<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/thomas-djiwandono-tommy-wamenkeu-1258549376.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2024 sudah tercatat tembus Rp 1.196,54 triliun. Angka ini tercatat 60,16 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang dipatok sebesar Rp 1.988,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono membeberkan, jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) non-minyak dan gas (migas) sebesar Rp 665,52 triliun yang tercatat anjlok 2,46 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kinerjanya menunjukkan perbaikan. Melihat negatif growth-nya yang melandai jika diukurkan bulan-bulan sebelumnya," kata Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Senin (23/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Thomas juga menyebutkan selain PPh non-migas, secara bruto penerimaan PPh migas juga mengalami kontraksi alias menurun hingga 10,23 persen mencapai Rp 44,45 triliun. Thomas menyebut, kontraksi yang terjadi pada PPh Migas ini disebabkan oleh penurunan lifting minyak bumi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbeda dari PPh non-migas dan migas, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPN atas Barang Mewah atau PPN-BM tercatat mengalami kenaikan 7,36 persen secara bruto dengan realisasi sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03 persen dari target APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PBB dan pajak lainnya realisasinya sebesar Rp 15,76 triliun atau 41,78 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto 34,18 persen,&rdquo; jelas Thomas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga membeberkan, dari sisi sektor, penerimaan perpajakan di sektor perdagangan terus menunjukkan perbaikan pertumbuhan seiring dengan konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga, yakni mencapai Rp 287,56 miliar. Meski begitu, peningkatan restitusi menyebabkan pertumbuhan neto setoran pajak sektor perdagangan lebih kecil daripada realisasi pertumbuhannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh paling tinggi seiring dengan peningkatan kredit dana pihak ketiga dan suku bunga, dengan realisasi mencapai Rp 160,82 triliun. Begitu juga, penerimaan pajak di sektor transportasi dan perdagangan, konstruksi dan logistik, informasi dan komunikasi, dan jasa perusahaan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sektor pertambangan terkontraksi cukup dalam, terutama karena penurunan PPh Badan tahunan dan angsuran PPh. Kedua hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas serta peningkatan restitusi. Realisasi sektor pertambangan mencapai Rp 65,9 triliun," pungkasnya.</div>

Berbeda dari PPh non-migas dan migas, penerimaan pajak pertambahan nilai dan PPN atas Barang Mewah atau PPN-BM tercatat mengalami kenaikan.

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.196,54 Triliun hingga Akhir Agustus 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-11.44.05.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberikan instruksi khusus pada sektor wisata jelang Natal 2022 dan Tahun Baru (nataru) 2023.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberikan instruksi khusus pada sektor wisata jelang Natal 2022 dan Tahun Baru (nataru) 2023.(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Tengah berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 99,33 persen dan telah merealisasikan belanja daerah sebanyak 91,48 persen pada tahun 2022. Capaian itu membuat Jawa Tengah masuk dalam provinsi sepuluh besar tertinggi se-Indonesia.  Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai mengikuti rapat virtual bersama Kemendagri, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian dan Kemenkes terkait pencabutan status PPKM dan dampak masa transisi pandemi ke endemi pada Senin (2/1) pagi.  "Melihat realisasi sampai hari ini, dari sisi administrasi total realisasi pendapatan kita itu 99,33 persen. Kemarin kita masih meminta untuk mengejar, mudah-mudahan segera tercapai. Lalu realisasi belanja kita 91,48 persen per hari ini, mudah-mudahan dari sisi adminstrasinya bisa terus berjalan," kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, lewat keterangannya.  Namun,  dengan capaian tersebut belum berakhir dan masih terus berjalan hingga Selasa (10/1) pekan depan. Upaya yang dilakukan Ganjar untuk mencapai hasil akhir tahun anggaran 2022 salah satunya dengan menyelesaikan program tahun 2022.  "Dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 beberapa projek lebih dulu kita lakukan lelang awal. Sehingga Januari-Februari sudah ada yang bisa dieksekusi," ujar Ganjar.  Untuk tetap menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah, Ganjar menjelaskan akan melakukan lelang proyek lebib awal dari yang semula dimulai bulan April setiap tahunnya.  Menurut Ganjar, hal itu dapat menjadi stimulus terhadap perekonomian masyarakat, selain dengan memaksimalkan produk-produk UMKM daerah yang telah masuk e-katalog.  "Karena belanja daerah salah satu penggerak ekonomi, maka saya minta yang masuk e-katalog cepat dibelanjakan, penggunaan produk dalam negeri, belanja untuk usaha kecil mikro, serap saja itu. Karena akan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi," ucap Ganjar.  Ganjar berharap, realisasi anggaran tahun 2023 bisa dilakukan sedini mungkin sejak awal tahun. Dengan demikian, anggaran tidak menumpuk dan capaian serapan Provinsi Jawa Tengah bisa terus membaik.

