<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/SATPOL-PP-2-3461179845.jpg" alt="Sejumlah pegawai Dinas PUTR Kabupaten Gresik saat ngopi saat jam kerja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai Dinas PUTR Kabupaten Gresik saat ngopi saat jam kerja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sedang gencar untuk meningkatkan kelayakan infrastruktur. Seperti betonisasi jalan hingga perbaikan jalan rusak. Namun di tengah kesibukan peningkatan kualitas infrastruktur itu, tujuh pegawai Dinas PUTR malah kepergok ngopi saat jam kerja. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik menjadi yang terbanyak terjaring razia Satpol PP. Lokasi warkop tempat nongkrong pegawai Dinas PUTR itu berada di depan kantor mereka. Tepatnya di seberang jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menyebut bahwa para pegawai yang terjaring operasi itu berasal dari bidang bina marga. Mereka langsung digelandang ke halaman Kantor Bupati untuk diberikan pembinaan. Ketua Komisi I DPRD Gresik Rizaldi Saputa yang turut dalam razia tersebut meminta agar pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengawasi para pegawainya. Terutama saat jam kerja. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Abdullah Hamdi menyoroti soal pegawai Dinas PUTR. Perlu dipastikan lagi pegawai yang asik nongkrong di warung kopi itu. Sebab jika pegawai lapangan, lebih baik melakukan monitoring kondisi jalan di Kota Pudak. &ldquo;Bantu lah kepala daerah, mana jalan yang butuh ditambal sulam, mana yang butuh diperbaiki. Jangan malah asik ngopi,&rdquo; katanya. Apalagi tahun 2025 hingga lima tahun ke depan, Pemkab Gresik memiliki program prioritas peningkatan kondisi jalan mantab. Salah satunya dengan betonisasi. &ldquo;Ini kalau programnya kepala daerah bagus tapi pegawainya santai ngopi ya eman,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menyebut bahwa para pegawai yang terjaring operasi itu berasal dari bidang bina marga.

Pemkab Sibuk Tingkatkan Infrastruktur, Tujuh Pegawai Dinas PU Asik Ngopi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1-2.png" alt="Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya saling menyemangati. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya saling menyemangati. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Untuk memutus mata rantai Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Operasi Protokol Kesehatan (Opeka) sejak Senin (7/9) hingga Rabu (9/9). Opeka dibagi tiga gelombang. Sif pertama dimulai pukul 10.00–13.00 WIB, kedua pukul 15.00–17.00 WIB, dan sif ketiga pukul 19.00–21.00 WIB.  Menurut Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto, pembagian sif dimaksudkan agar operasi yang dijalankan bisa lebih efektif dan diharapkan tepat sasaran. Opeka difokuskan untuk mengingatkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan masker dan pentingnya jaga jarak.  ”Hasil sementara ini menunjukkan bahwa hampir semua warga Surabaya patuh menggunakan masker. Meskipun terkadang mereka masih melepasnya ketika ngopi atau merokok di warkop, sehingga kami hanya ingatkan. Tapi secara keseluruhan mereka sudah patuh menggunakan masker,” jelas Eddy.  Petugas menyasar tempat yang diindikasikan mengundang keramaian. Seperti warung, kafe, restoran, hingga perkantoran dan fasilitas umum lain.  Eddy mengatakan, Opeka merupakan kegiatan lintas sektor. Sebab, tidak hanya pemkot yang bergerak. Namun juga dibantu pihak TNI dan polisi, serta didukung petugas dari kecamatan dan kelurahan.  ”Jadi, ini operasi serentak. Pihak kecamatan dan kelurahan menggelar operasi di wilayah mereka masing-masing,” ujar Eddy.  Dia menambahkan, Satpol PP dan Linmas pusat menyisir lima wilayah di Kota Surabaya, yaitu bagian pusat, timur, barat, utara, dan selatan. Warga yang masih kedapatan melanggar aturan Perwali, seperti tidak menggunakan masker, harus bersiap menerima sanksi berupa penyitaan KTP selama 14 hari, hukuman sosial, dan bahkan akan langsung dibawa ke Mako Satpol PP Surabaya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0Z5qFqWSarc

