<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/WhatsApp-Image-2025-03-14-at-050818-3430576609.jpg" alt="Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Curhatan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4) di Jakarta, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Termasuk dari tokoh nasional asal Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART). Dalam forum RDP tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan keluhan terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang selama ini dinilai tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng. Menurut Gubernur Sulteng, pemasukan negara dari sektor pertambangan di wilayahnya sangat besar hingga ratusan triliun, namun pembagian DBH kepada daerah masih jauh dari harapan. Mendukung hal tersebut, Abdul Rachman Thaha menyebut, apa yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid sebagai bentuk perjuangan terhadap rasa keadilan fiskal. &rdquo;Untuk memenuhi rasa keadilan bagi daerah penghasil, maka DBH di bidang pertambangan harus ditinjau kembali. Mesti ada perubahan. Apa yang disuarakan Gubernur Sulteng adalah aspirasi yang sangat masuk akal,&rdquo; kata anggota DPD RI periode 2019&ndash;2024 ini, Selasa (29/4) malam. ART menegaskan, bagi daerah seperti Sulteng yang memiliki banyak aktivitas pertambangan, DBH sangat vital. Dana tersebut tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan, tetapi juga untuk pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi lingkungan di Sulteng hari ini sangat terdampak aktivitas tambang. Ini butuh perhatian serius. &rdquo;Kalau DBH-nya cuma Rp 200 miliar per tahun, daerah tidak bisa berbuat banyak. Sulteng hanya untung nama, tapi sebenarnya bunting,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. Aktivitas pertambangan di Sulteng, telah membawa dampak besar bagi masyarakat. Setiap musim hujan, masyarakat menanggung beban dari aktivitas pertambangan. Pemukiman dan rumah mereka dilanda banjir. Ini sangat merugikan masyarakat. &rdquo;Bahkan, banjirnya sudah jadi langganan setiap tahun,&rdquo; tutur pria kelahiran Palu, 17 September 1979 itu. Dia pun mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan Gubernur Sulteng. Kementerian dan lembaga terkait harus menindaklanjuti aspirasi tersebut. &rdquo;Jangan daerah penghasil hanya dikeruk sumber daya alamnya. Pahitnya kita yang rasakan, sementara manisnya dinikmati pihak lain. Ini tidak adil,&rdquo; tegas ART. Dia berharap apa yang disampaikan dapat memperkuat suara daerah dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil. Terutama bagi provinsi-provinsi penghasil sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah.

Abdul Rachman Thaha sebut, yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid dalam RDP dengan DPR RI bentuk perjuangan terhadap rasa keadilan fiskal

Curhatan Gubernur Sulteng soal DBH Pertambangan Dapat Dukungan, ART: Sulteng Butuh Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan tengah menunggu undangan Komisi II DPR RI untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).  "Memang, kemarin kami sempat mendapatkan informasi bahwa kami akan diundang, tapi hari ini rencana tersebut belum jadi. Nah oleh karena itu, kami tunggu saja undangan resmi dari Komisi II DPR RI berkaitan dengan putusan PN Jakarta Pusat," ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (8/3).  Sebelumnya pada Kamis (2/3), Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berencana memanggil KPU RI yang akan melakukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal itu.  "Kami akan panggil KPU karena mereka mau banding, cuma bandingnya harus tepat. Makanya, kami akan memanggil KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan persiapan jalan terus," kata dia. Doli menyampaikan Komisi II DPR RI kemungkinan memanggil KPU RI sebelum memasuki masa persidangan baru, mengingat DPR RI saat ini tengah masa reses hingga 13 Maret 2023.  "Ya bila perlu, kalau sepakat, pimpinan komisi sama Kapoksi (Kepala Kelompok Fraksi) oke, sebelum masa sidang kita rapat dahulu," kata Doli.  Dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.  "Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap majelis hakim yang diketuai Oyong, dikutip dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.  Setelah mengetahui mengenai putusan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya akan mengajukan banding. "KPU akan upaya hukum banding," kata Hasyim. Selanjutnya, anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan berkas-berkas pengajuan banding atas putusan PN Jakpus itu. Afif menyampaikan KPU RI berencana mengajukan banding pada pekan ini. (*)

