<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/masgibran-961187463.jpg" alt="Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasannya kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasannya kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Euforia&nbsp;pasca debat cawapres pada Jumat (22/12) kemarin, masih terasa hingga saat ini. Terlebih lagi, munculnya sejumlah istilah-istilah baru yang sekarang menjadi objek pencarian di internet. Cawapres nomor urut 2, Gibran rakabuming Raka, sukses membuat publik berdecak kagum dengan kepercayaan dirinya dalam melawan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, sebagai rivalnya dalam kontestasi pemilu 2024. Bersama dengan itu, Gibran beberapa kali menyebutkan kosakata atau istilah yang terdengar baru, namun sebenarnya secara makna itu sudah menjadi umum di telinga masyarakat, seperti SGIE, ICOR, Rasio Pajak, Hilirisasi Digital, Infrastruktur Sosial, dan&nbsp;Carbon Capture Storage. Karenanya, bukan sekali Cak Imin dan Mahfud MD terkecoh dengan trik yang dimainkan Gibran dalam debat tersebut. Berikut pengertian singkat istilah-istilah yang dimunculkan Gibran Rakabuming Raka yang telah dirangkum JawaPos, Sabtu (23/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013649583/dalam-debat-cawapres-gibran-akan-genjot-hilirisasi-digital-apakah-maksud-pernyataan-tersebut">Dalam Debat Cawapres Gibran Akan Genjot Hilirisasi Digital, Apakah Maksud Pernyataan Tersebut?</a> SGIE SGIE (State of the Global Islamic Economy) adalah laporan yang diluncurkan oleh DinarStandard pada 2022 dengan tema &lsquo;Unlocking Opportunity&rsquo;. Di dalamnya, memuat pembahasan tentang Ekonomi Islam Global, di mana semua aspek kehidupan akan mulai merujuk pada sudut pandang Islam. Misalnya, mulai menumbuhkembangkan konsep keuangan syariah, makanan dan minuman halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, wisata ramah muslim, fashion muslim, serta berbagai media berbasis Islam. ICOR ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah besaran yang digunakan untuk menunjukkan besarnya tambahan investasi baru, yang dibutuhkan guna menaikkan atau menambah satu unit output. Jumlah besaran ICOR akan didapat dari perhitungan membandingkan antara jumlah tambahan investasi dengan tambahan output. Rasio Pajak Rasio pajak atau tax ratio adalah ukuran untuk menghitung perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak yang dihasilkan dalam perekonomian nasional. Selain untuk mengetahui jumlah pajak yang dikumpulkan oleh negara, rasio pajak juga dipakai untuk menunjukkan seberapa besar beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013649554/media-asing-soroti-penampilan-gibran-rakabuming-raka-di-debat-cawapres-2024">Media Asing Soroti Penampilan Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres 2024</a> Hilirisasi Digital Hilirisasi sejatinya memiliki makna yang berdiri sendiri, yakni sebuah proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, untuk menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian disandingkan dengan kata &lsquo;Digital&rsquo;, menurut situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), maka istilah Hilirisasi Digital memiliki makna transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi di bidang digital atau teknologi. Infrastruktur Sosial Kata Infrastruktur erat kaitannya dengan pemahaman tentang fasilitas atau layanan secara fisik, seperti angkutan umum, akses mobilisasi masyarakat, fasilitas umum dan lain sebagainya. Infrastruktur sosial memiliki definisi yang tak jauh beda. Menurut The British Academy, Infrastruktur sosial berpacu pada aktivitas sosial masyarakat, termasuk organisasi, tempat, atau hal-hal yang memungkinkan terciptanya hubungan sosial untuk membentuk dan mempertahankan mereka agar terus berkembang. Dalam hal ini, Gibran menggunakan Infrastruktur sosial untuk merujuk pada salah satu visi misinya, yakni makan siang gratis untuk anak sekolah, dan fokus kepada stunting. Carbon Capture Storage Carbon Capture Storage&nbsp;(CCS) atau emisi karbon, menurut situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), adalah salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emosi karbon dioksida (CO2) ke atmosfer. Penggunaan teknologi emisi karbon ini akan membuat setiap hal berkesinambungan, mulai dari pemisahan&nbsp;dan penangkapan (capture) CO2 dari sumber emisi gas buang (flue gas), pengangkutan CO2 tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation), dan penyimpanan ke tempat yang aman (storage) ***

Simak dan pahami istilah populer yang dimunculkan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Jumat (22/12).

