<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat. Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2025 total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, Purbaya membandingkan rasio Indonesia dengan sejumlah negara kawasan. Diketahui, rasio utang Malaysia tercatat berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat rasio utang sekitar 63,5 persen PDB. Sementara itu, Singapura mencatat rasio utang jauh lebih tinggi, sekitar 165-170 persen PDB. "Dengan standar itu, kita masih aman," kata Purbaya. Ia juga menegaskan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan pembalikan arah ekonomi. "Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik," tuturnya. Ia memandang pendekatan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa melampaui batas disiplin fiskal. Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin gegabah mengambil kebijakan yang justru berisiko menekan daya beli dan membuat ekonomi kembali terpuruk. Adapun sepanjang 2025 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. &nbsp;

Sepanjang 2025 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

Menkeu Purbaya Nilai Rasio Utang Indonesia Yang Capai 40 Persen Masih Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/cicilan-3884884840.jpg" alt="Ilustrasi cara membuat skema cicilan aman (Frimufilms/Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cara membuat skema cicilan aman (Frimufilms/Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Membeli barang atau meminjam uang dengan cara mencicil setiap bulan memang terasa ringan. Namun, bila cicilan tidak terkontrol dengan baik, maka jumlah utang bisa membesar yang ujung-ujungnya terlilit. Salah satu cara membuat skema cicilan agar aman adalah dengan mengetahui rasio utang terhadap pendapatan atau Debt to Income (DTI). Rasio utang yaitu membandingkan pengeluaran cicilan utang bulanan dan pendapatan dalam bentuk persentase. Manfaat rasio utang adalah untuk mengetahui gambaran kemampuan membayar cicilan utang saat ingin meminjam lagi. Untuk mengetahui seberapa besar cicilan yang bisa dibayar setiap bulannya, maka perlu memahami pendapatan, pengeluaran utang, menghitung rasio utang, dan anggaran.&nbsp; Berikut adalah 5 cara mengatur skema cicilan yang dilihat berdasarkan pendapatan, rasio utang, hingga anggaran yang dikutip Nerdwallet dan Investopedia. 1. Memahami Pendapatan Sebelum mengambil pinjaman dan membayar cicilan tiap bulannya, ketahui terlebih dahulu jumlah pendapatan. Pendapatan bisa bersumber dari gaji pekerjaan penuh waktu, upah paruh waktu, wiraswasta dan pendapatan lepas. Selain itu, bonus, tunjangan anak atau tunjangan yang diterima, manfaat jaminan sosial, serta pendapatan sewa properti masuk kategori pendapatan. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari hadiah, warisan, hadiah, atau kejadian satu kali lainnya jangan dimasukan dalam pendapatan tetap. 2. Memahami Pengeluaran Utang Untuk mendapatkan rasio utang yang akurat, yaitu dengan menyertakan pengeluaran untuk cicilan utang yang sudah dimiliki sebelumnya. Kategori yang termasuk pengeluaran cicilan utang, yaitu kredit atau sewa perumahan, kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, dan pinjaman pribadi lainnya. Tunjangan anak, tunjangan atau pembayaran lain yang diperintahkan pengadilan juga termasuk dari pengeluaran utang yang wajib dibayarkan. Dalam menghitung rasio utang, ada biaya bulanan yang dikecualikan untuk mendapatkan persentase yang akurat. Jangan sertakan pengeluaran bulanan lainnya, seperti bahan makanan, gas, biaya utilitas, internet, asuransi, dan pengeluaran rekreasi. 3. Menghitung Rasio Utang terhadap Pendapatan Pertama hitung secara keseluruhan cicilan utang yang dimiliki dan pendapatan bulanan yang dimiliki. Lalu hitung dalam rumus berikut: (seluruh cicilan utang bulanan &divide; pendapatan bulanan) x 100 Contoh, pendapatan per bulan Rp 5 juta dengan cicilan utang Rp 5 ribu yang terbagi dari kredit rumah dan pinjaman lain. Lalu hitung dengan rasio utang: Rumus rasio utang: (Rp 500.000 &divide; Rp 5.000.000) x 100 = 10 atau 10 persen. 4. Memahami Rasio Utang dengan Skema Cicilan Dengan mengetahui rasio utang terhadap pendapatan terdapat gambaran besaran kemampuan membayar cicilan dan melunasi utang. Seperti pada contoh, rasio utang 10 persen maka 10 persen pendapatan digunakan untuk membayar cicilan utang. Gambaran itu bisa jadi acuan saat ada keinginan untuk berhutang, sesuai dengan anggaran ditetapkan. 5. Skema Cicilan yang Aman Sesuai Anggaran Setelah mendapatkan rasio utang, maka skema cicilan yang aman yaitu sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Seperti membuat anggaran menggunakan pola 50/30/20 yaitu 50 persen untuk kebutuhan, 30 persen keinginan, 20 persen tabungan atau utang. Bila menggunakan pola 50/30/20, alokasi untuk membayar utang atau tabungan sebesar 20 persen. Mengacu contoh rasio utang sebelumnya, utang masih bisa bertambah sebesar 10 persen dari pendapatan. Tambahan utang baru dengan skema cicilan yang aman sesuai anggaran yaitu paling besar Rp 500 ribu perbulan&nbsp; Namun toleransi untuk menambah utang masih bisa dilakukan antara 20-50 persen dari pendapatan sesuai kemampuan dan keperluan. Tapi menambah utang bisa mengorbankan alokasi anggaran lainya seperti biaya untuk keinginan (liburan, hiburan, layanan berlangganan dan lain-lain), tabungan, sampai investasi.

