<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/Foto-2-3704971747.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga. (JawaPos.com/Ike Indriani)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga. (JawaPos.com/Ike Indriani)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p id="m_60501355003215909gmail-docs-internal-guid-fe864099-7fff-2a5a-66af-d574c3067e46" dir="ltr"><strong><a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://jawapos.com&amp;source=gmail&amp;ust=1748552859292000&amp;usg=AOvVaw2OjjGQXR1TcSPs7gQ2fNnk">JawaPos.com</a>-</strong> Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga berharap batasan usia sebagai salah satu syarat perekrutan kerja di Indonesia segera dihapus.</p> <p dir="ltr">Ravindra mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk membahas wacana penghapusan syarat batas usia pada lowongan kerja (loker).</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kita akan bicara ke Kementerian tenaga kerja, kira-kira apa ranah terbaik memastikan kesempatan bekerja terbuka, sehingga kemungkinan adanya peluang pekerjaan tanpa harus melihat batasan usia, khususnya pekerjaan yang tidak physically extensive" ujarnya saat menghadiri kegiatan Reses dan Silaturahmi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.</p> <p dir="ltr">Tak hanya batasan usia saja, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini mengungkapkan adanya&nbsp; perhatian bagi warga berkebutuhan khusus, seperti kaum difabel yang membutuhkan pekerjaan.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kaum difabel maupun berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu akan kita sampaikan ke tim perumus undang-undang ketenagakerjaan,&rdquo; kata Ravindra.</p> <p dir="ltr">Dalam pertemuan tersebut, isu penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Ravindra menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di Jepang akibat penuaan demografis dan tingginya populasi lansia di negara tersebut.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Jepang saat ini mengalami penurunan secara demografis dan membutuhkan banyak tenaga kerja usia produktif. Diperkirakan terdapat kebutuhan sekitar 3,5 juta tenaga kerja, terutama di sektor keperawatan, pertanian, perikanan, dan industri manufaktur,&rdquo; ujar putra dari Mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.</p> <p dir="ltr">Ia juga mengungkapkan bahwa di Prefektur Mie saja terdapat 30 ribu lowongan kerja, namun Indonesia baru mampu mengisi sekitar 2 ribu posisi. Salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan berbahasa Jepang yang masih menjadi hambatan bagi calon pekerja migran Indonesia.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Untuk bisa bekerja di Jepang, harus lulus tes JLPT minimal di level N4. Namun kuota testing tiap tahunnya sangat terbatas, dan tidak banyak yang bisa langsung lulus dalam percobaan pertama,&rdquo; tambah Ravindra.</p> <p dir="ltr">Sementara itu, dilansir Youtube Merry Riana, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli menyebut kebijakan untuk hapus batas usia sebagai syarat lowongan kerja akan bersifat imbauan. Namun, ia tidak merinci sudah sejauh mana proses penyusunan kebijakan itu berlangsung.</p> <p dir="ltr">Yassierli mengatakan, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia disebabkan kemampuan dan daya saing serta produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai di bidang tersebut.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kita akan coba galakkan 2025 ini, dimana kita akan concern pada produktivitas ini, kita akan gulirkan gerakan produktivitas nasional, jadi ada bagian lain yang akan mempersiapkan tenaga kerja, di sini nanti akan terjadi antara match dengan dunia industri,&rdquo; paparnya. (*)</p>

Ravindra Airlangga berharap batasan usia sebagai salah satu syarat perekrutan kerja di Indonesia segera dihapus.

Komisi XI DPR RI Desak Menaker Segera Hapus Batas Usia sebagai Syarat Diterima Kerja

