<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ratu-atut-antara.jpg" alt="Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didampingi keluarga saat mengunjungi Bapas Kelas II Serang, Banten (Azmi)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didampingi keluarga saat mengunjungi Bapas Kelas II Serang, Banten (Azmi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mantan Gubernur Banten yang merupakan terpidana kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah langsung mendatangi Balai Permasyarakatan (Bapas) Kelas II Serang setelah mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas II A Tangerang pada Selasa.  Atut yang didampingi keluarga, diantaranya putra pertamanya mantan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dan Putrinya sebagai Ketua Komite I DPD RI, Andiara Aprilia Hikmat melakukan proses wajib lapor dan bimbingan di Bapas Serang hingga tahun 2026 sebagai memenuhi syarat.  "Alhamdulillah, habis ziarah langsung ketemu Ibu saya, dan kumpul bersama keluarga serta di sini ketemu Kepala Bapas Serang. Insya Allah nanti akan mengadakan pengajian di rumah," ucapnya di Serang, Selasa (6/9).  Ia mengaku, setelah mendapat pembebasan bersyarat ini dirinya belum ada rencana untuk terjun kembali ke dunia politik. "Belum ada rencana, saat ini saya ingin berkumpul bersama keluarga," tuturnya.  Ia mengatakan, dirinya saat ini akan menjalani wajib lapor hingga 8 Juli 2026 dengan dilakukan satu bulan sekali. "Jadi nanti satu bulan sekali harus wajib lapor ke sini (Bapas Serang)," ungkap dia.  Sementara itu, mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi menambahkan selama orang tuanya menjalani hukuman, banyak dukungan dari keluarga serta masyarakat Banten yang selalu mendoakan. "Saya ucapkan terimakasih atas doa dan 'support' dari keluarga serta semua masyarakat Banten yang selalu mendoakan Ibu saya," tuturnya.  Ia menyebutkan, saat ini orang tuanya itu akan lebih fokus menjalani kegiatan bersama keluarga. Jadi untuk maju ke politik belum ada rencana. "Beliau sekarang, intinya rutinitas Ibu lebih dekat dengan agama, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik dan mendoakan anak- anaknya. Dengan kembali bersama orang tua sudah luar biasa," kata dia.  Sebelumnya, Lapas Kelas II A Tangerang telah program reintegrasi, yakni berupa pembebasan bersyarat kepada mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mulai Selasa ini. "Benar, bahwa Ratu Atut hari ini mendapatkan program reintegrasi yaitu pembebasan berysarat," kata Kepala Lapas Kelas II A Tangerang Yekti Apriyanti di Tangerang, Selasa.  Ia mengatakan pembebasan bersyarat yang diterima Ratu Atut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Sudah sesuai dengan aturan ini," ujarnya.  Perlu diketahui berdasarkan vonis pengadilan tingkat pertama pada 1 September 2014, Ratu Atut Chosiyah divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mahkamah Agung lalu memperberat hukuman Atut menjadi 7 tahun penjara pada Februari 2015. (*)  &nbsp;

Terpidana Korupsi Ratu Atut Kunjungi Bapas usai Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dicekal-kpk-atut-baiat-pns-banten-tutupi-kejahatan_m_114822.jpeg" alt="Ratu Atut Chosiyah" width="100%">
<figcaption>Ratu Atut Chosiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Narapidana korupsi Ratu Atut Chosiyah bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita dan Anak Kelas IIA Tangerang, Selasa (6/9). Mantan Gubernur Banten itu bebas bersyarat setelah menjalani pidana penjara selama tujuh tahun.  "Betul hari ini sudah dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Tangerang dengan program pembebasan bersyarat, melalui mekanisme kebersyaratan yang sama seperti warga binaan lain, sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti kepada JawaPos.com, Selasa (6/9).  Ratu Atut masih harus mengikuti bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Serang sampai dengan 8 Juli 2025. Terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan juga tidak boleh melakukan pidana selama pemberian hak bebas bersyarat.  "Sampai masa itu (8 Juli 2026) tidak boleh ada tindak pidana apapun ataupun pelanggaran umum atau khusus kalau sampai terjadi program hak pembebasan bersyarat akan dicabut dan menjalani sisa pidana di dalam Lapas," tegas Rika.  