<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/5iAfoGROXCndISr25LG0aSkXz7ny4WZAUkQKMUAw-617894476.jpg" alt="Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat refleksi akhir tahun rapor pendidikan Tahun 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat refleksi akhir tahun rapor pendidikan Tahun 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dunia pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan rapor merah terhadap pendidikan di Indonesia tahun 2025. Mulai dari kualitas yang stagnan hingga ledakan kasus kekerasan. Koordinator Nasional (Kornas) JPPI Ubaid Matraji menyebut, tahun ini pendidikan Indonesia belum bisa naik kelas. Biang keroknya adalah nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang masuk kategori merah dan masih jauh dari standar minimal. Skor TKA Anjlok, Sistem Pendidikan Dinilai Gagal&nbsp; Data JPPI periode 2015-2025 memperlihatkan capaian pembelajaran yang memprihatinkan. Skor TKA 2025 hanya berkisar di angka 49-50, jauh dari target skor 60. Menurut Ubaid, kondisi ini bukan salah murid atau guru, melainkan kegagalan sistemik. "Skor TKA yang rendah ini, bukan salah murid dan guru, tetapi akumulasi kegagalan sistem pendidikan nasional dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua," ujar Ubaid saat refleksi akhir tahun rapor pendidikan Tahun 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12). Darurat Kekerasan Seksual di Sekolah&nbsp; Hal yang lebih mengerikan adalah lonjakan kekerasan di lingkungan sekolah yang naik hingga 600% dalam enam tahun terakhir. Dari total 641 kasus pada 2025, kekerasan seksual menjadi jenis yang paling mendominasi, mencapai 57,65%. Ironisnya, sekolah bukan lagi ruang aman. Data mengungkap bahwa 57% pelaku kekerasan justru berasal dari kalangan guru dan tenaga kependidikan. Ubaid menilai ini sebagai "pandemi sunyi" karena sering ditutupi institusi demi menjaga nama baik. "Kasus kekerasan di satuan pendidikan melonjak dari 91 kasus (2020) menjadi 641 kasus (2025), naik lebih dari 600% dalam enam tahun," ucapnya. Menurutnya, hal ini menandakan kegagalan serius negara dalam membangun sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.&nbsp; "Kekerasan bukan lagi kasus insidental, melainkan pola yang terus berulang dan dibiarkan," tambahnya.

JPPI mengungkapkan kondisi pendidikan Indonesia 2025 yang memprihatinkan, dengan skor TKA rendah dan lonjakan kekerasan seksual.