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/RA-5.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga mendorong seluruh pihak bisa berkolaborasi dalam menyelamatkan pangan, akibat Food Loss and Waste (FLW). Menurut Ravindra, data menunjukkan titik kritis FLW terjadi pada sektor konsumsi, yakni food waste di angka 5-19 juta ton per tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka ini, mayoritas disumbang sektor tanaman pangan, terutama dari jenis padi-padian sebesar 12-21 juta ton per tahun. Selain itu, sektor hortikultura jenis sayuran menjadi pangan paling tidak efisien karena angka kehilangannya mencapai 62,8 persen dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Butuh kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah maupun NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat), tapi juga keterlibatan masyarakat untuk mengurangi angka food waste ini. Sangat sayang jika sebagian masyarakat membutuhkan makanan yang bergizi untuk menyambut bonus demografi Indonesia Emas, tapi angka food waste masih besar," kata Ravindra kepada wartawan, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ravindra menambahkan, berdasarkan data Bappenas 2021, Indonesia kehilangan nilai ekonomi sekitar Rp 213 hingga 551 triliun per tahun akibat FLW pada 2000 hingga 2019 yang mencapai 23-48 juta ton per tahun. Jumlah rupiah yang hilang akibat FLW itu setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto Indonesia per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota BKSAP DPR ini menjelaskan, selain potensi kehilangan nilai ekonomi, timbulan FWLW juga berpotensi membuat masyarakat kehilangan asupan gizi memadai. Tercatat, food loss and waste mengakibatkan hilangnya sejumlah kandungan energi yang dibutuhkan generasi Indonesia. Antara lain, energi, protein, vitamin A, dan Zat Besi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira perlu gerakan yang masif untuk edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan food loss and waste. Sebab, pada kenyataannya potensi food waste ini ada di lingkup terkecil di lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan cara yang benar memperlakukan makanan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ravindra juga mendorong munculnya lebih banyak usaha yang membutuhkan bahan baku sisa makanan. Saat ini, sudah mulai bermunculan start-up yang memanfaatkan sisa makanan untuk digunakan dalam budidaya Black Soldier Fly (BSF).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari larva yang dihasilkan itu bisa diolah menjadi feed untuk peternakan yang memiliki nilai protein tinggi," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga mendorong seluruh pihak bisa berkolaborasi dalam menyelamatkan pangan, akibat Food Loss and Wast

Legislator Golkar Sebut Gerakan Selamatkan Pangan Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG-20231220-WA0077-4257562205.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPR  RI Ravindra Airlangga saat berdialog bersama warga Desa Sukamaju, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Rabu (20/12)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR  RI Ravindra Airlangga saat berdialog bersama warga Desa Sukamaju, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Rabu (20/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga menilai, naiknya harga komoditas pertanian seperti cabai bisa dimitigasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, mitigasi kenaikan harga pangan bisa memanfaatkan pekarangan untuk budidaya cabai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013640861/menakjubkan-petani-di-thailand-bikin-sawah-jadi-lukisan-bergambar-kucing">Menakjubkan! Petani di Thailand Bikin Sawah Jadi Lukisan Bergambar Kucing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku sangat konsen pada masalah kenaikan harga komoditas pertanian ini karena berhubungan langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Ravindra dalam dialog bersama warga Desa Sukamaju, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Rabu (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perlu mengembangkan closed loop financing di mana offtaker menjamin pembelian produsen disertai dengan bimbingan. Closed loop financing BJB di kick off tahun 2021 hingga pertengahan 2022 memiliki NPL mendekati nol persen (tingkat pengembalian lebih dari 99 persen),&rdquo; kata Ravindra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013640889/ketua-pp-muhammadiyah-pastikan-ptma-tak-terlibat-politik-praktis-dan-netral-di-pilpres-2024">Ketua PP Muhammadiyah Pastikan PTMA Tak Terlibat Politik Praktis dan Netral di Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ravindra mengusulkan agar dilakukan pemetaan usaha yang paling potensial, pada sektor pertanian dan peternakan. Khususnya pada petani milenial atau anak muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebut, usaha peternakan kambing untuk kurban sangat potensial karena memiliki siklus tahunan. Potensi yang lain adalah budidaya lele yang memiliki tingkat permintaan sangat tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013640852/adipura-prabahaswara-aktor-kalau-tidak-bandel-dia-berhenti-jadi-aktor">Adipura Prabahaswara: Aktor Kalau Tidak Bandel, Dia Berhenti Jadi Aktor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salah satu usaha yang potensial adalah pemeliharaan kambing untuk kurban. Siklusnya setiap tahun. Kedua, adalah usaha ikan lele. Permintaan ikan lele untuk Jakarta, misalnya, 120 ton perhari. Sementara produksi ikan lele di Kabupaten Bogor baru sekitar 80 ton perhari. Artinya budidaya lele punya peluang yang masih terbuka,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div>

Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga menilai, naiknya harga komoditas pertanian seperti cabai bisa dimitigasi.

