<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/PLN-UID-jatim-3569316828.jpg" alt="ILUSTRASI. PLN UID Jatim" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. PLN UID Jatim</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur mencatat penambahan pelanggan tegangan menengah dan tegangan tinggi sektor bisnis dan industri sebanyak 100 pelanggan dengan total daya 160 Mega Volt Ampere (MVA).<br /><br />"Tren positif ini ditunjukkan dari pertumbuhan penjualan kumulatif <em>Year-on-Year</em> (YoY) triwulan I 2024 sebesar 6,79 persen," kata General Manager PLN UID Jawa Timur, Agus Kuswardoyo di Surabaya, Rabu (24/4).<br /><br />Agus mengatakan, sinyal positif dari awal tahun ini salah satunya ditopang melalui strategi ekstensifikasi yakni menciptakan&nbsp;<em>demand&nbsp;</em>listrik baru yang merespons kebutuhan listrik di seluruh penjuru tanah air.<br /><br />"Tidak hanya mengutamakan keandalan dan suplai pasokan listrik, saat ini PLN lebih proaktif menjangkau kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Setiap pelanggan kami respons kebutuhan secara cepat termasuk permintaan dan kecukupan daya kami sangat siap mendukung," ujar Agus.<br /><br />⁠Terbaru, PLN melakukan pengoperasian penambahan daya untuk pelanggan tambak pembibitan PT Samudra Duwet Pranata Situbondo dari daya 345 kVA menjadi 690 kVA pada (18/4) lalu.<br /><br />Sebelumnya, PLN juga melakukan pengoperasian pasang baru pelanggan industri makanan kemasan di Mojokerto PT Tristan Makmur Centralindo daya 555 kVA dengan estimasi rata-rata pemakaian 115.440 kWh per bulan. Corporate Strategy Manager PT Tristan Makmur Centralindo, Agus Setiyabudi mengapresiasi layanan dan kinerja PLN.<br /><br />"Meskipun bertepatan dengan bulan puasa dan libur lebaran target pengoperasian sesuai dengan jadwal. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim PLN, semoga layanan ke depan makin baik," katanya.<br /><br />Tak hanya itu, salah satu strategi ekstensifikasi dilakukan melalui program akuisisi captive power, yaitu mengajak pelanggan bisnis dan industri beralih dari penggunaan pembangkit listrik milik sendiri ke listrik PLN. Sepanjang 2024, PLN telah mengakuisisi captive dengan total daya 64,1 MVA.<br /><br />"Pelanggan kami ajak beralih dari listrik mandiri ke pembangkit PLN tentunya dengan keandalan pasokan listrik secara penuh dan insentif tarif listrik. Ada PT Chiel Jedang Indonesia Pasuruan Plant, PT Tjiwi Kimia dan terbaru PT Easterntex," ujar Agus.<br /><br />PLN juga menggiatkan pemasaran di sektor pertanian melalui program&nbsp;<em>electrifying agriculture&nbsp;</em>dan&nbsp;<em>electrifying marine</em>. Program tersebut hadir untuk mempermudah pelaku usaha di bidang tersebut mendapatkan akses listrik yang membuat usahanya semakin produktif dan ramah lingkungan.<br /><br />"PLN siap berperan dalam mewujudkan kesejahteraan negeri dengan menjadi penggerak roda perekonomian melalui penyediaan kebutuhan listrik khususnya untuk sektor bisnis dan industri," kata Agus.</p>

Tren positif ini ditunjukkan dari pertumbuhan penjualan kumulatif Year-on-Year (YoY) triwulan I 2024 sebesar 6,79 persen.