Gelar Operasi Protokol Kesehatan Agar Masyarakat Makin Patuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Dok.Penertiban-RHU-7-1.jpg" alt="Sejumlah petugas gabungan melakukan razia masker di salah satu rumah hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya beberapa hari lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas gabungan melakukan razia masker di salah satu rumah hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya beberapa hari lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 95 persen warga di Kota Surabaya, Jawa Timur, taat memakai masker berdasar hasil razia serentak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bersama pihak kepolisian dan TNI di 31 kecamatan. Razia itu dilaksanakan selama tiga hari, 23–25 Juli.  ”Itu yang terus kita masifkan, walaupun tiga hari sudah selesai, tapi tetap kita lakukan pantauan terus,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Minggu (26/7).  Menurut dia, selain penertiban masker, razia itu juga menyasar warung-warung kopi dan rumah makan, terutama aktivitas usaha di luar pasal 20 Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Normal Baru yang masih buka di atas pukul 22.00 WIB.  Eddy mengatakan, berdasar hasil razia tersebut, 95 persen masyarakat patuh memakai masker. Sedangkan sisanya, masker masih ditaruh di dagu, saku, hingga tas. Artinya, masyarakat itu sudah tahu kalau ke luar rumah harus pakai masker. ”Kalau kita tanya, pakai masker, mau kita tilang ternyata dia bawa masker. Maskernya diambil dari tas, kita minta untuk dipakai, rata-rata itu,” ujar Eddy.  Karena itu, Kasatpol PP Surabaya menegaskan, ke depan penertiban jam malam bakal terus digelar meski tidak berlangsung secara serentak sebagai komitmen pemkot dalam menegakkan Perwali No 33 Tahun 2020 untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19. ”Meskipun tidak serentak, setiap hari kita tetap melakukan itu, karena memang amanat Perwali 33/2020,” kata Eddy.  Selain menggelar razia serentak di 31 kecamatan, kata dia, pada waktu yang sama Satpol PP Kota Surabaya bersama polisi dan garnisun juga melakukan operasi jam malam di jalan protokol. Sasarannya adalah aktivitas usaha di luar pasal 20 Perwali 33/2020, seperti rumah karaoke, bar, hingga diskotik.  ”Kemarin teman-teman setiap hari hampir menyasar sekitar 20–25 RHU (rumah hiburan umum) itu sudah banyak yang tutup. Tapi juga masih ada yang buka. Jadi yang buka terpaksa kita minta tutup,” terang Eddy.  Eddy menambahkan, bersama jajaran kepolisian dan TNI tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan pengawasan dari masyarakat. Untuk itu, masyarakat diharapkan aktif ikut mengawasi dengan melaporkan. ”Dengan jumlah RHU yang banyak, kita kan tidak bisa luas, sehingga informasi dari masyarakat yang hari itu kita terima baik dari 112 dan sebagainya, langsung kita tindak lanjuti,” ujar Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Satpol PP Surabaya Mencatat 95 Persen Warga Taat Pakai Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20200320-WA0125-1.jpg" alt="Satpol PP Kota Pontianak, merazia sejumlah warung kopi (warkop) bandel tidak mematuhi larangan wali Kota Pontianak." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Pontianak, merazia sejumlah warung kopi (warkop) bandel tidak mematuhi larangan wali Kota Pontianak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, merazia sejumlah warung kopi (warkop) bandel atau tidak mematuhi larangan wali Kota Pontianak. Yakni tidak boleh melayani konsumen minum dan makan di tempat, melainkan hanya boleh dibungkus atau pesan secara online dalam mencegah penyebaran Covid-19.  Kasatpol PP Kota Pontianak Syarifah Adriana menyatakan, tujuan razia itu sebagai langkah pencegahan dini untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona terutama di pusat keramaian, seperti warkop dan kafe di Pontianak. Dengan banyaknya orang berkumpul seperti di warkop dan kafe, akan berisiko mudahnya penyebaran virus korona. Kendati demikian, warkop dan kafe tetap diizinkan membuka usaha atau berjualan tetapi konsumen atau pelanggan tidak meminum atau memakan di tempat.  ”Silakan kalau ada yang ingin beli minuman atau makanan, tetapi itu untuk dibawa pulang saja,” ujar Adriana seperti dilansir dari Antara pada Jumat (20/3).  Adriana menjelaskan, kebijakan itu berlaku melihat perkembangan situasi penyebaran Covid-19, baik di Kota Pontianak dan Kalbar umumnya, sehingga saat ini sudah ditetapkan KLB (kejadian luar biasa) dalam penanganan Covid-19 itu. Dia mengancam, akan menindak tegas apabila masih ada warkop atau kafe yang melayani konsumen minum dan makan di tempat usahanya.  ”Kami panggil pemilik usaha warkop atau kafe ke kantor Satpol PP Kota Pontianak untuk diberikan pembinaan. Selanjutnya dari instansi yang berwenang seperti Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak mengambil langkah selanjutnya, baik terkait masalah perizinan dan sebagainya," kata Adriana.  Pemkot Pontianak sudah mengeluarkan kebijakan terhadap usaha warung kopi dan kafe untuk tidak melayani konsumen minum dan makan di tempat usahanya. Langkah itu diambil sebagai antisipasi penyebaran virus korona. ”Warkop tetap diperkenankan membuka usahanya dengan catatan konsumen tidak minum atau makan di tempat, melainkan hanya untuk dibawa pulang,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.  Surat edaran pun sudah diterbitkan. Kebijakan yang dibuat Pemkot Pontianak itu bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terutama di titik-titik keramaian, termasuk warkop dan kafe yang sering menjadi tempat berkumpulnya orang banyak. Meski tetap diizinkan melakukan aktivitas usaha, waktu operasional warkop juga dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.  Edi juga sudah meminta petugas Satpol PP Kota Pontianak melakukan penyisiran dengan merazia warkop dan kafe di Kota Pontianak. "Razia ini akan rutin dilakukan setiap hari sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ucap Edi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_EdkhYkPLd8  https://www.youtube.com/watch?v=GaQqRGKknXY  https://www.youtube.com/watch?v=W8zR4l5t_AY

Satpol PP Pontianak Razia Sejumlah Warkop dan Kafe Bandel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/heboh-sate-babi-di-kota-padang-satpol-pp-geledah-tempat-penjualan_m_.jpg" alt="Satpol PP bersama petugas gabungan saat menggeledah Pondok Sate yang menggunakan bahan daging babi." width="100%">
<figcaption>Satpol PP bersama petugas gabungan saat menggeledah Pondok Sate yang menggunakan bahan daging babi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Kota Padang dihebohkan dengan penjualan sate babi. Kasus ini menjadi perhatian besar warga Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut. Terungkapnya penjualan sate menggunakan babi ini setelah Satpol PP dan petugas gabungan dari daerah setempat melakukan penggeledahan dan uji laboratorium. Penjualan sate menggunakan daging babi tersebut terdapat di Pondok Sate KMS kawasan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas gabungan Pemko Padang menggeledah tempat penjualan sate tersebut pada Selasa (29/1) malam, pukul 19.00 WIB. Petugas gabungan itu terdiri atas Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Balai BPOM dan Satpol PP Padang. Kabid Pemberdayaan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Padang Novita Latima menuturkan semula pihaknya mendapat laporan dari masyarakat beberapa bulan lalu. Di pondok sate itu diduga ada penjualan sate menggunakan bahan daging babi di Pondok Sate KMS Simpang Haru. Lantas, petugas pun melakukan pengecekan di lokasi tersebut dengan membeli sate satu porsi untuk sampel. Lalu sampel sate itu dikirim ke Balai BPOM Padang dan selanjutnya dirujuk ke Balai BPOM Aceh. "Hasil sampel daging sate keluar 21 Januari. Setelah itu baru kami lakukan penindakan. Uji sampel laboratorium ini telah dikirim ke Balai BPOM pada Oktober 2018 lalu," katanya kepada awak media di lokasi penggeledahan, Selasa (29/1). Ternyata dari hasil uji pemeriksaan laboratorium itu, imbuh Novita, daging sate di Pondok Sate KMS positif mengandung daging babi. Alasan penindakan itu dilakukan yakni penduduk Kota Padang dominannya muslim. Pembeli dan penjualnya orang Islam. Sementara makanan berbahan babi itu haram bagi umat Islam. Jika memang ada penjualan bahan berbahan babi, maka harus dijual di kawasan khusus dan diberikan label mengandung babi. Sementara di Pondok Sate KMS tidak menuliskan ketentuan itu. Pembeli tidak dapat dipastikan bukan nonmuslim. "Pedagang tidak menerapkan (mencantumkan) bahwa yang dijualnya daging babi. Untuk tindaklanjutnya akan dilakukan tim dari Dinas Perdagangan," katanya. Setelah memeriksa gerobak sate, tim gabungan melanjutkan penggeledahan ke rumah pemilik sate KMS yang berada sekitar 300 meter dari lokasi tempat berjualan. Di kediaman pemilik sate yang bernama Bustami dan Evi itu, petugas mendapati sejumlah tusukan daging yang dibuang dalam selokan. "Kalau tidak salah, kenapa harus dilempar ke got," sambung Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal yang ikut menggerebek sate tersebut. Endrizal menyebut, sate merek KMS memiliki beberapa cabang di Kota Padang. Namun yang terbukti hanya di Cabang Simpang Haru. Pemilik sate dengan merek KMS itu di setiap cabangnya tidak orang yang sama. "Berupa sampel sudah kami lakukan pengeceken (cabang KMS), hanya ini yang terbukti. Nanti kami koordinasikan dengan pihak kepolisian," katanya.

Heboh Sate Babi di Kota Padang, Satpol PP Geledah Tempat Penjualan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daerahnya-didatangi-pks-jatim-lagi-bu-bupati-jengkel_m_.jpg" alt="Ilustrasi PSK saat sedang bertransaksi dengan pria hidung belang di salah satu kamar hotel." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PSK saat sedang bertransaksi dengan pria hidung belang di salah satu kamar hotel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kotawaringin Barat (Kobar) kini sedang geger dengan kembalinya sejumlah pekerja seks komersial (PSK) ke Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Kobar Hj Nurhidayah itu. Sampai saat ini, Pemkab tetap berkomitmen memulangkan setiap PSK yang tertangkap basah Satpol PP. ”Sebenarnya saya merasa jengkel dengan kembalinya dua PSK dari Jember Jawa Timur ke Kobar, karena mereka tidak taat terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani bersama," kata Nurhidayah sebagaimana dilansir dari prokal (Jawa Pos Grup). Sebelumnya, dua PSK terlacak masuk kembali ke Kobar, yakni ND dan RS. Mereka dulunya penghuni eks lokalisasi Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng. Saat dipulangkan Pemkab Kobar pada penutupan lokalisasi, keduanya mendapat uang pembinaan. ”Kembalinya dua PSK tersebut sudah