Rapor Merah Pendidikan Indonesia 2025: Skor TKA Anjlok dan Kekerasan Naik 600%!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/Screenshot_1-2-2381954112.jpg" alt="Pelaku bullying SMPN 2 Cimanggu Cilacap disebut warganet sebagai Mario Dandy Jilid 2." width="100%">
<figcaption>Pelaku bullying SMPN 2 Cimanggu Cilacap disebut warganet sebagai Mario Dandy Jilid 2.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyinggung soal nilai merah yang harus diwaspadai dalam dunia pendidikan. Hal itu sejalan dari dalam rapor pendidikan 2023 yang dirilis Kemendikbudristek. Anindito Aditomo mengaku sangat prihatin terhadap iklim keamanan sekolah. Terutama atas berbagai kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Pihaknya sejatinya sudah menerbitkan peraturan menteri yang menjadi landasan hukum untuk menangani isu kekerasan secara komprehensif di sekolah dan daerah. Ada pula program anti kekerasan bernama ROOTS yang diterapkan di sekolah-sekolah yang paling terindikasi terjadi perundungan. Modul program ROOTS juga telah tersedia di platform Merdeka Mengajar untuk diterapkan secara mandiri oleh satuan pendidikan. &rdquo;Kami mendorong pemda dan satuan pendidikan untuk segera menerapkan modul tersebut demi menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua murid dan warga sekolah,&rdquo; ungkapnya. Sayangnya, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang dimaksud Nino dinilai hanya galak di tulisan. Sebab, permendikbudristek yang diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan di sekolah itu sangat lemah dalam implementasi di sekolah. &rdquo;Permendikbudristek PPKSP seolah macan kertas. Galak di tulisan, namun lemah dalam implementasinya,&rdquo; kritik Koordinator Nasional Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Buktinya, sejumlah kekerasan di lingkungan sekolah terus terjadi. Dalam sebulan terakhir, kata dia, ada lima kasus indikasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Di antaranya, kasus guru mencukur rambut belasan siswi karena tak pakai jilbab sesuai aturan sekolah di Lamongan, seorang anak SD di Gresik yang diduga dipalak dan dicolok matanya hingga buta oleh kakak kelas, serta seorang guru madrasah aliyah di Kecamatan Kebonagung, Demak, yang dibacok siswa saat asesmen tengah semester berlangsung. Kemudian, seorang siswa dipukuli sesama siswa sambil direkam siswa lainnya. Pelaku dan korban diduga dari SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap. Lalu, seorang siswi SDN 06 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang diduga lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya. Satriwan prihatin atas apa yang terjadi. Sekolah yang seharusnya menjadi ekosistem yang nyaman, sehat, berpihak pada tumbuh kembang anak, dan aman bagi seluruh warga sekolah justru menjadi tempat mengerikan. &rdquo;Seakan kekerasan tak dapat distop. Lagi-lagi siswa dan guru jadi korban. Alarm keras bagi pendidikan nasional,&rdquo; tegasnya. Dia menilai profil pelajar Pancasila yang berisi nilai-nilai karakter baik dalam Kurikulum Merdeka belum diaktualisasikan dengan komprehensif oleh sekolah. Meski, dalam hasil AN yang tecermin di rapor pendidikan pada indikator karakter murid, terlaporkan ada peningkatan. Sama halnya dengan nilai iklim keamanan sekolah di tingkat SD/MI/sederajat yang naik tahun ini. Padahal, banyak kekerasan yang masih terjadi. &rdquo;Rapor pendidikan belum mewakili kondisi di lapangan sepenuhnya,&rdquo; ungkapnya. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, ada indikasi kuat sekolah belum memahami Permendikbudristek PPKSP. Hal itu diduga lantaran sosialisasi yang tidak optimal oleh Kemendikbudristek dan dinas pendidikan sampai ke level pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Karena itu, dia mendesak Kemendikbudristek menyosialisasikan aturan tersebut secara lebih masif. Sosialisasi kebijakan PPKSP, paradigma disiplin positif, sampai pelatihan keterampilan teknis bagi guru dan kepala sekolah guna pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah harus dilakukan. P2G juga mendorong seluruh dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah (TPPK). &rdquo;P2G menilai masih sangat minim sekolah yang sudah membentuk TPPK hingga hari ini,&rdquo; katanya. Menurut dia, selama ini sekolah hanya berhenti pada aksi deklarasi anti perundungan atau deklarasi sekolah ramah anak. Aksi itu kemudian berakhir sebagai jargon belaka. Selain pada Kemendikbudristek, P2G berharap Kementerian Agama yang mengatur madrasah bisa segera mengadopsi Permendikbudristek 46/2023. Sebab, sejauh ini permendikbudristek tersebut dipahami guru hanya bagi sekolah, bukan untuk madrasah. &rdquo;Bagi pihak sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan berbasis agama, P2G meminta jangan menutupi kasus dan melindungi pelaku apa pun bentuk aksi kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah,&rdquo; tandasnya. (mia/c19/fal)

Anindito Aditomo mengaku sangat prihatin terhadap iklim keamanan sekolah. Terutama atas berbagai kasus kekerasan dan perundungan.

Rapor Pendidikan 2023: Iklim Keamanan Sekolah Menurun, Kasus Kekerasan dan Perundungan Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/mpls.jpg" alt="SERU BERMAIN: Sejumlah siswa SDN Ketabang 1 Surabaya kompak memainkan bola bersama rekanrekannya sebelum memasuki ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah kemarin (18/7). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SERU BERMAIN: Sejumlah siswa SDN Ketabang 1 Surabaya kompak memainkan bola bersama rekanrekannya sebelum memasuki ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah kemarin (18/7). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembelajaran pascapandemi Covid-19 mulai pulih. Itu tergambar dalam rapor pendidikan 2023 yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Banyak capaian baik, tapi ada pula nilai merah yang harus diwaspadai. Sebagaimana diketahui, ada sebelas indikator penilaian dalam rapor pendidikan 2023. Di antaranya, kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi murid, karakter murid, iklim keamanan sekolah, dan iklim inklusivitas sekolah. Kemudian, iklim kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran, penyerapan lulusan SMK, kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja, persentase PAUD terakreditasi minimal B, dan angka partisipasi sekolah. Semua data yang diambil merupakan cerminan dari wajah pendidikan pada 2022. Tahun ini hasil rapor untuk kemampuan numerasi murid cukup menggembirakan. Semua jenjang dari SD/MI/sederajat hingga SMA/SMK/MA/sederajat mengalami kenaikan. Begitu pula nilai kualitas pembelajaran. Namun, ada pula nilai yang mengalami penurunan. Misalnya, kemampuan literasi murid untuk jenjang SMA/SMK/MA. Juga pada iklim keamanan sekolah (lihat grafis). Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengungkapkan, hasil asesmen nasional (AN) yang ditampilkan dalam rapor pendidikan Indonesia menunjukkan mulai ada pemulihan pembelajaran pascapandemi. Pada 2022, jumlah murid SD, SMP, dan SMA/SMK yang memenuhi kompetensi minimum dalam numerasi meningkat jika dibandingkan dengan 2021. &rdquo;Untuk literasi, juga terjadi peningkatan di jenjang SD dan SMP,&rdquo; ujarnya kemarin (28/9). Menurut dia, peningkatan signifikan itu menunjukkan dampak awal dari program-program Merdeka Belajar yang sementara ini memang lebih banyak ditujukan ke jenjang SD dan SMP/sederajat. Pendampingan melalui Kampus Mengajar, misalnya, menyasar SD dan SMP yang paling rendah skor literasi dan numerasinya. Program buku bacaan bermutu juga menyasar SD yang paling rendah skor literasi dan numerasinya. Dia mengakui masih ada pekerjaan rumah (PR), terutama di jenjang SMA/SMK lantaran nilai literasinya yang turun. &rdquo;Sebenarnya juga (PR) untuk semua jenjang agar kualitas pendidikan kita bukan hanya pulih seperti sebelum pandemi, tapi justru lebih baik dibanding sebelumnya,&rdquo; sambungnya. Perbaikan kualitas itu, lanjut dia, tengah didorong melalui Kurikulum Merdeka dan penyediaan berbagai perangkat yang membantu guru menerapkan kurikulum tersebut dengan baik. Apalagi, hasil studi INOVASI (kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia) yang diluncurkan pada Selasa (26/9) menunjukkan bahwa karakteristik Kurikulum Merdeka seperti fleksibilitas dan fokusnya pada keterampilan dasar adalah faktor kunci dalam pemulihan pembelajaran. &rdquo;Hasil studi itu menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum yang fleksibel dan berfokus pada literasi-numerasi mengalami pemulihan pembelajaran yang dua kali lebih cepat dibanding sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 2013,&rdquo; paparnya. (mia/c19/fal)

