<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Eks Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun pidana kurungan dalam kasus suap oleh koruptor, Djoko Tjandra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bebasnya Napoleon dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Ahmad Yani. "Sudah bebas iya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yani tidak merinci tanggal kebebasan Napoleon. Namun, dipastikan terjadi pada Agustus 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012434700/lbh-minta-pangdam-tindak-para-oknum-tni-penggeruduk-mapolrestabes-medan">LBH Minta Pangdam Tindak Para Oknum TNI Penggeruduk Mapolrestabes Medan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia sudah memenuhi semua hukuman yang dia harus jalani," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum&nbsp;Napoleon&nbsp;4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Napoleon&nbsp;juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;Napoleon&nbsp;terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SG$200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Eks Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun.

4 Tahun Dipenjara Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo divonis tiga tahun dan enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia juga dijatuhkan hukuman denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Brigjen Pol Prasetijo Utomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama tiga tahun dan enam bulan pidana dengan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3).  Majelis Hakim meyakini, Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah bersalah menerima uang suap sebesar USD 100.000. Uang suap itu diterima dari pengusaha Tommy Sumardi untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).  Dalam menjatuhkan amar putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Prasetijo dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam meberantas tindak pidana korupsi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.  Sementara itu untuk yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengabdi sebagai anggota Polri selama 30 tahun dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga."Mengakui menerima uang meski hanya USD 20 ribu," ujar Hakim Damis.  Prasetijo divonis melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Vonis terhadap Prasetijo lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Prasetijo hukuman dua tahun dan enam bulan penjara. Prasetijo juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan.  Mendengar vonis hakim, Prasetijo secara tegas menerima hukuman tersebut. Tetapi dia diberikan waktu selama tujuh hari untuk berpiki-pikir vonis hakim tersebut. "Saya terima yang mulia," pungkas Prasetijo.

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Brigjen Prasetijo: Saya Terima Yang Mulia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231457.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengklaim, telah menjadi korban kriminalisasi akibat kasus dugaan suap penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Dia mengaku, menjadi pembicaraan di media sosial.  "Kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melalui medsos yang memicu malpraktik dalam penegakan hukum, berupa masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan yang telah mengenalisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat ghibah. Sehingga memicu malpraktik dalam penegakan hukum," kata Napoleon saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/2).  Napoleon menyebut, tragedi malapetaka itu datang saat masuknya Djoko Tjandra secara ilegal ke Indonesia melalui perkebunan perbatasan Kalimantan Utara pada 5 Juni 2020. Dia menyebut, sejak pertengahan Juli 2020 menuding pemerintah terutama aparat penegak hukum telah kecolongan.  "Publikasi sebuah foto selfie Djoko, Anita dan Prasetijo, publikasi selembar surat jalan yang ditanda tangani Prasetijo dan publikasi selembar surat bebas Covid yang ditanda tangani dokter Pusdokkes Polri di media massa telah menggulirkan tudingan publik kepada Polri, bahwa yang dianggap sebagai biang keladi tercorengnya kewibawaan pemerintah akibat kelemahan aparat penegak hukum terkait dalam perburuan terpidana yang buron selama 11 tahun," beber Napoleon.  Menurut Napoleon sejak 16 Juli 2020 terkait keberadaan surat NCB Interpol ke Dirjen Imigrasi nomor: B.1036.2020 tertanggal 5 Mei 2020 yang ditanda tangani Sekretaris NCB Nugroho Slamet Wibowo telah semakin menyudutkan Polri. Terutama divisi Hubungan Internasional Polri yang dipimpinnya dianggap telah menghapus Red Notice Djoko.  "Padahal faktanya, di dalam persidangan ini terbukti bahwa NCB Interpol tidak pernah menghapus Red Notice tersebut. Karena memang enggak memiliki kewenangan untuk melakukannya dan karena memang mempertahankan kewibawaan institusi," cetus Napoleon.  Irjen Pol Napoleon Bonaparte dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Jenderal polisi bintang dua itu diyakini menerima suap sebesar USD 200 ribu dan USD 270 ribu untuk menghapus red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/02/2021/terima-suap-dari-djoko-tjandra-irjen-napoleon-dituntut-3-tahun-bui/?page=all">Terima Suap dari Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Dituntut 3 Tahun Bui</a>  Jaksa meyakini, Irjen Napoleon Bonaparte menerima suap sebesar USD 200 ribu dan USD 270 ribu. Suap tersebut bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari red notice interpol Polri, karena saat itu Djoko Tjandra masih berstatus DPO dalam kasua hak tagih Bank Bali.  Irjen Napoleon Bonaparte dituntut melanggar Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf a Jo UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/6u9mKF-m70I

