<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-dan-RDP-mengenai-persiapan-penyelenggaraan-pemilihan-ulang_SALMAN-TOYIBI-7-2304948328.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurut dia, penyelesaian tersebut penting untuk memperkuat program satu data. Hal ini disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/3). Ribka menyebutkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar pada Rabu (5/3) lalu di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada pertemuan itu, dibahas mengenai penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP). Program tersebut mencakup Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, pembuatan RTRW, RDTR, survei dan pemetaan tanah, dukungan IT, serta berbagai aspek teknis lainnya. "Jadi tugas Kementerian Dalam Negeri adalah mendorong para gubernur, kabupaten/kota, dan juga bupati dan wali kota untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyiapan RTRW. Sebagaimana tadi ada beberapa provinsi yang baru menyelesaikan, yang lainnya sebagian besar belum menyelesaikan,&rdquo; ujarnya. Dirinya menekankan, saat ini pemerintah terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian tersebut. Dirinya berharap sinergisitas pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengoptimalkan program tersebut.&nbsp;&ldquo;Mudah-mudahan program ini bisa terselesaikan dengan segera,&rdquo; terangnya. Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah S. Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz.&nbsp;(far/bas)

Wamendagri Ribka Haluk mendorong kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat penyelesaian RTRW dan RDTR.

Wamendagri  Ribka Haluk Dorong Kepala Daerah Percepat RTRW/RDTR

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/oke-Kementerian-ATR-baru-3959822141.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa di Gedung Negara Grahadi. (Dok. Kementerian ATR/BPN)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa di Gedung Negara Grahadi. (Dok. Kementerian ATR/BPN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengumpulkan seluruh kepala daerah di Gedung Negara Grahadi kemarin (9/3). Para bupati dan wali kota diajak berkoordinasi mengenai permasalahan tanah di Jatim. Terutama mendukung reformasi agraria. Menurut Nusron, kedudukan kepala daerah sangat strategis mendukung kebijakan pertanian. Seperti reformasi agraria, pengadaan tanah untuk pembangunan dan penuntasan tata ruang. "Kami berharap dukungan seluruh kepala daerah untuk menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," kata Nusron. Dia mengatakan bahwa saat ini RDTR di Jatim memang belum tuntas sepenuhnya. Sehingga kepala daerah diminta untuk membantu penuntasannya. "Ini sangat penting untuk investasi. Sehingga kami berharap RDTR segera diselesaikan," tambah Nusron. Selain masalah RDTR, Nusron juga menegaskan bahwa pemerintah berjanji akan menyelesaikan masalah pagar laut di Sidoarjo. Dia memastikan kalau tidak akan mencabut Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut Sidoarjo. Pihaknya lebih memilih menunggu masa surat itu habis. Kemudian tidak memperpanjangnya. "Pagar laut Sidoarjo itu SHGB akan habis Februari 2026. Tidak akan kita perpanjang. Sehingga kita tak perlu membatalkan," kata Nusron. (hen/bas)

