<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/BMKG-JATIM-925131088-3017630369.jpg" alt="Ilustrasi Hujan Deras. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hujan Deras. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bulan Februari 2024 menjadi puncak terjadinya musim hujan untuk wilayah Jawa Timur. Hal senada disampaikan oleh Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Madya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, Swasti Ayudia Priyatmayanti. Dia menyatakan bahwa masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi bencana yang akan terjadi pada bulan ini. Seperti&nbsp; banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung dan hujan es. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014139494/potensi-angin-kencang-hingga-hujan-es-saat-puncak-musim-hujan-bulan-ini-berikut-wilayah-yang-patut-diwaspadai-di-jatim">Potensi Angin Kencang hingga Hujan Es saat Puncak Musim Hujan Bulan Ini, Berikut Wilayah yang Patut Diwaspadai di Jatim</a> Dilansir dari Radar Sidoarjo (Jawa Pos Group) Swasti Ayudia menyatakan bahwa akan terjadi peningkatan curah hujan. "Jadi BMKG Juanda memprediksi untuk bulan Februari ini memang terjadi peningkatan jumlah curah hujan," ucapnya saat ditemui di kantor observasi BMKG Juanda, ujarnya. Ayudia menjelaskan, curah hujan terjadi diakibatakn karena kondisi muka laut yang lebih hangat, ditambah lembabnya atmosfer pada lapisan terendah dan tertinggi. Selain itu curah hujan juga terjadi karena adanya daerah pertemuan massa udara.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014137262/curah-hujan-sangat-tinggi-sebabkan-genangan-dimana-mana-berikut-cara-menjaga-sepatu-putih-tetap-bersih-di-musim-hujan">Curah Hujan Sangat Tinggi Sebabkan Genangan Dimana-mana, Berikut Cara Menjaga Sepatu Putih Tetap Bersih di Musim Hujan</a> Hal tersebutlah menjadi penyebab terbentuknya awan hujan. Sehingga beberapa wilayah Jawa Timur terjadi hujan ringan dan lebat disertai angin kencang. "Dari situ banyak kejadian banjir dan angin kencang, salah satunya dikarenakan adanya gelombang kelvin yang melintasi wilayah Jawa Timur dan itu akan mengakibatkan awan-awan hujan yang lebih masif," jelasnya. Ayudia menambahkan bahwa masyarakat yang tinggal di pegunungan atau perbukitan harus waspada. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/014131837/tips-liburan-aman-saat-musim-hujan-lakukan-hal-hal-berikut">Tips Liburan Aman Saat Musim Hujan, Lakukan Hal-Hal Berikut!</a> "Untuk Jawa Timur memang harus diwaspadai, terutama wilayah dengan kemiringan yang lebih tinggi, seperti wilayah pegunungan ataupun perbukitan yang sangat berpotensi terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor," bebernya. Untuk potensi adanya angin puting beliung, dia menyatakan bahwa masyarakat harus waspada. Sebab sebagian besar wilayah di Jawa Timur sangat berpotensi terjadi bencana tersebut. "Terutama pada masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan maupun Brantas dan wilayah dengan tingkat kemiringan yang lebih tinggi, masyarakat harus mewaspadai," tutupnya.

Curah hujan terjadi diakibatakn karena kondisi muka laut yang lebih hangat, ditambah lembabnya atmosfer.