Pembelajaran pascapandemi Covid-19 mulai pulih. Itu tergambar dalam rapor pendidikan 2023 yang dirilis Kemendikbudristek.

Rapor Pendidikan 2023, Numerasi dan Kualitas Pembelajaran Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform Rapor Pendidikan terus disempurnakan. Pada versi terbaru, yakni 2.0, akses platform Rapor Pendidikan diperluas ke pendidik. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan, perluasan tersebut memungkinkan gotong royong antara kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan operator dalam merencanakan pembenahan. Dengan begitu, pembenahan tidak hanya ada di tangan kepala satuan pendidikan, tapi tanggung jawab seluruh warga satuan pendidikan. Rapor Pendidikan itu berisi hasil asesmen nasional (AN) yang dilakukan Kemendikbudristek. Ada sejumlah aspek yang diukur. Yakni, kualitas hasil belajar literasi, numerasi, karakter, serta kualitas lingkungan belajar di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Melalui platform Rapor Pendidikan, hasil AN disampaikan sebagai umpan balik dan dasar melakukan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan dalam proses pembenahan dan peningkatan kualitas belajar. &rdquo;Kini kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan operator sekolah dapat mengambil peran dalam memahami kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menentukan prioritas pembenahan bersama,&rdquo; ungkapnya dalam perilisan Rapor Pendidikan versi 2.0 secara daring kemarin (10/5). Lebih lanjut, Nadiem menyampaikan, sejak dirilis pada 2022, platform Rapor Pendidikan telah membantu lebih dari 284 ribu satuan pendidikan melakukan refleksi dan pembenahan dengan perencanaan berbasis data yang ada di platform. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menambahkan, platform Rapor Pendidikan versi 2.0 yang baru dirilis dapat dimanfaatkan seluruh satuan pendidikan. Mulai PAUD, pendidikan dasar, menengah, SLB, hingga vokasi. (mia/c7/fal)

Platform Rapor Pendidikan terus disempurnakan. Pada versi terbaru, yakni 2.0, akses platform Rapor Pendidikan diperluas ke pendidik.

Pendidik Kini Bisa Akses Rapor Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapor Pendidikan menjadi salah satu program yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengukur keberhasilan pendidikan di Indonesia. Melalui program ini diharapkan bisa mendorong kualitas belajar semakin baik.  "Rapor pendidikan merupakan cara Kemendikbudristek untuk mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam evaluasi belajar ke arah kualitas proses dan hasil belajar," ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Nasional Kemendikbudristek Anindito Aditomo kepada wartawan, Minggu (17/4).  Lebih lanjut, Anindito mengatakan, data utama dalam rapor pendidikan adalah hasil belajar yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, serta karakter peserta didik. "Yang diperlukan oleh semua peserta didik adalah kemampuan dalam memahami bacaan, penyelesaian masalah untuk matematika sederhana, dan karakter yang ada di dalam profil Pelajar Pancasila," imbuhnya.  Kompenen lainnya yang diukur dalam rapor pendidikan adalah iklim pembelajaran di sekolah, dimensi keamanan, dan dimensi kebinekaan. "Jadi, apakah peserta didik merasa bahwa gurunya peduli dan memperhatikan proses pembelajaran mereka, apakah peserta didik merasa aman di sekolah, merasa diterima walaupun identitas budayanya bervariasi, itu menjadi hal penting," jelasnya.  Selain itu, ada banyak kelompok indikator lainnya dalam pembelajaran seperti terkait aktivitas belajar, pengelolaan sekolah, dan kompetensi guru. Melalui rapor pendidikan ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam mengembangkan pembelajaran siswa.  "Rapor pendidikan ini adalah data yang sangat kaya. Jadi kepala sekolah dan kepala dinas betul-betul bisa mendapatkan potret yang sangat komprehensif tentang kondisi pendidikan di sekolah atau daerahnya," ucap Anindito.