Sebagaimana diketahui, Ratu Atut Chosiyah merupakan narapidana kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Ia menyuap Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar terkait penanganan sengketa Pilkada di Lebak, Banten.  Dalam kasus suap ini, Ratu Atut divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 1 September 2014. Hukumannya diperberat oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi menjadi 7 tahun penjara.  Ratu Atut juga terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang merugikan negara Rp 79 miliar. Dalam kasus ini, Ratu Atut divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.  &nbsp;

Eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-teman-nginap-wawan-begini-faye-nicole-di-mata-bekas-manajemen_c_266592.jpg" alt="Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel." width="100%">
<figcaption>Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam kasus suap pemberian fasilitas atau perizinan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin dinyatakan lengkap. Wawan akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung.  "Bertempat di Lapas Sukamiskin, Bandung, tim penyidik telah melaksanakan tahap II yakni penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana) kepada Tim JPU karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/8).  Ali menyampaikan, Wawan yang merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak dilakukan penahanan. Karena saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Ali mengutarakan, dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa penuntut umum (JPU) segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor. "Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," pungkas Ali.  Dalam perkara ini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan diduga menyuap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Dedi Handoko berupa mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016.  Pemberian itu terkait kemudahan izin keluar lapas yang diberikan Dedi kepada Wawan baik berupa Izin Luar Biasa (ILB) maupun izin berobat, dengan total izin pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 36 kali.

Adik Ratu Atut Akan Jalani Sidang di PN Tipikor Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/keluarga.jpg" alt="CALON PEMIMPIN TANGSEL: Benyamin Davnie (kiri) dan Pilar Saga Ichsan unggul dalam hitung cepat Piwali Tangsel. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CALON PEMIMPIN TANGSEL: Benyamin Davnie (kiri) dan Pilar Saga Ichsan unggul dalam hitung cepat Piwali Tangsel. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Sang simbol boleh masih dipenjara, tapi pengaruh politik keluarga besarnya tetap kuat. Sebuah survei memperlihatkan bahwa masyarakat tak keberatan dengan politik dinasti di pilkada kali ini.  ---  ADA ’’aroma’’ Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ada pula ’’jejak’’ Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tapi, tetap saja yang menang Tubagus Chasan Sochib.  Chasan Sochib, mantan pengusaha sekaligus jawara yang disegani di Banten, memang sudah meninggal pada 2011. Tapi, pengaruh politiknya bahkan masih terawat sampai pilkada serentak 2020.  Di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilwali-tangsel/">pilwali Tangerang Selatan</a> (Tangsel), misalnya, sang cucu, Pilar Saga Ichsan, yang menjadi calon wakil wali kota mendampingi Benyamin Davnie unggul dalam hitung cepat dari tiga lembaga.  Berdasar hasil hitung cepat lembaga Indikator, misalnya, Ben-Pilar unggul dengan perolehan suara hingga 41,86 persen.  Disusul duet Muhamad-Rahayu Saraswati dengan 34,42 persen dan di urutan terakhir pasangan Siti Nur Azizah-Ruhammaben dengan perolehan 23,72 persen. Versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Charta Politika, raihan Ben-Pilar juga tak jauh berbeda. Masing-masing 43,15 persen dan 40,28 persen.  Sebagaimana diketahui, Rahayu Saraswati merupakan keponakan Prabowo Subianto, sedangkan Siti Nur Azizah putri Ma’ruf Amin.  Pada saat yang bersamaan, ibunda Pilar, Ratu Tatu Chasanah, yang berstatus petahana juga unggul telak di pilbup Serang. Berpasangan dengan Pandji Tirtayasa, Ratu mengungguli rivalnya, Nasrul Ulum-Eki Baihaki.  