<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/febri-diansyah-911575700.jpg" alt="Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dan eks Kabiro Hukum KPK Rasamala Aritonang usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan)." width="100%">
<figcaption>Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dan eks Kabiro Hukum KPK Rasamala Aritonang usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bagian Perencanaan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, pada Senin (21/4). Rasamala diagendakan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</p> <p>Rasamala telah menghadiri panggilan pemeriksaan KPK, sekitar pukul 10.11 WIB. Rasamala saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK.</p> <p>"Hari ini, Senin (21/4), KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPPU dengan tersangka SYL," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dikonfirmasi, Senin (21/4).</p> <p>Pemeriksaan terhadap Rasamala diduga berkaitan profesinya saat ini yang merupakan advokat pada Visi Law Office. Pasalnya, kantor hukum yang dinaunginya itu mendampingi SYL saat terjerat perkara suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).</p> <p>Namun, KPK masih enggan mengungkap materi pemeriksaan yang akan didalami terhadap Rasamala. Pemeriksaan itu dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</p> <p>"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ucap Tessa.</p> <p>KPK juga sebelumnya telah memeriksa advokat Fathroni Diansyah, pada Rabu (19/3). KPK mendalami soal pembiayaan bantuan hukum SYL kepada kantor hukum Visi Law Office.</p> <p>Dugaan ini muncul setelah KPK menggeledah kantor hukum Visi Law Office pada Rabu (19/3). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen hingga barang bukti elektronik.</p>

KPK periksa Rasamala Aritonang sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU mantan Mentan SYL, pemeriksaan berlangsung di Jakarta.

KPK Periksa Rasamala Aritonang Terkait Dugaan TPPU Eks Mentan SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Mantan-pegawai-KPK-Febri-Diansyah-dan-Rasamala-Aritonang-diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-1284561074.jpg" alt="Mantan Jubir KPK Febri Diansyah (kanan) bersama mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK Rasalama Aritonang memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Jubir KPK Febri Diansyah (kanan) bersama mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK Rasalama Aritonang memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga pihak ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pencegahan itu dilakukan, dalam rangka kepentingan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena dibutuhkannya keterangan berbagai pihak sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan tersangka SYL dkk, KPK saat ini telah ajukan cegah terhadap tiga orang untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yang dicegah merupakan advokat atau tim hukum dari Syahrul Yasin Limpo, yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang dan Donal Fariz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013260453/anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-ganjar-semuanya-silakan-menilai-sendiri">Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua MK, Ganjar: Semuanya Silakan Menilai Sendiri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak dimaksud adalah advokat," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencegahan itu dilakukan untuk enam bulan ke depan. KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah ketiga pihak tersebut, agar tidak bepergian ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengajuan cegah ini adalah yang pertama dan berlaku untuk 6 bulan kedepan sedangkan untuk perpanjangan lanjutan cegah disesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan. KPK ingatkan agar kooperatif hadir dalam setiap agenda jadwal pemanggilan dari Tim Penyidik," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi ini, Febri Diansyah mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi terkait tindakan KPK yang mencegah dirinya ke luar negeri selama enam bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait pencegahan ke LN [luar negeri], saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi," ujar Febri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febri memastikan, tim kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo menjalankan tugas sebagai advokat dengan iktikad baik dan profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. Yang pasti sampai saat ini proses pendampingan berjalan sebagaimana mestinya," tegas Febri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Juru Bicara KPK ini menyampaikan, SYL tengah dibantarkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dengan alasan kesehatan. Surat pembantaran tersebut telah ditandatangani Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan terbaru dalam proses pendampingan, bahwa per kemarin malam pak SYL dibantarkan di RSPAD," urai Febri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;KPK telah menetapkan mantan Mentan Syahrul&nbsp;Yasin Limpo sebagai tersangka. Selain&nbsp;Yasin Limpo,&nbsp;KPK juga turut menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan&nbsp;Direktur Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga pejabat di Kementan itu diduga menikmati hasil pungutan sebesar Rp 13,9 miliar. Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang</div> <div dir="auto">Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK mencegah tiga pihak ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