Rapor Pendidikan Diharapkan jadi Potret Pengembangan Belajar Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim berharap program Rapor Pendidikan Indonesia bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab, program ini mampu memetakan masalah yang terjadi.  “Platform Rapor Pendidikan dirancang untuk memudahkan kepala satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam memetakan kondisi pendidikan di satuan atau daerahnya,” kata Nadiem kepada wartawan, Minggu (3/4).  Nadiem mengatakan, Rapor Pendidikan Indonesia juga ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan. Program ini juga bisa menjadi bahan untuk refleksi berbasis data.  Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan, Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian lembaga lainnya sejak Oktober 2021. Koordinasi ini membuahkan kesepakatan untuk menggunakan data Rapor Pendidikan dalam mengukur pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).  “Data Rapor Pendidikan digunakan sebagai indikator kinerja pemda di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM,” jelasnya.  Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia sebagai terobosan Merdeka Belajar Episode ke-19. Program ini merupakan langkah tindak lanjut dari Asesmen Nasional (AN) yang diluncurkan pada Episode Pertama.  “Asesmen Nasional telah menjadi sistem evaluasi pendidikan mutakhir yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif,” kata Nadiem kepada wartawan, Minggu (3/4).  Penerapan AN sejalan dengan prinsip Kemendikbudristek, yaitu mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia, terutama dalam hal evaluasi pendidikan. Penekanan dalam penerapan AN adalah evaluasi yang berorientasi pada mutu, sistem dan pengumpulan informasi yang terintegrasi, serta mendorong refleksi dan perbaikan, bukan sekadar hasil akhir.  “Sekarang kami menghadirkan platform Rapor Pendidikan yang berisi laporan hasil Asesmen Nasional secara komprehensif dan analisis lintas sektor yang holistik untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah,” imbuhnya.  Rapor Pendidikan sebagai sebuah platform, mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, dan kemudian merancang strategi pembenahan berbasis data.

Lewat Rapor Pendidikan, Nadiem Berharap Kualitas Pendidikan Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/ilustrasi-rapor.png" alt="Ilustrasi Rapor Sekolah. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rapor Sekolah. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asesmen Nasional (AN) akan dilakukan pada bulan September ini di sejumlah wilayah Tanah Air. Dikatakan bahwa AN merupakan upaya untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia.  Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo mengatakan, untuk melihat hasil AN, pihaknya akan menyediakan platform Rapor Pendidikan.  "Hasil AN nanti akan kami kembalikan dalam platform Rapor Pendidikan, ini akan diberikan kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan," kata dia dalam webinar Asesmen Nasional, Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan Nasional, Kamis (2/9).  Adapun pembagian hasil ini tidak untuk dikonsumsi oleh publik, data hanya untuk kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di dalam sekolah dan daerah. Satuan pendidikan hanya dapat melihat hasil AN di sekolahnya, sementara disdik dapat melihat hasil keseluruhan AN di wilayahnya.  Jadi, dengan Rapor Pendidikan ini, kepala sekolah dan disdik dapat merencanakan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya masing-masing.  "Tidak ada skor individu murid, guru dan sekolah, yang ada hanya sekolah perlu refleksi diri. Kita tidak akan mempublikasikan sekolah lain (hanya bisa lihat sekolahnya saja). Tidak ada sekolah yang terhukum secara sosial, sementara kepala dinas bisa melihat semua sekolah skor di sekolah lain," tutur dia.  Ditegaskan juga agar semua daerah tidak melakukan perangkingan seperti masa Ujian Nasional (UN). "Kita tidak ingin melakukan perangkingan, jangan sampai ini ditampilkan sebagai ranking, harapannya ini merupakan informasi yang memicu evaluasi diri, kita ingin sekolah bercermin dan merencanakan perbaikan kualitas pendidikan," pungkasnya.

Kemendikbudristek Buat Platform Rapor Pendidikan untuk Lihat Hasil AN

rapor pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapor pendidikan

Berita Terkini