Bulan Februari Jadi Puncak Musim Hujan, Yuk Simak Wilayah Rawan Bencana di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-02-at-10.59.28-AM.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo membuka Rakornas Penanggulangan Bencana, di Jakarta, Kamis (2/3). Mentari Dwi Gayati/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo membuka Rakornas Penanggulangan Bencana, di Jakarta, Kamis (2/3). Mentari Dwi Gayati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan. Sehingga, jelas lokasi rawan bencana yang tidak boleh menjadi sasaran investasi.  ”Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana, di Jakarta, Kamis (2/3).  Dengan masuknya risiko bencana dalam rencana pembangunan, kata Jokowi, terdapat informasi yang jelas lokasi yang boleh atau tidak menjadi sasaran pembangunan. Hal tersebut, akan memudahkan petugas di lapangan untuk menindak pembangunan yang melanggar rencana tata ruang daerah, dan berisiko meningkatkan risiko bencana.  ”Pelaksanaan terutama nih betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, eh gak boleh. Ada mau bangun eh ini rawan tanah longsor gak boleh,” ujar Jokowi.  Jokowi menjelaskan, sering melihat bangunan-bangunan yang berdiri di dekat sungai. Padahal, lokasi tersebut setiap tahun merupakan daerah banjir.  ”Jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah ada bangunan-bangunan, berbondong-bondong orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan. Ini yang sering saya lihat di lapangan,” tutur Jokowi.  Jokowi juga meminta agar pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengawasi pelaksanaan pembangunan.  ”Saya lihat Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang suka ada perencanaan tapi implementasi di lapangan tidak dimonitor tidak dikontrol. Kelemahan kita di situ,” ucap Presiden Jokowi.  Presiden Joko Widodo juga memerintahkan pemerintah daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menganggarkan dana bersama. Terutama jika daerah tersebut rawan bencana.  ”Yang paling penting lagi siapkan anggarannya, jangan sampai BPBD berteriak, Pak tidak ada anggarannya' Atau ada yang menyampaikan anggarannya kecil padahal jelas daerah itu sering terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor, gempa, erupsi gunung,” kata Presiden Jokowi.  Kepala Negara meminta agar pemerintah daerah dan BPBD dapat mengidentifikasi potensi bencana di daerah masing-masing. Sehingga, dapat memperhitungkan kebutuhan dana saat prabencana maupun pascabencana.  Menurut presiden, setiap daerah sudah seharusnya menganggarkan dana mitigasi dan penanggulangan bencana apalagi risiko bencana alam meningkat, seiring dengan perubahan iklim yang saat ini ditakuti dunia.  ”Siapkan (anggaran). Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk, mestinya begitu,” ucap Jokowi.  Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia menempati negara tiga teratas paling rawan terjadi bencana. Perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis, termasuk Indonesia yang meningkat 81 persen kejadian bencana dari 1.945 bencana pada 2010, menjadi 3.544 kejadian pada 2022.  Oleh karena itu, Presiden meminta kesiagaan dan kewaspadaan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai kunci dalam menghadapi sebelum bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana.

Jokowi Minta Pemda Masukkan Risiko Bencana ke Rencana Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/pilih_dinding_1.jpg" alt="GOTONG ROYONG: Warga bahu membahu membangun risha setelah desa mereka porak-poranda akibat gempa dahsyah di Lombok Barat pada 2018. (LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>GOTONG ROYONG: Warga bahu membahu membangun risha setelah desa mereka porak-poranda akibat gempa dahsyah di Lombok Barat pada 2018. (LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia merupakan wilayah yang tingkat kerawanan bencananya cukup tinggi jika ditinjau dari kondisi geografisnya. Sebab, selain dilewati tiga lempeng tektonik, ada lebih dari 200 sesar aktif di negara ini. Salah satunya adalah sesar Cimandiri yang disebut-sebut memicu gempa bumi 5,6 skala Richter di Kabupaten Cianjur pada 21 November lalu.  "Sesar Cimandiri membujur dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai sekitar Padalarang. Pada sesar ini terdapat akumulasi tegangan tektonik yang menjadi gaya penerus gempa,” ungkap Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Irwan Meilano kepada Jawa Pos pada Selasa (22/11).  Secara pendekatan geologi, sesar merupakan pemicu gempa yang independen. Artinya, tidak dipengaruhi gempa-gempa sebelumnya. ’’Sehingga ada potensi gempa yang signifikan terjadi di masa depan,” kata Irwan.  Dia menambahkan, bukan baru kali ini pergerakan sesar Cimandiri memicu gempa. Gempa dengan kekuatan yang hampir sama dengan Senin lalu pernah terjadi pada 1970-an. "Ada pembelajaran yang bisa dipetik dari bencana tersebut. Concern utama berada pada pemerintah (pusat) dan pemda. Perlu ada upaya untuk memahami bahwa daerah tersebut memang berpotensi gempa,” terangnya.  Dia meminta supaya penataan ruang lebih memperhatikan kaidah pembangunan yang sesuai dengan struktur geologi. Selain itu, jarak dengan sumber gempa perlu dipertimbangkan. Itu tidak hanya berlaku di Kabupaten Cianjur, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia.  Selain itu, Irwan menggarisbawahi pentingnya pemahaman masyarakat terhadap bencana. Terutama, mereka yang tinggal di daerah rawan gempa. Dengan demikian, jika terjadi bencana, proses mitigasi akan menjadi lebih mudah.  Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB itu menambahkan, ketika bencana terjadi, ada waktu sekitar 30 menit bagi warga yang terdampak untuk melakukan evakuasi.