ditangani Satpol PP Kobar. Secepatnya keduanya akan dipulangkan ke daerah asal," ujar Nurhidayah. Nurhidayah menegaskan, komitmen Pemkab Kobar sangat jelas terhadap prostitusi. Bagi PSK yang tertangkap, bakal dipulangkan dan bagi mucikari bakal disanksi tegas, yakni sanksi pidana. ”Pemberian sanksi tersebut untuk memberi efek jera. Mucikari dikenai sanksi tentang perdagangan manusia. Jika ada yang tertangkap, siap-siap kami arahkan ke Polres Kobar untuk menangani masalah ini," jelas Nurhidayah. Nurhidayah juga menginstruksikan agar Satpol PP dan Damkar melakukan patroli rutin. Jika ada PSK yang tinggal di barak, langsung didatangi dan diamankan.  ”Satpol PP saat ini kinerjanya sudah bagus. Namun, lebih bagus lagi jika masyarakat Kobar berperan aktif melaporkan jika ada PSK di Kobar. Ini upaya pemberantasan prostitusi di Bumi Marunting Batu Aji," pungkasnya. Seperti diberitakan, ND dan RS nekat kembali lagi ke Kobar. Mereka diamankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) setelah sepuluh hari berada di eks lokalisasi. Berdasarkan informasi terpercaya, keduanya melayani pria hidung belang di barakan yang disewa. Karena itulah Satpol PP dan Damkar langsung mengamankannya. Dua PSK  itu mengaku kembali ke Kobar untuk mencari pekerjaan yang baik dan halal. Mereka juga sudah tahu lokalisasi di Kobar sudah ditutup dan aktivitas prostitusi dilarang. Saat ditanya mengenai keduanya yang menerima tamu selama menyewa di barak, awalnya mereka kompak menjawab tidak ada tamu. Namun, setelah didesak dan disebutkan sejumlah saksi, akhirnya mereka mengaku

Daerahnya Didatangi PSK Jatim Lagi, Bu Bupati Jengkel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asyik-ngamar-oknum-dosen-dan-mahasiswi-berjilbab-diciduk_m_202851.jpeg" alt="DICIDUK PETUGAS: Oknum mahasiswi berjilbab saat digelandang Satpol PP Padang usai kedapatan ngamar dengan seorang oknum dosen kampus swasta di Kota Padang." width="100%">
<figcaption>DICIDUK PETUGAS: Oknum mahasiswi berjilbab saat digelandang Satpol PP Padang usai kedapatan ngamar dengan seorang oknum dosen kampus swasta di Kota Padang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang oknum dosen berinisial S, 32, dan seorang mahasiswi berjilbab berinisial F, 26, diciduk petugas Satpol PP Kota Padang lantaran tengah berduaan di dalam kamar di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumbar. Peristiwa tidak terpuji tersebut dilakukan oleh dosen Perguruan Tinggi Swasta di Kota Padang tersebut pada Minggu (8/4) dini hari. "Oknum yang mengaku dosen dan mahasiswi ini pasangan ilegal dan tidak memiliki surat nikah. Makanya, digelandang petugas ke Mako Satpol PP," ujar Kasi Operasi Satpol PP Padang, Syafnion membenarkan kejadian tersebut, Senin (9/4). Selain menyisir penginapan-penginapan tak berizin, petugas Satpol PP juga melakukan razia di lokasi kafe hiburan malam yang tidak memiliki izin pada Minggu (8/4) malam tersebut. Dari penyisiran, petugas mendapati 3 wanita yang biasa menemani lelaki hidung belang di sebuah kafe kawasan Kecamatan Koto Tangah. Mereka ditangkap petugas saat berusaha bersembunyi di sebuah selokan di belakang cafe tersebut. "Kami sudah berikan teguran kafe-kafe ini, tapi tidak diindahkan. Makanya kita razia," terangnya. Selain mengamnkan oknum dosen dan wanita nakal, petugas juga menyita puluhan botol minuman keras (miras). Terhadap 3 wanita yang terjaring di kafe tersebut, petugas akan melakukan pembinaan. Namun, jika terbukti PSK, ketiganya akan dikirim ke panti rehabilitasi perempuan di Arosuka, Kabupaten Solok. Sementara, oknum dosen dan mahasiswi tersebut diminta membuat surat perjanjian dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi kelakuan tersebut.