Dituntut 3 Tahun Penjara, Napoleon Klaim jadi Korban Kriminalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan red notice, Tommy Sumardi meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) atau seorang pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan Tommy saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/12).  "Kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk kiranya mengabulkan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 9 huruf a dan b, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu," kata Tommy membacakan nota pembelaan.  Selama dalam persidangan, klaim Tommy, selalu berkata jujur apa adanya dan tidak ada yang dibuat-dibuat. Meskipun mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Mabes Polri Irjen Napoleon Bonaparte tidak pernah mengaku menerima uang untuk pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.  "Terdakwa dengan hati yang tulus dan perkataan yang jujur mengakui, bahwa memang benar Terdakwa yang menyerahkan uang kepada Napoleon Bonaparte dengan total keseluruhan USD 370.000 dan SGD 200.000," beber Tommy.  Tommy pun mengaku menyerahkan uang kepada mantan Karokorwas PPNS Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Hal ini yang mendasari perantara suap Djoko Tjandra itu agar permohonan JC dikabulkan majelis hakim  "Terdakwa juga mengakui menyerahkan uang kepada Prasetijo Utomo sebesar USD 100.000," ungkap Tommy.  Tommy pun menyatakan, berdasarkan keterangan saksi pada proses penyidikan hingga di pengadilan membenarkan terjadinya transaksi suap kepada dua jenderal Polri. Dia tak menampik pertemuan antara Napoleon Bonaparte dengan Prasetijo Utomo membicarakan soal pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/12/2020/perantara-suap-djoko-tjandra-ke-dua-jenderal-polri-dituntut-15-tahun/">Perantara Suap Djoko Tjandra ke Dua Jenderal Polri Dituntut 1,5 Tahun</a>    "Bahkan saksi-saksi lain, baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan ini, mengatakan hal yang sama, khususnya mengenai waktu kedatangan Terdakwa bersama saksi Prasetijo Utomo ke ruangan Napoleon Bonaparte, dan keterangan saksi-saksi mengenai rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa tindak pidana suap terkait penghapusan red notice tersebut benar adanya," akui Tommy.  Sebelumnya, Tommy Sumardi dituntut satu tahun dan enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tommy diyakini menjadi perantara suap untuk pengurusan red notice Djoko Tjandra kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.  Selain itu, Jaksa mengabulkan permintaan Tommy sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator (JC) dalam kasus ini.  Tommy Sumardi diyakini menjadi perantara suap terhadap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar USD 200 ribu dan USD 270 ribu dan kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Tommy Sumardi menjadi perantara suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Suap itu bertujuan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau daftar pencarian orang (DPO) Interpol Polri.  Tommy dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p5ZDs8Zi4hQ

Perantara Suap Djoko Tjandra Minta Permohonan JC Dikabulkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/djoko-tjandra.jpg" alt="HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Komjen Pol (Purn) Setyo Wasisto ditelisik mengenai red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Setyo pernah menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol pada 2013-2015.  Setyo mengaku pernah mengingatkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM maupun Kejaksaan Agung terkait kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia. Karena, pada 2015 ada kabar orang tua Djoko Tjandra meninggal dunia.  "Saya menyurat ke Ditjen Imigrasi tanggal 12 Februari 2015. Alasan saya membuat surat karena mendapat laporan dari anggota, orang tua dari Djoko Tjandra meninggal dan disemayamkan di rumah duka di Jakarta. Kami menyurat berdasar referensi red notice," kata Setyo saat bersaksi untuk terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/11).  "Kami menjelaskan bahwa Djoko Tjandra adalah buronan DPO Kejagung. Kami juga mencantumkan ada dua identitas, karena kami mendapat ada adendum dari red notice, adanya identitas baru dari, nomor paspor dari negara Papua Nugini," sambungnya.  Setyo mengaku tidak mendapat surat balasan dari Imigrasi saat itu. Kendati demikian, saat itu ada tim yang berjaga di tempat prediksi Djoko Tjandra akan datang.  "Tidak ada surat balasan, tetapi kami langsung bergerak. Ada tim Interpol, Bareskrim, Jejagung dan Imigrasi. Kami ingat betul mendapat laporan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut, baik di rumah duka, pemakaman, maupun di Bandara Halim. Ternyata nihil tidak diketemukan," ujar Setyo.  Purnawirawan polisi jenderal bintang tiga ini tidak mengetahui apakah nama Djoko Tjandra masuk ke dalam sistem pencekalan Imigrasi atau tidak. Karena sifat NCB Interpol hanya mengingatkan, adanya prediksi DPO akan masuk ke Indonesia.  "Tetapi harapan kami mengingatkan, karena ada potensi Djoko Tjandra masuk ke Indonesia. Karena orang tuanya meninggal," tandasnya.  Dalam perkara ini, mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas Penyidik PNS Polri, Brigjen Prasetijo Utomo didakwa menerima suap sebesar USD 150 ribu atau setara Rp 2 miliar. Penerimaan suap tersebut dilakukan untuk menghapus nama terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra dalam red notice Interpol Polri.  Prasetijo didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qf-0sFMBdFk

