<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/meutya-komdigi-4288590165.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa realisasi anggaran sepanjang 2025 tidak semata-mata dipandang sebagai pencapaian administratif. Namun diarahkan untuk memberikan manfaat konkret bagi masyarakat melalui penguatan akses digital, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selama tahun 2025, Kemkomdigi membukukan realisasi anggaran sebesar Rp 10,58 triliun dari total pagu pascablokir Rp 11,4 triliun, atau mencapai 94,9 persen. Penggunaan anggaran tersebut difokuskan pada keberlanjutan layanan digital strategis sekaligus percepatan pemerataan konektivitas di daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan bahwa capaian penyerapan anggaran tersebut menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan digital yang inklusif, bahkan di tengah proses penataan organisasi kementerian. &ldquo;Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,&rdquo; ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/1). Upaya pemerataan akses tersebut diperkuat dengan pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di kawasan 3T. Dari total tersebut, 3.262 BTS beroperasi di Papua untuk melayani kebutuhan komunikasi masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan jaringan tulang punggung fiber optik nasional kini telah menjangkau 5.253 kecamatan, sehingga memperkokoh fondasi konektivitas bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi daerah. Tidak hanya berdampak pada akses masyarakat, penguatan sektor digital juga mendorong peningkatan penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat mencapai Rp29,3 triliun, atau 116,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp25,2 triliun. Pencapaian tersebut diperoleh melalui optimalisasi pengelolaan sektor komunikasi dan digital, tanpa membebani masyarakat pengguna layanan. &ldquo;Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan,&rdquo; tambah Meutya. Memasuki 2026, Kemkomdigi menegaskan komitmennya untuk mengelola belanja dan penerimaan negara secara transparan dan akuntabel, dengan orientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Mengusung semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital sekaligus memperkuat aspek keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional. &ldquo;Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; tutup Meutya.

Komdigi serap anggaran Rp 10,58 triliun sepanjang 2025 untuk perkuat konektivitas digital. Fokus ke layanan 4G dan pembangunan infrastruktur

Serapan Anggaran Rp 10,58 Triliun sepanjang 2025, Komdigi Perkuat Konektivitas Digital hingga Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/JKT_Rakor-penanggulangan-KLB-pada-program-prioritas-Makan-Bergizi-Gratis-MBG-_Salman-Toyibi_-04-279418006.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai Rp 43,474 triliun hingga 11 November 2025.&nbsp;Angka&nbsp; tersebut setara dengan 61,23 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun.&nbsp; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, realisasi anggaran tersebut diyakini akan semakin meningkat seiring dengan pembayaran tagihan yang dilakkan pada pekan ini.&nbsp; "Alhamdulillah sekarang kita sudah menyerap Rp 43,474 triliun, sudah mencakup 61,2 persen," kata Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).&nbsp; "Dan minggu ini masih akan bertambah, karena kami sedang proses beberapa tagihan yang segera kita bayarkan di minggu ini. Sehingga, akan melebihi Rp 43 triliun. Dan, ini mencakup 61,23 persen dari total pagu anggaran Rp 71 triliun," tambahnya.&nbsp; Realisasi anggaran BGN tercatat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Menurut dia, hal itu menjawab keraguan&nbsp;banyak pihak&nbsp;soal realisasi anggaran di BGN.&nbsp; "Banyak pihak yang awalnya meragukan bahwa kita bisa menyerap anggaran Rp 71 triliun, karena kita lihat Januari saja kita hanya menyerap Rp 52 miliar, Februari hanya Rp 1,1 triliun, Maret itu Rp 1,8 triliun, April saja masih Rp 2,5 triliun," ujar Dadan.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Dadan Hindayana untuk bisa memberi penjelasan ke publik soal serapan anggaran program MBG setiap bulan. Hal itu dilakukan seiring dengan adanya penilaian negatif dari beberapa pihak soal penyerapan anggarannya. Bahkan, realisasinya dinilai masih rendah. "Ada yang dikomplain MBG tadi ya? Penyerapannya hanya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan bagaimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja tapi ternyata nggak, jelek. Terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, &lsquo;ya udah nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG&rsquo;. Nanti kalau penyerapannya jelek dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya," kata Purbaya dalam rapat bersama anggota Komisi XI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016806923/cegah-risiko-polres-sukoharjo-temukan-indikasi-zat-berbahaya-di-buah-anggur-menu-mbg">Cegah Risiko, Polres Sukoharjo Temukan Indikasi Zat Berbahaya di Buah Anggur Menu MBG</a>&nbsp; Dia memastikan akan mempercepat belanja dan penyerapan anggaran pada program-program prioritas pemerintah lainnya. Adapun saat ini, ia mengaku baru tiga hari menjabat sebagai menteri keuangan.&nbsp; "Program-program yang lain yang lambat saya akan sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah semua rapat di sini jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir, bagian-bagian lambat kami percepat," ujarnya.

Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) capai 61,23% dari total pagu Rp 71 triliun hingga 11 November 2025.

Realisasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp 43,474 Triliun, BGN Jawab Keraguan Banyak Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/gzQ9qL0PRPV05DbF66O08yOYbccvXvzWQYuOzKJb-3413924615.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi anggaran pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih telah mencapai Rp 800 miliar atau Rp 0,8 triliun hingga 30 September 2025. Suahasil menyebut, dana tersebut telah mencapai 55,9 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2025. Meski begitu, Suahasil memastikan bahwa saat ini pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sudah dimulai. "Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan," kata Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa anggaran Program Kampung Nelayan ini merupakan bagian dari anggaran ketahanan pangan yang disiapkan sebesar Rp 144,6 triliun pada tahun 2025. Namun, hingga akhir September 2025 realisasinya baru mencapai sebesar 56,1 persen atau sebesar Rp 81,2 triliun. Dana tersebut sudah mencakup anggaran cetak sawah dan intensifikasi lahan serta pembangunan bendungan, irigasi dan sarana prasarana. "Anggaran ketahanan pangan ini Rp 81,2 triliun. Ada yang dibelanjakan melalui kementerian, termasuk untuk cetak sawah, intensifikasi lahan," tuturnya. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 1.100 lokasi pada tahun depan. Untuk tahap awal, program tersebut dimulai di 65 titik terpilih dari target 100 KNMP dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,34 triliun. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP sekaligus Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda menjelaskan, rata-rata setiap kampung akan mendapat dukungan pembangunan sarana dan prasarana produksi senilai Rp 20,6 miliar. &ldquo;Jadi per kampung itu berbeda-beda. Kalau Rp 1,34 triliun itu, kalau rerata dibagi 65 lokasi itu jatuhnya sekitar Rp 20,6 miliar per lokasi,&rdquo; ujar Trian kepada JawaPos.com, Rabu (24/9). Menurut Trian, fasilitas yang akan dibangun meliputi sarana produksi dari hulu hingga hilir. Namun begitu, terkait dengan jumlah anggaran di setiap lokasi tidak selalu sama, tetapi menyesuaikan kategori dan kebutuhan kampung tersebut. &ldquo;Nanti di sana disesuaikan tentunya, kita akan membangun yang komplit sarana prasarana produksi dari hulu hingga hilir mungkin mencapai Rp 20,6 miliar tadi,&rdquo; jelasnya.

Wamenkeu Suahasil Nazara laporkan realisasi anggaran Program Kampung Nelayan Merah Putih mencapai Rp 800 miliar hingga September 2025.