KPU Tunggu Undangan RDP dari DPR Terkait Putusan PN Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kapolri-Jenderal-Sigit-Sulistyo-RDP-Dengan-Komisi-III-DPR-Dery-Ridwansah-17-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi pada Kamis (25/8). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan motif dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  "Terkait dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi, untuk pastikan motif, kami akan lakukan pemeriksaan terhadap ibu PC (Putri Candrawathi) besok," kata Listyo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).  Mantan Kabareskrim ini mengakui, pihaknya telah mendapatkan informasi awal dari Ferdy Sambo terkait motif perencanaan pembunuhan kepada Brigadir J. Dugaan awal yang didapat adanya pelecehan.  "Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan adanya masalah kesusilaan, antara perselingkuhan atau pelecehan sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Tentu akan kami pastikan besik setelah pemeriksaan terakhir besok," tegas Listyo.  Sebelumnya, Anggota DPR RI Sarifuddin Sudding turut mengkonfirmasi motif dugaan pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo kepada Brigadir J. Menurut Sudding, berdasarkan kronologi yang dia dapat dari sumbernya, terdapat dugaan peristiwa pelecehan yang dialami istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang, Jawa Tengah.  Dia menyebut, penyebab pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi di Magelang. Ferdy Sambo merasa harga dirinya sebagai seorang suami dari Putri Candrawathi dilecehkan. "Setelah dia harkat dan martabat harga dirinya sebagai seorang suami dilecehkan sedemikian rupa. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar atau tidak tentang kronologi ini?," tanya Suding.  Menurut Suding, pada 2 Juli 2022 rombongan Putri bersama Brigadir J, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan seorang asisten rumah tangga bernama Susi pergi ke Magelang. Mereka bertujuan untuk melihat anak dari Putri dan Ferdy Sambo yang sedang sekolah di Magelang. "Mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil lantai dua dan segala aktivitas di rumah itu bisa dilihat, sangat mudah untuk dilihat," ungkap Sudding.  Singkat cerita, kata Suding, pada 4 Juli 2022 terdapat kejadian. Putri Candrawathi sedang tidur di sofa ruang tamu, saat itu Brigadir J ingin memindahkan Putri ke kamarnya. "Melihat kejadian itu, Kuat membentak Brigadir J agar tidak melakukan itu dan tidak menyentuh Ibu, lalu kemudian mengurungkan niatnya (Brigadir J)," ucap Sudding.  Ferdy Sambo pada 6 Juli 2022 menyusul Putri yang telah lebih dulu pergi ke Magelang. Kedatangan Ferdy Sambo untuk merayakan momentum hari ulang tahun pernikahan. "Bergabunglah mereka di sana, di Magelang, besok paginya Ferdy Sambo pulang ke Jakarta tanggal 7 Juli 2022 pagi," beber Sudding.  Pemantik pembunuhan ini terjadi pada pukul 17.30 WIB. Suding menyebut, Brigadir J kepergok keluar kamar Putri Candrawathi yang berada di lantai 2.  "Saat itu Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri di lantai 2 dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat, mengendap-ngendap lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar Ibu? Kemudian lari," ungkap Sudding.  Menurut Sudding, Kuat dan Susi saat itu mendengar Putri sedang nangis di dalam kamar. Keduanya menanyakan apa yang dialami Putri. Lantas, Kuat menyarankan agar Putri memberitahu peristiwa itu kepada Ferdy Sambo. (*)

Besok Polri Periksa Istri Ferdy Sambo untuk Pastikan Motif Pembunuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Pimpinan-Komisi-III-DPR-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Pimpinan Komisi III saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi III saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan dugaan peristiwa pelecehan yang dialami istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang, Jawa Tengah. Suding menanyakan tentang hal itu saat rapat dengar (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).  Dia menyebut, penyebab pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat terjadi di Magelang. Ferdy merasa harga dirinya sebagai seorang suami dari Putri Candrawathi dilecehkan.  "Setelah harkat dan martabat, harga dirinya sebagai seorang suami dilecehkan sedemikian rupa. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar atau tidak tentang kronologi ini?,"  tanya Sudding.  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dirinya mendapat informasi dari berbagai sumber terkait motif dugaan pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J. Menurut Sudding, pada 2 Juli 2022 rombongan Putri bersama Brigadir J, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan seorang asisten rumah tangga bernama Susi pergi ke Magelang. Mereka bertujuan untuk melihat anak dari Putri dan Ferdy Sambo yang sedang sekolah di Magelang. "Mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil lantai dua dan segala aktivitas di rumah itu bisa dilihat, sangat mudah untuk dilihat," ungkap Suding.  Singkat cerita, kata Sudding, pada 4 Juli 2022 terdapat kejadian. Putri Candrawathi sedang tidur di sofa ruang tamu, saat itu Brigadir J ingin memindahkan Putri ke kamarnya. "Melihat kejadian itu, Kuat membentak Brigadir J agar tidak melakukan itu dan tidak menyentuh Putri, lalu kemudian mengurungkan niatnya (Brigadir J)," ucap Suding.  Ferdy Sambo pada 6 Juli 2022 menyusul Putri yang telah lebih dulu pergi ke Magelang. Kedatangan Ferdy Sambo untuk merayakan momentum hari ulang tahun pernikahan. "Bergabunglah mereka di sana, di Magelang. Besok paginya, Ferdy Sambo pulang ke Jakarta, tanggal 7 Juli 2022 pagi," beber Sudding.  Pemantik pembunuhan ini terjadi pada pukul 17.30 WIB. Sudding menyebut, Brigadir J kepergok keluar kamar Putri Candrawathi yang berada di lantai 2.  "Saat itu Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri di lantai 2, dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat, mengendap-endap lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar Ibu (Putri)? Kemudian lari," ungkap Sudding.  Dia menambahkan, Kuat dan Susi saat itu mendengar Putri sedang menangis di dalam kamar. Keduanya menanyakan apa yang dialami Putri. Lantas, Kuat menyarankan agar Putri memberitahu peristiwa yang membuat dia menangis kepada Ferdy Sambo.  "Malam harinya jam 11 malam, Putri melaporkan apa yang dialami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Putri menelepon Ferdy Sambo sambil menangis, mengatakan bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh Brigadir J, ditanya lebih lanjut, di Jakarta nanti saya jelaskan," tutur Sudding seraya menjelaskan informasi yang diterimanya itu.  Setelah peristiwa itu, Putri bersama para ajudan pulang ke Jakarta pada 8 Juli 2022, tiba di rumah Seguling pada sore hari. Pada saat itu, Ferdy Sambo langsung menanyakan kepada Putri dan ajudan lainnya tentang peristiwa yang dialami istrinya, sehingga muncul kemarahan Ferdy Sambo yang memuncak.  "Tiba di rumah Saguling, apa yang dialami tanggal 7 itu diceritakan. Ferdy Sambo marah, hilang akal sehatnya. Diajak mereka ke Duren Tiga, di Duren Tiga terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambo," cetus Sudding.  Mendengar pernyataan Sudding, Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak menampik informasi tersebut. Listyo mengakui ada banyak hal yang sesuai, sebagaimana diceritakan Suding. "Dari yang disampaikan beliau memang ada banyak hal yang sesuai," ujar Listyo.  Meski demikian, cerita serupa baru didapatkan Listyo hanya dari Ferdy Sambo saja. Karena itu, Polri akan memeriksa Putri terkait motif pembunuhan terhadap Brigadir J. "Namun mohon izin terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara Ferdy Sambo. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa ibu Putri, sehingga nanti yang kami dapat, apalagi posisi beliau sebagai tersangka apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait masalah motif," tegas Listyo. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Anggota Komisi III DPR: Sambo Hilang Akal Sehat, Lalu Bunuh Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jawaban-nyelekit-ketua-kpk-ke-komisi-iii-kenapa-pilih-saya_m_156758.