkan supaya Jokowi menunda pemindahan ibu kota.  "Saya kira ibu kota tidak usah dipindah, itu mengada-ada, dan tidak mungkin," ungkapnya.  Diketahui, beberapa wilayah di Papua bergejolak. Seperti di Manokwari, Jayapura sampai kerusuhan yang terjadi di Deiyai, Papua. Kerusuhan ini menyebabkan beberapa fasilitas umum rusak hingga korban jiwa.  Meski demikian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan situasi Papua kini sudah kondusif dan aman. Kapolri pun membeberkan fakta-fakta penting penyebab kerusuhan Papua. Diantaranya karena berita hoaks, penyerangan TNI dan Polri di Deiyai, penghinaan mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Tak Perlu Ibu Kota Baru, Amien Rais Minta Jokowi Fokus ke Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kapolri-sebut-pelaku-teror-sibolga-sengaja-ingin-menjebak-densus_m_.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut adanya pihak asing yang menunggangi kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu. Kerusuhan di Papua yang terjadi telah membuat sejumlah fasilitas umum rusak.  Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani meminta, ‎Polri segera mencari tahu pihak asing tersebut. Pasalnya, lanjut Arsul, persoalan Papua ini tidak bisa dianggap sepele.  ‎"Kalau Pak Kapolri menangkap indikasi adanya penumpang asing, itu harus diselidiki secara tuntas. Dan, kalau itu kemudian bisa diproses hukum harus ditingkatkan ke penyidikan," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (3/9).  Arsul menambahkan, pihaknya juga akan menanyakan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian siapa pihak asing tersebut. Sehingga natinya bisa ditindaklanjuti.  ‎"Paling tidak tentu nanti disampaikan juga di forum DPR ini. Karena hal-hal yang seperti itu pasti akan mendapatkan atensi dari Komisi III," ungkapnya.  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap Polri bisa menindaklanjuti pihak asing yang diduga menunnggani kerusuhan di Papua. Ia pun mengingatkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindaklanjutinya.  ‎Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menduga keterlibatan kelompok lain dalam rangkaian kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Kelompok itu menyebarkan propaganda melalui berita bohong.  "Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional ya. Jadi, kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Tito.  Tito enggan membeberkan asal kelompok tersebut. Polisi masih mendalami keterlibatan kelompok asing dalam rangkaian kerusuhan di bumi cenderawasih. Polisi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengatasi ini.

DPR Desak Kapolri Temukan Penumpang Asing dalam Kerusuhan di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Ilustrasi bendera bintang kejora." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera bintang kejora.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memutuskan memulangkan dua dari delapan orang tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Dua orang yang dilepas itu yakni Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya.  "Dari delapan orang yang ditangkap, dua orang dipulangkan. Jadi, enam orang yang ditahan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dihubungi, Selasa (3/9).  Argo menjelaskan, Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara. Sehingga tidak ada pasal yang dilanggar keduanya.  "Iya dipulangkan karena tidak terbukti," tegasnya.  Sedangkan enam orang yang ditahan itu yakni Dano Tabuni, Charles Cossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ketua Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting, dan Wenebita Wasiangge. Seluruhnya sudah berstatus sebagai tersangka.  "Sudah ditahan di Mako Brimob," ujar Argo.  Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait keamanan negara. Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Papua dan Papua Barat menggeruduk Gedung Polda Metro Jaya.  Mereka menuntut pembebasan terhadap kedua temannya yang ditangkap pada Jumat (30/8). Penangkapan itu atas tuduhan pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara.  Penetapan delapan tersangka tersebut atas perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia memerintah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono untuk segera menindak oknum yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora di beberapa aksi demo di depan Istana Negara.  Pengibaran Bendera Bintang Kejora salah satunya terjadi saat mahasiswa Papua menggelar aksi di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