Asyik Ngamar, Oknum Dosen dan Mahasiswi Berjilbab Diciduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/satpol-pp-cedera-ketika-kejar-kejaran-dengan-waria_m_172485.jpeg" alt="Wanita tapi pria (baju putih) lincah inilah yang membuat personel Satpol PP cedera saat main kejar-kejaran." width="100%">
<figcaption>Wanita tapi pria (baju putih) lincah inilah yang membuat personel Satpol PP cedera saat main kejar-kejaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Apes. Inilah yang dirasakan salah seorang personel Satpol PP bernama Hendra. Bukan tanpa sebab, kaki Hendra terkilir saat razia bersama Tim Gabungan BNNP Kalsel, serta semua Satuan Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin, di Hotel Kharisma, jalan KS Tubun, Banjarmasin Selatan, Sabtu (2/12) pagi. Kaki kanan petugas penegak Perda ini terkilir saat berusaha mencegat seorang waria yang berusaha lari dari pemeriksaan petugas. Ketika itu, semua anggota tim fokus mengejar waria yang berlari ke lantai bawah, padahal menggunakan alas kaki dengan hak tinggi dari lantai dua. Beberapa petugas yang mengadang di loby juga diterobosnya dan waria tersebut berhasil keluar hotel. Namun, karena banyaknya petugas di depan pintu hotel, membuat waria yang memiliki banyak tato itu berhasil ditangkap. Petugas BNNP Kalsel berhasil menarik rambut waria itu. Ini terjadi ketika waria berambut pirang itu melempar tasnya ke halaman hotel, yang menyebabkan berhamburnya semua isi yang ada di dalam tasnya tersebut, termasuk Handphone dan peralatan riasnya. Waria itu mengaku bernama perempuan Anggel, asal Tamban, Batola. &ldquo;Ooo, rupanya ini yang membuat dia takut dan kabur dari kejaran kami,&rdquo; celutuk salah seorang personel Polda Kalsel. Setelah diperiksa, ternyata ada obat Koplo di tasnya. Anggel pun langsung diamankan oleh Kasi Propam Polresta Banjarmasin, Iptu Fahri. Pemeriksaan berlanjut ke kamar yang dihuni Anggel. Di sana ada perempuan dan pria lagi tidur. Mereka mengaku pasangan suami istri, namun tak bisa menunjukkan identitasnya. Kabid Pemberantasan BNNP Kalsel AKBP Edy Sapariyanto mengungkapkan, setelah dites urine, yang bersangkutan hasilnya negative, namun pihaknya tetap menggiringnya ke markas. &ldquo;Barang temuan obat jenis koplo itu kami sita, dan mereka diberikan pembinaan,&rdquo; jelas Edi, usai menggelar operasi Bersih Narkoba (bersinar).

