<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/125-psbb-malang-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas dinas kesehatan memeriksa suhu tubuh pengemudi mobil di titik periksa Karanglo, Malang, Jawa Timur, pada Selasa (12/5). Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas dinas kesehatan memeriksa suhu tubuh pengemudi mobil di titik periksa Karanglo, Malang, Jawa Timur, pada Selasa (12/5). Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur (Jatim), akan memberlakukan jam malam selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Malang Raya mulai Minggu (17/5). Pelaksanaan jam malam tersebut, akan dimulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.  Bupati Malang M, Sanusi mengatakan, selama pelaksanaan PSBB diharapkan warga Kabupaten Malang bisa menaati aturan tersebut. Aturan jam malam tersebut juga diberlakukan bagi kalangan pelaku usaha, seperti restoran dan kafe di wilayah Kabupaten Malang. Jika didapati pelaku usaha yang tidak menaati aturan jam malam itu, pihaknya akan mengambil langkah tegas.  ”Masyarakat Kabupaten Malang harus menaati aturan. Jam malam akan dimulai pada pukul 21.00–04.00 WIB. Pukul 21.00 WIB, restoran harus tutup. Kalau bandel, akan kami paksa tutup. Sementara untuk bantuan logistik, menunggu Dinas Sosial, minggu ini akan mengalir,” kata Sanusi seperti dilansir dari Antara usai mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur di Kota Malang pada Rabu (13/5).  Menurut Sanusi, sebelum pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya, Pemkab Malang akan menyiapkan bantuan sosial untuk disalurkan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang.  Selain pemberlakuan jam malam, lanjut Sanusi, pihaknya memastikan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Malang tetap beroperasi selama pelaksanaan PSBB. Namun, akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. ”Di pasar, kita tetap memberlakukan physical distancing itu. Rencananya di pasar, ada ganjil-genap,” kata Sanusi.  Sementara itu, Pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa para pelaku usaha di Kota Malang, Jawa Timur, yang menjual bahan kebutuhan pokok masih diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, para pelaku usaha yang menjual bahan pokok termasuk di pusat-pusat perbelanjaan, diperbolehkan menjalankan usahanya dengan ketentuan jam beroperasi maksimal pukul 21.00 WIB. ”Jenis usaha yang menjual bahan pokok, masih boleh buka, dan tutup pukul 21.00 WIB," kata Sutiaji.  Untuk pasar rakyat di wilayah Kota Malang, lanjut dia, juga tetap diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan harus mengikuti protokol penanganan Covid-19. Selain itu, juga akan diterapkan skema ganjil-genap bagi para pedagang. Untuk jenis usaha seperti warung makan dan restoran, tetap bisa membuka usaha dengan tidak memberikan pelayanan makan atau minum di tempat.  ”Di Kota Malang juga akan diberlakukan jam malam selama masa PSBB. Warung nasi dan lainnya menggunakan layanan take away, tidak makan di tempat,” kata Sutiaji.  Sutiaji menegaskan, bagi masyarakat Kota Malang yang melanggar ketentuan selama masa PSBB, akan diberikan sanksi. Namun, dia belum merinci jenis sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelanggar PSBB tersebut.  Malang Raya yang merupakan gabungan dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, mulai 17 Mei akan menerapkan PSBB. Pada tahap awal, yakni mulai 14–16 Mei, akan dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSBB. Kemudian, pada Minggu (17/5), PSBB dilaksanakan secara efektif. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran, masih dikenakan imbauan dan teguran. Memasuki hari keempat atau Rabu (20/5), akan dilakukan teguran dan penindakan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

Selama PSBB, Pemkab dan Pemkot Malang Berlakukan Jam Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSBB-longgar.jpg" alt="BELUM TERPANTAU: Perbatasan Surabaya– Sidoarjo di Jambangan tidak dilengkapi dengan posko PSBB. Pengendara dari luar kota bebas keluar-masuk lewat jalan tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM TERPANTAU: Perbatasan Surabaya– Sidoarjo di Jambangan tidak dilengkapi dengan posko PSBB. Pengendara dari luar kota bebas keluar-masuk lewat jalan tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) yang dimulai besok (12/5) lebih ketat. Terutama dalam penindakan terhadap pelanggar aturan pembatasan. Sanksi bukan sekadar administrasi atau peringatan.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua wilayah Surabaya Raya, akan ada peningkatan sanksi yang diterapkan. Pemprov sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Salah satunya terkait dengan pelanggaran jam malam.  