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ajak kepala daerah untuk menuntaskan RDTR demi reformasi agraria. Langkah itu untuk penyediaan lahan pertanian.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta Kepala Daerah Tuntaskan RDTR demi Reformasi Agraria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/67708db1-9adb-4578-8191-c0bf2f1d2433-1154865460.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera mendorong regulasi untuk mengembangkan perekonomian rakyat di daerah guna meningkatkan perekonomian. Hal tersebut dilakukan mengingat adanya penurunan jumlah kelas menengah yang signifikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita perlu perbaiki regulasi dengan merevisi rencana desain dan tata ruang (RDTR) sesuai dengan kebutuhan tiap daerah atau lebih fleksibel terhadap regulasi tersebut. Agar para investor yang akan masuk bisa lebih mudah dan membantu perkembangan ekonomi rakyat," kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (19/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya jumlah penduduk kelas menengah yang turun drastis. Pada tahun 2019 warga yang masuk dalam kelas menengah masih berkisar di angka 21,45 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 57,3 juta orang. Sementara pada 2024, penduduk kelas menengah jumlahnya tinggal 17,44 persen atau menjadi 47,85 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mardani, salah satu penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia, karena kebijakan otonomi daerah yang kurang mendukung perkembangan ekonomi rakyat. "Sekarang ini untuk usaha rumahan susah karena kawasan residensial. Mestinya dimudahkan agar perputaran uangnya mudah. Rata-rata kota kita keikat aturan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani menekankan, dengan mempermudah revisi RDTR, hal itu bisa membuat perekonomian masyarakat kelas menengah meningkat. Ia pun mencontohkan, Singapura yang memberikan kemudahan untuk cepat mengadaptasi regulasi untuk para investor berinvestasi di sebuah daerah dengan konsekuensi mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mardani, hal ini untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar agar mampu bergerak mandiri. "Misalnya di Singapura nih, itu daerah perumahan tapi dia mau jadi komersial, boleh asal bayar aja. Ada rate-nya tapi dan mereka harus bayar Pemda untuk menyiapkan lahan parkir, memperbesar ruang, dan sebagainya," papar Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Mardani menekankan Pemda untuk lebih mementingkan kebutuhan warga dan berkolaborasi dengan pihak swasta. Ia meminta, Pemda untuk beri kemudahan regulasi dengan syarat investasi mendukung perkembangan masyarakat daerah tersebut, terutama dalam hal perekonomian sehingga berbagai permasalahan dapat diselesaikan secara berkesinambungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan ada banyak nih, ada 100 masalah. Kalau ada 1 tombol kita pencet, masalah lainnya akan selesai dengan sendirinya. Ini yang terjadi soal fenomena penurunan kelas menengah," pungkas Mardani.</div>

"Agar para investor yang akan masuk bisa lebih mudah dan membantu perkembangan ekonomi rakyat," kata Mardani Ali Sera.

Jumlah Kelas Menengah Turun, Legislator PKS: Revisi Regulasi RDTR Agar Investor Semakin Mudah Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/klaim-banyak-lift-rusak-dprd-anggarkan-rp-48-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membolehkan rumah dekat dengan stasiun dan terminal untuk meninggikannya hingga empat lantai. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pergub Nomor 31 tahun 2022 tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) yang baru disosialisasikan Anies pada Rabu, (21/9) lalu. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahdiah, jika rumah dibolehkan hingga empat lantai, ia mengkhawatirkan beban tanah di Jakarta akan semakin berat. "Ini yang memang perlu ditinjau betul, mungkin gak?" katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (27/9). Belum lagi, Ida mengatakan bahwa baru diizinkan dua lantai saja, banyak warga yang licin berbohong untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apalagi jika memang akhirnya diizinkan untuk membangun empat lantai. "Terutama Jakarta Utara yang memang tanahnya setiap tahunnya turun sekian centi. Ini yang menjadi harus dipertimbangkan betul, seharusnya kalau kita mau melihat betul beban tanah kita seperti apa," jelasnya. Lebih jauh, politikus PDIP ini mengira bahwa Anies hanya ingin mengambil hati dari kalangan menengah agar citranya tetap baik menuju Pemilu 2024. Sebab, menurutnya, yang mampu untuk membangun rumah hingga empat lantai hanyalah warga dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. "Bukan saya mau meremehkan orang ya, tapi kita tahu bahwa rumah 4 lantai kan menengah ke atas, itu pasti. Mungkin ini sedang menarik hatinya menengah ke atas, ya bisa saja," pungkasnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa dengan adanya Pergub No. 31 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rumah-rumah di Jakarta akan berorientasi vertikal. Hal tersebut termasuk membuat rumah-rumah warga boleh membangun hingga empat lantai. Anies mengatakan bahwa warga saat ini boleh meninggikan rumahnya hingga empat lantai jika lokasinya berada dekat dengan stasiun dan terminal. Hal itu tidak akan bisa dilakukan ketika menggunakan RDTR yang lama. Sebab, dalam RDTR lama, banguna boleh tinggi ketika jalan di sekitarnya lebar. "Kalau sekarang bukan, makin dekat stasiun, makin boleh tinggi gedungnya. Makin dekat terminal bis, semakin boleh tinggi (bangunannya)," ujarnya saat memaparkan mengenai RDTR di Balai Kota DKI, Rabu (21/9). &nbsp;