PLN UID Jatim Catat Penambahan 100 Pelanggan Sektor Bisnis dan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/JKT-Direktur-Utama-PT-PLN-Darmawan-Prasodjo-Salman-Toyibi-2JPG-752670395.jpg" alt="Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo saat memimpin Apel Siaga Kelistrikan menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo saat memimpin Apel Siaga Kelistrikan menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT PLN (Persero) mencatat rasio elektrifikasi (RE) nasional telah mencapai 99,79 persen per Desember 2023, dengan sebanyak 81.556.202 rumah tangga yang berlistrik secara nasional.<br /><br />"Kami menjalankan fungsi&nbsp;<em>public service obligation</em>&nbsp;(PSO) dengan menyediakan pemerataan akses ketenagalistrikan ke seluruh pelosok nusantara. Pencapaian rasio elektrifikasi nasional per Desember 2023 sebesar 99,79 persen," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (3/4).<br /><br />Darmawan merinci, pada 2023 terdapat penambahan penyambungan listrik ke 3,2 juta pelanggan rumah tangga. Maka RE nasional di tahun 2023 bertambah sebanyak 4,1 persen jika dibandingkan dengan RE nasional pada sebelumnya yang mencapai 99,63 persen.<br /><br />"Total (tidak hanya rumah tangga), penambahan penyambungan listrik adalah 3,5 juta di tahun 2023 termasuk untuk bisnis dan industri," kata dia lagi.<br /><br />Adapun rasio desa berlistrik (RDB) nasional per Desember 2023 tercapai sebesar 99,85 persen. Angka tersebut bertambah 0,06 persen dibanding dengan rasio desa berlistrik nasional pada Desember 2022 yang mencapai 99,79 persen.<br /><br />Darmawan mengatakan, PLN terus berusaha dan berupaya melakukan elektrifikasi ke seluruh daerah terpencil dalam mendorong peningkatan dan pemerataan akses kelistrikan.<br /><br />Karena&nbsp;itu, PLN telah membuat pemetaan atau&nbsp;<em>roadmap</em>&nbsp;listrik desa (lisdes) dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Darmawan menambahkan, sistem perencanaan dibuat menggunakan pemetaan digital, dengan PLN mengidentifikasi desa-desa yang belum berlistrik di seluruh wilayah di Indonesia.<br /><br />"Dan kami juga memetakan eksisting infrastruktur yang sudah dimiliki PLN serta mengembangkan strategi yang paling optimal dan efisien untuk mengekspansi eksisting infrastruktur kelistrikan untuk melistriki desa-desa terpencil tersebut," kata dia pula.<br /><br />Darmawan mengatakan,&nbsp;<em>roadmap</em>&nbsp;lisdes tahun 2022-2027 merupakan perencanaan yang sangat optimal dan efisien dengan tingkat presisi yang tinggi. Seluruh perencanaan ini juga dibuat demi bisa menjalankan amanah sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<br /><br />"Kami juga perlu menyampaikan bahwa dalam proses melistriki desa-desa terpencil itu tercipta suasana yang sangat guyub dan rukun, kedatangan kami disambut dengan hangat (oleh masyarakat setempat)," kata Darmawan.<br /><br />Sementara itu, dari sisi cadangan daya (<em>reserve margin</em>), Darmawan memastikan bahwa sistem kelistrikan saat ini sudah jauh lebih kokoh. Per Desember 2023, tercatat&nbsp;<em>reserve margin</em>&nbsp;nasional berada di atas level 30 persen. Kondisi saat ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2015 dengan&nbsp;<em>reserve margin</em>&nbsp;di luar Jawa-Bali saat itu banyak yang berstatus siaga, bahkan defisit.<br /><br />"Ini adalah buah manis dari pengembangan ekspansi infrastruktur kelistrikan baik itu dari pembangkit, transmisi, maupun juga distribusi, sehingga sistem kelistrikan nasional di tahun 2024 ini jauh lebih kokoh dibanding dengan sistem kelistrikan di tahun 2015," kata Darmawan.</p>

Adapun rasio desa berlistrik (RDB) nasional per Desember 2023 tercapai sebesar 99,85 persen. Angka tersebut bertambah 0,06 persen.