Waspada karena Sadar Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Banjir-Pesing-Jakarta-Barat-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Banjir mengenangi Pemukiman padat penduduk di kawasan Pesing Koneng, Jakarta Barat, Sabtu (16/7/2022). banjir setinggi 30 Cm akibat meluapnya kali angke karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Banjir mengenangi Pemukiman padat penduduk di kawasan Pesing Koneng, Jakarta Barat, Sabtu (16/7/2022). banjir setinggi 30 Cm akibat meluapnya kali angke karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya termasuk daerah yang rawan banjir. Baik banjir kiriman dari daerah hulu maupun akibat saluran air yang tidak berfungsi dengan baik.  Masyarakat setempat ketika dilanda banjir kerap berharap bantuan bencana. Semisal evakuasi warga yang terjebak. Nah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun berusaha hadir untuk membantu dengan membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) MUI. Untuk menjangkau bencana di daerah, MUI juga berusaha membentuk LPB di setiap daerah. Sejalan dengan MUI di daerah.  LPB MUI Pusat Achmad Syahid mengatakan, Jabodetabek kerap dilanda bencana banjir. LPB MUI merasakan perlu adanya kesiapsiagaan untuk hadir di lokasi bencana. "Kehadiran LPB MUI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa mempercepat gerak langkah LPB MUI di lokasi bencana," ujar Achmad Syahid kepada wartawan, Selasa (19/7).  Maka dari itu, kata Achmad Syahid, MUI pun membentuk LPB MUI DKI Jakarta. "Para pengurus MUI DKI Jakarta sudah sepakat menyegerakan pembentukannya," sebut guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.  Plt Ketua Bidang Media LPB MUI Pusat Lukman Azis mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali hadir dalam pemberian bantuan kebencanaan seperti di banjir bandang Sumedang, erupsi Gunung Semeru, banjir bandang di Sumatera Barat serta banjir Jakarta dan Bekasi tahun 2021 lalu.  "Kegiatan itu mengandeng sejumlah perusahaan melalui Islamic Dakwah Fund (IDF) MUI dan lembaga lain yang sudah eksis dalam penanganan kebencanaan," ujarnya.  Dia berharap dengan hadirnya LPB MUI di daerah bisa lebih banyak daerah yang terkena bencana dapat terjangkau penanggulangan dan bantuan.