Anies Izinkan Rumah 4 Lantai, DPRD Minta Tinjau Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-pemerintah-siapkan-rp-30-triliun-untuk-pembangunan-ikn-190422-bay-4.jpg" alt="Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diharapkan menyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) IKN Indonesia baru yang humanis. Sehingga tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan warga di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sepaku.  ”Penyusunan RDTR harus cerminkan tata ruang IKN Nusantara yang humanis,” ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang seperti dilansir dari Antara di Penajam.  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap RDTR yang sedang dibahas dan disusun sesuai harapan warga, khususnya di Kecamatan Sepaku.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama IKN Nusantara tengah membahas RDTR IKN Indonesia baru yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana menemui Badan Otorita IKN Nusantara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyangkut penyusunan RDTR tersebut. Pertemuan dilakukan untuk membahas agar RDTR IKN Nusantara sesuai gambaran yang dibutuhkan masyarakat.  “Ini untuk memastikan RDTR tidak menimbulkan permasalahan yang memungkinkan terjadi ke depan,” ujar Nicko Herlambang.  Dia berharap kegiatan masyarakat lokal, khususnya warga Kecamatan Sepaku tidak terganggu dengan RDTR IKN Indonesia baru bernama Nusantara. Menurut dia, pertanian dan perkebunan di wilayah Sepaku tidak terbaca dalam RDTR yang disusun Kementerian ATR/BPN bersama Badan Otorita IKN Nusantara. Padahal keseharian warga di kecamatan itu berkebun dan bertani secara mandiri.  ”Yang perlu menjadi catatan dalam penyusunan RDTR IKN Nusantara, yakni banyak warga lokal yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sektor pertanian dan perkebunan,” tutur Nicko Herlambang.  Jika sektor perkebunan dan pertanian tidak tergambar dalam RDTR, lanjut dia, dikhawatirkan masyarakat lokal bakal tersingkir dengan pembangunan IKN Nusantara.  ”Warga lokal jangan sampai tersisihkan, kami harap pekerjaan dasar masyarakat di Sepaku, yaitu pertanian dan perkebunan tergambar dalam RDTR,” ucap Nicko Herlambang.

Badan Otorita IKN Nusantara Diharapkan Susun RDTR IKN yang Humanis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PUR-1a.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengatakan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN menjadi acuan penting dalam penataan dan kepastian kegiatan di ruang ibu kota baru.  ”Tata ruang merupakan salah satu acuan yang sangat penting untuk semua kepastian, baik kepastian berusaha, kepastian hidup, dan lainnya,” kata Bambang seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Rabu (14/9).  Badan Otorita IKN, Selasa (13/9), menggelar konsultasi publik terkait RDTR IKN di Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan tersebut, Otoritas IKN mendapatkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait penataan ruang IKN.  Bambang menjelaskan RDTR IKN merupakan landasan untuk perencanaan tata ruang ibu kota baru dalam beberapa tahun ke depan. Membangun Nusantara tidak hanya memakan waktu satu atau dua tahun saja, melainkan perlu lima hingga 10 tahun, dengan tonggak sejarah dimulai pada 2024.  Dalam kegiatan konsultasi publik itu, masyarakat menyampaikan aspirasi untuk penyempurnaan RDTR IKN karena menjadi acuan bersama untuk pengembangan spasial ke depan. Oleh karena itu, Bambang mengajak masyarakat melihat dokumen RDTR secara terbuka, kemudian memberikan masukan agar menjadi bagian tidak terpisahkan dari partisipasi masyarakat untuk membuat produk hukum.  ”Nantinya, rancangan tata ruang ini disahkan dalam Peraturan Kepala Otorita IKN. Dalam hal ini, kami diminta menyiapkan landasan hukum dari perencanaan detail tata ruang seperti UU, PP, perpres, perka, hingga peraturan kepala otorita,” jelas Bambang.  Sementara itu, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pelopor menjelaskan, keberadaan RDTR menjadikan proses perizinan untuk aktivitas di wilayah IKN menjadi jelas.  ”Saya berharap RDTR bisa menjawab pertanyaan yang selama ini muncul, kapan mulai bergerak, kapan bisa dirilis. Insya Allah tahun ini wilayah perencanaan yang tersisa, termasuk Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa, segera kami selesaikan. Kami berharap paling lambat akhir 2023 tidak ada sejengkal tanah di IKN yang tidak memiliki rencana tata ruang,” ujar Pelopor.  Saat ini masih terdapat lima RDTR yang sedang dikerjakan Kementerian ATR/BPN, yakni Wilayah Pengembangan (WP) 3 IKN Selatan, WP 6 IKN Utara, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa. Sementara empat RDTR IKN yang masih dalam proses pembahasan ialah WP 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2.