Rasio Elektrifikasi Nasional Capai 99,79 Persen, Cadangan Daya Sudah di Atas 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARTUGO1-560x373-1.jpg" alt="Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023" width="100%">
<figcaption>Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi meminta bagi-bagi "cuan" berkedok pembagian rice cooker gratis kepada masyarakat untuk dibatalkan. Pasalnya, tujuan pembagian rice cooker untuk mendorong penggunaan energi bersih dan menggantikan LPG 3 Kg tidak akan tercapai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, Fahmy menilai, penggunaan rice cooker memang menggunakan listrik yang merupakan energi bersih, tetapi rice cooker hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil. Apalagi, listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pembagian rice cooker juga tidak bisa menggantikan gas LPG 3 Kg. Alasannya, rice cooker hanya untuk menanak nasi, mengukus, dan memanaskan. Sedangkan memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 Kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 Kg. Berhubung kedua tujuan itu mustahil dicapai, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," ujar Fahmy dalam keterangan resmi, Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013054589/pemerintah-siapkan-anggaran-rp-3475-miliar-untuk-500000-rice-cooker-gratis-buat-masyarakat">Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 347,5 Miliar untuk 500.000 Rice Cooker Gratis Buat Masyarakat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menilai, berlakunya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga bersamaan dengan tahun politik, patut diduga "cuan" itu akan mengalir untuk pemenangan pilpres dan pileg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis,"&nbsp; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 347,5 miliar untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) atau rice cooker yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membagikan rice cooker kepada 500.000 masyarakat atau rumah tangga yang berhak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/01421792/ekonom-ugm-bantuan-rice-cooker-gratis-tidak-efektif-dan-bukan-solusi">Ekonom UGM: Bantuan Rice Cooker Gratis Tidak Efektif dan Bukan Solusi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp. 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga," kata Prastowo saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan, bahwa anggaran tersebut sudah disetujui Kemenkeu dan bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Anggaran Rp 347,5 miliar) bersumber dari DIPA Kementerian ESDM TA 2023," jelas Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rice cooker memang menggunakan listrik yang merupakan energi bersih, tapi hampir tidak memberikan kontribusi pada pengurangan karbon.

Pengamat Minta Bagi-bagi "Cuan" Berkedok Pembagian Rice Cooker Gratis Dibatalkan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/YUSTINUS-3155187889.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 347,5 miliar untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) atau rice cooker gratis yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan 500.000 unit rice cooker yang akan dibagikan&nbsp;kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga," kata Prastowo saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013049850/esdm-sebut-anggaran-bantuan-rice-cooker-gratis-masih-tunggu-persetujuan-bappenas-dan-kemenkeu">ESDM Sebut Anggaran Bantuan Rice Cooker Gratis Masih Tunggu Persetujuan Bappenas dan Kemenkeu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan, bahwa anggaran tersebut sudah disetujui Kemenkeu dan bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023. "(Anggaran Rp 347,5 miliar) bersumber dari DIPA Kementerian ESDM TA 2023," jelas Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Jisman Parada Hutajulu mengatakan, anggaran bantuan rice cooker atau penanak nasi masih menunggu persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, masih menunggu (persetujuan Bappenas dan Kemenkeu)," kata Dirjen Gatrik Jisman Parada Hutajulu saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Jisman enggan membeberkan lebih lanjut soal progress persetujuan anggaran. Termasuk, tidak menyebut angka pasti anggaran dan jumlah unit rice cooker yang akan dibagikan kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk diketahui, wacana pemberian bantuan Rice Cooker gratis untuk masyarakat sudah muncul pada tahun 2022 dengan nama program Bantuan Penanak Nasi Listrik (BPNL). Kemudian, bantuan tersebut berubah nama menjadi bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga yang secara resmi diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 26 September 2023 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bantuan ini dikucurkan karena diklaim, menanak nasi menggunakan rice cooker akan menghemat biaya sebesar Rp 6.404 per bulan jika dibandingkan dengan menggunakan kompor LPG 3 Kg. Menurut kajian ESDM, menanak nasi menggunakan LPG 3 Kg memerlukan sekitar 2,4 kg dengan biaya Rp 16.800 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara menggunakan rice cooker, hanya membutuhkan energi untuk menanak sebesar 5,25 kWh/bulan dan energi memanaskan sebesar 19,80 kWh/bulan yang secara nilai hanya membutuhkan Rp 10.396 per bulan.</div>