Masuk 10 Besar, Realisasi Pendapatan Daerah Jateng Capai 99,3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_80_64_program.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Oleh F.G. SRI SURATNO *)  ---  KADANG masyarakat menganggap enteng kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Padahal, beberapa kebijakan menjadi peluang yang tak boleh dilewatkan. Program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi contoh yang paling konkret soal itu.  Sebagai gambaran, PPS merupakan salah satu poin yang ditetaskan pemerintah atas persetujuan DPR melalui UU Nomor 7 Tahun 2021. Selain PPS, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu juga mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), serta pajak karbon dan cukai.  Di antara aturan itu, PPS memang bisa dibilang yang paling eksis bulan ini. Sebab, pemerintah hanya memberikan kesempatan hingga 30 Juni (besok) untuk melaporkan aset WP. Setelah itu, jangan salahkan pemerintah jika Anda dikirimi "surat cinta."  Andai saja seorang WP pribadi punya harta senilai Rp 1 miliar yang diperoleh sejak 2014. Jika hingga akhir bulan ini harta tersebut tidak dilaporkan, denda berlapis bakal menunggu.  Padahal, jika harta itu dilaporkan dalam PPS, pajak yang harus dibayar hanya beriksar 6–18 persen. Besarannya memang bergantung bagaimana aset tersebut dikelola.  WP dengan harta yang diperoleh pada 1985 hingga 2015 yang tak dicantumkan saat tax amnesty akan mendapatkan tiga kategori pajak. Sebanyak 11 persen untuk harta di luar negeri, 8 persen untuk harta luar negeri yang dibawa pulang ke dalam negeri, serta 6 persen bagi harta luar negeri yang dibawa ke dalam negeri dan dijadikan aset investasi. (*)  *) F.G. Sri Suratno adalah pejabat fungsional penyuluh pajak ahli madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Program Pengungkapan Sukarela Hindari Denda Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-pajak-kota-malang-sudah-rp-163-miliar_m_216808.jpeg" alt="Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto." width="100%">
<figcaption>Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penerimaan pajak di Kota Malang sudah mencapai Rp 163,4 miliar pada triwulan II 2018. Angka tersebut setara 43,60 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sebesar Rp 375 miliar. Dari seluruh pajak yang dihimpun, penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi cukup besar. Sejauh ini penerimaannya mencapai Rp 67,5 miliar. "Jumlah tersebut sudah terealisasi 46 persen dari target sebesar Rp 146,45 miliar yang dibebankan," ujar Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto, Kamis (31/5). Penerimaan yang cukup signifikan lainnya dari sektor Pajak Restoran. Dari target Rp 48 miliar, kini telah masuk Rp 24 miliar atau sudah terealisasi 50 persen. Begitu pula dari Pajak Penerangan Jalan yang ditarget Rp 54 miliar, sudah masuk sebesar Rp 19,2 miliar alias 36 persen dari target. Selanjutnya dari sektor Pajak Air Tanah. Dari target Rp 800 juta, realisasinya sudah Rp 333 juta atau tercapai 42 persen. Sementara dari sektor Pajak Hiburan yang memiliki target Rp 7 miliar, penerimaan sampai pertengahan Mei 2018 telah menyentuh angka Rp 4,2 miliar atau 60 persen. Kemudian dari sektor Pajak Hotel yang memiliki target Rp 38 miliar, telah masuk senilai Rp 16,2 miliar. Artinya capaian dari target menginjak angka 43 persen. "Untuk Pajak Reklame telah masuk penerimaan senilai Rp 10 miliar. Artinya dari target sebesar Rp 19 miliar untuk tahun ini, telah tercapai 54 persen," lanjutnya. Ade mengungkapkan, penerimaan yang memuaskan juga berasal dari Pajak Parkir. Dengan target Rp 4,75 miliar, penerimaan sampai pertengahan triwulan kedua 2018 sudah mencapai Rp 2,3 miliar alias 49,4 persen. Sementara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan yang masa jatuh temponya baru