Itu mengacu pada hasil hitung cepat Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP), Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny J.A., dan real count tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 tersebut.  Berdasar quick count LSKP-LSI Denny J.A., misalnya, per pukul 18.00 WIB Rabu (9/12), data sudah masuk 100 persen dan menyatakan paslon Tatu-Pandji meraih 62,56 persen. Sedangkan rivalnya, Nasrul-Eki, meraih 37,44 persen.  ’’Yang jelas, keluarga Atut itu sudah sangat berpengalaman bertarung di pilkada. Mereka sudah hafal sela-selanya,’’ jelas Direktur Riset Indo Barometer Muhammad Qodari kemarin sore.  Atut yang dimaksud adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/ratu-atut-chosiyah/">Ratu Atut Chosiyah</a>, putri sulung Chasan Sochib yang juga mantan gubernur Banten. Atut yang tersandung kasus korupsi pada 2013 sampai kini masih dipenjara. Bisa dibilang dialah yang menjadi simbol dinasti keluarga besarnya, terutama setelah sang ayah meninggal.  Di seantero Banten saat ini, anak, menantu, adik, dan ipar Atut menduduki kursi kekuasaan di berbagai level di Banten. Andika Hazrumy, anaknya, adalah wakil gubernur Banten. Ratu Atut Chasanah menjabat bupati Serang.  Tangsel juga dua periode dipimpin Airin Rachmy Diany, istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut yang juga terpidana kasus korupsi. Putri Atut, Andiara Aprilia Hikmat, bersuami Tanto W. Arban, wakil bupati Pandeglang. Itu belum termasuk ibu dan saudara tiri Atut yang juga menduduki banyak posisi penting.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/12/2020/indo-barometer-dinasti-politik-diterima-tapi-belum-tentu-dipilih/">Indo Barometer: Dinasti Politik Diterima, Tapi Belum Tentu Dipilih</a>  Di luar dinasti Chasan Sochib, Banten juga mengenal dua dinasti lainnya: Jayabaya dan Natakusumah. Masing-masing punya ’’wilayah kekuasaan’’ dan rutin mengirimkan wakil di tiap pilkada.  ’’Tidak ada yang kalah maupun yang menang. Ini kemenangan kita semua. Ini awal perjuangan untuk lima tahun ke depan. Kita capai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang secara bersama-sama,’’ ucap Ratu Tatu Chasanah seperti dikutip Radar Banten kemarin.  Indo Barometer sebelumnya mengadakan survei untuk mempelajari kecenderungan warga dalam menyikapi dinasti politik ini. Selain di Tangsel, di pilwali Surakarta ada putra sulung Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawali. Kemudian, di Medan ada menantu Joko Widodo, Bobby Nasution, juga sebagai cawali. Menurut hasil hitung cepat kemarin, keduanya juga mengungguli lawan masing-masing.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/10/12/2020/siti-nur-azizah-ucapkan-selamat-kepada-pemenang-pilwali-tangsel/">Siti Nur Azizah Ucapkan Selamat Kepada Pemenang Pilwali Tangsel</a>  Keunggulan sementara para calon yang berasal dari dinasti politik itu juga mengukuhkan hasil pengamatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/indo-barometer/">Indo Barometer</a> bahwa masyarakat tak bermasalah dengan politik dinasti yang bertarung di pilkada. Tingkat kepuasan pemilih di Surakarta terhadap Joko Widodo masih tinggi sehingga menjadi keuntungan bagi Gibran. Sementara itu, di Medan, pemilih cenderung lebih apatis karena rekam jejak pemimpin-pemimpin sebelumnya yang bermasalah.  Untuk Tangsel, masyarakat menilai kinerja Airin Rachmi Diany tergolong memuaskan, terutama soal pembangunan infrastruktur. ’’Ini menunjukkan bahwa warga bisa menerima dinasti politik,’’ kata Qodari.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tScwQ0oymPg

Keluarga Atut Sudah Berpengalaman Bertarung di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/rano-karno.jpg" alt="Mantan gubernur Banten Rano Karno menjadi salah satu caleg PDIP yang mendapatkan suara jumbo pada Pemilu 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan gubernur Banten Rano Karno menjadi salah satu caleg PDIP yang mendapatkan suara jumbo pada Pemilu 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Wakil Gubenur Banten, Rano Karno untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK ingin mengonfirmasi soal dugaan aliran uang terhadap pemeran utama serial Si Doel Anak Sekolahan itu.  Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, Jaksa telah meminta Rano Karno untuk hadir dalam persidangan. Namun, selama dua kali pemanggilan, pria yang juga sering disapa Bang Doel itu hadir.  "Informasi dari JPU memang tidak hadir dua kali. Tentunya itu upaya-upaya yang sudah diputuskan atau ditetapkan oleh majelis hakim di persidangan dan itu sudah diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) . Sehingga, kami nanti tunggu kehadirannya," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/2) malam.  Lembaga antirasuah berharap, politikus PDI Perjuangan itu dapat koperatif untuk hadir dalam persidangan. Hal ini guna memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara menjerat adik eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.  KPK akan kembali menggelar sidang perkara korupsi dan TPPU terhadap Wawan di PN Tipikor Jakarta pada Kamis (13/2) mendatang. Lembaga antirasuah mengharapkan, Rano Karno dapat kooperatif menjadi saksi di persidangan.  "Kami berharap bahwa keterangannya sangat diperlukan di persidangan untuk bisa hadir memenuhi panggilan sesuai yang sudah dijadwalkan terkait perkara tersebut," jelas Ali.  Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi pada Senin (27/1) lalu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina menyebut dirinya pernah mengantarkan uang tunai senilai Rp 250 juta kepada mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Uang ratusan juta itu diduga berkaitan dengan salah satu proyek di Provinsi Banten.  Dihadapan majelis hakim, Hudaya mengaku uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus koran dan plastik tersebut diperolehnya dari Dadang Prijatna, salah satu staf Wawan. "(Uang Rp 250 juta) diberikan kepada saya pada 2013 untuk disampaikan ke Rano Karno, dari hasil pekerjaan 2012," ucap Hudaya.  Kendati demikian, Hudaya tidak membuka bungkusan plastik yang berisi uang ratusan juta tersebut. Menurutnya, dia langsung memberikan uang itu ke Rano. "Saya tidak membuka, cuma menjinjing saja, langsung saya bawa," tukasnya.  Dalam kasus ini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa melakukan korupsi proyek alat kesehatan, pengadaan tanah, dan proyek pembangunan RSUD Tangerang Selatan yang merugikan negara hingga Rp 94,3 miliar. Bahkan Wawan pun turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya.  Wawan juga didakwa melakukan pencucian uang sejak 2005 hingga 2013 dengan nilai sekitar Rp 579,776 miliar. Adik mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu diduga menyamarkan uang dalam periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Atas perbuatannya, Wawan didakwa Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Selain itu Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Imbau Bang Doel Bersaksi Dalam Persidangan Adik Ratu Atut Chosiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Djadja-Banten.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Mantan Gubernur Banten Rano Karno kembali disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten APBD Tahun Anggaran 2012.  Dalam kasus yang menjerat yang menjerat adik kandung adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan itu Rano disebut-sebut menerima uang sebesar Rp 700 juta.  Mulanya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roy Riadi mengonfirmasi terkait dakwaan Jaksa KPK kepada mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Sahardja. Karena dalam dakwaan itu, Rano disebut menerima uang Rp 700 juta dari Wawan.  "Terkait dakwaan kami (Jaksa KPK) ada Pak Rano, berapa anda berikan?," tanya Jaksa Roy kepada Djaja di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/1).  "Rp 700-an (juta) lah pak," jawab Djaja.  Jaksa pun kembali menanyakan, apakah pemberian uang tersebut atas perintah dari Wawan. Djadja membenarkan pertanyaan Jaksa.  "Perintah wawan?," tanya kembali Jaksa Roy.  "Sampai lima kali kalau nggak salah. Ada saya langsung ke rumahnya dan kantornya," ujar Djaja.  Jaksa KPK pun kemudian mengonfirmasi aliran uang yang diduga diterima Ratu Atut. Jaksa lalu mengonfirmasi penerimaam uang dari Wawan kepada Djadja.  "Kalau Ratu Atut, mintanya juga ke Wawan?," tanya Jaksa Roy.  "Iya seizin beliau, minta dulu setelah dipanggil," ujar Djadja.  