Yustinus Prastowo mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan 500.000 unit rice cooker yang akan dibagikan kepada sasaran.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 347,5 Miliar untuk 500.000 Rice Cooker Gratis Buat Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARTUGO1-560x373-1.jpg" alt="Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023" width="100%">
<figcaption>Bantuan rice cooker gratis pemerintah tahun 2023</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Jisman Parada Hutajulu mengatakan, anggaran bantuan rice cooker atau penanak nasi masih menunggu persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, masih menunggu (persetujuan Bappenas dan Kemenkeu)," kata Dirjen Gatrik Jisman Parada Hutajulu saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, wacana pemberian bantuan Rice Cooker gratis untuk masyarakat sudah muncul pada tahun 2022 dengan nama program Bantuan Penanak Nasi Listrik (BPNL). Kemudian, bantuan tersebut berubah nama menjadi bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga yang secara resmi diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 26 September 2023 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan rencana, bantuan tersebut akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 680 ribu unit dan membutuhkan biaya mencapai Rp 340 miliar. Dalam program ini, ESDM nantinya akan memberikan bantuan senilai Rp 500.000 per KPM yang tentunya akan ada komparansi dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/01421792/ekonom-ugm-bantuan-rice-cooker-gratis-tidak-efektif-dan-bukan-solusi">Ekonom UGM: Bantuan Rice Cooker Gratis Tidak Efektif dan Bukan Solusi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, dari sisi penghematan biaya menanak nasi. ESDM mengklaim, menanak nasi menggunakan rice cooker akan menghemat biaya sebesar Rp 6.404 per bulan jika dibandingkan dengan menggunakan kompor LPG 3 Kg.&nbsp;Menurut kajian ESDM, menanak nasi menggunakan LPG 3 Kg memerlukan sekitar 2,4 kg dengan biaya Rp 16.800 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara menggunakan rice cooker, hanya membutuhkan energi untuk menanak sebesar 5,25 kWh/bulan dan energi memanaskan sebesar 19,80 kWh/bulan yang secara nilai hanya membutuhkan Rp 10.396 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pembagian Rice Cooker tersebut menjadi salah satu upaya pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor. Termasuk rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013048223/alasan-pemerintah-beri-rice-cooker-gratis-ke-masyarakat-kurangi-impor-lpg-hingga-tingkatkan-konsumsi-listrik">Alasan Pemerintah Beri Rice Cooker Gratis ke Masyarakat, Kurangi Impor LPG hingga Tingkatkan Konsumsi Listrik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kan ingin mendorong terjadi pemanfaatan energi bersih itu di seluruh sektor ya. Di industri, di transportasi dengan mobil listrik, di rumah tangga juga kita dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain di geser kepada listrik, itu akan kita lakukan tahun ini," kata Dadan Kusdiana saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Saat ditanya perihal kuota dan anggaran yang dikucurkan ESDM, Dadan enggan menjawab. Dia hanya memastikan bahwa seluruh proses ini sudah mengikuti mekanisme penganggaran meskipun pernah disebut batal direalisasikan tahun ini oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoafa. "Proses udah diikuti sesuai mekanisme penganggaran," ujarnya.</div> </div>

Berdasarkan rencana, bantuan tersebut akan diberikan kepada KPM sebanyak 680 ribu unit dan membutuhkan biaya mencapai Rp 340 miliar.

