<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/pramono-ncicd-2937073843.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan warga pesisir ibu kota untuk mewaspadai potensi banjir rob yang diprediksi terjadi pada 4&ndash;6 Desember 2025. (Masria Pane)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan warga pesisir ibu kota untuk mewaspadai potensi banjir rob yang diprediksi terjadi pada 4&ndash;6 Desember 2025. (Masria Pane)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tingkat ketimpangan atau Gini Ratio masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemprov DKI. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio Jakarta per Maret 2025 meningkat menjadi 0,441, naik dari 0,431 pada September 2024.&nbsp; ''Semua indikator Jakarta Alhamdulillah terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi baik, inflasi baik, dan sebagainya. Hanya memang Gini Ratio mengalami kenaikan,'' terangnya. Pramono mengaku kerap kewalahan menampung banyaknya piala dan penghargaan yang diterima Jakarta dalam tahun ini. Namun, deretan prestasi itu tidak membuatnya menutup mata terhadap masalah ketimpangan tersebut. Menurut dia, meski berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan kesehatan sudah digulirkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Namun, kondisi itu belum cukup menurunkan angka tersebut. ''Itulah yang harus kami lakukan perbaikan,'' katanya.&nbsp; Menurut Pramono, Gini Ratio DKI Jakarta pernah berada di angka 0,391. Namun kini meningkat menjadi sekitar 0,44. ''Saya ingin betul-betul angka ini bisa diturunkan,'' ujarnya saat ditanyakan target penurunan gini ratio di Jakarta. Situasi itu, kata Pramono, menjadi alasan mengapa sejumlah program perlindungan sosial tidak boleh tersentuh pemangkasan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta mengalami pengurangan hingga Rp 15 triliun. Termasuk juga kebijakan pemutihan ijazah juga terus dilakukan untuk mendukung akses pendidikan warga. Hal itu disebutkannya sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Dengan berbagai upaya yang dilakukan tahun ini, angka ketimpangan bisa turun tahun depan. ''Mudah-mudahan, tahun depan ada penurunan yang berarti,'' katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Gini Ratio Jakarta mengalami peningkatan dan menjadi tantangan bagi Pemprov.

Pramono Akui Kesenjangan Ekonomi di Jakarta Masih jadi PR Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/20250113_131240-2160813104.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Galih Adi/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Galih Adi/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rasio Gini Kota Surabaya terus menunjukkan tren yang semakin baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio Gini Surabaya 2024 sebesar 0,381 persen. Menurun signifikan dibanding 2023 yang mencapai 0,423 persen. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyebut rasio Gini merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesenjangan atau disparitas pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai indikator sosial itu antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 maka semakin menunjukkan pemerataan ekonomi yang semakin baik di suatu wilayah. Penurunan rasio Gini itu selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Dari posisi 5,23 persen pada 2021 kemudian menjadi 3,96 persen pada 2024. Eri mengatakan rasio Gini ini bisa menjadi indikator penting tentang perekonomian Surabaya. Pertama, efektivitas program pembangunan yang menjadi stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Juga sebagai cerminan kuatnya integrasi antar program ekonomi di masyarakat. &rdquo;Dari sini menunjukkan APBD bisa menjadi instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian. Di antaranya melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan ribuan rumah tidak layak huni berbasis padat karya, kehadiran ratusan Rumah Padat Karya di mana ada 133 aset Pemkot Surabaya yang menjadi lahan usaha masyarakat dengan memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya, dan berbagai inisiatif program lainnya,&rdquo; ujar Eri Irawan, Anggota Banggar DPRD Surabaya itu. Program yang langsung berdampak ke masyarakat ke depan harus terus diperluas. Efektivitas APBD Surabaya harus terjaga untuk memastikan semua program yang dijalankan pemerintah berdampak langsung ke masyarakat. Termasuk dengan mengurangi belanja alat tulis kantor (ATK) dan sejenisnya yang bisa disiasati dengan penguatan digitalisasi. Kedua menurut dia, penurunan rasio gini menunjukkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak warga masyarakat yang bisa mengakses berbagai potensi sumberdaya ekonomi. Misalnya pelibatan warga untuk dilatih dalam produksi paving, hasil produksi digunakan untuk penataan kampung. &rdquo;Pelibatan UMKM dalam belanja Pemkot Surabaya seperti melalui toko daring e-Peken juga mulai dirasakan manfaatnya. Berdasarkan laporan yang kaminterima ada 4.500 usaha rakyat yang bergerak disana. Total transaksinya mencapai Rp 150 miliar,&rdquo; kata Eri Irawan, politikus PDIP itu. &rdquo;Bahkan e-Peken menjadi salah satu toko daring dengan transaksi belanja terbesar berdasar basis data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),&rdquo; sambung dia. Ketiga, lanjut dia, adalah kemampuan membangun inisiatif kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menggerakkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Kota Pahlawan. Menurut Eri, hal itu terlihat pada berbagai inisiatif seperti Kampung Madani. Disana semua warga saling bergotong royong dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Baik masalah sosial maupun ekonomi. &rdquo;Warga yang mampu membantu warga kurang mampu. Tradisi masyarakat seperti sinoman, jimpitan beras, dan sebagainya menjadi budaya di kampung-kampung, saling melengkapi dengan intervensi program yang dijalankan pemerintah,&rdquo; terang Eri. Meski begitu Eri mengingatkan bahwa penurunan rasio Gini bukan menjadi satu-satunya indikator inklusivitas perekonomian secara mutlak. Dia meminta berbagai program pro-rakyat yang sudah berjalan dan menunjukkan hasil positif terus diperluas. &rdquo;Pemkot Surabaya harus terus mendorong langkah yang sudah tepat saat ini menjadi lebih masif, terutama dalam memastikan warga memiliki akses yang cukup pada sumberdaya ekonomi, serta mengurangi beban pengeluaran warga pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang tinggal,&rdquo; ujar Eri Irawan, mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim itu.

