<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Jokowi-IKN-2847396712.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Kementerian-Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan anggaran belanja sejak awal tahun." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Kementerian-Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan anggaran belanja sejak awal tahun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Kementerian-Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan anggaran belanja sejak awal tahun. Jokowi mengatakan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen, sedangkan pemerintah daerah sebesar 64 persen. &ldquo;Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,&rdquo; ujar Jokowi saat menyerahkan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024, Rabu (29/11). Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment. Dia pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil. &ldquo;Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,&rdquo; ujarnya. Selanjutnya, Presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden menyebut, hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras. &ldquo;Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmoniasasi biar in line semuanya,&rdquo; tutur Jokowi. Lebih lanjut, Presiden menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan. Selain itu, Presiden juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga. &ldquo;2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,&rdquo; tandasnya.

Jokowi meminta kepada seluruh Kementerian-Lembaga (K/L) hingga pemda untuk merealisasikan anggaran belanja sejak awal tahun.

Jokowi Minta Kementerian, Lembaga, hingga Pemda Realisasikan Belanja Sejak Awal Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/sri-mulyani-di-istana-bogor-setpres.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Kamis (3/11). Foto: YouTube Setpres" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Kamis (3/11). Foto: YouTube Setpres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari target pagu dalam APBN 2022. Realisasi ini tercatat naik sebesar 14,2 persen dibandingkan dengan belanja negara pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp 2.958,9 triliun.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi. APBN dalam hal ini telah berperan sebagai shock absorber yang artinya telah melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi.  "Belanja negara sampai dengan akhir Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun. Ini adalah cermin poin dari APBN KITA sebesar 75,7 persen dari total belanja yang sudah ada di UU APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (24/11).  Bendahara negara merinci, belanja negara hingga Oktober terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 754,1 triliun atau 79,7 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat. Lalu, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13 dan kegiatan operasional K/L.  Ia juga mengatakan bahwa belanja non K/L tercatat lebih besar dari belanja K/L. Hal ini tercatat untuk belanja non K/L sebesar Rp 917,7 triliun atau telah mencapai 67,7 persen.  "Dominasi sangat besar utamanya didukung untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik. Sementara yang relatif kecil untuk pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13) serta jaminan kesehatan ASN," rincinya.  Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan untuk transfer ke daerah sebesar Rp 679,23 triliun atau sudah mencapai 84,4 persen dari alokasi anggaran. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.  Dalam hal ini penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar Rp 114,75 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 73,35 triliun. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) lebih stabil sebesar Rp 341,07 triliun dari sebelumnya mencapai Rp 338,24 triliun pada tahun 2021.  "Adapun pembiayan investasi Rp 77,92 triliun digunakan untuk sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan," tandasnya.

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 75,7 Persen dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jokowi-Biro-Setpres.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut realisasi belanja pemerintah masih rendah. Hal itu membuat Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga untuk menciptakan daya ungkit pemulihan ekonomi nasional.  Jokowi mengungkapkan realisasi belanja APBN masih di angka 15 persen, sementara untuk APBD masih 7 persen. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6 persen, padahal pemerintah telah menyiapkan Rp 700 triliun untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.  "Sekali lagi (bukan hanya) kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5).  Jokowi melanjutkan, kecepatan pengadaan barang dan jasa pun juga masih sangat lambat. Pada kuartal pertama 2021, realisasi pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98 persen. Sementara di pemerintah daerah cuma 5 persen.  Berdasar itu, Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menelusuri terkait penyebab lambatnya belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun di daerah. Bahkan, BPKP dan APIP disarankan untuk lebih banyak memberikan rekomendasi sebagai solusi masalah lambatnya belanja pemerintah ini.  "Ini yang harus terus diikuti, dikawal, dibantu,” pungkas Jokowi.

Realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga Lambat, Ini Penegasan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Landmark-Gedung-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penggunaan anggaran sepanjang kuartal IV tahun ini menjadi penentu bangkitnya perekonomian Indonesia. Mengingat, pertumbuhan di kuartal III masih akan tercatat minus.  Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin (2/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, kuartal IV menjadi kesempatan terakhir dalam upaya pemulihan ekonomi tahun ini. ”Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal,” ujar presiden. Itu demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang minus di dua kuartal terakhir.  Pada kuartal II lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus (-)5,32 persen. Lalu, pertumbuhan di kuartal III yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pekan ini diprediksi juga masih minus. ”Perkiraan kita di angka -3, naik sedikit,” lanjut mantan wali kota Solo tersebut.  Dengan kata lain, ada tren membaik meski masih minus. Karena itu, realisasi belanja di kuartal IV harus terus didorong semaksimal mungkin agar perbaikan ekonomi terus terjadi. Di sektor konsumsi misalnya. Laporan terakhir menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga -4 persen. Maka, harus ada penguatan demand agar konsumsi terangkat.  Upaya pemulihan ekonomi, tegas Jokowi, tidak boleh berhenti hanya sampai akhir kuartal IV 2020. ”Kuartal pertama 2021 juga harus mulai distart dari sekarang,” tuturnya. Dia meminta semua kementerian langsung melakukan lelang begitu daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) turun. Dengan cara itu, diharapkan perputaran ekonomi terjaga di kuartal pertama 2021.  Yang paling cepat untuk direalisasikan tahun depan adalah lanjutan program bantuan sosial (bansos). Program tersebut sejak sekarang harus dimatangkan sehingga tinggal mencairkan saat tahun anggaran berjalan. Selain itu, belanja-belanja modal seperti infrastruktur digiring untuk dimulai kembali.  Untuk investasi, Jokowi sudah mendapat laporan dari Menko Kemaritiman dan Investasi serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investasi belum bisa naik di atas -5 persen. Karena itu, dia meminta upaya peningkatan investasi dimaksimalkan di kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021.  Peluang dalam investasi terbuka seiring perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari Amerika Serikat (AS). Artinya, ada keringanan bea masuk produk Indonesia ke AS. ”Ini menjadi kesempatan karena kita satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini,” tambahnya.  Soal bansos, sejumlah program dipastikan akan terus berjalan hingga tahun depan. Salah satunya bantuan sosial tunai (BST) yang bakal diberikan hingga semester pertama 2021. Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 diperkirakan belum sepenuhnya mereda pada 2021. Karena itu, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bansos khusus berupa BST untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak. ”BST akan dilanjutkan selama enam bulan, yakni dalam periode Januari hingga Juni 2021,” ujarnya.  Sasaran program meliputi 34 provinsi di Indonesia. Artinya, DKI Jakarta yang sebelumnya tidak mendapat jatah BST akan mendapat kucuran bantuan mulai tahun depan. Seperti diketahui, dalam rangka merespons pandemi, warga DKI Jakarta mendapat bantuan sembako/beras dengan besaran indeks bantuan sama. Yakni Rp 600 ribu per bulan di tiga bulan awal (April–Juni) dan Rp 300 ribu per bulan (Juli–Desember).  Mensos melanjutkan, BST pada 2021 akan menjangkau sepuluh keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 200 ribu per KPM per bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos telah mengalokasikan anggaran Rp 12 triliun.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/10/2020/bangun-kewirausahaan-untuk-dorong-pertumbuhan-ekonomi/">Bangun Kewirausahaan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/06/10/2020/vaksin-belum-terdistribusi-pertumbuhan-ekonomi-5-persen-masih-sulit/">Vaksin Belum Terdistribusi, Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Masih Sulit</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/30/09/2020/pertumbuhan-ekonomi-ditarget-5-persen/">Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5 Persen</a></li> </ul> Juliari mengakui, program bansos pada 2021 tidak akan semasif tahun ini. Pemerintah akan lebih berfokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Menurut dia, program vaksinasi juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. ”Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” ungkapnya.  Meski demikian, bansos reguler berupa program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada 2021. Dua program itu masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=49iS9JqVYWk