Legislator Golkar Dorong Budidaya Cabai di Pekarangan Upaya Mitigasi Harga Pangan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/RA-5.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus Partai Golkar Ravindra Airlangga menilai, warna dasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikenakan saat kunjungan kerja ke Jepang menunjukkan kenyamanan dengan identitas kuning. Menurut Ravindra, hal itu juga menjadi kode Jokowi bahwa nyaman dengan warna kuning.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kode dari Pak Jokowi. Biasanya kan beliau mengenakan dasi warna lain, sekarang berubah kuning. Buat kami partai kuning, ini kode Pak Jokowi menunjukkan kenyamanan dengan filosofi Golkar," kata Ravindra kepada wartawan, Senin (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar ini menambahkan, tak memungkiri Presiden Jokowi belakanhan kerap kali dikaitkan dengan Partai Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan teman-teman semua mengikuti, ada sinyal tokoh muda merapat ke Golkar. Saya kira sangat bagus anak muda memikirkan pembangunan kedepan," ucap Ravindra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ravindra mengaku, partainya sangat membuka pintu lebar anak muda untuk bergabung. Terlebih, Partai Golkar kerap menampilkan kader under fourty</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira, kami generasi muda di Golkar, bisa berjuang bersama tokoh muda untuk melanjutkan pembangunan yang dimulai Presiden Jokowi. Ketum Golkar kan juga sudah menegaskan, arah politik partai adalah keberlanjutan pembangunan Presiden Jokowi. Jadi pas kalau banyak anak muda bergabung dengan Golkar," tegas Ravindra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Jokowi terlihat berbeda saat kunjungan kerja ke Jepang pada Sabtu (16/12). Presiden Jokowi baru kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Biasanya, Jokowi mengenakan dasi berwarna merah atau warna gelap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung soal makna warna kuning pada dasi yang dipakainya, Jokowi menjawab dengan berseloroh sambil memegangi dasi warna kuningnya. "Masa enggak tahu," pungkas Jokowi di Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (16/12).</div> </div>

"Ini kode dari Pak Jokowi. Biasanya kan beliau mengenakan dasi warna lain, sekarang berubah kuning. Ini kode Golkar," ujar Ravindra.

Anak Airlangga Sebut Dasi Warna Kuning Kode Jokowi Nyaman dengan Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/RA-5.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga menyatakan, perlunya kerja sama seluruh pihak di dunia untuk menghadapi dampak perubahan iklim global. Ia menyambut baik, usulan dari pakar United Nations (UN) PBB untuk melibatkan ahli konservasi dari Bank Dunia.<br /> <br /> Namun, pelibatan ahli dari Bank Dunia juga harus disertai upaya dari setiap negara berdasarkan kondisi alam masing-masing. Menurutnya, untuk menghadapi krisis akibat perubahan iklim, khususnya terkait ketahanan air, Indonesia sudah menyiapkan strategi dengan membangun banyak waduk.<br /> <br /> "Data dari satelit juga bisa memperkuat manajemen debit air dan prediksi curah hujan yang terjadi. Kita harus bisa mempelajari ini semua agar bisa bertahan dan kuat dalam menghadapi perubahan iklim global," kata Ravindra, Rabu (15/2).<br /> <br /> Politikus muda Partai Golkar ini mengungkapkan, ketahanan air menjadi isu penting terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga ketahanan air melalui berbagai proyek pembangunan waduk yang ditargetkan selesai pada 2024.<br /> <br /> Terlebih saat ini, terdapat 64 proyek waduk yang ditargetkan Presiden Joko Widodo, bisa dirampungkan sebelum jabatannya berakhir.<br /> <br /> "Indonesia melakukan berbagai upaya salah satunya dengan intensifikasi pembangunan waduk, dengan target 64 waduk pada tahun 2024 sehingga bisa meningkatkan irigasi premium dari 11 persen ke 20 persen," pungkas Ravindra.

Ravindra Minta Seluruh Negara Kerja Sama Hadapi Perubahan Iklim