Komisi C DPRD Surabaya sebut penurunan rasio Gini itu selaras dengan penurunan angka kemiskinan jadi indikator penting perekonomian Surabaya

Rasio Gini Kota Surabaya Membaik, Program Pengentasan Kemiskinan Semakin Masif, Ketimpangan Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1000270236-1938732043.jpg" alt="Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menilai, sumber masalah Jakarta akibat tekanan pertumbuhan penduduk di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof di Jakarta, Rabu (14/8). Hal ini, lanjutnya, membuat masalah-masalah di Jakarta seperti banjir hingga kemacetan bukan hanya tidak mampu atau sanggup diimbangi kemampuan mengelola lagi, tapi oleh sumber daya untuk mengelola Jakarta. "Kalau kesenjangan ini tidak diatasi, maka solusinya adalah mengurangi beban tekanan terhadap Jakarta," katanya. Hal ini dalam rangka supaya memudahkan untuk penataan Jakarta, karena sumber masalah Jakarta yakni tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek. Perkembangan penduduk di wilayah Bodetabek selama 23 tahun mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 60 - 80 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Jakarta sendiri relatif stagnan, karena pergerakan migrasi orang malah yang dari Jakarta pindah ke wilayah pinggiran untuk mencari lokasi yang lebih murah. Tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek tersebut semakin meningkat dengan adanya pertambahan penduduk dari wilayah luar Jabodetabek yang datang ke Bodetabek. Hal ini memunculkan tuntutan layanan transportasi, pengelolaan sampah, polusi udara akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Jadi ada faktor pergerakan kependudukan secara nasional. "Ini menjadi alasan bahwa pemindahan ibu kota untuk memecah episentrum atau magnet ke wilayah Indonesia tengah dan timur sehingga nanti pergerakan penduduk nasional terpecah dan tidak lagi memusat di Jabodetabek dari berbagai kawasan Nusantara," kata Andrinof. Sebagai informasi, Ikatan Konsultan Nasional Seluruh Indonesia (Inkindo) mengungkapkan beban Jakarta yang selama ini sudah terlalu berat menjadi alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Penurunan muka tanah, banjir, hingga kepadatan lalu lintas menunjukkan beban berat kota Jakarta yang bisa menjadi alasan pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini sudah disiapkan kepala negara sebelumnya termasuk rencana memindahkan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Inkindo juga optimistis pembangunan IKN akan mendorong pemerataan pembangunan di provinsi-provinsi kawasan Timur Indonesia.

"Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof.

Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago Sebut Sumber Masalah Jakarta adalah Pertumbuhan Penduduk di Kota-kota Sekitarnya

rasio gini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rasio gini

Berita Terkini

Pramono Akui Kesenjangan Ekonomi di Jakarta Masih jadi PR Terbesar

Rasio Gini Kota Surabaya Membaik, Program Pengentasan Kemiskinan Semakin Masif, Ketimpangan Menurun

Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago Sebut Sumber Masalah Jakarta adalah Pertumbuhan Penduduk di Kota-kota Sekitarnya

Download Aplikasi JawaPos.com