Masyarakat yang melanggar jam malam akan dikenai sanksi tidak bisa memperpanjang SIM (surat izin mengemudi) selama enam bulan. Hal itu juga berlaku untuk pengurusan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian). ’’Jadi, yang melanggar nanti tidak bisa mengurus SKCK selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal pelanggaran dilakukan,’’ terang dia kemarin (10/5).  Sebagaimana diketahui, tiga daerah yang masuk wilayah Surabaya Raya memberlakukan jam malam sejak pelaksanaan PSBB tahap pertama. Selama pukul 21.00–04.00, masyarakat dilarang berkegiatan di luar rumah. Yang menjadi atensi adalah tempat-tempat nongkrong maupun minimarket yang masih buka pada jam tersebut.  Khofifah berharap masyarakat di wilayah Surabaya Raya lebih disiplin dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Dengan demikian, persebaran Covid-19 bisa ditekan secara maksimal. ’’Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat yang harus terus ditingkatkan,’’ jelas mantan menteri sosial tersebut.  Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser menyatakan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menekan persebaran virus korona jenis baru. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan. ”Yang paling penting harus mau mematuhi imbauan dari pemerintah,” tuturnya kemarin (10/5).  Pihaknya akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan tim gugus tugas yang lain. ”Di dalam gugus tugas ini kan ada banyak pihak. Kami tangani lintas sektor. Tentu teknisnya bakal dibicarakan bersama,” jelas kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) tersebut.  Dalam PSBB tahap kedua, kepolisian akan lebih banyak dilibatkan dalam penindakan.  Menurut Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko, polisi tidak bisa menerapkan sanksi selain pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan pasal 216 KUHP. Sebab, belum ada pijakan hukum atas kebijakan sanksi lainnya. ”Gubernur mengatakan penundaan penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM. Jika memang perlu, harus ada peraturan pemerintah, baik dari provinsi maupun bupati atau wali kota,” kata dia.  Sementara itu, penerapan PSBB tahap pertama belum mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Sidoarjo. Jumlah warga yang terpapar virus korona jenis baru justru bertambah. Itulah catatan untuk penerapan PSBB tahap kedua yang dimulai besok (12/5).  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menyebutkan, ada dua wilayah yang menjadi perhatian, yakni Waru dan Taman. Di dua kawasan perbatasan tersebut, jumlah warga yang positif Covid-19 melonjak. ”Target mengurangi persebaran korona meleset,” katanya kemarin (10/5).  Di Waru, misalnya, jumlah warga yang positif tertular korona mencapai 40 orang. Angka itu melampaui wilayah kota. ”Jadi, persebaran korona di Waru betul-betul menjadi momok,” tegasnya.  Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan wilayah Taman. Angka warga yang terpapar virus SARS-CoV-2 terus bergerak. Data posko gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa 22 orang positif korona.  Polresta telah melakukan penelaahan untuk PSBB tahap kedua. Sanksi di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2020 terkait dengan penanganan korona diusulkan untuk direvisi. Namun, Sumardji belum bersedia membeberkannya. ”Kuncinya adalah ketegasan supaya ada efek jera.”  Ketegasan, kata dia, sudah membuahkan hasil. Contohnya, di wilayah kota, warga mematuhi aturan selama penerapan PSBB. Saat jam malam, jarang ada yang keluyuran. Toko, warkop, serta warung makanan pun patuh aturan. Langkah lain adalah meminta bantuan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Polresta berharap mereka membantu keberhasilan PSBB.  Penambahan checkpoint juga diperlukan. Menurut Sumardji, masih ada jalan-jalan di Waru dan Taman yang ramai seolah tidak ada PSBB. Rencananya, polisi menggeser checkpoint di zona hijau ke wilayah Waru dan Taman.  Di Gresik, keputusan untuk memperpanjang PSBB diikuti dengan pengetatan di sejumlah checkpoint. Misalnya, saat tim gabungan melakukan razia kendaraan di checkpoint perbatasan Gresik-Lamongan kemarin (10/5). Persisnya di Jalan Raya Duduksampeyan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/rapid-test-gresik-sampoerna.jpg" alt="MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar untuk mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar untuk mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)  Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo. Operasi yang dimulai pukul 15.00 itu juga melibatkan anggota BKO Satuan Brimob Polda Jatim. Semua kendaraan dari Lamongan yang hendak masuk ke Duduksampeyan diperiksa secara ketat.  Petugas gabungan sempat menghentikan dua minibus berisi rombongan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia yang hendak menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah menjalani pemeriksaan intensif, termasuk pengecekan dokumen penyerta seperti surat keterangan bebas Covid-19, mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan.  