Mendalami pernyataan Djadja, Jaksa KPK pun menggali berapa uang yang diterima oleh Ratu Atut. Djaja menyebut uang yang diterima Atut sebesar Rp 3,8 miliar.  "Ratu Atut kira-kira berapa?," tanya kembali Jaksa  "Rp 3,8 miliar," jelasa Djaja.  Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Wawan melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-P TA 2012.  Wawan juga didakwa melakukan korupsi bersama staf PT Balipasific Pragama (PT BPP) Dadang Prijatna dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alkes Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari yang telah divonis bersalah dalam perkara ini. Selain itu ia juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rano Disebut Terima Rp 700 Juta, Kalau Ratu Atut Rp 3,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/terbukti-korupsi-alkes-di-banten-ratu-atut-divonis-5-tahun-6-bulan_m_145558.jpeg" alt="Terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah dikawal ketat para pendukungnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/07)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah dikawal ketat para pendukungnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/07).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara selama lima tahun dan enam bulan kepada mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah. Atut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Alat Kesehatan Rumah Aakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran Tahun 2012. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Mas'ud saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7). Selain hukuman badan, Atut juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 250 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tiga bulan kurungan. Atut dinyatan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Atut dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. "Hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, terdakwa mengakui perbuatan,&nbsp; dan terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 3,8 miliar," ujar Hakim Mas'ud. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yaitu delapan tahun penjara dan membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Atut sebelumnya didakwa bersama-sama adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran tahun 2012. Dalam kasus ini Atut disebut memperkaya dirinya Rp 3,8 miliar, sementara Wawan mendapat bagian sebesar Rp 50 miliar. Kemudian Atut juga didakwa melakukan pemerasan terhadap empat kepala dinas di Pemprov Banten, sebesar Rp 500 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istigasah. "Saya menerima putusan vonis yang disampaikan Yang Mulia," ujar Atut. Sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Terbukti Korupsi Alkes di Banten, Ratu Atut Divonis 5 Tahun 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/bahagianya-ratu-atut-ketika-rano-karno-kalah-terima-kasih-warga-banten_m_121208.jpeg" alt="Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah begitu&nbsp; gembira atas kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Kemenangan itu akhirnya tercapai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak gugatan pasangan Rano Karno-Embay Mulia Syarif atas hasil pilkada Banten 2017. Terdakwa korupsi alkes Banten itu lantas mengucapkan terima kasih karena Wahidin dan putranya, Andika segera dilantik untuk melanjutkan dinastinya di provinsi Banten. "Berkat doa, berkat dukungan masyarakat Banten tentunya ya kemenangan Pak Wahidin dengan Andika merupakan kemenangan seluruh masyarakat Banten," kata Atut saat ditemui di sela-sela sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/4). Selasa (4/4) kemarin, majelis hakim MK yang diketuai Arief Hidayat menolak gugatan Rano-Embay. Sehingga, Wahidin dan Andika ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Banten 2017. MK beralasan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada. Sebab, suara yang diperoleh kedua pasangan terpaut 2,5 persen, sedangkan syarat UU adalah 1,5 persen. Setelah putusan dibacakan, para pendukung Wahidin-Andika bersorak-sorai di depan gedung MK. Atut pun berharap pasangan gubernur dan wakil gubernur itu dapat mengemban amanah sebaik-baiknya dalam memimpin Provinsi Banten. Namun, raut wajah Atut berubah saat ditanya soal nama Andika yang turut masuk dalam surat dakwaan Atut. Dia bergegas meninggalkan kerumunan wartawan dan mengaku ingin menunaikan salat Dzuhur. "Makasih semuanya. Mau ikut salat?" ujar Atut. Dalam surat dakwaan Atut, Andika disebut ikut bersama pamannya, Tubagus Chairi Wardhana alias Wawan dalam pertemuan di sebuah hotel bersama sejumlah kepala dinas di Banten. Dalam pertemuan itu, Wawan meminta para kepala dinas untuk mengumpulkan uang operasional guna menunjang kebutuhan Atut sebagai gubernur Banten. (put/JPG)