KPK Cegah Febri Diansyah, Rasamala, dan Donal Fariz ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/oke_JKT1-FEBRI-DIANSYAH-LEPAS-JUBIR-KPK-ali9.jpg" alt="Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum" width="100%">
<figcaption>Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pengusutan kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berlanjut. Kemarin (2/10) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pengacara sebagai saksi, yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz. Namun, hanya Febri dan Ramasala yang hadir.</p> <p>Febri dan Rasamala adalah mantan pegawai KPK. Febri pernah menjabat Kabag Pemberitaan KPK atau juru bicara (jubir) KPK. Sedangkan Ramasala adalah mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Hukum KPK.</p> <p>Mereka tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.20 WIB. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Febri menegaskan bahwa mereka datang atas inisiatif sendiri. Sebab, KPK belum mengirimkan surat panggilan kepada dirinya maupun Ramasala.</p> <p>Febri menjelaskan, dirinya dan Ramasala memang pernah menerima surat kuasa dari SYL. Namun, saat itu status kasus tersebut baru penyelidikan. &rdquo;Untuk proses penyidikan, kami belum diberi surat kuasa,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Febri juga menanggapi isu mengenai upaya penghilangan barang bukti yang mengarah kepada dirinya. Dia membantah isu itu. Sebagai advokat, Febri mengaku bekerja profesional sesuai dengan undang-undang (UU). &rdquo;Upaya-upaya seperti obstruction of justice sudah saya tentang sejak dulu,&rdquo; paparnya. Hingga pukul 16.08, Febri dan Ramasala masih menjalani pemeriksaan.</p> <p>Pada pukul 20.50, Febri dan Rasamala akhirnya keluar dari gedung KPK. Artinya, mereka menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. Febri menyatakan, penyidik melakukan tugasnya dengan baik. Menurut dia, tidak ada pertanyaan penyidik yang mengarah pada dugaan penghilangan alat bukti. &rdquo;Tidak ada satu pun tentang itu. Pemeriksaan terkait dengan draf pendapat hukum,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dia menjelaskan, pihaknya mendapat surat kuasa khusus dari SYL pada 15 Juni 2023. Sebagai penasihat hukum, mereka lantas merancang pendapat hukum dan memberikan masukan perbaikan tata kelola untuk menghapus titik-titik rawan korupsi di Kementan. &rdquo;Draf pendapat hukum itulah yang ditanyakan penyidik,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, ketiganya dipanggil bukan sebagai advokat salah satu tersangka. Namun sebagai saksi terkait dokumen-dokumen yang ditemukan selama proses penggeledahan di rumah dinas menteri pertanian maupun kantor Kementan.</p> <p>Apakah ketiganya terlibat dalam proses penghilangan alat bukti? Ali tidak memberikan penjelasan secara pasti. Dia menyebutkan, hasil itu bisa disampaikan jika proses pemeriksaan rampung.</p> <p>Ali lalu menerangkan, dalam proses penggeledahan, utamanya di kantor Kementan, khususnya di ruang menteri dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, memang ada upaya penghilangan alat bukti. &rdquo;Dengan cara menyobek dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti,&rdquo; paparnya.</p> <p class="class-paragraph">Seorang pengacara pun, tegas Ali, bisa dijerat hukum jika terbukti merintangi penyidikan. Dia lantas mencontohkan pengacara mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini ditahan KPK.</p> <p>Terkait update kasus, Ali mengatakan, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di Jagakarsa pada Minggu (1/10). Penggeledahan itu dilakukan di rumah salah satu tersangka. Di sana tim menemukan setumpuk dokumen dan uang rupiah serta dolar senilai Rp 400 juta.</p> <p>Ali juga menegaskan, KPK tidak hanya mengusut kasus dugaan korupsi di Kementan. Pihaknya juga menemukan indikasi pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). &rdquo;Untuk update-nya akan kami sampaikan lagi setelah proses penyidikan rampung,&rdquo; tuturnya. <strong>(elo/c9/c14/oni)</strong></p>

KPK memanggil tiga pengacara sebagai saksi, yakni Febri Diansyah, Ramasala Aritonang, dan Donal Fariz.