Rasio utang yaitu membandingkan pengeluaran cicilan utang bulanan dan pendapatan dalam bentuk persentase.

 5 Cara Membuat Skema Cicilan Aman: Pahami Rasio Utang agar Tidak Terlilit

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Screenshot_2024-07-08-14-18-41-807_comandroidchrome-edit-2403522237.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang." width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen pemerintahan periode 2024-2029 akan disiplin dan pruden dalam mengelola fiskal. Menurutnya, pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah di jaga selama ini, yakni di kisaran 30 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014852632/5-tafsir-mimpi-melahirkan-bayi-laki-laki-bagi-yang-lajang-dan-menikah-penuh-keberuntungan">5 Tafsir Mimpi Melahirkan Bayi Laki-laki Bagi yang Lajang dan Menikah, Penuh Keberuntungan</a></div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014850403/7-hal-yang-harus-dihindari-pada-bulan-suro-menurut-kepercayaan-jawa-kuno-bisa-undang-makhluk-halus">7 Hal yang Harus Dihindari pada Bulan Suro, Menurut Kepercayaan Jawa Kuno Bisa Undang Makhluk Halus!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco mengatakan, pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0 persen serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting," imbuh Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan itu, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara. Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,&rdquo; kata Hashim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hashim mengaku, telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia, dan menurut Bank Dunia, 50 persen dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.</div>

Pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dasco dan Hashim Pastikan Pemerintahan Prabowo Akan Jaga Rasio Utang Negara 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/obligasi.png" alt="ILUSTRASI. Surat Utang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Surat Utang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom Universitas Brawijaya Malang, Hendi Subandi menilai rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia masih tergolong aman. Ia pun memasukkan kategori utang Indonesia sebagai utang produktif, karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif jangka panjang.&nbsp; <div dir="auto">"Walaupun Indonesia berutang, negara lain juga melakukannya. Tapi selama peningkatan utang dilakukan untuk pembangunan bangsa khususnya infrastruktur, ini akan menambah aset pemerintah. Kalau aset pemerintah lebih besar dari utangnya, ini akan baik-baik saja," kata Hendi kepada wartawan, Sabtu (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, utang pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga November 2023 tercatat menembus Rp 8.041 triliun. Angka ini naik Rp 487 triliun dibandingkan November 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2023 adalah 38,11 persen atau naik dari bulan sebelumnya pada level 37,95 persen. Melihat rasio utang Indonesia, lanjut Hendi, sejumlah negara di Asia Tenggara justru memiliki rasio yang lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya Singapura yang mencapai 167 persen atau Malaysia dengan 66,9 persen. Sementara jika dibandingkan dengan negara G20, Indonesia berada di urutan ketiga terendah setelah Rusia (21,2 persen) dan Arab Saudi (24,1 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01434498/sri-mulyani-sebut-rasio-utang-pemerintah-termasuk-sehat">Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Pemerintah Termasuk Sehat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tren rasio utang naik, namun peruntukan pemakaian utang juga tidak bisa diabaikan. Ketika mayoritas utang dipakai untuk infrastrutkur, perlindungan sosial, dan sektor lain yang bermanfaat pada masyaraat maka bisa berdampak positif pada indeks pembangunan manusia (IPM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, wajar ketika sebuah negara berutang karena keutuhan domestik ini perlu ditopang dengan itu (utang). Walaupun tetap harus dijaga secara prudent," kata Hendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kenaikan utang Indonesia tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang terjadi selama tiga tahun dari 2020. Agar utang tidak semakin membengkak, Hendi mengusulkan pemerintah menyiapkan instrumen sebagai bantalan dengan berbagai skenario yang tidak merugikan pemerintah dan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendi menyampaikan, salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara adalah membentuk semacam badan penerimaan negara di bawah komando presiden. Badan tersebut bisa direalisasikan melalui peleburan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini di bawah nauangan Kementerian Keuangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan kontribusi yang besar ini, tidak bisa lagi (DJP) tergantung di kementerian atau lembaga, karena akan repot pergerakannya. DJP bisa berada di luar kementerian tapi harus ada majelis atau pihak yang mengontrol sebagai pengawas,&rdquo; ujar Hendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terjaga dalam batas yang aman hingga November 2023.&nbsp;"Rasio utang kita di level aman, di bawah 40 persen, yaitu di 38 persen,&rdquo;" katanya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013646451/airlangga-sebut-utang-pemerintah-indonesia-masih-terkendali">Airlangga Sebut Utang Pemerintah Indonesia masih Terkendali</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga menegaskan, terkendalinya rasio utang tersebut juga sejalan dengan perekonomian Indonesia yang tetap kuat dengan pertumbuhan yang terjaga pada tingkat sekitar 5 persen. "Ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen, bahkan World Bank memprediksi sampai dengan 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5 persen. Kita di atas rata-rata pertumbuhan, baik negara maju maupun negara berkembang," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tingkat inflasi pun, kata Airlangga, berhasil dikendalikan pada tingkat yang rendah. Indonesia bahkan merupakan salah satu yang berhasil mengembalikan inflasi ke target sasaran 2-4 persen.</div>

"Selama peningkatan utang dilakukan untuk pembangunan bangsa khususnya infrastruktur, ini akan menambah aset pemerintah," katanya.

Ekonom Sebut Rasio Utang Indonesia Masih Aman, Lebih Rendah dari Singapura dan Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/BANK-INDONESIA-LOGO-1371098826.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 menjadi USD 395,1 miliar atau turun dibandingkan posisi akhir Juli 2023 yang 397,1 miliar dolar AS. "Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen yoy," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin. Erwin mengatakan ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen, dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujarnya. Ia menuturkan penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 191,6 miliar dolar AS. ULN pemerintah itu turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang senilai 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy). Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi. Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata Erwin. Sementara, posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya senilai 194,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan 5,2 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya 5,5 persen (yoy). Penurunan ULN swasta itu terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1 persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3 persen (yoy) pada periode sebelumnya. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta. "ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta," tuturnya. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pemerintah berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu dengan hati-hati, efisien, dan akuntabel.