Presiden Jokowi Genjot Realisasi Belanja Akhir dan Awal Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sri-mulyani-konpers-APBN-juli.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp 1.236,5 triliun atau sekitar 50,2 persen dari pagu APBN 2019. Kemenkeu mencatat, realisiasi tersebut meningkat sebesar 7,93 persen secara year on year (yoy) dibandingkan realisasi Juli 2018 yang hanya sebesar Rp 1.145,7 triliun.  Berdasarkan catatan Kemenkeu, anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah belanja. Yang paling banyak, belanja untuk pemerintah pusat sebesar Rp 761,4 triliun (realisasi 46,6 persen dari pagu APBN). Sedangkan realisasi belanja untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hanya sebesar Rp 475,07 triliun (realisasi 57,5 persen dari pagu APBN).  Untuk belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian atau lembaga (K/L) meningkat tajam sebesar 11,7 persen menjadi Rp 419,9 triliun (realisasi 49,1 persen dari pagu APBN). Angka tersebut juga jauh lebih besar dibandingkan realisasi belanja KL pada 2018 lalu yang hanya mencapai Rp 375,9 triliun (realisasi 44,4 persen dari pagu APBN 2019).  Rinciannya, belanja pegawai pemerintah pusat sebesar Rp 150,1 triliun atau meningkat 13,1 persen, belanja barang sebesar Rp 146,3 triliun atau meningkat 10,1 persen, belanja modal sebesar Rp 48,4 persen atau menurun 10,6 persen dan bantuan sosial sebesar Rp 75,1 triliun atau meningkat 33,5 persen.  "Eksekusi daripada belanja KL di 2019 ini ada juga efisiensi hasil lelang dan efisiensi yang positif dengan output yang sama dengan alokasi anggaran," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).  Sementara itu, pada sektor belanja non K/L kenaikan dapat terlihat pada pembayaran bunga utang sebesar Rp 158,6 triliun atau meningkat 8,3 persen dan subsidi sebesar Rp 92,2 triliun atau meningkat 1,0 persen. Selanjutnya, belanja lain-lain sebesar Rp 1,5 triliun atau meningkat 6 persen.  Apabila dirinci, realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp 68,11 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 24,09 triliun. Realisasi belanja subsidi tersebut membengkak banyak dipengaruhi oleh realisasi subsidi non-energi yang lebih tinggi Rp 3,84 triliun atau meningkat 18,99 persen daripada periode yang sama 2018.  "Hal ini disebabkan oleh realisasi percepatan subsidi pupuk dan subdidi kredit program dalam tahun 2019," pungkas Askolani.

Belanja Pemerintah Pusat Sentuh Rp 1.236,5 Triliun, Untuk Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebut-realisasi-anggaran-segini-belanja-pemerintah-per-september-2018_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pusat hingga kuartal III 2018 tumbuh signifikan.&nbsp; Hingga September 2018, belanja pemerintah telah mencapai Rp 1.512,6 triliun atau 68,1 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun. Dibandingkan tahun lalu, capaian belanja pemerintah Rp 1.375 triliun sehingga tumbuh 10 persen dibandingkan tahun lalu. &ldquo;(Pertumbuhannya) jauh lebih tinggi dari tahun lalu dua kali lipat yang pertumbuhannya hanya 5,3 persen,&rdquo; kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Pusat Pajak, Rabu (17/10). Adapun, belanja negara pada September terdiri dari belanja pemerintah pusat yang tumbuh tinggi 16,1 persen yakni senilai Rp 938,8 triliun. Diantaranya ada belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 511,5 triliun dan belanja non KL yaitu sebesar Rp 427,3 triliun. Baik belanja K/L maupun non K/L sama-sama mengalami pertumbuhan masing-masing 13,6 persen dan 19,3 persen. Pertumbuhan ini sangat signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya mampu mencapai satu digit saja. &ldquo;Kenaikannya dua kali lipat. Jadi terjadi akselarasi belanja KL,&rdquo; kata dia. Sementara transfer ke daerah relatif flat atau rendah. Jumlahnya hanya Rp 573,8 triliun dibanding tahun lalu Rp 566,6 triliun. Tumbuh hanya 1,3 persen, lantaran dana desa yang Rp 6 triliun itu pertumbuhannya negatif.

Kebut Realisasi Anggaran, Segini Belanja Pemerintah Per September 2018