Dugaan Korupsi Kementan, Mantan Jubir KPK Diperiksa Lembaga Antirasuah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Aritonang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Mantan Pegawai KPK Rasamala Aritonang mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Musababnya, dia menilai kinerja dan citra lembaga antirasuah terus merosot tajam.<br /> <br /> Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum tersebut menjelaskan, membubarkan lembaga antirasuah menjadi opsi terakhir, jika memang lembaga yang kini digawangi Firli Cs sudah tidak bisa diperbaiki lagi.<br /> <br /> Agar tak dibubarkan, dia pun meminta pemerintah melakukan berbagai pembenahan. “Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pimpinan dan manajemen KPK, harus ditegur. Jika perlu diganti supaya efektif,” kata Rasamala, dalam ciutannya diakun twiter pribadinya @Rasamalart, Jumat (10/6).<br /> <br /> Kedua, pemerintah katanya, harus mempertanyakan, apakah manajemen KPK bisa memperbaiki kinerjanya.” Apa rencananya, dan berapa lama untuk perbaiki, jika tidak mampu ganti,” tegasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Rasamala mengusulkan agar KPK dibubarkan saja. Hal ini karena berbagai survey menilai, tingkat kepercayaan publik ke KPK semakin merosot.<br /> <br /> “KPK bubarkan saja. Perkuat kejaksaan, diawali dengan memindahkan anggaran KPK yang besar itu ke kejaksaan untuk meningkatkan renumerasi jaksa, dengan begitu kita bisa mendorong kinerja kejaksaan lebih maksimal lagi," kata Rasamala dalam ciutannya di akun twitter pribadinya, @RasamalArt, Kamis (9/6).<br /> <br /> Terkait pencegahan antikorupsi KPK, Rasamala mengusulkan agar hal itu digabung dengan Ombudsman RI.<br /> <br /> "Fungsi pencegahan KPK digabung saja dengan Ombudsman supaya fokus pencegahan," tukasnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, berbagai lembaga survei menilai tingkat kepercayaan publik terhadap KPK semakin merosot tajam. Terkini, lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI), mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pun menurun menjadi 59,8 persen dari semula sebesar 70,2 persen.<br /> <br /> Lembaga antirasuah itu kini di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan MPR. Di antara lembaga penegak hukum, lembaga yang kini digawangi Firli Bahuri Cs menjadi lembaga penegak hukum yang terendah tingkat kepercayaan publiknya.<br /> <br /> Survei yang dilakukan IPI ini digelar pada 18-24 Mei 2022 dengan menyasar warga negara Indonesia (WNI) usia 17 tahun ke atas yang memiliki telepon. Total responden survei IPI kali ini berjumlah 1.213 orang.<br /> <br /> Metode pemilihan sampel dilakukan menggunakan random digit dialing (RDD). Adapun margin of error diperkirakan +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Usul KPK Dibubarkan, Ini Alasannya Menurut Rasamala Aritonang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Febri-dan-Rasamala-di-Sidang-Skema-Ponzi-Visi-Law-Office.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Persidangan kasus skema ponzi emas Rp 1 Triliun kembali dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Dalam sidang yang digelar pada Senin (4/4) kemarin, saksi M Ibadi yang tak lain merupakan kuasa hukum terdakwa sebelumnya, mengatakan bahwa sekitar Maret - April 2021, dirinya pernah membuat daftar aset terdakwa. Saat itu kata saksi, banyak korban sedang menuntut kerugian pada terdakwa. Hal itu dikatakan saksi M Ibadi, saat dicecar kuasa hukum 8 orang korban, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang.<br /> <br /> Dalam sidang tersebut, saksi M Ibadi juga mengaku pernah mendatangi toko emas terdakwa yang berlokasi di BSD, bersama terdakwa dan 2 orang lainnya. Pada saat itu saksi melihat emas ditimbang dengan total 40 kg dan diserahkan pada Zam dan Buyung. Namun Saksi mengakui tidak mengikuti ke mana emas dibawa. Hal ini karena saksi diturunkan di tengah jalan dekat Cilandak Town Square (Citos) sekitar pukul 03.00 dini hari. Saksi menyebut ada 20 kg emas yang lebih lanjut diserahkan pada Ali Boy yang juga masih keluarga terdakwa.<br /> <br /> “Dalam persidangan ini mulai terungkap ada 40 kg emas yang belum disita dan seharusnya digunakan untuk mengganti kerugian korban,” ujar Rasamala Aritonang Selasa (5/4). Namun tetap menjadi pertanyaan, kemana aset terdakwa yang lain, padahal seharusnya berjumlah lebih banyak agar dapat mengganti kerugian seluruh korban.<br /> <br /> Selain terungkapnya fakta baru keberadaan emas 40 kg tersebut, Rasamala mengatakan, Visi Law Office juga mengapresiasi majelis hakim yang telah membuka ruang yang luas bagi para korban , dalam persidangan perkara penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Harapannya memang sikap majelis hakim seperti ini dapat memperkuat semangat untuk bisa memulihkan kerugian korban secara adil.<br /> <br /> Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum korban diberikan kesempatan menggali secara mendalam fakta-fakta melalui keterangan saksi dan melakukan pengecekan bukti-bukti yang diajukan terdakwa.<br /> <br /> Mengacu pada Hukum Acara Perdata, kuasa hukum korban juga mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset terdakwa yang sebelumnya diduga dialihkan pada pihak lain. “Mohon izin yang mulia, kami ajukan sita jaminan untuk emas 40 kg yang telah terungkap sebagai fakta hukum di persidangan ini,”pinta Febri Diansyah menyampaikan secara lisan di persidangan.<br /> <br /> Pengajuan tersebut mengacu pada Pasal 227 HIR, karena dalam sidang penggabungan gugatan ganti kerugian ini, Pasal 101 KUHAP mengatur ketentuan hukum acara perdata berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.<br /> <br /> Sidang dengan agedan pemeriksaan saksi ini, akan dilanjutkan pada Rabu, (6/4) dengan agenda keterangan terdakwa.<br /> <br /> Untuk diketahui, kasus ini bermula saat terdakwa Budi Hermanto sejak Januari 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek, yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.<br /> <br /> Adanya penawaran tinggi ini, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.<br /> <br /> Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Bahkan ditaksir ratusan korban yang telah tertipu, jika ditotal mengalami kerugian lebih dari Rp 1 trilun.