Realisasi Anggaran Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tembus Rp 800 Miliar hingga Akhir September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/7D79C365-7107-4240-92FD-9CA0C72C4BB1-1990296917.jpeg" alt="ILUSTRASI: Menhan Prabowo Subianto saat memberi bekal kepada Capaja TNI-Polri 2024. (Kemenhan)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Menhan Prabowo Subianto saat memberi bekal kepada Capaja TNI-Polri 2024. (Kemenhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap realisasi anggaran unit organisasi Kemhan sampai Juni 2024. Menurut Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan bahwa itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen Kemhan terhadap keterbukaan informasi. Berdasar data tersebut, sampai Juni 24 Kemhan sudah merealisasikan 29 persen dari total anggaran yang mereka miliki.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Keterbukaan informasi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari penyelenggara negara dan badan publik lainnya,&rdquo; terang Edwin saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com pada Selasa (24/9). Jenderal bintang satu TNI AD itu pun merinci anggaran unit organisasi Kemhan yang sudah terealisasi sampai Juni 2024 atau triwulan II. Dari total pagu anggaran unit organisasi Kemhan tahun ini Rp31,019 triliun realisasi anggarannya sebanyak Rp 8,861 triliun. Angka itu terbagi atas beberapa komponen yang juga diungkap oleh Edwin.&nbsp; Yakni komponen belanja pegawai dari pagu anggaran Rp746,456 miliar sudah terealisasi Rp469,345 miliar atau 61 persen. Kemudian komponen belanja barang dengan pagu anggaran RP 7,046 triliun sudah terealisasi Rp 1,36 triliun atau 19 persen. Terakhir pagu anggaran belanja modal Rp23,207 triliun sudah terserap Rp7,2032 triliun atau 30 persen. Edwin menegaskan kembali, realisasi anggaran tersebut sampai triwulan II 2024 atau Juni 2024. Selain itu, realisasi anggaran tersebut khusus unit organisasi Kemhan. Tidak termasuk Mabes TNI dan tiga matra NI. &rdquo;Tidak termasuk unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, AL dan TNI AU,&rdquo; terang Edwin menegaskan.

Berdasar data tersebut, sampai Juni 24 Kemehan sudah merealisasikan 29 persen dari total anggaran yang mereka miliki.

Kemhan Ungkap Realisasi Anggaran Sampai Juni 2024, Sudah Terealisasi 29 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-06-12-at-174844-2252824316.jpeg" alt="Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (12/6)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi II DPR mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mencapai 98,62 persen. Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa realisasi anggaran sebesar 98,62 persen tersebut senilai Rp 315.957.346.358 dari pagu total Rp 320.334.025.000. &ldquo;Kementerian PANRB setiap tahunnya menyusun program-program prioritas dan strategis yang disesuaikan dengan anggaran. Anggaran di tahun 2025 dialokasikan ke setiap unit kerja dengan mempertimbangkan urgensi strategi dan kontribusi tiap unit kerja untuk mendukung kinerja kementerian,&rdquo; ujar Rini pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (12/6). Rini menguraikan, anggaran di tahun 2025 tersebut digunakan untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), transformasi pemerintahan digital melalui pengembangan Portal Arsitektur SPBE, peningkatan penerapan SPBE, pengembangan platform digital ASN, peningkatan keterpaduan layanan publik dalam portal pelayanan publik ataupun MPP Digital, juga berbagai strategi di bidang Manajemen ASN. Anggaran yang ada terbagi ke dalam Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN, dan Program Dukungan Manajemen. Selain menyampaikan pelaksanaan anggaran tahun 2023, Rini juga menyampaikan terkait realisasi anggaran tahun 2024 sepanjang triwulan I dan II. Dikatakan, realisasi anggaran untuk tahun 2024 sampai dengan 10 Juni 2024 sebesar 39,64 persen atau sebesar Rp 149.840.466.429 dari pagu total Rp 378.049.699.000. Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan I dan II ini sebagian besar merupakan kegiatan persiapan dan koordinasi yang masih dimungkinkan dilakukan secara kombinasi antara daring/online dan luring/fisik. Namun demikian pada triwulan ke III dan ke IV kegiatan akan lebih banyak bersifat evaluasi lapangan ke kementerian/lembaga dan daerah. &ldquo;Oleh karena itu, realisasi anggaran akan lebih optimal pada periode tersebut, dan diharapkan pada akhir triwulan IV dapat mencapai realisasi diatas 95 persen,&rdquo; jelas Rini. Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa tersebut, Rini sekaligus menguraikan bahwa Kementerian PANRB sedang dalam proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Tahun 2025-2045. GDRBN Tahun 2025-2045 memuat arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kedepan. GDRBN ini akan menyempurnakan upaya-upaya reformasi birokrasi yang telah berjalan saat ini, sekaligus mengakomodir perubahan lingkungan strategis serta tantangan-tantangan global. Transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia (World Class Bureaucracy) dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PANRB di tahun 2023 patut diapresiasi karena capaiannya melebihi 95 persen. Begitu pun dengan realisasi anggaran Kementerian PANRB pada triwulan I dan II di tahun 2024. &ldquo;Saya kira ini patut kita hargai karena ditengah kondisi Pemilu yang lalu dan dinamika lainnya, pelaksanaan tugas di instansi masing-masing berlangsung dinamis,&rdquo; pungkas Hugua.