BI Catat Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD 395,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MULYANI-17-A.jpg" alt="Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan rasio utang pemerintah yang sebesar 39,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk sehat.  Alasannya, rasio tersebut masih di bawah ketetapan undang-undang (UU) yang mengatur utang pemerintah maksimal 60 persen PDB.  "Anda terobsesi yang dianggap sehat itu negara tidak ada utang, ya tidak ada. Semua negara, bahkan itu Brunei Darussalam maupun Arab Saudi punya utang," ucap Sri Mulyani dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.  Ia mengatakan rasio utang tersebut cenderung menurun dari rasio sebelumnya yang berada di kisaran 40 persen dari PDB saat pandemi Covid-19 melanda.  Penurunan utang, kata Sri Mulyani, dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengejar penerimaan negara terutama saat perekonomian sedang baik.  Maka dari itu, reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, baik dari segi pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi, PPh korporasi, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak ekspor, bea masuk, bea keluar, dan royalti.  Seluruh penerimaan negara tersebut terus dikumpulkan agar bisa membiayai belanja negara untuk masyarakat agar pemerintah tidak perlu melakukan pembiayaan melalui utang.  "Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan utang itu identik dengan mengelola seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita," katanya.  Ia mengungkapkan manajemen utang pemerintah dilakukan secara bijaksana, sehingga berbagai lembaga pemeringkat internasional pun memberikan peringkat yang baik bagi utang Indonesia yakni cenderung di level BBB dengan outlook stabil.  Berbagai lembaga internasional yang dimaksud yakni seperti Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard and Poor's (S&amp;P).  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Pemerintah Termasuk Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana Moneter Internasional (IMF) mengomentari soal rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang akan mencapai sekitar 38 persen pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sesuai UU Keuangan Negara, batasan rasio utang terhadap PDB diatur paling banyak 60 persen.  "Kemarin dengan IMF dikomentari bahwa kita masih sangat, hmm, tidak terlalu seperti negara lain yang terlalu generous (murah hati). Karena kita melihat Covid-19 ini apa betul bisa selesai tahun ini? Kalau tidak kita harus ada contingency (cadangan). Jadi, kita siapkan semua dengan baik sekali," ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (28/6).  Luhut menjelaskan selama ini rasio utang terhadap PDB Indonesia dipertahankan di bawah 30 persen. Namun, akibat wabah Covid-19, dengan terpaksa rasio utang harus dinaikkan dalam beberapa waktu ke depan.  Demikian pula defisit APBN yang biasanya dipertahankan di bawah 3 persen diperkirakan naik menjadi hingga 6,3 persen pada tahun ini. Luhut menjelaskan, ini dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid-19.  "Tapi pada 2023 kita coba akan bawa lagi ke 2,7 persen. Jadi, defisitnya bisa kembali di bawah 3 persen pada 2023," tuturnya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio utang akan tetap dipertahankan agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 maupun UU Nomor 2 Tahun 2020 yaitu 60 persen terhadap PDB. Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 3,21-4,17 persen dari PDB.  Sementara itu, rasio utang diperkirakan berada dalam kisaran 36,67 sampai 37,97 persen terhadap PDB. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah per akhir Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun atau mencapai 32,09 persen terhadap PDB. Meningkatnya utang pemerintah itu karena adanya kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi pandemik Covid-19 bagi sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Luhut Ungkap Komentar IMF: Indonesia Agak Pelit soal Rasio Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tahukah-anda-kenapa-utang-tak-pernah-lunas_m_.jpg" alt="Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan beberapa strategi agar utang pemerintah tidak melonjak. Sebab seperti diketahui, saat ini pandemi Covid-19 belum usai, dan masih menghantam perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berharap rasio utang berada pada batas aman sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. Yaitu, 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani memaparkan, pemerintah memegang prinsip prudent atau kehati-hatian dalam mengelola utang. Prinsip lainnya yaitu kemanfaatan untuk kegiatan produktif, efisien dalam cost of fund atau efisiensi, dan mempertimbangkan keseimbangan makro. Sementara, dalam melakukan pembiayaan utang yang komponennya terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah semaksimal mungkin tetap melakukan pengendalian risiko. Sehingga risiko utang masih dalam batasan aman dan tidak mengganggu sustainabilitas dari APBN. "Pemerintah juga akan melakukan penguatan dalam standar penerapan manajemen risiko utang terutama dalam proses asesmen dan protokol mitigasi ketika deviasi dalam indikator kinerja utang mengalami pelebaran," ujarnya, Kamis (18/6). Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp 5.258,57 triliun per akhir Mei 2020, atau naik Rp 86,09 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 5.172,48 triliun. Jika dibandingkan pada periode yang sama 2019, maka utang pemerintah naik Rp 686,68 triliun dari Rp 4.571,89 triliun pada Mei 2019. Adapun total pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp 4.442,90 triliun. Itu terdiri dari domestik Rp 3.248,23 triliun dan dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar Rp 1.194,67 triliun. Sementara untuk pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 805,72 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 9,94 triliun. Khusus pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral Rp 316,68 triliun, pinjaman multilateral Rp 446,69 triliun, pinjaman dari commercial bank Rp 42,35 triliun, sedangkan yang berasal dari suppliers nihil.