berakhir 31 Juli, penerimaannya sudah Rp 19 miliar dari target sebesar Rp 57 miliar. Artinya capaiannya di kisaran 34 persen. Melihat dari capaian tersebut, Ade optimistis dari target Rp 375 Miliar yang naik Rp 25 Miliar menjadi Rp 400 Miliar pada APBD Perubahan mendatang dapat tercapai saat tutup buku 2018. &ldquo;Bahkan bisa saja sebelum akhir tahun sudah melampaui target,&rdquo; tegasnya. Keyakinan mantan Kabag Humas Setda Kota Malang itu bukan tanpa alasan. Pasalnya selama empat tahun belakangan, BP2D yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memang selalu dapat memenuhi target dengan catatan memuaskan. Bahkan selalu melampaui target dengan nilai progresif. &ldquo;Artinya kami harus tetap bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi. Serta terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Berbagai inovasi dan gebrakan akan terus kami geber hingga akhir tahun nanti,&rdquo; pungkasnya.

Penerimaan Pajak Kota Malang Sudah Rp 163 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pajak-bphtb-dominasi-penerimaan-daerah_m_205824.jpeg" alt="ILUSTRASI Realisasi pajak di Kota Malang pada triwulan pertama baru 27,23 persen dari target Rp 375 miliar pada APBD tahun ini." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Realisasi pajak di Kota Malang pada triwulan pertama baru 27,23 persen dari target Rp 375 miliar pada APBD tahun ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Triwulan pertama, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sebesar 27,23 persen, dari target sebesar Rp 375 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.&nbsp; Berdasarkan data hingga akhir Maret lalu, jumlah anggaran yang telah dibukukan ke kas daerah sudah mencapai Rp 102 miliar. Dari seluruh sektor pajak, capaian Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih mendominasi. Sejauh ini, penerimaannya sudah mencapai Rp 40,7 miliar atau setara dengan 27,8 persen dari target sebesar Rp 146,45 miliar yang dibebankan.&nbsp; Selanjutnya, realisasi signifikan juga terlihat dari sektor Pajak Restoran. Dari target Rp 48 miliar, telah masuk penerimaan sejumlah Rp 14,9 miliar atau sudah 31 persen. Kemudian dari Pajak Penerangan Jalan yang ditargetkan sebesar Rp 54 miliar, sudah masuk penerimaan sebesar Rp 14,6 miliar atau setara 27 persen. Sedangkan dari sektor Pajak Air Tanah, dari target Rp 800 juta, sudah masuk penerimaan sebesar Rp 211 juta atau setara 26,4 persen. Selanjutnya dari sektor Pajak Hiburan yang memiliki target Rp 7 miliar, penerimaan sampai akhir Maret lalu telah menyentuh angka Rp 2,69 miliar atau prosentase capaian menembus 38 persen. Kemudian dari sektor Pajak Hotel yang memiliki target Rp 38 miliar, telah masuk penerimaan senilai Rp 10,4 miliar. Artinya, prosentase capaian dari target menginjak 27 persen. Sementara Pajak Reklame, pada triwulan pertama ini telah masuk penerimaan senilai Rp 7,2 miliar dari target Rp 19 miliar atau setara 38 persen.&nbsp; Penerimaan dari Pajak Parkir juga tercatat cukup baik. Dari target Rp 4,75 miliar, penerimaan sampai triwulan pertama 2018 sudah mencapai Rp 1,4 miliar atau setara 29,7 persen. Sementara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan yang mana masa jatuh temponya baru akan berakhir 31 Juli nanti, penerimaannya sudah Rp 9,8 miliar dari target sebesar Rp 57 miliar yang dibebankan.&nbsp; Berdasarkan data tersebut, Plh Kepala BP2D Kota Malang, M Toriq optimistis bisa mencapai target Rp 375 miliar pada waktu tutup buku 2018 nanti. &ldquo;Bahkan bisa saja sebelum akhir tahun sudah melampaui target,&rdquo; ujarnya, Kamis (19/4). Toriq menyampaikan, selama empat tahun belakangan BP2D yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu selalu dapat memenuhi target dengan catatan memuaskan, bahkan selalu melampaui target dengan nilai progresif. &ldquo;Artinya kami harus tetap bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi," kata dia. Selain itu, lanjut Toriq, pihaknya juga akan terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Bahkan, berbagai inovasi dan gebrakan akan terus digeber hingga akhir tahun nanti.