Mantan Kadiv Humas Polri Bersaksi, Ingatkan Kedatangan Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte merasa keberatan didakwa menerima suap senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu oleh jaksa penuntut umum (JPU). Melalui kuasa hukumnya, Santrawan Paparang, berdalih perkara yang menjerat kliennya adalah rekayasa palsu.  "Penerimaan uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata Santrawan membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).  Dalam eksepsinya, Santrawan menyebut tidak ada penjelasan secara rinci dari JPU terkait kegiatan pemberian uang terhadap Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri. Dia berdalih, jika keberadaan tanda terima atau kuitansi tanda terima uang tidak untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.  "Keberadaan kuitansi tanda terima uang, baik secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte," tegas Santrawan.  Selain itu, Santrawan juga menyinggung soal keterangan sejumlah saksi dalam proses penyidikan perkara yang menjeratnya. Santrawan turut mengutip Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra tanggal 6 Agustus 2020, dia berdalih tidak ditemukan fakta adanya penerimaan uang kepada Napoleon.  "Bahwa tidak ada keterangan kesaksian yang termuat di dalam keseluruhan BAP dari saksi Joko Soegiarto Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari ia, Terdakwa terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kwitansi tanggal 27,28,29 April 2020, serta 4 Mei, 12 dan 22 Mei 2020," ujar Santrawan.  Oleh karena itu, Santrawan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh eksepsi yang dibacakan. Bahkan, kubu Napoleon juga meminta agar hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/11/2020/irjen-napoleon-curhat-ke-majelis-hakim-merasa-dizalimi/">Irjen Napoleon Curhat ke Majelis Hakim Merasa Dizalimi</a>  "Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dari dalam Tahanan," tandas Santrawan.  Dalam perkara ini, Irjen Pol Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu atau setara Rp 6,1 miliar dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Uang suap itu diduga dilakukan untuk menghapus nama nama Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri.  Penghapusan red notice dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk bisa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Saat itu, Djoko Tjandra sedang kabur ke luar negeri menghindari hukuman 2 tahun penjara terkait kasus hak tagih Bank Bali.  Irjen Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Sz3jALHKM3k

Irjen Napoleon: Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengklaim, dirinya merasa dizalimi oleh pemberitaan media massa. Dia berdalih, ada pernyataan yang salah oleh pejabat negara yang menuduhnya telah menghapus nama Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri.  "Kesempatan hari ini sudah lama saya tunggu-tunggu yang mulia dari bulan Juli sampai hari ini, saya merasa dizalimi melalui pers. Oleh pemberitaan, statmen pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus red notice. Karena, sebagai Kadiv Hubinter Polri, kami yang paling tahu mekanisme kerja interpol," kata Napoleon di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).  Polisi jenderal bintang dua ini sebelumnya tidak menyangkal tuduhan tersebut. Napoleon menyatakan, dirinya siap membuktian bahwa tuduhan terhadap dirinya didasari oleh rencana untuk menzalimi dirinya selaku pejabat negara.  "Tuduhan penerimaan uang, aaya siap untuk membuktikan bahwa semua itu adalah didasari rencana untuk menzalimi kami sebagai pejabat negara," cetus Napoleon.  Mendengar pernyataan Napoleon, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mengingatkan agar Napoleon untuk tidak melayani pihak-pihak manapun yang hendak memuluskan perkaranya. Dia pun mengingatkan, untuk tidak melayani jika ada pihak yang berjanji bisa membebaskan Napoleon.  "Saya ingatkan pada saudara untuk tidak melayani siapapun yang akan memuluskan perkara saudara. Mohon itu tidak terjadi apalagi kalau ada yg menjanjikan saudara akan membebaskan saudara dan sebagainya," ujar Damis.  "Tidak yang mulia," jawab Napoleon.  Lantas Hakim Damin mengimbau Napoleon untuk tidak melayani siapapun pihak yang menawarkan sesuatu untuk memuluskan perkara yang menjeratnya.  "Saya mohon dengan hormat pada saudara, siapaun orangnya, saudara tidak usah melayani," imbau Damis.  "Dari awal kami tidak melayani itu Pak Hakim dan kami sangat percaya dengan majelis peradilan ini Pak Hakim," ucap Napoleon.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/11/2020/didakwa-terima-duit-rp-61-m-irjen-napoleon-terancam-20-tahun-penjara/">Didakwa Terima Duit Rp 6,1 M, Irjen Napoleon Terancam 20 Tahun Penjara</a>  Hakim Damis kemudian mengatakan, jika Napoleon dinyatakan terbukti dalam perkara ini, maka akan dipidana. Namun jika tidak terbukti, maka akan dibebaskan.  "Kalau terbukti, saudara akan dinyatakan terbukti dan dipidana. Kalau perkara ini dilanjutkan. Kalau tidak terbukti anda akan dibebaskan," cetus Damis.  "Allahu Akbar," singkat Napoleon.  Dalam perkara ini, Irjen Pol Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu atau setara Rp 6,1 miliar dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Uang suap itu diduga dilakukan untuk menghapus nama nama Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri.  Penghapusan red notice dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk bisa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Saat itu, Djoko Tjandra sedang kabur ke luar negeri menghindari hukuman 2 tahun penjara terkait kasus hak tagih Bank Bali.  Irjen Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Sz3jALHKM3k

