<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/menkeu-sri-mulyaniJPG-3098542931.jpg" alt="Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Kemenkeu/Zalfa Dhiaulhaq)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Kemenkeu/Zalfa Dhiaulhaq)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja penerimaan pajak mampu tumbuh positif di tengah penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Hingga 12 Desember 2023, penerimaan pajak sudah mencapai Rp 1.739,84 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 101,3 persen dari target awal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 1.718 triliun. "Tahun 2023 menjadi tahun ketiga penerimaan pajak mampu mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Pada saat yang sama, pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi membawa penerimaan pajak kembali mencatat Buoyancy Pajak di atas 1 (satu), melanjutkan keberhasilan yang sama pada 2021 dan 2022," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita di kantornya, Jumat (15/12). Hanya saja, jika mengikuti revisi target APBN 2023 senilai Rp 1.818,2 triliun, maka realisasi penerimaan pajak baru 95,7 persen. Sebagai informasi, target penerimaan pajak telah direvisi dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75/2023 yang naik Rp 100 triliun. Perempuan yang akrab disapa Ani itu optimistis jajaran Direktorat Jenderal Pajak mampu mencapai angka revisi tersebut. Apalagi, penerimaan pajak sepanjang 2023 tercatat mampu tumbuh 7,3 persen dan pertumbuhan bulanan sebesar 28,7 persen. Ani menjelaskan, kelompok pajak tumbuh positif kecuali pajak penghasilan (PPh) migas yang mengalami kontraksi akibat moderasi harga minyak bumi dan gas alam. Lebih rinci, penerimaan pajak terbesar disumbang PPh nonmigas senilai Rp 951,83 triliun atau melesat 108,95 persen dari target. Kemudian, PPN dan PPnBM sebanyak Rp 683,32 triliun yang juga naik 8,78 persen dari target. Begitu pula, penerimaan negara dari PBB dan pajak lainnya yang tumbuh 100,82 persen di atas target senilai Rp 40,34 triliun. Sedangkan penerimaan dari PPh migas yang merosot 11,85 persen sebesar Rp 64,36 triliun. Meski demikian, angka tersebut mencapai 104,75 persen dari target pemerintah. Jika melihat secara keseluruhan, pendapatan negara per 12 Desember 2023 telah mencapai Rp 2.553,2 triliun atau 103,7 persen dari target APBN 2023. "Penerimaan pajak mampu tumbuh positif dan melampaui target APBN pada saat terjadi penurunan harga komoditas," ungkapnya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan peningkatan basis pemajakan terus dilakukan. Antara lain melalui pengawasan wajib pajak pasca program pengungkapan sukarela. Serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital melalui pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan pemajakan atas financial tecnology (fintech). Selain itu, pengawasan ditingkatkan sejalan dengan masih adanya pembayaran PPh masa untuk PPh badan. Juga, mengawasi pembayaran PPN masa yang biasanya dibayarkan paling lambat akhir bulan. "Ini biasanya dibayarkan tanggal 15 setiap bulan. Sehingga kami terus memastikan pembayaran tidak di-carry forward ke 2024," terang Suryo. Ditjen Pajak juga memantau kementerian dan lembaga yang akan menyelesaikan pembayaran atas belanjanya di akhir periode 2023. Di mana setiap belanja, kemungkinan ada pajak yang harus dipotong dan dipungut oleh bendahara pemerintah.

Hingga 12 Desember 2023, penerimaan pajak sudah mencapai Rp 1.739,84 triliun, atau 101,3 persen dari target awal APBN 2023.