&nbsp; Pihaknya pun secara khusus mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Kota Malang dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Pasalnya, hal itu juga menjadi pemacu pihaknya agar terus meningkatkan produktivitas kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pajak BPHTB Dominasi Penerimaan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/penerimaan-pajak-pasti-meleset_m_176365.jpeg" alt="Grafis realisasi penerimaan pajak hingga 30 November 2017." width="100%">
<figcaption>Grafis realisasi penerimaan pajak hingga 30 November 2017.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Hingga November lalu, pemerintah baru mengoleksi penerimaan pajak Rp 983,54 triliun atau hanya 76,63 persen dari target. Realisasi penerimaan pajak tahun ini dipastikan meleset. Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menyatakan, meski target penerimaan pajak meleset, APBN diperkirakan tetap aman. &rsquo;&rsquo;Outlook defisit sesuai dengan prediksi di angka 2,6&ndash;2,7 persen (dari produk domestik bruto),&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dia optimistis realisasi penerimaan pajak pada Desember akan melonjak jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebab, pengeluaran pemerintah umumnya sangat besar pada bulan ini. Belanja pemerintah itu bakal mendorong aktivitas ekonomi yang berujung pada penerimaan pajak. &rsquo;&rsquo;Jadi, kita harapkan Desember memberikan kontribusi yang tinggi,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Robert menuturkan, tidak ada upaya khusus dari Ditjen Pajak untuk menggenjot penerimaan pada akhir tahun ini. Pihaknya hanya berusaha meningkatkan kualitas dari upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang sudah dilakukan sepanjang tahun ini. Dia memaparkan, meski diprediksi tidak mencapai target, kinerja penerimaan pajak tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dia menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak per 30 November 2017 ini mengalami pertumbuhan 2,38 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jika tahun ini secara persentase sudah mencapai 76,63 persen dari target, realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 70,89 persen atau Rp 960 triliun. Robert memerinci, realisasi penerimaan pajak per November itu terdiri atas penerimaan pajak penghasilan (PPh) Rp 561,28 triliun, kemudian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp 401,53 triliun; pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 14,63 triliun; dan pajak lainnya Rp 6,09 triliun. Dari perincian tersebut, PPh menurun kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 587 triliun. Namun, penerimaan PPh tahun lalu ditopang adanya program tax amnesty yang menyumbang sekitar Rp 100 triliun. &rsquo;&rsquo;Sementara PPN juga tumbuh. Sebagian juga menggambarkan tambahan basis PPN akibat tax amnesty. Jadi, secara overall, kinerja penerimaan cukup menggembirakan pada akhir November ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Pakar perpajakan Yustinus Prastowo mengakui, target penerimaan pajak tahun ini memang sulit tercapai. Pihaknya memproyeksikan penerimaan pajak hingga akhir tahun bisa menyentuh 89&ndash;92 persen dari target dalam APBNP 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. &rsquo;&rsquo;Artinya, target memang tidak akan tercapai meski secara nominal tetap ada kenaikan. Tapi, pertumbuhannya tidak cukup menunjang kebutuhan yang ada,&rsquo;&rsquo; terangnya. (*)