Jakarta Rawan Banjir, MUI Siapkan Tim Penanggulangan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pengungsi-merapi-siapkan_rumah.jpg" alt="PRIORITAS EVAKUASI: Warga lansia dan balita di Desa Setabelan dievakuasi menuju pos pengungsian di Tlogolele, Selo, Boyolali, kemarin (9/11). (ARIF BUDIMAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>PRIORITAS EVAKUASI: Warga lansia dan balita di Desa Setabelan dievakuasi menuju pos pengungsian di Tlogolele, Selo, Boyolali, kemarin (9/11). (ARIF BUDIMAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar data yang dilansir dari bnpb.go.id pada 22 Desember, ada 2.894 kejadian bencana sepanjang 2020. Dari musibah itu, sebanyak 369 meninggal dunia, 533 luka-luka, dan 39 hilang. Selain itu, jutaan orang mengungsi akibat berbagai bencana di tanah air. Tidak itu saja, ribuan rumah rusak akibat sejumlah bencana itu. Mulai kerusakan berat, sedang, dan ringan. Begitu pun dengan fasilitas umum dan sosial seperti rumah sekolah, tempat ibadah, dan lainnya, juga rusak.  Pada umumnya bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa yang berulang. Contoh bencana yang rutin terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Banjir, tanah longsor, dan lainnya. Tercatat seribu lebih musibah banjir dan 500 kejadian tanah longsor.  Apalagi, pada 2020 terdapat beberapa gunung api yang sedang erupsi. Di antaranya Gunung Sinabung (Sumut), Lewotolok (NTT), Semeru (Jatim), dan Gunung Merapi (Jogjakarta).  Di luar itu, satu bencana non alam yang bikin pusing seluruh negeri. Pandemi Covid-19.  Nah, di tengah-tengah itu semua datang kabar menggemparkan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebutkan bahwa sepanjang daerah di pantai selatan Pulau Jawa berpotensi mengalami gempa megathrust yang disusul dengan tsunami besar. Bahkan disebut hingga mencapai ketinggian 20 meter.  Terkait hal itu, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, belum ada metode atau teori yang dapat memprediksi kapan suatu gempa akan terjadi. Adapun, hasil riset tersebut merupakan bentuk mitigasi jika suatu saat hal itu benar terjadi.  ”Jadi memang dampak itu belum bisa diprediksi di awal. Sehingga, riset yang dilakukan ITB itu untuk kita lebih waspada dan antisipatif terhadap kemungkinan bencana tersebut,” terang Bambang dalam telekonferensi pers Risiko Tsunami di Selatan Jawa, pada Rabu (30/9).  Dia mengatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan terakhir akan terus berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan kewaspadaan di kalangan masyarakat. Di mana mitigasi tersebut diharapkan dapat meredam bencana itu sendiri.  ”Tulisan penelitian ini lebih mengedepankan kita harus antisipatif, siap siaga, dan harus mengupayakan mitigasi bencana itu sendiri untuk menghindari lebih banyak korban dan kerugian. Kita ada di ring of fire, berarti memang daerah yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, gunung berapi,” terang Bambang.  Upaya yang dilakukan untuk mengedepankan mitigasi bencana, pertama pihaknya akan memberikan  informasi pengetahuan dan tentunya segala macam sejarah mengenai potensi gempa yang bisa terjadi seiring dengan periode pengulangan gempa.  Bambang menambahkan, pengabaian informasi pada potensi bencana merupakan suatu kelalaian. Jika itu terjadi, otomatis bencana yang berpotensi terjadi akan memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat. Untuk itu, saat ini teknologi tengah dikembangkan dan telah menjadi bagian dari knowledge untuk bisa memitigasi bencana. Salah satu yang dilakukan adalah membuat sistem yang disebut sebagai INA-TEWS (Indonesian tsunami early warning system).  ”Di sinilah pentingnya early warning system karena kita tidak tahu tidak bisa memprediksi di mana dan kapan terjadinya gempa dan tsunami, terutama tsunaminya,” tutur Bambang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QunKvMxEWhA

Kaleidoskop 2020: Bencana Alam dan Isu Tsunami saat Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/uji-coba-sirine-tsunami-sadarkan-masyarakat-di-daerah-rawan-bencana_m_.jpg" alt="Salah satu sirine tsunami di Kota Padang" width="100%">
<figcaption>Salah satu sirine tsunami di Kota Padang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mengecek 20 titik sirine peringatan tsunami yang terpasang di ibu kota Provinsi. Hal itu untuk memastikan agar alarm tsunami betul-betul berfungsi ketika bencana datang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang Nasrul Sugana mengatakan, tes fungsi sirene dilakukan dua kali dalam sebulan. "Tes sirine ini tanggal 13 dan tanggal 26 setiap bulan," kata Nasrul, Selasa (26/3). Dari informasi petugas yang melakukan pemantauan di lapangan, lanjut Nasrul, 14 unit sirine masih hidup. Sedangkan 4 unit lainnya sedang dalam perbaikan, 1 sirene mati dan 1 lainnya sedang proses pemindahan. "Yang hidup semuanya normal. Bunyinya sangat keras dan menjangkau 1 kilometer," katanya. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Padang Edi Hasymi mengatakan, jika semua pantai di Kota Padang berpotensi diterjang tsunami. Pihaknya berharap, dengan terus dilakukan ujicoba sirine ini dapat membuat masyarakat tetap waspada dan sadar berada di daerah rawan bencana. "Ini juga melatih agar warga mengetahui zona hijau dan jalur evakuasi," katanya.&nbsp;