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tanggapan Ketua KPK Agus Rahardjo terhadap pertanyaan Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis sedikit menggelitik. Yakni soal mengapa banyak pegawai di KPK yang tidak berlatar belakang hukum. Termasuk komisionernya. "Sulit menjawab kalau bapak tadi menyampaikan kami tidak berlatar belakang hukum. Kalau komisioner tanggung jawab kan di bapak semua. Kenapa pilih saya yang tidak berlatar belakang hukum," sindirnya seraya tertawa kecil saat rapat dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). Diketahui, Agus adalah orang pertama yang menjabat Ketua KPK tanpa latar belakang pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum. Dia lulusan insinyur teknik sipil, dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya yang menjadi pendiri sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak tahun 2010. Pegawai di KPK pun tidak semuanya berlatar belakang hukum. Juga terhadap penyelidik maupun penyidik. Tak melulu harus berlatar belakang hukum, karena kasus yang ditangani KPK pun beragam. Misalnya kasus korupsi di sektor migas. Di sana perlu orang yang paham mengenai praktik kerja di ladang basah itu. "(Latar belakang) hukum sangat penting tapi pengetahuan subtasnsi juga penting. Variasi kita sebar," jelas Agus. Diketahui, John Kenedy Azis heran mengapa KPK yang domain kerjanya hukum, ternyata sedikit sekali orang yang berlatar hukum di lembaga antirasuah itilu. "Saya sendiri 20 tahun sebagai advokat dan 28 tahun sekolah hukum tapi rasanya masih kurang pengalaman di bidang hukum. Tapi yang ada sekarang di KPK yang pengambil keputusan kurang pengalaman di bidang hukum," sebut dia saat RDP Komisi III DPR dengan KPK.

Jawaban Nyelekit Ketua KPK ke Komisi III, Kenapa Pilih Saya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sempat-diributkan-ini-penjelasan-kpk-soal-proses-pengaduan-masyarakat_m_156696.jpeg" alt="Ilustrasi : Gedung KPK Merah Putih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi : Gedung KPK Merah Putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK sempat memanas. Hal ini karena dipicu pertanyaan mengenai mekanisme proses pengaduan masyarakat (dumas) hingga akhirnya bisa ditetapkan adanya tindak pidana korupsi. Sempat saling sahut menyahut, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono akhirnya menjelaskan mengenai mekanisme tersebut. Dikatakannya, setelah menerima pengaduan pihaknya memilah mana pengaduan yang terindikasi tindak pidana korupsi dan mana yang bukan. Kalau diindikasikan ada tindak pidana korupsi, apakah laporan tersebut dilengkapi bukti permulaan yang cukup atau tidak. Jika ada bukti, apakah sudah ditangani aparat penegak hukum lain atau tidak.&nbsp; Tentu kalau tidak, mereka akan memprosesnya. Nah, jika indikasi kasusnya cukup strategis, akan dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dengan mengklarifikasi berbagai pihak baik pelapor maupun terlapor. "Di sini kita pegang coverboth side. Tidak percaya gitu saja namun kroscek data-data tersebut," jelas Eko di hadapan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). Nah, setelah pulbaket, mereka melakukan paparan internal yang diikuti tim satgas dumas. Bila perlu melibatkan penyelidik, penyidik, dan penuntutan.&nbsp; "Untuk kasus stategis paparan pulbaket dipaparkan ke pimpinan&nbsp;untuk diputuskan apakah bisa ke tahap penyidikan atau bisa diteruskan ke aparat penegak hukum lain," terangnya.&nbsp; Lebih lanjut Eko menuturkan, kasus-kasus yang akan diselidiki disesuaikan dengan pulbaket dan arah kebijakan pimpinan KPK. Sebab setiap tahun ada fokus terhadap penanganan kasus. Misalnya tahun ini KPK fokus menyelidiki kasus-kasus korupsi terkait sumber daya mineral (SDM), perpajakan, dan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum.&nbsp; Soal operasi tangkap tangan (OTT). Mekanismenya berbeda lagi. Pulbaket dilakukan secara tertutup. Setelah informasi dari masyarakat diterima Dumas KPK, tim akan memperkaya informasi kepada pelapor maupun sumber lain dengan maksud validasi. "Setelah duji dan valid, kita turun ke lapangan untuk profiling berbagai pihak. Kita diskusi ke tim penyelidik. Jika disetujui baru diusulkan ke penyelidikan," jelasnya.&nbsp; Dia menambahkan, semua proses itu bisa dipantau pimpinan KPK. "Kita buat dashboard, bisa dilihat laporin yang masuk. Mulai dari penerimaan diverifikasi, ditelaah, pulbaket, pimpinan bisa lihat tindak lanjut dari Dumas," pungkasnya. Adapun sumber daya manusia (SDM) di Dumas sebanyak 50 orang dengan tujuh satuan tugas. Lalu, dibagi per wilayah dan kementerian/lembaga.&nbsp; Mendengar penjelasan tersebut, pimpinan rapat &nbsp;yang notabene Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman merasa puas. "Luar biasa, ini yang kita butuhkan," ucapnya.