Penerimaan Pajak Pasti Meleset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sisa-tiga-bulan-setoran-pajak-baru-60-persen_m_161918.jpeg" alt="Grafis penerimaan pajak" width="100%">
<figcaption>Grafis penerimaan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tinggal punya waktu kurang dari tiga bulan untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Namun, hingga September, penerimaan pajak baru mencapai Rp 770,7 triliun atau sekitar 60 persen dari target dalam APBNP 2017 sebesar Rp 1.283,5 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan&nbsp;Penerimaan Pajak&nbsp;Ditjen Pajak Kemenkeu Yon Arsal menerangkan, total penerimaan Rp 770,7 triliun tersebut&nbsp;lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada periode Januari&ndash;September 2016, total penerimaan pajak mencapai Rp 791,9 triliun. &rdquo;Pertumbuhan minus 2,79 persen,&rdquo; kata Yon di kantornya kemarin (9/10). Dia memerinci, penerimaan pajak di luar PPh migas mencapai Rp 732,1 triliun atau 59 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan minus 4,70 persen secara year-on-year. Perinciannya, PPh nonmigas Rp 418 triliun atau 56,3 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan minus 12,32 persen dari periode tahun sebelumnya. Sementara itu, PPN dan PPnBM tercatat Rp 307,3 triliun atau 64,6 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan 13,70 persen year-on-year. Yon menuturkan, penerimaan pajak per September tumbuh negatif karena adanya penerimaan yang tidak berulang. Yakni, uang tebusan &amp; PPh final revaluasi. Selain itu,&nbsp;hal tersebut disebabkan adanya perbedaan waktu pencairan PBB &amp; PPh DTP (ditanggung pemerintah) yang nilainya signifikan. Dia menegaskan, sebenarnya pajak pada periode Januari&ndash;September tahun lalu hanya tumbuh 58 persen dari target. Yon menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya keras untuk mengejar sisa penerimaan 40 persen atau sekitar Rp 500 triliun hingga akhir tahun.&nbsp;Dia menyatakan, beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah, antara lain, memperkuat upaya pemeriksaan dan ekstensifikasi. &rdquo;Kami menggali apa yang sudah ada (data wajib pajak, Red) dan tindak lanjut setelah tax amnesty,&rdquo; imbuhnya.  Sementara itu,&nbsp;Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan bahwa sampai saat ini, pihaknya optimistis target penerimaan pajak tahun ini tercapai.&nbsp;&rdquo;Maka, saya minta eselon II sampai jam 10 malam (kerja),&rdquo; ujarnya di gedung Ditjen Pajak&nbsp;kemarin.  Pakar perpajakan Yustinus Prastowo memaparkan,&nbsp;pemerintah akan sulit mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Menurut dia,&nbsp;realisasi penerimaan pajak per September ini tidak jauh dari prediksinya. Namun, hingga akhir tahun,&nbsp;dia memprediksi realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 89&ndash;92 persen. &rdquo;Artinya, tidak akan tercapai meski secara nominal tetap ada kenaikan. Tapi, pertumbuhannya tidak cukup menunjang kebutuhan,&rdquo; jelasnya kepada koran ini kemarin. Tax Leader PricewaterhouseCoopers (PwC) Ay Tjhing Phan menyampaikan, Ditjen Pajak menggunakan initial meeting sebelum memeriksa pajak pada sebuah perusahaan. Initial meeting adalah pertemuan khusus antara direksi dan penerima pajak. Dalam pertemuan itu, direksi boleh ditemani konsultan pajak maupun karyawan. Initial meeting bertujuan memeriksa kondisi bisnis perusahaan pada tahun tertentu. Untuk menggenjot penerimaan, Ditjen Pajak juga meningkatkan frekuensi pemeriksaan acak. Terutama untuk individu yang tidak mengikuti amnesti pajak. &rdquo;Beberapa hal yang diperiksa adalah regular income, harta di luar negeri hingga harta pasangan. Paling baru adalah pemeriksaan bank account statement,&rdquo; ungkapnya. (*)

Sisa Tiga Bulan, Setoran Pajak Baru 60 Persen

realisasi pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#realisasi pajak

Berita Terkini