Komisi II DPR mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2023 Kementerian PANRB yang mencapai 98,62 persen.

Komisi II DPR Apresiasi Realisasi Anggaran Kementerian PANRB Tahun 2023 dan 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/Presiden-Jokowi-3531736699.jpg" alt="Presiden Jokowi./Instagram.com/jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi./Instagram.com/jokowi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di pengujung 2023, realisasi anggaran belanja pemerintah belum terserap maksimal. Di tingkat pusat baru mencapai 74 persen. Untuk pemerintah daerah, angkanya lebih rendah lagi, yakni 64 persen. Kondisi semacam itu, menurut Presiden Joko Widodo, berulang setiap tahun. Realisasi anggaran belanja selalu menumpuk di akhir tahun. &rdquo;Ini sudah tinggal tiga minggu. Artinya, tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus tiap tahun,&rdquo; kata Jokowi kemarin (29/11). Hal itu disampaikan presiden saat penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara. Menurut Jokowi, sejak awal pemerintahannya sembilan tahun lalu, hal itu berusaha untuk diubah. &rdquo;Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah,&rdquo; tuturnya. Dia meminta agar anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah segera dieksekusi. Bahkan bisa dimulai ketika awal tahun. &rdquo;Gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,&rdquo; tegasnya. Selain itu, mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. &rdquo;Sehingga tidak ada celah penyalahgunaan anggaran,&rdquo; imbuh presiden. Jokowi mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat. Karena itu, orientasinya harus berfokus pada hasil sehingga bisa bermanfaat bagi rakyat. Yang tidak kalah penting, antara pusat dan daerah harus bersinergi. Tujuannya, pembangunan bisa selaras. &rdquo;Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan,&rdquo; ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tahun depan APBN menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun. Sementara itu, untuk belanja negara ditetapkan Rp 3.325,1 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.467,5 triliun (naik 8,6 persen) dan TKD Rp 857,6 triliun (naik 5,3 persen). Ani, sapaan karib Sri Mulyani, menekankan bahwa DIPA 2024 menjadi penyerahan terakhir pada masa periode kedua kepemimpinan Jokowi. "Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, APBN didesain dengan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau nilainya Rp 522,8 triliun pembiayaan," jelasnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi. Bahkan sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik. Penerapan digitalisasi itu merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebelum penerapan digitalisasi, proses pengesahan dokumen anggaran itu harus melalui 12 tahap. Sementara, saat ini hanya empat tahap dan menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI). Digitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan tata kelola sehingga memudahkan penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan, dan penggunaan kertas pro lingkungan. &rdquo;Dalam hal ini bisa disebutkan green budgeting serta meningkatkan keamanan dokumen dan data," katanya. (lyn/dee/c7/fal)

Kondisi semacam itu, menurut Presiden Joko Widodo, berulang setiap tahun. Realisasi anggaran belanja selalu menumpuk di akhir tahun.