Uji Coba Sirine Tsunami, Sadarkan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jabar-jadi-supermarket-bencana-ridwan-kamil-akan-tiru-jepang_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengatakan, Jawa Barat menjadi wilayah sangat lengkap dengan potensi bencana. Dalam kurun waktu dua tahun sangat banyak terjadi bencana. "Kalau kami boleh anggap Jawa Barat adalah provinsi yang sangat lengkap bencana, bahkan bisa disebut supermarket. Karena gempa bumi dan potensi tsunami masih ada di bagian Selatan Jawa Barat. Gunung berapi juga jumlahnya cukup banyak dan aktif," kata Doni di Hotel Asrilia Bandung, Jumat (22/2). Mantan Pangdam III/Siliwangi ini mencatat dalam kurun waktu delapan tahun terakhir di Indonesia, bencana alam telah menelan sekitar 11 ribu korban jiwa. Korban terbesar diakibatkan gempa bumi, tsunami, diikuti longsor, dan banjir. Doni menegaskan kalau sumber bencana, rata- rata adalah hasil dari perbuatan manusia. Seperti alih fungsi lahan, tata ruang yang tidak dipatuhi, hingga terjadi peristiwa alam yang selalu berulang. "Mari kita merawat alam, kita jaga alam, maka alam menjaga kita, kalau kita tidak jaga alam, maka musibah akan datang silih berganti," ujarnya. Selain itu, Doni juga sempat mengatakan bahwa Jawa Barat terdapat patahan Lembang yang cukup beresiko. Namun dirinya berpesan agar masyarakat tidak terlalu takut, namun harus meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan&nbsp;mencontoh masyarakat Jepang. Karena di negeri Sakura itu, wilayahnya berpotensi bencana namun masyarakat sudah siap dan paham cara menghadapi bencana tersebut. "Kita ingin belajar minal ke bangsa Jepang bagaimana bisa sekomprehensif itu dalam menyesuaikan diri terhadap takdir. Namun bisa menyesuaikan diri melalui gempa, tsunami dan lainnya," papar Kang Emil.

Jabar Jadi Supermarket Bencana, Ridwan Kamil Akan Tiru Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/waspada-bencana-sumbar-ada-di-atas-patahan-lempeng-dan-cincin-api_m_.jpg" alt="Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi bencana. Apalagi, daerah Minangkabau berada di patahan lempeng dan cincin api. Potensi gempa, banjir dan longsor pun menghantui setiap waktu. "Suka tidak suka, senang tidak senang, kita hidup di atas patahan lempeng dan cincin api. Sumbar berpotensi besar terhadap bencana. Ada gunung Marapi, gunung Talang, dan gunung Kerinci," kata Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo saat menggelar Rakor Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di aula kantor Gubernur Sumbar, Rabu (6/2). Tak hanya itu, lanjut Doni, Megathrust Mentawai juga kian mengancam. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, Mentawai diguncang gempa hingga 115 kali dalam sehari. Menurutnya, peristiwa alam tidak dapat ditolak. Namun, menimalisir risiko kerusakan, korban jiwa saat terjadi bencana bisa ditekan. "Sekarang yang dibutuhkan adalah kesiapan menghadapi terjadinya bencana yang datangnya tidak bisa ditebak," katanya. Jenderal Bintang Tiga berdarah Minangkabau itu mengatakan, kehadirannya ke Sumbar bersama BMKG, pakar-pakar gempa dan tsunami untuk bekerjasama dengan Pemprov dalam mensosialisakian kesiapsiagaan terhadap bencana. Menurutnya, ada 6 perintah presiden yang harus diterapkan setiap terjadi bencana. "Di poin ketiga, saat terjadi bencana, Gubernur langsung jadi komandan satgas dibantu Pangdam dan Kapolda. Saya sudah diskusikan dengan Panglima TNI (penanganan bencana)," katanya. Masyarakat harus tetap waspada dan siaga terhadap ancaman Megathrust Mentawai. Namun, jangan sampai menimbulkan takut yang berlebihan. Doni menegaskan, mitigiasi bencana paling baik adalah berdamai dengan alam. Hal ini juga sesuai dengan pepatah Minangkabau "Alam Takambang Jadi Guru". Proses belajar dengan alam untuk memperhitungkan generasi masa depan. "Pohon antisipasi awal terjadi tsunami. Jangan tebang pohon bakau di pinggir pantai. Sanksi tegas yang membabat pohon," kata Doni dengan nada tinggi. Kedepan, lanjut Doni, setiap pembangunan harus berdasarkan data dari pakar. Sehingga, masyarakat tidak lagi sembarangan membangun. Apalagi, di daerah rawan gempa dan tsunami.&nbsp;