Fakta Pengambilan Emas 40 KG Terungkap di Sidang Skema Ponzi Rp 1 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Aritonang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Delapan orang yang menjadi korban penipuan emas skema ponzi terdakwa Budi Hermanto, Rabu (16/3) ini melayangkan penggabungan gugatan ganti kerugian (restitusi) ke Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan ini merupakan sebuah terobosan hukum baru, yang jarang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia.<br /> <br /> "Kami menyampaikan (ke majelis hakim-red), kita bisa mengajukan instrumen yang jarang digunakan oleh sebagian besar korban, yaitu Pasal 98 KUHAP. Jadi kami pakai dasar Pasal 98 KUHAP digabungkan gugatan ganti kerugian perkara pidana," ujar tim kuasa hukum korban, Rasamala Aritonang kepada JawaPos.com, Rabu (16/3).<br /> <br /> Dikatakan Rasamala, dalam Pasal 98 KUHAP dijelaskan, setiap ada kerugian yang dasarnya adalah peristiwa pidana yang didakwakan di persidangan, maka hakim dapat menggambungkan perkara gugatan itu berdasarkan pengajuan yang diajukan oleh korban.<br /> <br /> Oleh karena itu, menurut tim kuasa hukum Visi Law Office ini, atas nama keadilan dan hukum, proses penegakan hukum pidana tak boleh hanya  menghukum terdakwa. Tetapi perlu juga memikirkan hal lain seperti rehabilitasi, restitusi hak-hak korban yang hilang atau dirugikan dari peristiwa itu.<br /> <br /> "Makanya penting sekali majelis hakim ini untuk mempertimbangkan untuk mengabulkan dan memberikan hak-hak para korban, sehingga korban punya kepercayaan terhadap penegakan hukum yang berjalan," harapnya.<br /> <br /> Mantan Kabag Biro Hukum KPK ini menegaskan, putusan gugatan ganti kasus dugaan penipuan dan pencucian uang dengan skema ponzi ini, menjadi sangat penting. Pasalnya saat ini sedang marak penipuan berkedok investasi. Rasamala khawatir, jika putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, maka menjadi preseden buruk ke depannya.<br /> <br /> "Apalagi hari ini penipuan investasi lagi marak, kalau kemudian tidak ditangani dengan serius dan penegakan hukum tidak lurus dan korban tidak diberikan hak-nya. Maka orang akan hilang kepercayaan terhadap hukum, itu tidak boleh terjadi," tukasnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, kasus ini bermula saat terdakwa Budi Hermanto sejak Januari 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek, yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.<br /> <br /> Adanya penawaran tinggi ini, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.<br /> <br /> Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Bahkan ditaksir ratusan korban yang telah tertipu, jika ditotal mengalami kerugian lebih dari Rp 1 triliun.