Pahami Deretan Istilah Booming yang Disebut Gibran Pasca Debat Cawapres, Mulai SGIE hingga Carbon Capture Storage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_80_64_program.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Oleh F.G. SRI SURATNO *)  ---  KADANG masyarakat menganggap enteng kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Padahal, beberapa kebijakan menjadi peluang yang tak boleh dilewatkan. Program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi contoh yang paling konkret soal itu.  Sebagai gambaran, PPS merupakan salah satu poin yang ditetaskan pemerintah atas persetujuan DPR melalui UU Nomor 7 Tahun 2021. Selain PPS, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu juga mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), serta pajak karbon dan cukai.  Di antara aturan itu, PPS memang bisa dibilang yang paling eksis bulan ini. Sebab, pemerintah hanya memberikan kesempatan hingga 30 Juni (besok) untuk melaporkan aset WP. Setelah itu, jangan salahkan pemerintah jika Anda dikirimi "surat cinta."  Andai saja seorang WP pribadi punya harta senilai Rp 1 miliar yang diperoleh sejak 2014. Jika hingga akhir bulan ini harta tersebut tidak dilaporkan, denda berlapis bakal menunggu.  Padahal, jika harta itu dilaporkan dalam PPS, pajak yang harus dibayar hanya beriksar 6–18 persen. Besarannya memang bergantung bagaimana aset tersebut dikelola.  WP dengan harta yang diperoleh pada 1985 hingga 2015 yang tak dicantumkan saat tax amnesty akan mendapatkan tiga kategori pajak. Sebanyak 11 persen untuk harta di luar negeri, 8 persen untuk harta luar negeri yang dibawa pulang ke dalam negeri, serta 6 persen bagi harta luar negeri yang dibawa ke dalam negeri dan dijadikan aset investasi. (*)  *) F.G. Sri Suratno adalah pejabat fungsional penyuluh pajak ahli madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Program Pengungkapan Sukarela Hindari Denda Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/program-pengungkapan-sukarela-PPS-MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Wajib pajak mencari informasi mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (18/4/2022). Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp6,6 triliun setelah 106 hari pelaksanaan prog" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak mencari informasi mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (18/4/2022). Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp6,6 triliun setelah 106 hari pelaksanaan prog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyampaikan Laporan Panitia Kerja Penerimaan Negara kepada pemerintah. Salah satunya adalah tentang permintaan untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak di angka 9,45 hingga 10 persen. "Meningkatkan tax ratio penerimaan perpajakan 2023 menjadi 9,45-10 persen," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (8/6). Hal ini juga telah disepakati oleh pemerintah. Panja Penerimaan Negara menilai terdapat potensi kenaikan pajak tahun depan didorong sejumlah kebijakan yang diterapkan. "Pemerintah akan segera menerapkan potensi penerimaan negara dari barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sesuai UU Cukai sehingga bisa menjadi barang kena cukai baru, seperti cukai produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan," ungkapnya. Adapun, strategi kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target PNBP 2023 adalah joint program, pertukaran data, pengembangan IT, perbaikan regulasi, dan sinergi pengawasan. "Pemerintah mengoptimalkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk dari setoran dividen BUMN dengan kolaborasi antara DJA dan DJKN maupun K/L penyumbang PNBP," sambung Amir. Selain itu, kondisi perekonomian yang mulai pulih dan redanya pandemi juga menjadi faktor penting dalam mendorong penerimaan negara. Panja juga memproyeksikan adanya penerimaan perpajakan 2023 sebesar Rp 1.978 triliun. "Jika tax ratio diproyeksikan akan sama dengan 2019 yang sebesar 9,77 persen, maka pendapatan perpajakan 2023 diperkirakan berada pada kisaran Rp 1.978 triliun," tutup dia.

Pemerintah Diminta Naikkan Rasio Pajak hingga 10 Persen

rasio pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rasio pajak

Berita Terkini

Pahami Deretan Istilah Booming yang Disebut Gibran Pasca Debat Cawapres, Mulai SGIE hingga Carbon Capture Storage

Program Pengungkapan Sukarela Hindari Denda Berlapis

Pemerintah Diminta Naikkan Rasio Pajak hingga 10 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com