Waspada Bencana, Sumbar Ada di Atas Patahan Lempeng dan Cincin Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mitigasi-bencana-di-sekolah-bukan-untuk-menakut-nakuti_m_.jpg" alt="Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Erman Rahman" width="100%">
<figcaption>Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Erman Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sumatera Barat (Sumbar) termasuk daerah rawan gempa dan tsunami. Kondisi ini menuntut masyarakat setiap saat sadar bencana. Terutama bagi mereka yang bermukim di sepanjang pesisir laut dan kawasan patahan gempa. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Erman Rahman mengatakan, salah satu cara mengurangi dampak resiko bencana adalah dengan cara mitigasi bencana. Sosialisasi harus menyasar masyarakat umum dan juga para pelajar yang sekolahnya berada di daerah pesisir pantai. "Kita tengah menggelar sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) pada para kepala sekolah (kepsek) SMA/sederajat dan BPBD kabupaten/kota," kata Erman Rahman di Padang, Selasa (4/12). Muara sosialisasi ini nantinya, kata Erman, sekolah mampu melahirkan standar operasional prosedur (SOP) mitigasi bencana di sekolah masing-masing. Lebih dari itu, kesiapan para guru dan murid juga paling penting yang harus diperhatikan. "Sosialisasi ini jangan dianggap kabar petakut. Tapi ini untuk mempersiapkan kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu terjadi bencana," kata Erman. Tahap awal ini, kata Erman, sosialisasi baru dilakukan untuk kepsek SMA/sederajat yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pasaman Barat. Kemudian akan dilanjutkan ke Solok Selatan, Kota Solok dan Kabupaten Solok. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi sekolah aman bencana penting dilakukan dan nantinya bukan untuk tingkat SMA semata. Namun juga bagi siswa SMP dan SD. "Harapan kita, kabupaten dan kota juga melakukan hal sama. Mitigasi sangat penting untuk menghindari jatuhnya korban jiwa jika terjadi bencana gempa dan tsunami," kata Nasrul Abit.

Mitigasi Bencana di Sekolah Bukan untuk Menakut-nakuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rawan-bencana-bpbd-kabupaten-malang-minta-masyarakat-tidak-panik_m_.jpg" alt="Ilustrasi banjir di Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, tahun lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi banjir di Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, tahun lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kabupaten Malang memiliki beragam potensi bencana alam yang lengkap. Pasalnya, kondisi geografis Malang merupakan perpaduan antara pegununungan dan lautan. Selain itu, Kabupaten Malang juga berada di pertemuan sesar Eurasia dan Indo-Australia. Belum lagi jalur gunung berapi. Semua jenis bencana alam, mulai gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor hingga banjir bisa saja terjadi di Kabupaten Malang., semua jenis bencana alam bisa terjadi Kabupaten Malang. "Tanpa menakut-nakuti, memang ada banyak potensi bencana di Kabupaten Malang," terang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Bambang Istiawan, Jumat (26/10). Tidak hanya rawan bencana alam. Bencana non-alam juga berpotensi terjadi.Sebab, terdapat industry kimia di Kabupaten Malang. Bambang memaparkan, beberapa kawasan yang rentan dengan bencana, utamanya hidrometeorologi adalah Sumbermanjing Wetan, Bantur, Gedangan dan Donomulyo. Biasanya, bencana yang terjadi adalah tanah longsor. Dengan tingginya potensi bencana yang dimiliki Kabupaten Malang, Bambang mengimbau agar masyarakat bersikap awas, tanggap dan peduli. "Sekali lagi ini bukan untuk menakuti. Jika suatu saat terjadi bencana, mereka paham apa yang harus dilakukan, tidak panik dan berpikir jernih untuk menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat," beber mantan Kasatpol PP Kabupaten Malang itu.&nbsp; Jika terjadi bencana, BPBD Kabupaten Malang meminta agar masyarakat tidak perlu resah. "Percaya kepada pemerintah, kami bisa mengatasinya," tegas Bambang.&nbsp; Pemkab Malang selama ini telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan logistik seandainya terjadi bencana. Begitu juga untuk penangulanggan korban. BPBD Kabupaten Malang telah berkerja sama dengan berbagai rumah sakit yang ada di Malang Raya. Bahkan untuk mempermudah jalur evakuasi dan distribusi, sarana insfrastruktur seperti jalan dan jembatan telah dibenahi. "Pemkab Malang telah memperbaiki akses jalan dan jembatan ke daerah yang berpotensi tinggi terjadi bencana. Itu sangat penting jika nanti terjadi bencana, sehingga akses kami sendiri untuk mencapai lokasi terdampak tidak sulit,&rdquo; terangnya.

Rawan Bencana, BPBD Kabupaten Malang Minta Masyarakat Tidak Panik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rawan bencana

Berita Terkini