Pemerintah Berusaha Keras Rasio Utang Tak Langgar Batas Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/imf-desak-negara-negara-kurangi-utang-menkeu-tidak-untuk-indonesia_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) dengan sejumlah pejabat tinggi negara dalam satu acara kenegaraan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) dengan sejumlah pejabat tinggi negara dalam satu acara kenegaraan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - International Monetary Fund (IMF) memberikan saran kepada semua negara di dunia untuk mengurangi utangnya. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam pemangkasan pertumbuhan ekonomi dunia. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pernyataan itu tidak cocok untuk Indonesia. Alasannya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman. "Tidak relevan statement itu jika untuk Indonesia," ujarnya dalam Forum A1 di Tjikini Lima, Jakarta, Selasa (22/1). Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2018 sebesar USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.257 triliun (kurs Rp 14.100). Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,5 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 189,3 miliar. "Kalau lihat negara lain yang debt to GDP rasionya diatas 60 persen tapi defisit bisa 2 persen seperti yang kemarin jadi sorotan Italia. Italia debt to GDP rasio di atas 100 persen tapi ingin defisit di atas 2,4 persen, dan untuk negara-negara itu statement IMF jadi berlaku," tambahnya. Sri Mulyani menilai pernyataan IMF ditunjukkan untuk negara-negara yang tidak mampu menjaga defisit fiskalnya. Bagi Indonesia, dia menegaskan hal tersebut tidak relevan. "Negara seperti ini harus jaga keseimbangan fiskalnya dengan kurangi defisit, oleh karena itu kurangi utang. Bagaimana kurangi defisit dan utang yang buat growth melemah," pungkasnya.

IMF Desak Negara-negara Kurangi Utang, Menkeu: Tidak Untuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tumbuh-melambat-segini-utang-luar-negeri-indonesia-di-triwulan-i-2018_m_212922.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2018 tumbuh melambat. Total ULN per Maret 2018 tercatat sebesar USD 358,7 miliar, terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 184,7 miliar. Sementara utang swasta tercatat sebesar USD 174,0 miliar. Catatan BI, utang Indonesia pada akhir Maret 2018 tersebut tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 10,4 persen (yoy). Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, perlambatan pertumbuhan ULN tersebut disebabkan oleh ULN sektor pemerintah dan sektor swasta yang tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. "Hingga akhir triwulan I 2018, ULN pemerintah tercatat sebesar USD 181,1 miliar yang terdiri dari SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara), yang dimiliki oleh non-residen sebesar USD 124,8 miliar dan pinjaman kreditur asing sebesar USD 56,3 miliar dolar AS," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Selasa (15/5). Menurutnya, ULN yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan tingkat investasi dan infrastruktur. Namun juga dilakukan untuk peningkatan pendanaan hijau yang lebih ramah lingkungan. ULN Pemerintah pada akhir triwulan I 2018 meningkat USD 3,8 miliar dari triwulan sebelumnya. "Peningkatan tersebut terutama bersumber dari penerbitan Global Sukuk sebesar USD 3 miliar, yang di dalamnya termasuk dalam bentuk Green Bond atau Green Sukuk Framework senilai USD 1,25 miliar," lanjut Agusman. Sementara di sisi Surat Berharga Negara, investor asing masih mencatat net buy SBN pada triwulan I 2018. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari penerbitan Global Sukuk sebesar USD 3 miliar, yang di dalamnya termasuk dalam bentuk Green Bond atau Green Sukuk Framework senilai USD 1,25 miliar, sejalan dengan komitmen pendanaan hijau yang ramah lingkungan. Perkembangan ini, lanjut Agusman, tidak terlepas dari kepercayaan investor asing atas SBN domestik yang masih tinggi. "Salah satunya ditopang peningkatan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Rating and Investment (R&amp;I) pada tanggal 7 Maret 2018," ungkap Agusman. Agusman menilai Perkembangan ULN total pada triwulan I 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan I 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen. "Apalagi struktur ULN Indonesia pada akhir triwulan I 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total ULN," katanya. Ditegaskan bahwa BI selalu berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu. Langkah ini untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Tumbuh Melambat, Segini Utang Luar Negeri Indonesia di Triwulan I 2018

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rasio utang

Berita Terkini