Bahagianya Ratu Atut Ketika Rano Karno Kalah: Terima Kasih Warga Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ketua-panitia-pengadaan-alkes-akui-diancam-anak-buah-atut_m_118006.jpeg" alt="Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan (alkes) RS Rujukan Pemprov Banten Verga Andriyana mengakui proses pengadaan alkes tahun 2012 memiliki cacat hukum. Pasalnya, sejak awal proses pelelangan tidak sesuai dengan aturan mengenai pengadaan barang dan jasa, melainkan berdasarkan intervensi dua orang kepercayaan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yaitu Dadang Priyatna dan Yuni Astuti. Hal itu diakui Verga saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan alkes RS Rujukan Pemprov Banten dengan terdakwa mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Rabu (22/3). "Saya diberi tahu Pak Kadis Pak Djaja, untuk pengadaan harus berkoordinasi dengan Pak Dadang dan Bu Yuni," kata Verga saat ditanya Jaksa KPK Budi Nugraha di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Verga, beberapa hal yang telah ditentukan Dadang dan Yuni antara lain spesifikasi alat kesehatan, harga perkiraan sementara (HPS), hingga pengumuman pemenang lelang yang juga telah ditentukan sebelumnya. Meski mengetahui proses pengadaan tidak memenuhi persyaratan teknis, Verga mengaku panitia tidak dapat menggugurkan proses tersebut. Dia mengaku mendapatkan ancaman dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Djaja Buddy Suharja. "Saya sudah bilang kepada kepala dinas bahwa pengadaan yang kita lakukan sudah cacat hukum dan melanggar aturan. Tapi saat itu kami terus terang tidak bisa berbuat apa-apa karena mendapat intervensi dari kepala dinas dan sekretaris dinas apapun yang terjadi kami harus koordinasi dengan Pak Dadang dan Bu Yuni. Kami juga sempat diancam sama pak kepala dinas kalau kami tidak mengikuti perintah beliau kami akan dimutasi ke rumah sakit yang letaknya jauh dan terpencil," pungkasnya. (Put/JPG)

Ketua Panitia Pengadaan Alkes Akui Diancam Anak Buah Atut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hindari-penyadapan-atut-bagikan-anak-buah-ponsel-seragam_m_116371.jpeg" alt="Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terungkap pernah membagikan ponsel seragam bermerek Smartfren kepada anak buahnya. Ponsel itu digunakan sebagai alat komunikasi internal untuk membicarakan proyek-proyek di Provinsi Banten. Hal itu disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Widodo Hadi saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Atut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/3). Widodo mengatakan, salah satu tujuan pembagian untuk menghindari sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Iya, itu dibagikan untuk internal, &nbsp;kalau-kalau ada penyadapan. Barangkali itu maksudnya," kata Widodo menjawab pertanyaan Jaksa KPK Budi Nugraha. Dalam kasus ini, Atut didakwa merugikan negara Rp 79 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012. Dia juga didakwa memeras empat kepala dinas di Pemprov Banten sebesar Rp 500 juta. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja mengatakan, proses penentuan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, dikendalikan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Menurut dia, sejak awal dilantik, para pejabat di Pemprov Banten telah diminta untuk loyal dan taat kepada permintaan Atut. Atut memerintahkan kepada setiap kepala dinas agar setiap proses pengusulan anggaran maupun pelaksanaan proyek pekerjaan di masing-masing kedinasan, dikoordinasikan dengan Wawan. Wawan merupakan pemiliki dan Komisaris PT Balipacific Pragama. (Put/jpg)

Hindari Penyadapan, Atut Bagikan Anak Buah Ponsel Seragam 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ratu atut chosiyah

Berita Terkini