Kepala Otorita Bilang RDTR IKN Penting Sebagai Acuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/VideoCapture_20220914-152100_copy_1296x972.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (dua dari kanan). Boyke Ledy Watra/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (dua dari kanan). Boyke Ledy Watra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (14/9). Kunjungan itu guna memastikan progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ibu kota baru tersebut berjalan sesuai rencana.  ”Saya baru saja dari Titik Nol IKN ditemani wamen (wakil menteri), kapolda, pangdam, dan kakanwil untuk melihat secara langsung, secara fisik, dan memastikan bahwa RDTR sesuai dengan tugas dari Bapak Presiden untuk menyelesaikan tata ruang,” kata Hadi seperti dilansir dari Antara di Kalimantan Timur, Rabu (14/9).  Dia menyebutkan ada sembilan RDTR yang digarap Kementerian ATR/BPN untuk wilayah perencanaan IKN. Kesembilan RDTR itu direncanakan rampung pada akhir 2022.  ”RDTR di empat tempat semuanya sudah selesai, adalah materi RDTR, rencana detail tata ruang, dan lima RDTR lagi akan selesai pada akhir 2022,” tambah Hadi.  Hadi Tjahjanto berkunjung ke IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (14/9), dengan didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Dirjen Pengadaan Tanah Embun Sari, Kakanwil ATR/BPN Kalimantan Timur Asnaidi, dan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Imam S.  Usai mengunjungi IKN, Hadi juga meninjau proses pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia menyempatkan berdialog dengan masyarakat setempat guna memastikan kualitas pelayanan publik berjalan baik.

Menteri ATR Pastikan Progres RDTR IKN Berjalan Sesuai Rencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kipp-ikn-IMG_7486.jpg" alt="KIPP IKN Nusantara di tengah hutan tanaman industri yang dikelola PT ITCI Hutani Manunggal di Sepaku, Penajam Paser Utara. Pembangunan jalan untuk akses proyek sudah dimulai. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>KIPP IKN Nusantara di tengah hutan tanaman industri yang dikelola PT ITCI Hutani Manunggal di Sepaku, Penajam Paser Utara. Pembangunan jalan untuk akses proyek sudah dimulai. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menggelar konsultasi publik mengenai rencana detail tata ruang kawasan (RDTR) IKN di Balikpapan, Selasa (13/9).  Kepala Badan OIKN Bambang Susantono menjelaskan, konsultasi publik itu merupakan wadah masyarakat menyampaikan aspirasi untuk penyempurnaan RDTR IKN Nusantara. ”Kami mengajak masyarakat agar melihat dokumen ini secara terbuka dan turut berpartisipasi untuk membuat suatu produk hukum,” kata Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara.  Dalam pertemuan itu, dibahas empat RDTR IKN, meliputi RDTR IKN Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2. Pada tahap awal pembangunan, Tim Penyusun RDTR WP 1 KIPP akan berfokus pada sebagian KIPP 1 A Sub BWP 1 dengan luas sekitar 900 hektare.  ”KIPP akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan nasional, perkantoran, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, dan permukiman perkotaan. Wilayah tersebut berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Pamaluan,” terang Bambang.  Tim Penyusun RDTR WP 1 KIPP, kata Bambang, juga sudah mengkaji untuk meyakinkan semua pihak bahwa daerah yang terbangun adalah daerah yang aman. Rancangan RDTR IKN itu, akan disahkan dalam Peraturan Kepala Otorita IKN.  Sementara itu, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN Pelopor menjelaskan, dengan keberadaan RDTR itu, proses perizinan untuk aktivitas di wilayah IKN menjadi jelas landasannya. Apalagi, sudah jelas peruntukan dari kawasan tersebut.  ”Insya Alah, pada tahun ini wilayah perencanaan yang tersisa, termasuk Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa, segera diselesaikan. Kami berharap paling lambat akhir 2023 tidak ada sejengkal tanah di IKN yang tidak memiliki rencana tata ruang,” papar Pelopor.  Saat ini, menurut dia, masih ada lima RDTR yang sedang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Yakni RDTR WP 3 IKN Selatan, RDTR WP 6 IKN Utara, RDTR WP 7 Simpang Samboja, RDTR WP 8 Kuala Samboja, dan RDTR WP 9 Muara Jawa.  Koordinator Tim Ahli Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Wicaksono Sarosa ingin memastikan dengan adanya RDTR IKN tidak ada masyarakat yang rugi. ”Kami upayakan tidak ada masyarakat yang mengalami penurunan kualitas kehidupannya. Mungkin harus berpindah tetapi kualitas hidupnya harus lebih baik,” tutur Wicaksono.  Selain itu, Wicaksono menambahkan, perbaikan terhadap RDTR IKN masih dimungkinkan.