ESDM Sebut Anggaran Bantuan Rice Cooker Gratis Masih Tunggu Persetujuan Bappenas dan Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/darmawan-365225599.jpg" alt="Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT PLN (Persero) membukukan pendapatan sebesar Rp 311,1 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut tercatat tumbuh 7,7 persen dibandingkan pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 288,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan capaian tersebut diraih berkat penjualan listrik yang meningkat sebesar 6,3 persen dari 257,6 Terrawatt hour (TWh) pada tahun 2021 menjadi 273,8 TWh pada tahun 2022. Selain itu, capaian yang diperoleh dalam situasi pemulihan pascapandemi ini, merupakan buah dari perubahan cara pandang pengembangan bisnis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari yang dulunya stagnan, <em>backward looking</em>, dan hanya berorientasi pada <em>supply</em>, sekarang menjadi pengembangan bisnis yang ekspansif dinamis, <em>forward looking</em>, berorientasi pada demand dan pelanggan," kata Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (4/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menambahkan bahwa torehan pendapatan penjualan ini merupakan hasil dari strategi ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh perseroan. Diantaranya melalui strategi ekstensifikasi dengan menciptakan demand listrik baru yang merespons kebutuhan listrik di seluruh penjuru tanah air.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengubah model layanan yang sebelumnya pasif, statis dan kaku menjadi model bisnis yang aktif, dinamis, dan <em>agile</em>," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darmawan menjelaskan, sejak tahun 2022, PLN telah menghadirkan inovasi melalui program <em>electrifying agriculture, electrifying marine</em>, dan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Program ekstensifikasi ini tidak hanya berhasil mengubah gaya hidup dari konvensional menjadi modern berbasis listrik yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan, namun juga menyumbang penjualan listrik perseroan sebesar 5,13 TWh atau setara Rp 5,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, PLN juga membangun ekosistem ketenagalistrikan yang baru melalui skema co-investment dengan mitra strategis untuk mempercepat penetrasi pasar agar bisa menghadirkan listrik sesuai dengan kebutuhan industri. Lewat program akuisisi captive power, PLN juga berhasil mengajak banyak pelanggan bisnis dan industri beralih dari penggunaan pembangkit listriknya sendiri ke PLN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui program tersebut, Darmawan menyebut PLN berhasil menyumbang penjualan sebesar 2,68 TWh atau sekitar Rp 2,7 triliun. Bahkan, meski sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan konsumsi listrik segmen industri besar meningkat 24,54 persen dan bisnis besar meningkat 22,47 persen. Pertumbuhan konsumsi ini menunjukkan kebangkitan ekonomi di tanah air, terutama pada sektor bisnis dan industri," jelas Darmawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan melalui strategi intensifikasi, PLN hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas peningkatan konsumsi listrik. Layanan home charging menjadi terobosan bagi pengguna kendaraan listrik. Sementara program promo tambah daya diberikan untuk meningkatkan produktivitas pelanggan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari strategi ini, PLN berhasil menambah penjualan sebesar 1,31 TWh atau setara Rp2,2 triliun. Lalu dengan pelayanan digital hingga menjangkau daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) jumlah konsumen PLN meningkat lebih dari 3 juta pelanggan dalam setahun, yaitu dari 82,54 juta pelanggan di tahun 2021 menjadi 85,63 juta pelanggan di tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Efisiensi operasional juga dilakukan PLN dengan memaksimalkan utilisasi pembangkit milik sendiri. Upaya ini membuat korporasi dapat menghemat Rp 1,1 triliun dari pengurangan kapasitas sewa pembangkit. Darmawan juga mengungkapkan, di balik capaian ini ada kerja keras, loyalitas dan dedikasi dari seluruh insan PLN yang tecermin pada peningkatan produktivitas pegawai dan efisiensi biaya kepegawaian yang signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PLN mampu mengubah kultur dari <em>bureaucratic like</em> menjadi <em>business like</em>, sehingga tercipta <em>streamlining</em> bisnis yang mengoptimalkan produktivitas seluruh sumber daya yang ada di perusahaan. Produktivitas pegawai meningkat dari 4,9 juta kWh per pegawai pada tahun 2021 menjadi 5,3 juta kWh pada tahun 2022. Di saat bersamaan, PLN berhasil memangkas biaya kepegawaian sebesar Rp 1,6 triliun dari target," pungkas Darmawan.</div>

Jumlah tersebut tercatat tumbuh 7,7 persen dibandingkan pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 288,9 triliun.

Penjualan Listrik 2022 Meningkat, Pendapatan PLN Tembus Rp 311,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230312-WA0016.jpg" alt="Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan tidak akan ada penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) periode April-Juni 2023 untuk 13 (tiga belas) Pelanggan Non Subsidi PT PLN (Persero). Demikian disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui keterangan resmi, kemarin.<br /> <br /> Tarif tersebut berlaku per 1 April sampai dengan 30 Juni 2023. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajul menuturkan, keputusan tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertimbangkan kestabilan kondisi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.<br /> <br /> Jisman menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan setiap 3 bulan apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, inflasi, dan Harga Patokan Batubara/HPB).<br /> <br /> Jisman mengungkapkan, sesuai ketentuan tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Periode Triwulan II tahun 2023 menggunakan realisasi rata-rata November 2022, Desember 2022 dan Januari Tahun 2023, dengan realisasi kurs sebesar Rp 15.522,99/USD, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 80,90 USD/Barrel, tingkat inflasi sebesar 0,36 persen, dan Harga Patokan Batubara (HPB) sebesar Rp 920,41/kg (sesuai kebijakan DMO Batubara 70 USD/ton).<br /> <br /> "Berdasarkan perubahan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I 2023 yang ditetapkan. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertimbangkan kondisi saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak naik," ujar Jisman dikutip dari laman ESDM, Jumat (31/3).<br /> <br /> Di samping itu, tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kegiatan sosial.<br /> <br /> "Kementerian ESDM terus mendorong agar PT PLN (Persero) terus berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif," pungkas Jisman.