Satpol PP Cedera ketika Kejar-kejaran dengan Waria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/terjaring-razia-empat-pasangan-mesum-langsung-disidang_m_161168.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak menangkap empat pasangan mesum saat razia indekos di Gang Baiduri, Jalan Tanjung Pura, Pontianak Selatan, Kamis (5/10) pagi. Empat pasangan penghuni kos itu diamankan karena tidak bisa menunjukkan bukti ikatan yang sah. Mereka langsung disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Kasat Pol PP kota Pontianak, Syf Adriana mengatakan, razia yang bertajuk Sicepoy atau Sidang Cepat Operasi Yustisi itu memang rutin digelar untuk mencegah penyakit masyarakat. "Ini tidak lama, hanya tiga jam tuntas sampai putusan pengadilan. Kita mulai dari jam lima subuh. Jadi tadi kita lakukan razia dan menjaring delapan orang atau empat pasangan, sekarang sudah di BAP dan dibawa langsung ke pengadilan," ujar Adriana, Kamis siang, sebagaimana dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group). Sebelum razia ini, kata Adriana, anggota intelijennya melakukan pantauan terlebih dahulu di lokasi yang paling rawan terjadinya penyakit masyarakat seperti asusila, kumpul kebo maupun warga pendatang yang tak lapor. Dalam menjaring, Adriana memastikan tidak pandang bulu. Siapapun yang terjaring akan disidangkan. &ldquo;Seperti pada operasi tadi yang kita lakukan. Namun sayangnya pemilik indekos tidak ada maka sidang untuk si pemilik akan dilakukan pekan depan,&rdquo; jelasnya. Adriana mengatakan, dalam kegiatan operasi yang pernah dilakukan, pada umumnya yang terjaring adalah warga Kota Pontianak. Namun banyak juga penduduk dari luar kota. Seperti pelajar atau mahasiswa dari daerah yang ngekos di Pontianak. Ada juga pasangan suami istri yang nikah siri, turut terjaring. "Kita tidak tahu hubungannya sampai di mana. Yang jelas saat ditangkap ada perempuan dan lelaki, di dalam Perwa telah mengatur apabila di tempat tertutup berlainan jenis maka itu dianggap asusila," tegasnya. Adriana menjelaskan, tren yang selama ini sering terjaring tindak asusila tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa tetapi lebih banyak ke pelajar.

Terjaring Razia, Empat Pasangan Mesum Langsung Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/satpol-pp-datang-pemandu-lagu-sembunyi-di-balik-platform-atap_m_150696.jpeg" alt="Ilustrasi razia Satpol PP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi razia Satpol PP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Satpol PP Padang tidak pernah henti-hentinya untuk merazia tempat hiburan malam dan penginapan yang dihuni oleh pasangan ilegal. Sepanjang Sabtu (12/8) hingga Minggu (13/8), aparat penegak perda tersebut menyasar sejumlah cafe, karaoke dan penginapan. Alhasil, saat petugas datang, para pemandu lagu yang berpakaian di salah satu kafe terbirit-birit melarikan diri. Ada yang tertangkap, ada yang berhasil. Namun ada juga yang memilih bersembunyi di balik platform atap. Sayang usahanya ketahuan oleh petugas sehingga mereka digiring juga ke Markas Satpol PP. Akhirnya ada lima wanita yang berupaya bersembunyi. Saat dilakukan identifikasi, mereka tidak bisa memperlihatkan kartu identitas (KTP). Lalu, mereka terpaksa digiring petugas. Satu di antara wanita itu dalam kondisi mabuk berat akibat minuman alkohol. Informasi yang dihimpun Padang Ekspres (Jawa Pos Group), ada pun para wanita yang terjaring berinisial FNS, 20, GS, 20, VV, 18; H, 23, dan FS, 19. Selain itu, petugas juga menyita satu unit alat pengeras suara (speaker) sebagai barang bukti dan langsung digiring ke mobil patroli. Selain tempat hiburan malam, Satpol PP juga menyasar salah satu penginapan di Kecamatan Padang Selatan. Namun, di sana petugas tidak menemukan adanya pasangan ilegal. Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP Padang, Yadrison menjelaskan, razia yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam pengawasan serta pendataan bagi wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu yang tidak memiliki identitas. Selain itu, operasi tersebut juga guna menimalisir penyakit masyarakat (pekat). &rdquo;Dalam razia kali ini lima wanita dan satu waria berhasil kami amankan. Dan apabila kedapatan hingga dua kali akan kami kirim ke panti rehabilitas Andam Dewi, Sukarami. Ini bentuk langkah kami dalam meminimalisir pekat di Kota Padang,&rdquo; tukasnya.

Satpol PP Datang, Pemandu Lagu Sembunyi di Balik Plafon Atap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#razia satpol pp

Berita Terkini