Presiden Jokowi Soroti Realisasi Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-24-at-13.32.32.jpg" alt="Gubernur dan Wagub Jawa Timur gelar rakor percepatan realisasi anggaran triwulan I. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wagub Jawa Timur gelar rakor percepatan realisasi anggaran triwulan I. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gelar rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi anggaran triwulan I serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).  Rakor dilaksanakan bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3) malam.  Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh kepala OPD untuk segera mengintegrasikan layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan itu diyakini mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.  Menurut dia, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK, dan BPKP, yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3).  Platform terintegrasi itu akan terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).  ”Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal,” tutur Khofifah.  Gubernur Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim akan menyiapkan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk mempermudah, mempercepat, dan memperpendek, sistem rujukan dan antrean layanan kepada seluruh masyarakat. Melalui sisrute yaitu sistem rujukan terintegrasi.  ”Format dan sinergitas seluruh layanan tolong dimaksimalkan dan di-breakdown secara implementatif  ke jajaran OPD Pemprov Jatim. Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif, efisien,” tegas Khofifah.

Gubernur Jatim Paparkan Sistem Rujukan Terintegrasi untuk Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ISA.jpg" alt="Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata (tengah) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/02/2023). (ANTARA" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata (tengah) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/02/2023). (ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran prioritas nasional pada tahun 2022 mencapai Rp 439,1 triliun atau 93,47 persen dari alokasi anggaran Rp 469,8 triliun untuk tujuh program prioritas nasional.  "Sebagian besar prioritas nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata capaian output dan serapan lebih dari 90 persen," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/2).  Ia memerinci untuk program ketahanan ekonomi realisasi anggarannya yaitu Rp17,4 triliun atau 94,1 persen dari alokasi Rp18,5 triliun, dengan jumlah output 1.166 atau 96,3 persen.  Kemudian untuk program pengembangan wilayah, realisasi anggaran tercatat Rp2,8 triliun atau 87 persen dari alokasi Rp3,2 triliun, dengan jumlah output 216 atau 96,4 persen.  Untuk program yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yakni peningkatan sumber daya manusia, realisasi anggarannya mencapai Rp270,2 triliun atau 96,5 persen dari alokasi Rp280 triliun, dengan jumlah output 1.546 atau 95,9 persen.  Isa melanjutkan realisasi program revolusi mental dan kebudayaan senilai Rp 5 triliun atau setara dengan 97,8 persen dari pagu Rp 5,1 triliun, dengan capaian output 99,2 persen atau 268.  Program penguatan infrastruktur yang mendapat pagu anggaran Rp 100 triliun telah terealisasi sebesar Rp88,3 triliun atau 88,3 persen, dengan 482 output atau 90,5 persen.  Realisasi anggaran program lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim mencapai Rp 6,3 triliun atau 88,5 persen dari alokasi Rp7,1 triliun, dengan jumlah output 218 atau 96,3 persen.  Terakhir untuk Program Polhukhankam dan transformasi pelayanan, serapan anggarannya mencapai 87,8 persen atau Rp 49,1 triliun dari pagu Rp 55,9 triliun, dengan capaian output 99,1 persen atau 422.  Dia menjelaskan masih terdapat 253 rincian output yang capaiannya kurang memuaskan (di bawah 80 persen), antara lain karena masalah pemindahan proyek dan kurangnya sosialisasi.  "Selain itu juga terdapat 576 rincian output yang serapannya kurang maksimal (di bawah 80 persen)," tambahnya.  &nbsp;