Tarif Listrik Nonsubsidi Harusnya Naik, tapi Pemerintah Jaga Daya Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/PLN2.jpg" alt="Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> PT PLN (Persero) akan menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2023. Modal tersebut digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) di daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal).<br /> <br /> Direktur Manajemen Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan rasio elektrifikasi PLN akan dikebut 100 persen, adapun per Juli 2022 baru tercatat 97,4 persen. Oleh sebab itu, untuk mengejar target rasio elektrifikasi hingga 100 persen membutuhkan dana yang tidak sedikit.<br /> <br /> "Untuk mengejar RE 100 persen kita perlu melistriki wilayah 3 T yang aksesnya sulit dan secara korporasi ini tidak feasible secara investasi," kata Adi dalam Ngopi BUMN di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).<br /> <br /> Ia menjelaskan, untuk bisa menyambung listrik ke satu rumah di daerah 3T, PLN membutuhkan dana sekitar Rp 25 juta sampai Rp 40 juta per rumah. Hal ini disebabkan, daerah 3T biasanya jauh dari sumber listrik.<br /> <br /> "Kita harus menarik transmisi untuk membangun di daerah pedalaman, kemudian bangun gardu induk dan membangun jalur-jalur distribusi untuk sampai rumah," ujarnya.<br /> <br /> Ia menyebut, untuk menyambung jaringan di daerah 3T di regional Jawa, Bali, Madura rata-rata membutuhkan Rp 45 juta per pelanggan.<br /> <br /> Lalu daerah 3T di regional Sumatera dan Kalimantan butuh investasi rata-rata Rp 35 juta per pelanggan. Sedangkan di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan NTT mencapai rata-rata Rp 25 juta per pelanggan.<br /> <br /> Selain fokus meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah 3T, PLN juga menggunakan PMN untuk kebutuhan pembangunan transmisi dan gardu induk di daerah 3T, dengan alokasi dana sebesar Rp 3,7 triliun.<br /> <br /> Lalu ketiga, penggunaan PMN untuk membangun jaringan distribusi listrik desa sebesar Rp 4,4 triliun. Menurut Adi, butuh alokasi dana yang besar, misalnya untuk menanam tiang listrik dan menarik kabel jaringan tegangan rendah di daerah 3T.<br /> <br /> Menurutnya, tantangan utama dalam membangun infrastruktur di daerah 3T yaitu jalur yang sulit untuk membawa segala peralatan pembangunan tersebut. Itu sebabnya dibutuhkan biaya yang besar dalam merealisasikannya.<br /> <br /> Terkait persoalan itu, PLN juga akan menggunakan dana PMN untuk membangun pembangkit listrik di 3T. Artinya, jika daerah yang akan dialiri listrik sangat terpencil dan tidak memungkinkan untuk dijangkau jaringan PLN. Maka, pihaknya akan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk dijadikan sumber listrik.<br /> <br /> "Kalau ada di sana potensi PLTA kecil-kecil akan kita bangunnya. Kalau memang tidak ada sumber daya sama sekali kita akan membangunnya dengan PLTS meskipun dengan PLTS keterbatasannya sangat banyak," tandasnya.<br /> <br /> &nbsp;