Sempat Diributkan, Ini Penjelasan KPK Soal Proses Pengaduan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sempat-diskors-rdp-komisi-iii-dpr-dan-kpk-beranjut-pagi-ini_m_156628.jpeg" alt="Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlangsung sejak Senin (11/9), berlanjut Selasa (12/9) ini." width="100%">
<figcaption>Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlangsung sejak Senin (11/9), berlanjut Selasa (12/9) ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja KPK dipastikan tidak terganggu dengan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi III DPR yang berlangsung hingga dua hari. Semua katanya dilakukan dengan profesional. Adapun RDP Komisi III DPR dengan KPK berlangsung sejak tengah malam Senin kemarin, (11/9). Mengingat waktu, akhirnya rapat diskors untuk dilanjutkan pagi ini, Selasa (12/9). "Mereka semua sudah profesional. kita fokus semua. Orang-orang lapangan ini tetap bekerja," ujar Komisioner KPK Saut Situmorang usai rapat semalam. Lagipula kata dia, jika dilanjutkan, bisa-bisa rapat selesai dini hari dan semua pihak akan merasa lelah. "Karena kan capek. Ini sudah bagus lah, ini ditunda untuk kita lanjutin besok," sebutnya. KPK juga akan menyiapkan data-data yang diperlukan. "Oh iya nanti kita siapin. Ada kok semuanya," ucap Saut. Sementara kata dia, RDP dengan Komisi III DPR menjadi wadah agar KPK diawasi sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang. Komisi antirasuah pun bisa menjawab hal-hal yang dianggap ganjal. Kritik mengenai koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan dan Kepolisian juga diterima dengan lapang dada sebagai upaya agar pemberantasan korupsi berjalan lebih baik lagi. "Jadi evaluasi juga bukan untuk kita tapi buat semua penegak hukum secara keseluruhan. Karena KPK kan triger mekanismnya. Jadi jelas kami nggak terbebabi dan memang itu harus dilaksanakan," tutur Saut. Kalaupun materi Pansus Angket KPK dibawa dalam rapat tersebut, menurut dia tidak menjadi masalah. Sebab, RDP lah merupakan forum yang tepat untuk mempertanyakan hal-hal yang menjadi temuan terkait agenda pemberantasan korupsi. "Ini kan istilahnya hidup ini ruang dan waktu, kapan dan dimana KPK harus bicara. Di pansus, ya nggak. Kami nggak di situ. Di sini tempatnya," tegas ahli intelijen itu. Terkait barang sitaan dan rampasan yang dicecar komisi III DPR semalam, kata Saut sudah dijelaskan dengan matang. Barang-barang tersebut pun ada semua. Sebab, jika barang tersebut diambil tidak sesuai mekanisme, tentu pengacara si terdakwa maupun terpidana akan menggugat. "Pasti lawyernya komplain. Itu saja sederhana. Bener nggak?Makanya KPK kan dicek dengan pra peradilan, kasasi, banding, segala macam. Semua ada di situ. Forumnya sudah ada kok," pungkas Saut. (dna)

Sempat Diskors, RDP Komisi III DPR dan KPK Beranjut Pagi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/senin-pekan-depan-kpk-hadiri-rapat-kerja-dengan-komisi-iii-dpr_m_155470.jpeg" alt="Ilustrasi : Gedung KPK Merah Putih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi : Gedung KPK Merah Putih</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bersedia menjadwalkan ulang dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR ini. Rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK sedianya dilakukan pada Rabu (6/9) ini. Namun karena pimpinan lembaga antirasuah itu sedang ada kegiatan di luar kota maka rapat pun batal. Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pihaknya telah mendapat kabar dari KPK untuk penjadwalan ulang rapat tersebut. "Hasil dari komunikasi dengan S&lrm;ekretariat Komisi III dikasih tahu bahwa KPK datang ke Komisi III hari Senin (11/9) pukul 15.00 WIB," ujar Desmon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9). Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, rapat kerja di Komisi III DPR dipastikan akan berlangsung padat. Pasalnya pada pagi harinya komisi hukum ini juga akan rapat bersama dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. "Jadi sudah jelas jawaban bahwa kami (Komisi III DPR) akan bertemu KPK Senin jam 15.00 WIB, dan Jaksa Agung pagi (sekira pukul 10.00 WIB)," pungkasnya. Sekadar informasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan KPK sedianya akan menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI. Namun, karena ada kesibukan lain, KPK meminta agar rapat dengar pendapat dijadwalkan ulang. Menurut Febri, untuk rencana jadwal rapat dengar pendapat hari ini, KPK sudah menyampaikan surat pemberitahuan pada Senin kemarin, kepada Sekretariat DPR RI. Meski tidak dapat hadir, menurut mantan pengiat antikorupsi ini, pada prinsipnya KPK menghargai undangan Komisi III DPR dan bersedia untuk hadir di lain kesempatan.

Senin Pekan Depan, KPK Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tak-bisa-hadir-komisi-iii-jadwalkan-ulang-rapat-dengan-kpk_m_155459.jpeg" alt="Gedung MPR/DPR/DPR" width="100%">
<figcaption>Gedung MPR/DPR/DPR</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (6/9) ini. Namun rapat tersebut urung terlaksana lantaran pimpinan lembaga antirasuah ada kegiatan di luar kota. Ketua Komisi III DPR, Bambang Susatyo sudah mengetahui ihwal batalnya rapat tersebut. Oleh sebab itu, pada rapat hari ini akan diskor sampai besok, Kamis (7/9). Namun demikian, ungkap Bambang apabila esok juga pimpinan KPK tidak dapat menghadirinya, maka pihaknya akan mengirimkan surat panggilan kedua. Meminta KPK untuk datang pada Senin pekan depan (11/9). "Kalau KPK tidak hadir ya juga bukan salah Komisi III. Komisi III dapat memahami ada tugas-tugas yang tidak bisa dihindari," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9). &lrm;Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebenarnya rapat ini salah satu poinnya membahas masalah anggaran. Sehingga tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Selain itu juga akan dibahas masalah-masalah lain. Seperti mengenai hal-hal yang terbongkar dalam Pansus Angket KPK. "Terkait banyak hal, terkait kegiatan pansus dan juga sedikit banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh pimpinan KPK, kemudian juga keterangan dari pansus maupun di publik terkait Aris Budiman terhadap adanya klik klik, terkait adanya komisioner keenam atau ketua bayangan nah ini akan konfirmasi ke pimpinan KPK," katanya. &lrm;Sekadar informasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan KPK sedianya akan menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI. Namun, karena ada kesibukan lain, KPK meminta agar rapat dengar pendapat dijadwalkan ulang. Menurut Febri, untuk rencana jadwal rapat dengar pendapat hari ini, KPK sudah menyampaikan surat pemberitahuan pada Senin kemarin, kepada Sekretariat DPR RI. Meski tidak dapat hadir, menurut mantan pengiat antikorupsi ini, pada prinsipnya KPK menghargai undangan Komisi III DPR dan bersedia untuk hadir di lain kesempatan.

Tak Bisa Hadir, Komisi III Jadwalkan Ulang Rapat Dengan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rdp

Berita Terkini