Gugatan Restitusi Korban Investasi Emas Ponzi jadi Terobosan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Aritonang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Bagian Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang menolak tawaran untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Meski demikian, penangkatan bagi mantan pegawai KPK akan merehabilitasi nama baik 57 mantan pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).<br /> <br /> "Saya sangat mengapresiasi Pak Kapolri dan pihak Kepolisian yang telah mengupayakan, menawarkan dan memberikan kesempatan untuk pengangkatan bagi 57 eks pegawai KPK sebagai ASN di Polri. Tawaran ini sekaligus dapat dimaknai sebagai rehabilitasi nama baik 57 eks pegawai KPK," kata Rasamala dalam keterangannya, Senin (6/12).<br /> <br /> Rasamala beralasan, tidak bergabung menjadi ASN di Polri karena telah berkomitmen untuk mengabdikan diri sebagai akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (UNPAR). Serta ada komitmen lain untuk terus memperjuangkan keadilan dan pemberantasan korupsi meskipun di luar kepolisian.<br /> <br /> "Saya berharap, apapapun pilihan dan langkah yang diambil oleh IM57+ akan berdampak luas bagi perubahan yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi dan memberikan manfaat bagi rakyat," harap Rasamala.<br /> <br /> Meski demikian, Rasamala memastikan tetap mendukung rekan-rekannya yang memutuskan untuk bergabung menjadi ASN di Polri. Hal ini semata sebagai langkah upaya pemberantasan korupsi.<br /> <br /> "Saya mendukung teman-teman yang bergabung sebagai ASN Polri untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi dan mendukung kerja penegakkan hukum di Polri, dan untuk itu meskipun saya berada di luar Polri, saya selalu siap membantu dan mendukung dengan pengetahuan dan keahlian yg saya miliki," tegas Rasamala.<br /> <br /> Sebelumnya, Mabes Polri mengonfirmasi sebanyak 44 mantan pegawai KPK menerima tawaran menjadi ASN Polri. Kepastian ini didapat setelah 52 orang barisan mantan pegawai KPK mengikuti proses sosialisasi.<br /> <br /> "Hasil sosialisasi yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.<br /> <br /> Ramadhan menuturkan, saat ini ada 8 orang yang menolak tawaran menjadi ASN Polri. Karena itu, Polri memberikan waktu sampai dengan besok kepada pihak lainnya yang belum memberikan jawaban.<br /> <br /> "(Sisanya) menunggu konfirmasi 4 orang. Diberikan batas waktu sampai besok pagi," ungkap Ramadhan.<br /> <br /> Penangkatan mantan pegawai jadi ASN Porli ini berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021. Perpol ini mengatur keputusan pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Rasamala Aritonang Putuskan Tak Gabung jadi ASN Polri, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/20210930_133726.jpg" alt="Caption: Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB, Kamis (30/9). Foto: Ridwan" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB, Kamis (30/9). Foto: Ridwan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang merespon sejumlah tawaran partai politik seperti Demokrat, PKS hingga PKP untuk bergabung ke dalam partai tersebut. Rasamala menyampaikan ucapan terimakasih atas adanya tawaran tersebut.<br /> <br /> "Pertama gini, saya mau bilang terima kasih terhadap tawaran-tawaran itu," kata Rasamala dikonfirmasi, Kamis (14/10).<br /> <br /> Rasamala juga mengungkapkan, dirinya bersama rekan-rekan mantan pegawai KPK masih melakukan konsolidasi serta mematangkan konsep tersebut. Dia mengaku, ingin berkomunikasi terlebih dulu dengan para tokoh nasional.<br /> <br /> "Di awal saya sudah sampaikan kita mau bertemu dulu dengan beberapa tokoh untuk minta insight, meminta perspektif untuk sama-sama melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijajaki," papar Rasamala.<br /> <br /> Meski demikia, Rasamala mengungkapkan pihaknya tetap ingin membuat partai baru, yang berencana akan dinamakan Partai Serikat Pembebasan (PSB). Dia mengaku, ingin memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat dalam berdemokrasi.<br /> <br /> "Karena kan gagasan kita, kita mau memberikan kanal alternatif, jalan alternatif mengatasi kebuntuan, mengatasi kemacetan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat," ujar Rasamala.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan partainya menawarkan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergabung ke partai berlogo pohon beringin ini.<br /> <br /> Hal ini dikatakan Nabil setelah Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang berkeinginan membuat partai politik.<br /> <br /> "Terkait adanya wacana para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk mendirikan partai politik sebagai salah satu pilihan kiprahnya, PKS meresponnya dengan menawarkan mereka untuk bergabung saja ke PKS," ujar Nabil kepada wartawan, Kamis (14/10).<br /> <br /> Nabil menuturkan, membentuk partai politik adalah hal yang tidak mudah. Sehingga lebih baik pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ini bergabung ke partai yang dikomandoi oleh Ahmad Syaikhu tersebut.<br /> <br /> “Meski mendirikan parpol adalah hak konstitusional warganegara, bagi kami daripada membangun parpol baru, kami mengajak kepada para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk bergabung dengan PKS,” pungkasnya.