2 Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Papua kembali bergejolak. Di Jayapura, massa mulai melakukan tindakan anarkis, seperti merusak sejumlah fasilitas umum. Tindakan ini adalah buntut dari kesalapaham yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu di asrama mahasiswa Papua.  Seorang mahasiswa Papua diduga diperlakukan tidak mengenakkan dan mendapat umpatan rasis saat diamankan oleh pihak berwajib. Ketegangan di tanah cenderawasih meningatkan bangsa ini pada lepasnya Timor Timur.  Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia‎, Dino Patti Djalal menceritakan mengenai lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Dino menyampaikan, lepasnya Timor Timur dibarengi dengan tragedi kemanusiaan.  Kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan gedung, dan ratusan ribu pengungsi. Sayangnya, kata Dino, 20 tahun berlalu hingga kini tak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas, mengapa setelah sekian lama berintegrasi, sebagian besar rakyat Timor Timur akhirnya memilih untuk keluar dari NKRI.  "Silakan cek di TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BIN, Lemhanas, tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa lessons learned mengenai Timor Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu provinsi berpisah dari NKRI," ujar Dino dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (30/8).  Dino tak tahu persis mengapa tak ada kajian tersebut. Namun, ia menduga, itu kemungkinan besar dikarenakan pemerintah saat itu merasa kalah, malu, dan trauma setelah pisahnya Timor Timur yang mencoreng kehormatan Indonesia di dunia internasional.  "Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini. Saya khawatir ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara," katanya.  Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timor Timur. Pertama, kata Dino, pemerintah tergesa-gesa menggelar jajak pendapat pada 1999.  Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus. "Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang dikebut ini dimaksudkan untuk mengejar Sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat," ungkapnya.  Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu empat bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik, dan lain-lain.‎ Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas.  "Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak dua tahun, bukan empat bulan," tuturnya.  Kedua, pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik. Dulu, Timor Timur adalah provinsi termuda yang secara ekonomi paling dimanjakan.  Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding provinsi lain dan bahkan diduga menimbulkan kecemburuan provinsi lain. "Pemerintah selalu membanggakan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal," ungkapnya.  Namun, semua uang yang dikucurkan di Timor Timur selama 22 tahun tetap tidak mengubah pilihan politik rakyat Timor Timur sewaktu referendum 1999. Jumlah yang memilih lepas dari NKRI hampir empat kali lebih banyak dari yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI (78 persen:21 persen).  "Mungkin pembangunan di Timor Timur tidak tepat sasaran, mungkin tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya," ungkapnya.  Mantan Juru Bicara Pemerintah RI sewaktu jajak pendapat di Timor Timur menambahkan, apapun alasannya, waktu itu terlalu cepat puas dengan alibi ekonomi yang dampaknya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin membara.  Selain itu, Dino mengatakan semua pihak ‎j‎uga perlu memetik pelajaran mengenai milisi.‎ Dia teringat ucapan Xanana Gusmao kepadanya waktu di penjara Cipinang pada awal 1999.  Kata dia, pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikatakan Xanana Gusmao ternyata benar.  Walaupun tentunya banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur dalam kampanye menjelang jajak pendapat. Menjelang hari-H, posisi pro-otonomi semakin mengeras, banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI.  "Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat diumumkan," ungkapnya.  Dino meyakini cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi, namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi. Sehingga harus jujur mengakui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET (misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat) curang. Namun, karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati.  "Kita juga harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia (human rights). Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia," ungkapnya.  Dino berujar, semua pihak harus jujur berintrospeksi. Sikap pemerintah terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung defensif, tertutup, dan kurang tegas atau setengah hati.  Karena seringkali, kasus pelanggaran hak manusia yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik. Kemudian yang paling nahas, jaminan keamanan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi, sebagaimana tercermin dalam aksi keonaran dan bumi hangus yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua.  "Ini sungguh menghancurkan kredibilitas dan martabat Indonesia di dunia internasional," katanya.  Bahkan menurut Dino, ketika tiga staf PBB (UNHCR) yang tidak bersalah dibunuh dengan keji dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua. Kala itu dunia tampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya.  Dino pun masih teringat rasa malu yang luar biasa ketika Sidang PBB di New York dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para staf PBB yang dibunuh kelompok milisi. "Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia," jelasnya.  Sehingga baginya, ‎pelajaran penting dalam menangani hak manusia dalam suatu konflik politik, adalah pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi segala pelanggaran dari pihak manapun.  Selanjutnya Dino mengatakan, dalam bidang public relations, Indonesia juga babak belur. Di dunia internasional, pemerintah kewalahan dalam membentuk opini publik.  Narasi yang disampaikan diplomat Indonesia terkesan kaku, kurang persuasif dan penuh statistik ekonomi yang hambar. Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif walaupun kadang fiktif dan manusiawi.  "Sehingga menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM," ungkapnya.  Upaya counter-narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak nendang. Pelajaran yang dipetik adalah komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia.  Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi.  Terpenting menurutnya adalah, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan bahan omongan informal. Namun perlu diteliti dan digali secara sistemis agar menjadi bagian dari institutional memory pemerintah dan di diajarkan di pusdiklat lembaga-lembaga pemerintah dan juga Lemhanas.  "Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri," pungkasnya.

Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Belajar dari Lepasnya Timor Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Presiden-Jokowi-Raka.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan kembali terjadi di sejumlah daerah di Papua. Salah satunya di kawasan Jayapura. Masyarakat melakukan pembakaran fasilitas umum milik pemerintah. Hal ini buntut dari kesalahpahaman yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konfrensi persnya mengatakan, ‎dirinya terus mengikuti perkembangan di Papua. Karena itu Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan damai. Jangan lagi melakukan pengrusakan fasilitas umum.  "Saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan yang anarkis, karena kita semua akan rugi bila ada fasilitas umum dan fasilitas publik, masyarakat yang kita bangun bersama menjadi rusak," ujar Jokowi dalam keterangan persnya, Kamis (29/8).  Lebih lanjut Jokowi juga menuturkan, sudah memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum. Termasuk pelaku yang melakukan tindakan anarkis serta rasialis.  Jokowi juga berkomitmen akan terus memajukan Papua. Baik dalam bidang fisik maupun sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilakukan supaya Papua bisa semakin maju dalam segala bidang.  "Agar kita semua utamanya, khususnya, mama-mama, mace, pace dan siapapun bisa lebih maju dan sejahtera," katanya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengajak semua pihak untuk menjaga agar Papua tetap menjadi tanah yang damai. Termasuk juga Jokowi mengajak semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, dan kaum muda untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai.  "Sekali lagi, mari kita jaga tanah Papua menjadi tanah yang aman," ungkapnya.  Jokowi juga menegasakan, pihaknya akan mengevaluasi segala hal termasuk keamanan di Papua. Nantinya Jokowi juga akan bertemu para tokoh Papua dalam waktu dekat ini. Saat ini pertemuan tersebut sedang diatur waktunya.  "Minggu ini kita rencanakan, tapi belum memungkinkan, jadi kita akan lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya, baik dengan tokoh muda, tokoh adat, dan tokoh agama," pungkasnya.  &nbsp;

Rencananya Minggu Ini, Jokowi Bakal Bertemu dengan Elite Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/RUSUH-MANOKWARI_Axel-RefoRadar-Papua_Jawa-Pos-1.jpeg" alt="Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa saat melakukan aksi damai yang berakhir ricuh. (Axel Refo/Radar Papua)" width="100%">
<figcaption>Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa saat melakukan aksi damai yang berakhir ricuh. (Axel Refo/Radar Papua)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Telkom Indonesia langsung melakukan sejumlah langkah antisipasti terhadap aset dan layanan Telkom Group. Itu terkait terjadinya peristiwa kerusuhan di Jayapura, Kamis (29/8). Dalam kejadian tersebut, ada beberapa gedung layanan milik Telkom yang dirusak.  Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengatakan, layanan TelkomGroup mencakup layanan Telkomsel dan IndiHome. Keduanya masih dapat beroperasi di beberapa lokasi. Namun diketahui, Layanan Telkomsel di sebagian wilayah Base G dan Abepura tidak beroperasi. Begitu pun halnya dengan layanan IndiHome.  Sementara itu, gedung pelayanan pelanggan TelkomGroup di daerah Koti dalam kondisi terbakar. Namun untuk tingkat kerusakan belum diidentifikasi karena keadaan yang belum memungkinkan. Sedangkan gedung TelkomGroup lainnya dalam kondisi aman. Sementara itu, seluruh karyawan di Papua dalam kondisi aman.  “Telkom berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat guna mengamankan aset-aset milik TelkomGroup. Kami juga memastikan seluruh layanan TelkomGroup seperti seluler dan fixedline agar tetap beroperasi, khususnya di lokasi-lokasi strategis," kata Arif dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (29/8).  Arif juga mengatakan, Telkom telah mengaktifkan crisis center tingkat nasional di Jakarta dan regional di Makassar yang memantau kondisi infrastruktur dan layanan selama 24 jam. Di sisi lain, pihaknya terus memonitor dampak-dampak peristiwa yang terjadi di Jayapura.  “Mari kita berdoa agar situasi di Jayapura kembali kondusif,” tutup Arif.  Sebelumnya, aksi unjuk rasa hingga berakhir ricuh terjadi di Kabupaten Deiyai, Papua. Demo yang menuntut referendum Papua itu menewaskan datu prajurit TNI dan melukai lima anggota kepolisian.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, demo berlangsung di Kantor Bupati Deiyai, Papua kemarin, Rabu (28/8). Awalnya, massa yang berdemo hanya berjumlah sekitar 150 orang.  Aparat TNI-Polri yang diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa mencoba bernegosiasi dengan demonstran. Saat itu, ribuan massa dari berbagai macam penjuru tiba-tiba datang dengan membawa senjata tajam dan panah.  “Langsung menyerang aparat keamanan. Satu prajurit TNI (meninggal dunia), dan lima (anggota) Polri terluka terkena panah,” ujar Dedi.  Dedi menyebut, seluruh korban terkena panah saat mengamankan demo ricuh Papua. Saat ini, aparat keamanan tengah berupaya mengendalikan situasi yang memanas di wilayah tersebut.  “Kami terus mengimbau masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat kemudian melalui Pemda setempat untuk tidak terprovokasi terhadap pasukan-pasukan, sekelompok orang yang akan memanfaatkan situasi seperti ini,” ujarnya.