Capai 101,3 Persen Target Awal, Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Tahun ini Melanjutkan Keberhasilan 2021 dan 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/sri_mulyani-2091474713.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani (kemenkeu.go.id)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani (kemenkeu.go.id).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Realisasi belanja pemerintah turun. Penyebabnya lantaran belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang rendah. Pemerintah akan menggenjot penyerapan anggaran belanja jelang tutup buku tahun ini. Realisasi belanja negara susut 4,1 persen dari periode yang sama 2022 sebesar Rp 2.588 triliun. Realisasi belanja subsidi BBM baru 71,8 persen dari target atau Rp 894,3 triliun. "Penyebabnya bukan karena belanja K/L, tapi subsidi BBM sebab harga minyak turun atau lebih rendah dari harga asumsi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita di kantornya, Jumat (15/12). Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel. Sedangkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, harga minyak per November 2023 sebesar USD 79,63 per barel. Sehingga terdapat penurunan yang berimbas pada penyerapan. Di sisi lain, belanja pemerintah pusat tercatat 94,5 persen menjadi Rp 946 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,4 persen. Didorong oleh persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga akan membayar tagihan-tagihan yang belum tuntas di akhir tahun sebesar Rp 500 triliun. Pembayaran akan dikebut sebab kas negara akan tutup buku pada 29 Desember 2023. "Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita," ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu. Menurut dia, belanja pemerintah pusat 2023 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain program perlinsos, pendidikan, dan insfrastruktur. Kinerja tersebut didorong melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja modal sampai 12 Desember 2023 mengalami pertumbuhan 20,5 persen dari tahun lalu. Penanganan jalan daerah juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Penebalan program perlindungan sosial juga dilanjutkan berupa bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan, salah satu tagihan besar yang akan dibayarkan adalah subsidi dan kompensasi energi. Dana yang disiapkan sekitar Rp 85 triliun. Meski memang untuk realisasi belanja pemerintah pusat non K/L yang di dalamnya terdapat belanja subsidi dan kompensasi, memang tercatat masih jauh dari target. "Tercatat realisasi belanja non K/L sebesar Rp 894,3 triliun atau setara 68,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.301,6 triliun," bebernya. Meski begitu, realisasi belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun. Nilai tersebut setara 94,5 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 1.000,8 triliun. "Dari pengalaman sebelumnya, itu K/L rerata belanja sekitar 95 persen. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik," tandasnya. Kinerja APBN Hingga 12 Desember 2023 -Pendapatan Negara: Rp 2.553,2 T -Belanja Negara: Rp 2.588,2 T -Pembiayaan Anggaran: Rp 289,6 T -Defisit APBN: Rp 35 T (0,17 PDB) Sumber: Kemenkeu

Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel. Sedang realisasi November hanya USD 79,63 per barel.

Subsidi BBM yang Dikeluarkan Pemerintah Lebih Rendah, Realisasi Belanja APBN Turun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/SRI-MULYANI-182943358.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2023 mencapai Rp 522,7 triliun. Adapun rinciannya, sebesar Rp 257,7 triliun digunakan untuk belanja K/L dan Rp 265,0 triliun untuk belanja non-KL. "Dari Rp 522,7 triliun belanja pemerintah pusat yang tumbuh 2,9 persen dibandingkan tahun lalu Rp 274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5). Lebih rinci, Menkeu menyebut bahwa APBN yang telah dinikmati masyarakat. Pertama, sebanyak 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah mendapatkan bayaran APBN sebesar Rp 14,4 triliun. Lalu, PKH+ mendapatkan sembako yang totalnya mencapai Rp 15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM. "Keluarga-keluarga tidak mampu ini seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi&nbsp;iurannya Rp 15,4 triliun untuk 96,7 juta masyarakat jiwa," rinci Sri Mulyani. Selain itu pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk bantuan langsung dalam Program Indonesia Pintar, Program KIP kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah baik untuk sekolah yang di bawah kementerian agama. Program Indonesia Pintar untuk 8 juta siswa telah dikucurkan dana sebesar Rp 4,5 triliun; Program KIP Kuliah untuk 688,3 ribu mahasiswa sebesar 5,7 triliun; BOS Kemenag untuk 4,4 juta siswa sebesar Rp 5,1 triliun; BOPTN untuk 192 PTN sebesar Rp 1,08 triliun. Kemudian, Bantuan Stimulan Perumahan untuk bencana Cinjur sebesar Rp 1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah; Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 34,4 triliun terdiri dari sarana prasarana pendidikan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan dan irigasi. Lalu, pemerintah juga telah membantu petani melalui Bantuan Benih, Mulsa dan Pupuk Organik Rp 274,4 miliar untuk 52.690 unit equivalen Ha meliputi kawasan padi, cabai dan kedelai. Selanjutnya, Bantuan alat dan Mesin Pertanian Rp 69,9 miliar terdiri dari 120 traktor dan 100 cultivator. "Bantuan ternak Rp 28,5 miliar yang meliputi 3.444 ekor sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan bantuan ternak ikan, kepiting, dan udang Rp 12,5 miliar sejumlah 28,3 juta ekor," ujarnya. Tak hanya itu, belanja pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat dari APBN per April 2023, yaitu subsidi listrik sebesar Rp 15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Kemudian, subsidi BBM sebesar Rp 5,2 triliun untuk 4.395,9 ribu kilo liter; subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp 21,6 triliun untuk 2 juta metrik ton; Kartu Prakerja sebesar Rp 804,2 miliar dinikmati oleh 182,6 ribu peserta; dan Kompensasi BBM sebesar Rp 33,8 triliun. "Untuk membantu masyarakat yang pendapatan rendah mendapatkan rumah, pemerintah telah membantu subsidi sebesar Rp 204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit," tandasnya.