Eks Pegawai KPK Ngotot Dirikan Partai Serikat Pembebasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Aritonang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang merespon sejumlah tawaran partai politik seperti Demokrat, PKS hingga PKP untuk bergabung ke dalam partai tersebut. Rasamala menyampaikan ucapan terimakasih atas adanya tawaran tersebut.<br /> <br /> "Pertama gini, pertama saya mau bilang terima kasih terhadap tawaran-tawaran itu," kata Rasamal dikonfirmasi, Kamis (14/10) malam.<br /> <br /> Rasamala mengungkapkan, dirinya bersama rekan-rekan mantan pegawai KPK masih melakukan konsolidasi serta mematangkan konsep tersebut. Dia mengaku, ingin berkomunikasi terlebih dulu dengan para tokoh nasional.<br /> <br /> "Di awal saya sudah sampaikan kita mau bertemu dulu dengan beberapa tokoh untuk minta insight, meminta perspektif untuk sama-sama melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijajaki," papar Rasamala.<br /> <br /> Meski demikian, Rasamala mengungkapkan pihaknya tetap ingin membuat partai baru, yang berencana akan dinamakan Partai Serikat Pembebasan (PSP). Dia mengaku, ingin memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat dalam berdemokrasi.<br /> <br /> "Karena kan gagasan kita, kita mau memberikan kanal alternatif, jalan alternatif mengatasi kebuntuan, mengatasi kemacetan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat," ujar Rasamala.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan partainya menawarkan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergabung ke partai berlogo pohon beringin ini.<br /> <br /> Hal ini dikatakan Nabil setelah Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang berkeinginan membuat partai politik.<br /> <br /> “Terkait adanya wacana para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk mendirikan partai politik sebagai salah satu pilihan kiprahnya, PKS meresponnya dengan menawarkan mereka untuk bergabung saja ke PKS,” ujar Nabil kepada wartawan, Kamis (14/10).<br /> <br /> Nabil menuturkan, membentuk partai politik adalah hal yang tidak mudah. Sehingga lebih baik pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ini bergabung ke partai yang dikomandoi oleh Ahmad Syaikhu tersebut.<br /> <br /> “Meski mendirikan parpol adalah hak konstitusional warganegara, bagi kami daripada membangun parpol baru, kami mengajak kepada para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk bergabung dengan PKS,” pungkasnya.

Ditawari Gabung Sejumlah Parpol, Rasamala: Kami Ingin Buat Parpol Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Aritonang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang menjelaskan terkait keinginannya yang berencana membuat partai politik. Dia mengungkapkan, partai politik bisa membuat efek yang besar bagi bangsa dan negara, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.<br /> <br /> "Kepikiran sih kalau mau bikin perubahan yang punya impact besar kan partai politik adalah salah satu kendaraan strategis dalam sistem demokrasi," kata Rasamala dikonfirmasi, Kamis (14/10).<br /> <br /> Rasamala tak memungkiri, publik banyak mengkritik terkait permasalahan partai politik yang kerap kali melakukan praktik rasuah. Karena itu, ada peluang besar untuk membangun parpol yang bersih, berintegritas dan akuntabel.<br /> <br /> Karena itu, Rasamala ingin berdiskusi terlebih dahulu untuk membicarakan terkait rencana pembentukan parpol tersebut. Dia menyadari, mendirikan parpol tidak mudah, membutuhkan anggaran juga SDM yang memadai.<br /> <br /> "Memang tantangannya tidak mudah, karena syarat pendirian parpol kan memang rumit, tapi layak dicoba, kalau bisa terwujud (Partai Serikat Pembebasan) saya yakin kita bisa memberikan dorongan lebih kuat lagi untuk perubahan, dan kemajuan bagi indonesia, tentu syaratnya Indonesia mesti bersih dari korupsi," tegas Rasamala.<br /> <br /> Meski demikian, hingga kini belum ada tawaran dari sejumlah parpol untuk mengajak bergabung. Karena itu, dia berencana mendirikan parpol yang bersih dari korupsi dan berintegritas.<br /> <br /> "Sementara ini gagasannya adalah membangun partai yamg bersih, berintegritas dan akuntabel, belum terpikir soal tawaran dari partai, tapi dalam konteks membangun aliansi untuk memajukan negara kan segala kemungkinan bisa saja dijajaki," pungkas Rasamala.

Eks Pegawai KPK Beberkan Rencana Bentuk Parpol Bersih dari Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rasamala Aritonang

Berita Terkini