Sebagian Gedungnya di Bakar, Telkom Minta Aparat Amankan Aset di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendapat laporan terbaru dari Papua. Massa telah membakar sejumlah gedung di Abepura dan Jayapura. Tidak sedikit juga fasilitas umum milik pemerintah yang telah dirusak.  Wiranto mengatakan, massa yang melakukan aksi sudah membakar Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Kemudian berlanjut pada pengrusakan lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.  ‎"Sudah membakar Gedung MRP, rutan juga dijebol. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat," ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).  Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Karena Wiranto takut akan ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  "Jadi jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Mereka bukan pendemo," imbuhnya. ‎ Selain itu, Wiranto juga mengatakan, aparat keamanan dari TNI dan Polri juga ia sarankan supaya tidak melakukan tindakan represif. Melainkan harus persuasif. Bahkan senjata api dan tajam tidak boleh digunakan untuk melakukan pengamanan di Papua.  Wiranto juga meminta kesadaran masyarakat Papua untuk bisa melakukan ujuk rasa yang damai. Tidak melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai ujuk rasa ini dijadikan komoditas politik untuk melakukan adu domba.  "Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain," ungkapnya.  Lebih lanjut, Wiranto menyatakan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai.  "Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman dan damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau," pungkasnya.  ‎Sebelumnya, aksi unjuk rasa hingga berakhir ricuh terjadi di Kabupaten Deiyai, Papua. Demo yang menuntut referendum Papua itu menewaskan datu prajurit TNI dan melukai lima anggota kepolisian.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, demo berlangsung di Kantor Bupati Deiyai, Papua kemarin, Rabu (28/8). Awalnya, massa yang berdemo hanya berjumlah sekitar 150 orang.  Aparat TNI-Polri yang diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa mencoba bernegosiasi dengan demonstran. Saat itu, ribuan massa dari berbagai macam penjuru tiba-tiba datang dengan membawa senjata tajam dan panah.  "Langsung menyerang aparat keamanan. 1 TNI (meninggal dunia), dan lima (anggota) Polri terluka terkena panah," ujar Dedi.  Dedi menyebut, seluruh korban terkena panah saat mengamankan demo ricuh Papua. Saat ini, aparat keamanan tengah berupaya mengendalikan situasi yang memanas di wilayah tersebut.  "Kami terus mengimbau masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat kemudian melalui Pemda setempat untuk tidak terprovokasi terhadap pasukan-pasukan, sekelompok orang yang akan memanfaatkan situasi seperti ini," ujarnya.

Gedung MRP Dibakar, Lapas Dibobol, Wiranto: Mereka Bukan Pendemo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#referendum Papua

Berita Terkini