Otorita IKN Gelar Konsultasi Publik Tata Ruang Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/anies-ROYYAN-1.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR-PZ) hingga kini masih belum tuntas dibahas. Rencana untuk mengubah Perda no. 1 Tahun 2014 tersebut sudah mulai dibahas sejak 2020.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan memang membutuhkan waktu lama untuk menyusun RDTR yang baru. Hal tersebut dikarenakan pihaknya ingin Perda tersebut mengakomodasi rencana tata ruang di DKI dalam jangka panjang dan secara detail.  "Jadi perinciannya detail. Itu harus diturunkan secara rapi. Karena itulah prosesnya lebih panjang," ujarnya kepada wartawan di halaman Gedung Paripurna DPRD DKI, Senin (1/8).  Anies menambahkan ingin RDTR mengakomodasi pembangunan di DKI Jakarta sebagai kota modern. "Kota modern itu adalah kota yang lingkungan hidupnya sehat, kota yang di situ ada cukup lahan di mana kehijauan RTH (Ruang Terbuka Hijau-red) dan ruang terbuka biru cukup," jelasnya.  Rencananya, RDTR tersebut akan mengusung konsep hunian dan tempat kerja yang dirancang dengan orientasi dekat dengan akses pada fasilitas kendaraan umum  "Kawasan-kawasan sekitar stasiun itu diberikan ruang untuk tumbuh berkembang ke atas. Di sisi lain kita ingin agar tempat-tempat yang diperlukan untuk ruang terbuka hijau dan biru jumlahnya cukup," imbuhnya.  Anies menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun aturan yang harus dirancang secara detail tersebut. Seperti halnya olahraga badminton, ia ingin agar RDTR mencapai hasil maksimal meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menyusunnya lama.  "Memang waktunya jadi perlu lebih panjang, tapi harapannya target kualitas komprehensivenes itu tercapai," pungkasnya.

RDTR Masih Belum Tuntas Dibahas, Anies: Perlu Waktu Lebih Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Jalan-Raya-Parungpanjang-Bergelombang.jpg" alt="Jalan Raya Parung Panjang yang terhubung langsung dengan Kabupaten Tangerang. (Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Jalan Raya Parung Panjang yang terhubung langsung dengan Kabupaten Tangerang. (Radar Bogor)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan wilayah di Kabupaten Bogor terus menggeliat. Pemkab Bogor pun mulai merancang rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan. Arahnya menyiapkan wilayah Parung Panjang menjadi kawasan perkotaan.  Dilansir Radar Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pihaknya segera menyusun RDTR perkotaan di wilayah Parung Panjang. “Untuk wilayah Parung Panjang kami sangat intens koordinasi. Baik dengan Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Wilayah itu mempunyai potensi sebagai kawasan yang maju dan berkualitas," kata Ade Yasin.  Ade Yasin menambahkan, untuk mewujudkan penataan wilayah Parung Panjang, Pemkab Bogor mempunyai kebijakan dan strategi dalam pengembangan jangka panjang. Yakni pengembangan pusat permukiman yang berdaya saing tinggi.  "Pengembangan sistem transportasi terpadu dan kebijakan pengembangan kota ketahanan air berwawasan lingkungan,” tambahnya.  Ade Yasin berharap untuk menuntaskan rencana besar tersebut, ada kerja sama dan dukungan dengan semua pihak. Apalagi Parung Panjang berada di utara Kabupaten Bogor dan berbatasan langsung dengan Provinsi Banten.

Pemkab Bogor Susun RDTR, Parung Panjang Disiapkan Jadi Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rdtr

Berita Terkini

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Kepala Daerah Percepat RTRW/RDTR

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta Kepala Daerah Tuntaskan RDTR demi Reformasi Agraria

Jumlah Kelas Menengah Turun, Legislator PKS: Revisi Regulasi RDTR Agar Investor Semakin Mudah Masuk