Bantu masyarakat pendapatan rendah memiliki rumah, pemerintah mengucurkan subsidi sebesar Rp 204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit rumah.

Sri Mulyani Sebut Belanja Pemerintah Sebesar Rp 274,4 Triliun Langsung Dinikmati Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sri-mulyani-cukai-tembakau.jpg" alt="Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2022 mencatat kinerja yang cemerlang. Sepanjang tahun lalu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun dan belanja negara Rp 3.090,8 triliun. Dari realisasi itu, defisit tercatat Rp 464,3 triliun atau hanya 2,38 persen terhadap PDB (produk domestik bruto).  "Defisit ini kalau dibandingkan dengan APBN awal atau di Perpres 98/2022, angka Rp 464,3 triliun ini jauh lebih rendah, hampir separonya sendiri," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers Selasa (3/1).  Jika dibandingkan dengan 2021 pun, defisit itu merosot hingga 40,1 persen. Pada 2021, defisit mencapai Rp 775,1 triliun atau 4,57 persen PDB.  Dari sisi pendapatan negara, jumlah Rp 2.626,4 triliun itu tercatat 115,9 persen dari Perpres 98/2022 atau tumbuh 30,6 persen dibandingkan realisasi 2021. Pendapatan negara sepanjang tahun lalu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 2.034,5 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 317,8 triliun, serta PNBP Rp 588,3 triliun.  Ani, sapaan Menkeu, menjelaskan bahwa capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.  "Kinerja penerimaan negara, pajak, bea dan cukai, dan PNBP sungguh luar biasa dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga mulai memulihkan seluruh penerimaan negara," imbuhnya.  Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.090,8 triliun atau meningkat 10,9 persen dari 2021. Hal itu sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.  Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.079,3 triliun atau 114,1 persen dari target Rp 945,8 triliun dan belanja non-K/L mencapai Rp 1.195,2 triliun atau 88,2 persen dari target.  "Belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan kompensasi yang sangat besar, yang sudah kami jelaskan saat kenaikan BBM," ucapnya.  Adapun realisasi subsidi energi dan kompensasi pada 2022 mencapai Rp 551,2 triliun atau mencapai 109,7 persen dari target Rp 502,4 triliun. Sementara itu, pada awal tahun, proyeksi subsidi energi dan kompensasi hanya Rp 152,5 triliun.  Kinerja ekonomi yang membaik berpengaruh pada tax ratio RI. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan, rasio pajak mencapai 10,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2022.  "Ini peningkatan cukup signifikan. Dan ini sudah melampaui rasio pajak sebelum pandemi. Inilah yang menunjukkan pemulihan dan perbaikan di administrasi perpajakan yang cukup signifikan," kata Febrio pada kesempatan yang sama.  Perbaikan tax ratio itu disebut Febrio merupakan cerminan pemulihan ekonomi sekaligus perbaikan sistem administrasi perpajakan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.  Dengan capaian itu, tax ratio Indonesia diperkirakan kembali ke level double digit setelah sebelumnya sempat hanya 8,33 persen pada 2020 akibat tekanan pandemi Covid-19.  REALISASI APBN 2022  - Pendapatan negara: Rp 2.626,4 triliun  - Belanja negara: Rp 3.090,8 triliun  - Defisit: Rp 464,3 triliun (2,38 persen terhadap PDB)  - Keseimbangan primer: Rp 78 triliun  Sumber: Kemenkeu

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Lalu Capai Rp 2.626,4 Triliun