Menurut Sahi, salah seorang TKI, dirinya sudah mendapat surat keterangan bebas Covid-19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pontianak. Sahi mengaku hendak pulang ke NTB.  Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo optimistis masyarakat Gresik akan mematuhi aturan selama PSBB tahap kedua. ”Saya kira, sekarang masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian, jam malam juga makin tertib. Hanya satu dua yang masih kucing-kucingan. Begitu tahu ada petugas, mereka tutup. Sudah kita berikan teguran,” tegasnya.  Jika masih ada yang bandel, sanksi akan dijatuhkan. ”Nanti diatur lebih dalam lagi teknisnya,’’ kata Kusworo.  PSBB Malang Raya  Usulan PSBB untuk wilayah Malang Raya sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan. Sebagai persiapan, Pemprov Jatim akan membangun lumbung pangan di Balai Budaya Kota Malang.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku sedang memetakan beberapa titik yang bakal dijadikan lumbung pangan di Malang. Untuk sementara, yang sudah disepakati adalah balai budaya. ’’Kita ingin memastikan bahwa stok pangan untuk itu (menghadapi PSBB, Red) sudah siap dan sangat mencukupi,’’ ujarnya.  Namun, ada beberapa hal yang dievaluasi. Berdasar hasil survei dari lumbung pangan Surabaya, masih banyak warga yang memilih belanja offline. Padahal, pemprov sudah menyiapkan jasa antar tanpa biaya dengan jarak maksimal 20 kilometer. ’’Itu sedang kami kaji kembali, apakah jarak antar itu bisa dimaksimalkan lagi,’’ kata Khofifah.  Menurut dia, lumbung pangan itu tidak hanya dipersiapkan untuk PSBB. Tetapi juga menjadi program substitusi dari operasi pasar. ’’Karena situasi seperti ini, kami tidak mungkin melakukan operasi pasar. Jadi, kami menyiapkan lumbung pangan dengan harga barang di bawah pasaran,’’ paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

PSBB Surabaya Raya: Melanggar Jam Malam, Tak Bisa Urus SIM dan SKCK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200510-WA0041_1-1.jpg" alt="Sejumlah masyarakat yang terjaring dalam operasi gabungan pelaksanaan jam malam di Sidoarjo Jawa Timur. Polresta Sidoarjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat yang terjaring dalam operasi gabungan pelaksanaan jam malam di Sidoarjo Jawa Timur. Polresta Sidoarjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 291 orang terjaring petugas gabungan karena nekad melakukan aktivitas nongkrong di sejumlah warung kopi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat penerapan jam malam PSBB Sabtu (9/5) malam. Kerumunan warga itu sangat berpotensi terjadinya penyebaran virus korona atau Covid-19.  Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Sumardji seperti dilansir Antara di Sidoarjo mengatakan, banyaknya masyarakat yang nekad dan membandel itu membuat penyebaran Covid-19 di Sidoarjo semakin cepat dan masif. Sebanyak 291 orang itu terjaring saat dilakukan operasi gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan di sejumlah lokasi Kabupaten Sidoarjo.  ”Mereka kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna menjalani uji cepat Covid-19,” kata Sumardji pada Minggu (10/5).  Dia mengatakan, di antara masyarakat yang terjaring dalam operasi jam malam saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada yang masih muda dan orang tua. Petugas gabungan membawa mereka, sebab didapati saat berkerumun di warung kopi dan keluar tanpa alasan jelas saat jam malam PSBB, mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.  Sampai di Polresta Sidoarjo, kata dia, mereka yang terjaring razia harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan dilakukan uji cepat. Kegiatan uji cepat Covid-19 itu untuk mengetahui ada tidaknya di antara warga yang masih nekad keluar saat jam malam yang terjangkit Covid-19. ”Dari yang terjaring dan dibawa ke Polresta Sidoarjo, untuk kemudian dilakukan rapid test. Hasilnya ada tiga orang reaktif berusia di atas 60 tahun. Ketiganya satu kumpulan di sebuah warung kopi wilayah Sidoarjo Kota,” kata Sumardji.  Dia mengimbau kepada masyarakat supaya mematuhi peraturan pemberlakuan PSBB dalam pencegahan Covid-19. ”Untuk saat ini mari tetap berada di rumah dan jangan keluar di malam hari bila tidak ada urusan mendesak, serta hindari kerumunan massa. Marilah patuhi peraturan ini, agar mempercepat terputusnya mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” kata Sumardji.  Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur mencatat pada Sabtu (9/5) hingga pukul 21.00 WIB, terdapat penambangan 18 orang pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi korona atau Covid-19, sehingga jumlah totalnya saat ini sebanyak 170 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YPu-DA1AO0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Er76Ofs4ek4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CmY7VuWOKdY

Malam Minggu, 291 Orang Terjaring Jam Malam PSBB di Sidoarjo