Kemenkeu: Realisasi Anggaran Prioritas Nasional 2022 Rp 439,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/antarafoto-percepatan-vaksinasi-covid-19-di-bandung-080721-agr-6a.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran kegiatan vaksinasi Covid-19 di Youth Center Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. M. Agung Rajasa/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran kegiatan vaksinasi Covid-19 di Youth Center Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. M. Agung Rajasa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar melaporkan, realisasi anggaran penanganan Covid-19 per Jumat (23/7) mencapai 17,58 persen atau Rp 204,5 miliar dari total anggaran Rp 1,1 triliun. Termasuk anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 57,7 miliar, sudah direalisasikan Rp 33,5 miliar atau sekitar 58,15 persen.  Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berusaha mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19. Pemprov Jabar sudah melakukan pergeseran anggaran dengan menambah belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar pada 12 Juli.  ”Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis,” terang Nanin Hayani Adam seperti dilansir dari Antara, Senin (26/7).  Pergeseran anggaran dilakukan berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut dikeluarkan pada 2 Juli.  ”Yang intinya, memperbolehkan daerah untuk melakukan pergeseran anggaran jika anggaran untuk bantuan sosial dan dukungan PPKM darurat di daerah tidak memadai,” ujar Nanin Hayani Adam.  Pemprov Jabar, lanjut Nanin, akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Seperti pelaku usaha yang tidak dapat melakukan aktivitas selama PPKM, pekerja seni, dan pekerja harian lepas.  ”Sedangkan 1,9 juta keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) yang menerima bansos Pemprov Jabar pada 2020 sudah di-cover  pemerintah pusat,” kata Nanin.  "Adapun, realisasi anggaran Pemprov Jabar per 23 juli, yakni pendapatan 40,91 persen dan belanja 39,82 persen. Terjadi perlambatan dalam pendapatan sehingga diprediksi tidak akan mencapai target pada akhir 2021 sebesar Rp 5,6 triliun,” tambah dia.

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 204,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak ragu dalam mencairkan jaring pengaman sosial secepatnya.  Selama tidak ada mark-up dan tepat sasaran, pemerintah pusat menjamin keamanan aspek hukumnya. ”Kami akan tanggung jawab sepanjang digunakan untuk masyarakat yang terdampak,” tegasnya tadi malam (17/7).  Tito menjelaskan, selain melalui Kementerian Sosial, pemda memiliki alokasi dana bantuan sosial (bansos). Bagi yang tidak menganggarkan, pemerintah juga membolehkan pemda menggelontorkan dana belanja tidak tetap (BTT) untuk bansos. Selain itu, ada bantuan tunai yang bersumber dari dana desa.  Namun, hingga kemarin, Tito menyayangkan angka realisasi yang masih rendah. Salah satu problemnya, ada proses administrasi. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya bersama menteri keuangan mengeluarkan dasar hukum percepatan realisasi APBD. Harapannya, pemda semakin yakin untuk melakukan diskresi. Selain itu, BPKP akan ikut mendampingi. ”Bansos kita harapkan nggak usah nunggu dari pusat. Begitu melihat masyarakat kesulitan, dibantu,” imbuhnya.  Pemda, tutur Tito, harus siap berbagi beban dengan pusat. Sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Tito yakin pemda lebih tahu lapangan. Termasuk dalam melihat kelompok yang paling membutuhkan bantuan.  Bukan hanya bansos, realisasi dana Covid-19 juga bisa disalurkan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes). Dari pantauannya, masih ada sejumlah daerah yang belum merealisasikan dana nakes. Jika tidak ada perbaikan dalam beberapa hari ke depan, Tito tidak segan mengeluarkan sanksi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/07/2021/penyekatan-diperpanjang-hanya-sakit-melahirkan-boleh-ke-luar-kota/">Penyekatan Diperpanjang, Hanya Sakit-Melahirkan Boleh ke Luar Kota</a>  Sejauh ini Kemendagri telah menegur 19 provinsi yang realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19-nya rendah. ”Uangnya ada, tapi belum direalisasikan,” kata mantan Kapolri itu.  Selain aspek ekonomi, Tito meminta daerah memperbaiki praktik penegakan hukum PPKM. Berdasar hasil evaluasi, masih ditemukan kegiatan pendisiplinan yang berlebihan. Imbasnya, terjadi konflik di lapangan.  Kemendagri melalui Ditjen Administrasi Wilayah telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satpol PP di seluruh Indonesia. ”Belajar dari kasus di Gowa. Agar tidak terulang kasus yang sama,” tuturnya.  Penindakan, imbuh Tito, harus dilakukan dengan cara humanistis, santun, manusiawi, dan tidak berlebihan, tapi tetap tegas. Bahkan, jika mampu, penertiban dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan.

Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah, 19 Provinsi Kena Tegur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#realisasi anggaran

Berita Terkini