Terima PMN Rp 10 T, PLN Siap Kembangkan Elektrifikasi di Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/patriot-energi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah serius meningkatkan elektrifikasi. Khususnya di desa-desa kategori 4T (terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi). Karena itu, pemerintah mencanangkan program pendampingan akses listrik lewat Patriot Energi.<br /> <br /> Kementerian ESDM bakal mengirim 100 wakil generasi muda ke wilayah sasaran elektrifikasi. Itu sekaligus menjadi upaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).<br /> <br /> Ini dukungan bagi percepatan elektrifikasi desa," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pada Jumat (18/6).<br /> <br /> Dadan menyebut Patriot Energi sebagai kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam elektrifikasi. "Generasi muda yang berjiwa sosial, aktif, cerdas, bersemangat, dan memiliki motivasi untuk berpartisipasi dan terlibat langsung," paparnya tentang kriteria Patriot Energi.<br /> <br /> Keterlibatan generasi muda, menurut Dadan, akan mendorong pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis energi primer setempat. Program serupa pernah diadakan Ditjen EBTKE bersama Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka).<br /> <br /> Tepatnya pada 2015 dan 2016. Saat itu sekitar 200 orang menjalani pendidikan dan pelatihan oleh Kementerian ESDM. Mereka bertugas meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan EBT.<br /> <br /> "Pertimbangan kami untuk melaksanakan kembali program Patriot Energi adalah adanya rumah tangga yang belum dialiri listrik. Atau, sudah berlistrik, tapi menyalanya kurang dari 12 jam," ungkap Dadan.<br /> <br /> Saat ini masih ada 433 desa yang gelap gulita. Sebanyak 5.231 desa lainnya berlistrik swadaya alias tidak mendapatkan pasokan dari PLN. Kualitasnya pun kurang memadai. Dadan menyatakan bahwa 5.200 unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dikelola PLN akan dikonversi menjadi pembangkit EBT.<br /> <br /> Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan, bauran EBT pada bauran energi primer nasional tahun lalu baru mencapai 11,2 persen. Karena itu, perlu usaha ekstrakeras untuk mencapai kondisi dua kali lipat dari sekarang agar target 23 persen tercapai pada 2025.

Percepat Elektrifikasi di Desa, ESDM Canangkan Program Patriot Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210120_204505.jpg" alt="Banjir menggenangi jalan, permukiman, sekolah, dan fasilitas umum lain di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Banjir menggenangi jalan, permukiman, sekolah, dan fasilitas umum lain di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Firman/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menjawab rumor yang beredar tentang pemadaman listrik bergilir akibat gangguan pasokan bahan bakar ke pembangkit. Rabu (27/1) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana memastikan bahwa pasokan aman sampai bulan depan.<br /> <br /> Pasokan energi primer batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memang terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, itu tidak akan mengakibatkan pemadaman.<br /> <br /> "Enggak ada pemadaman. <em>Insya Allah</em>, sampai 31 Januari nggak ada kekurangan pasokan listrik. Februari juga tidak akan sampai krisis. Listrik nyala terus, kami upayakan," tegas Rida Rabu (27/1).<br /> <br /> Februari nanti, menurut dia, PLN butuh tambahan 1,2 juta ton batu bara. "Sudah dijelaskan Pak Ridwan (direktur jenderal minerba, Red) bahwa dari sisi pasokan melebihi. DMO komitmennya tinggi juga," imbuhnya.<br /> <br /> Rida menjelaskan, pemerintah punya banyak cara untuk menjaga rantai pasok energi primer. Di antaranya adalah menjaga reliability pembangkit, memaksimalkan produksi PLTU Independent Power Producer (IPP), dan mengoptimalkan stok batu bara dengan mengatur produksi listrik. Selain itu, pihaknya memaksimalkan penggunaan gas pembangkit PLN.<br /> <br /> "Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batu bara berkurang, kami akan memaksimalkan penggunaan gas. Kalaupun gas masih kurang, kami dengan sangat-sangat terpaksa menggunakan BBM. Itu adalah opsi terakhir," urai Rida.<br /> <br /> Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Ridwan Djamaluddin menegaskan, 54 perusahaan batu bara telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban memasok ke PLN. "Semua perusahaan pemasok batu bara akan memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati," katanya.<br /> <br /> Sementara itu, Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi mengaku siap mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan batu bara. Suplai memang terkendala cuaca dan banjir.

Pemerintah Jamin Pasokan Listrik Aman Meskipun Kalsel Terendam Banjir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rasio elektrifikasi

Berita Terkini