Irjen Napoleon Curhat ke Majelis Hakim Merasa Dizalimi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo kaget melihat jumlah duit suap yang akan diberikan Djoko Tjandra terhadap Irjen Pol. Napoleon Bonaparte. Hal itu dikatakan Prasetijo kepada Tommy Sumardi, selaku pihak perantara suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra.  Perkara ini berawal saat Brigjen Prasetijo kemudian mengenalkan pengusaha Tommy Sumardi pada Irjen Napoleon Bonaparte. Dalam pertemuan itu, Napoleon mengatakan red notice Djoko Tjandra bisa dibuka, namun harus menyiapkan uang sebesar Rp 3 miliar.  "Dalam pertemuan tersebut terdakwa Irjen Napoleon menyampaikan bahwa 'red notice Joko Soegiarto Tjandra bisa dibuka karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya'. Kemudian Tommy Sumardi menanyakan berapa nominal uangnya dan oleh Irjen Napoleon dijawab '3 lah ji (Rp 3 miliar)," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan untuk Napoleon, di PN Tipikor Jakarta, Senin (2/11).  Menindaklanjuti permintaan Irjen Napoleon, lantas Tommy Sumardi melaporkan hal itu ke Djoko Tjandra yang dibalas langsung dengan mengirimkan senilai USD 100 ribu. Kemudian, Tommy Sumardi mengantarkan uang itu ke Napoleon yang ditemani Prasetijo.  Saat di perjalanan di dalam mobil terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo melihat uang yang dibawa oleh Tommy Sumardi, kemudian terdakwa mengatakan 'banyak banget ini ji buat beliau? buat gw mana?'" ungkap jaksa.  "Saat itu uang dibelah dua oleh terdakwa dengan mengatakan 'ini buat gw, nah ini buat beliau sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2'," sambungnya.  Jaksa mengatakan, Tommy Sumardi hanya membawa uamg senilai USD 50 ribu saat bertemu dengan Irjen Napoleon. Namun, jumlah tersebut ditolak oleh Napoleon, bahkan meminta untuk ditambah menjadi Rp 7 miliar dengan alasan uang tersebut bukan untuk dia seorang.  "Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD 50 ribu, namun Irjen Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan 'ini apaan nih segini, nggak mau saya. Naik ji jadi 7 ji, soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata 'petinggi kita ini'," ungkap Jaksa.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/10/2020/jaksa-nilai-brigjen-prasetijo-tidak-baca-dengan-cermat-surat-dakwaan/">Jaksa Nilai Brigjen Prasetijo Tidak Baca dengan Cermat Surat Dakwaan</a>  Pada Mei 2020, Prasetijo masih menghubungi Tommy untuk meminta uang. Bahkan, Prasetijo meminta jatah tersebut melalui sambungan telepon.  "Terdakwa Brigjen Prasetijo menghubungi Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan 'Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya' dan dijawab oleh Tommy, 'sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya ke sana'," urai Jaksa.  Lantas Tommy datang menemui Brigjen Prasetijo dengan membawa uang senilai USD 50 ribu. Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Prasetijo Utomo.  "Sehingga total uang yang diserahkan oleh Tommy Sumardi kepada terdakwa Brigjen Prasetijo adalah sejumlah USD 150 ribu," pungkas Jaksa.  Brigjen Prasetijo didakwa Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wKvY7qr2CDo&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kaget Lihat Duit Suap, Brigjen Prasetijo: Banyak Banget, Buat Gue Mana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte akan menghadapi sidang pembacaan dakwaan, terkait perkara dugaan suap penghapusan nama terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra dalam red notice Polri, Senin (2/11). Selain itu, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi juga akan didakwa dalam kasus yang sama.  Sidang Napoleon cs akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis yang juga Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. Sebab perkara tersebut menjadi sorotan publik.  "Persidangan pertama Terdakwa Djoko Soegiaro Tjandra cs, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Muhammad Damis, dilaksanakan hari Senin, Tanggal 2 November 2020," kata Kepala Bagian Humas PN Jakarta Pusat, Senin (2/11).  Selain perkara red notice, PN Jakpus juga telah mengagendakan sidang perdana perkara dugaan suap pengurusan fatwa MA dengan terdakwa Andi Irfan Jaya. Sidang perdana terhadap Andi Irfan yang diduga sebagai perantara suap Jaksa Pinangki akan digelar pada Rabu (4/11) dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.  "Persidangan Pertama Terdakwa Andi Irfan, dengan Ketua Majelis Hakim Bapak IG Eko Purwanto menjadi hari Rabu, Tanggal 4 November 2020," ujar Bambang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/09/2020/fakta-persidangan-irjen-napoleon-minta-rp-7-miliar-ke-djoko-tjandra/">Fakta Persidangan: Irjen Napoleon Minta Rp 7 Miliar ke Djoko Tjandra</a>  Perkara dugaan suap pengurusan red notice merupakan bagian dari rentetan skandal Djoko Tjandra. Saat itu, Djoko Tjandra yang merupakan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.  Padahal Djoko Tjandra telah menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 atau 11 tahun silam. Kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia sempat membuat e-KTP dan paspor, bahkan sempat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan.  Irjen Napoleon yang saat itu menjabat Kadiv Hubinter Polri bersama Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri diduga menerima suap dari Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi untuk menghapus nama Joko Tjandra dari daftar red notice Polri.  Sementara itu, Andi Irfan Jaya diduga merupakan perantara suap dari Djoko Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.  Suap sebesar USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Soegiarto Tjandra itu diberikan kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.  Tak hanya itu, Andi Irfan Jaya juga diduga bersama-sama Pinangki dan Joko Tjandra melakukan pemufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji sebesar USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wKvY7qr2CDo&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Irjen Napoleon Cs Hadapi Sidang Perdana Suap Red Notice Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/tersangka-djoko-tjandra.jpg" alt="Djoko Tjandra. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penghapusan red notice Djoko Tjandra memasuki babak baru. 4 orang tersangka Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, dan Irjen Pol Napoleon telah dijadwalkan untuk sidang perdana.  Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono mengatakan, sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin 2 November 2020. Sidang perdana dijadwalkan dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk satu majelis hakim yang sama untuk menyidang keempat tersangka. Meski begitu, berkas perkara masing-masing tersangka berbeda.  "Masing-masing berkas sendiri-sendiri ya, cuma Majelis Hakimnya sama. Majelis Hakim untuk 4 terdakwa langsung dipegang oleh Bapak Ketua PN Jakarta Pusat yaitu Bapak Muhammad Damis," kata Bambang saat dihubungi, Sabtu (24/10).  Bambang menjelaskan, dipilihnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua tak lepas karena kasus Djoko Tjandra menjadi sorotan utama publik. Diharapkan dengan penunjukan ini bisa menyakinkan publik jika pengadilan akan memutus perkara 4 tersangka tersebut seadil-adilnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/10/2020/kasus-djoko-tjandra-diminta-diungkap-secara-transparan/">Kasus Djoko Tjandra Diminta Diungkap Secara Transparan</a>  "Dipegang langsung oleh Bapak Ketua oleh karena perkara tersebut menarik perhatian publik dan mendapat atensi dari publik," tegasnya.  Diketahui, setelah menjadi buron kasus cesie Bank Bali, Djoko Tjandra kembali terlibat kasus pidana pembuatan Surat Jalan palsu dan penghapusan red notice. Dalam dua kasus tersebut, dia sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan.  Dalam kasus Surat Jalan palsu Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka. Yakni Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.  Sedangkan kasus penghapusan red notice ada 4 tersangka. Yakni Tommy Sumardi dan Djoko Tjandra sebagai pemberi suap. Kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai penerima suap.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zYmz7vkfFCE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kasus Penghapusan Red Notice, Djoko Tjandra Cs Disidang 2 November

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Red Notice Djoko Tjandra

Berita Terkini