<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/RKpVoU9pGKVgDJbqW0RB5PGzhPY6qhaaYen8FsFi-3236224802.jpg" alt="Persija Jakarta menyerah di tangan Borneo FC Samarinda. (Dok: Persija)" width="100%">
<figcaption>Persija Jakarta menyerah di tangan Borneo FC Samarinda. (Dok: Persija)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kekalahan Persija Jakarta dari Borneo FC Samarinda meninggalkan sejumlah catatan. Bahkan rapor merah seolah patut diberikan untuk penampilan Macan Kemayoran karena data dan statistik menunjukkan terbilang cukup mengkhawatirkan. Persija harus pulang ke Jakarta dengan kepala tertunduk. Macan Kemayoran gagal membawa pulang sebiji poin dari Kalimantan Timur karena kalah tipis 0-1 di tangan Borneo FC Samarinda. Gawang Persija yang dikawal oleh Carlos Eduardo, harus kebobolan oleh gol sematawayang Muhammad Sihran pada pertengahan babak pertama, tepatnya di menit ke-26. Kekalahan itu tak lepas dari buruknya performa Persija sepanjang 90 menit. Macan Kemayoran tampak tak mampu berbuat banyak di hadapan tuan rumah Borneo FC dalam dua babak pertandingan di Stadion Segiri. Menurut data dan statistik Live Lapang Bola, Persija Jakarta hanya punya penguasaan bola 40 persen. Berbanding terbalik dengan tim Pesut Etam -julukan Borneo- yang mendominasi dengan 60 persen. Selain itu, Persija juga lebih banyak ditekan oleh Borneo FC Samarinda. Mereka hanya coba mengandalkan serangan balik, yang ternyata juga tak berlalu jalan mulus. Hal itu bisa dibuktikan dari jumlah tembakan kedua tim. Borneo FC Samarinda tercatat melepaskan 19 tendangan dengan tujuan mencetak gol selama 90 menit. Sembilan di antaranya mengarah sesuai yang diharapkan alias ke gawang dan satu berbuah gol. Sementara delapan tembakan lain yang dilepaskan oleh Borneo FC, menjadi ancaman untuk Persija. Mariano Peralta, Berguinho, Fajar Faturrahman, Kei Hirose, hingga Christophe Nduwarugira adalah aktor yang membahayakan gawang lawan. Tapi, Persija Jakarta beruntung punya penjaga gawang seperti Carlos Eduardo. Sebab delapan ancaman itu bisa dimentahkan olehnya sepanjang 90 menit. Kiper asal Brasil itu hanya kebobolan satu lewat Sihran. Nah, penyerangan Borneo FC ini berbanding terbalik dengan Persija Jakarta. Mengandalkan serangan balik, Macan Kemayoran sangat sulit mengancam gawang tuan rumah yang dikawal Nadeo Argawinata. Selama dua babak, Persija tercatat cuma tiga kali mencoba melepaskan tembakan. Nahasnya, tidak ada satupun yang tendangannya tepat sasaran. Nadeo sebagai penjaga gawang pun lebih banyak 'menganggur'. Namun, fakta nahas itu sulit diterima oleh Ricky Nelson. Dia menolak jika Persija disebut tak punya shot on target. Pelatih interim pengganti Carlos Pena itu merasa sepakan Maciej Gajos pada menit ke-60 bisa dikatakan sebagai ancaman dan shot on target.&nbsp; "Kalau 0 sih enggak, ada satu babak kedua Maciej Gajos shot. Hanya sedikit di &nbsp;atas tiang gawang. Tapi kalau nol enggak. Kita berusaha memang bermain dengan babak pertama tanpa striker itu juga cukup menyulitkan, karena memang ya striker kita semua cedera," kata Ricky Nelson usai laga.&nbsp; "Jadi kita mengubah bawa kedua lebih banyak bermain dengan winger supaya bisa lebih masuk. Tapi ya memang ada kesulitan tanpa, ya kita harus bermain dengan striker yang ada dan ya itu yang bisa dilakukan. Kalau on target karena satu on target tadi," tambahnya. Sepakan Maciej Gajos pada menit ke-60 memang sebenarnya tak bisa dibilang on target. Sebab sepakannya dari luar kotak penalti masih melambung jauh ke atas gawang Borneo FC. Tapi, tembakan Gajos itu jadi satu-satunya ancaman paling berbahaya yang diberikan oleh Persija ke gawang tuan rumah. Dengan demikian, rapor Persija saat bertandang ke markas Borneo FC sangatlah merah. Sebab mereka tak mampu keluar dari tekanan, digempur habis-habisan, dan gagal sekalipun mencatatkan shot on target. Catatan yang mengkhawatirkan untuk klub sebesar Persija Jakarta.

Kekalahan Persija Jakarta dari Borneo FC Samarinda meninggalkan sejumlah catatan. Bahkan rapor merah seolah patut diberikan untuk penampilan

Rapor Merah Persija Jakarta Lawan Borneo FC: Minim Penguasaan Bola, Pertahanan Digempur, Tak Ada Shot on Target!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/64_covid_19_dan_inflasi.jpg" alt="Joe Biden (Mandel Ngan/AFP)" width="100%">
<figcaption>Joe Biden (Mandel Ngan/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Tugas kami belum usai.” Pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato pemerintahannya. Kamis (20/1) tepat satu tahun politikus 79 tahun tersebut memimpin Paman Sam. Tak semua berjalan mulus sesuai rencana. Kebijakannya membuat sebagian penduduk AS kecewa. Dukungan terhadap Biden pun menurun.  Ketika pertama terpilih sebagai presiden ke-46, hasil survei RealClearPolitics menunjukkan dukungan untuk Biden mencapai 56 persen. Namun, kini menjadi hanya 42 persen atau turun 14 digit. Angka ketidaksetujuan melonjak hingga 52 persen. Dibandingkan dengan para pendahulunya, hanya Donald Trump yang rekor ketidaksetujuan di tahun pertamanya mengalahkan Biden.  Popularitas itu merosot tajam setelah Biden menyetujui kebijakan pemerintahan sebelumnya untuk menarik pasukan dari Afghanistan. Itu belum ditambah dengan menggilanya penularan varian Delta dan mengakibatkan ribuan penduduk meninggal.  Hasil polling NBC News menunjukkan bahwa 6 dari 10 penduduk AS meyakini Biden tidak mampu menangani perekonomian di negara tersebut. Lebih dari separo responden juga menganggap dia tidak cakap dalam menangani pandemi.  Biden di lain pihak menyatakan setahun pemerintahannya memang penuh tantangan, tapi juga banyak kemajuan besar yang dilakukan. Itu merujuk pada statistik vaksinasi Covid-19, penciptaan lapangan kerja, dan menurunnya angka kemiskinan pada anak.  ”Tetap saja untuk semua kemajuan ini, saya tahu ada banyak frustrasi dan kelelahan yang meliputi negara ini,” terangnya dalam sesi pidato dan tanya jawab selama sekitar 90 menit di Gedung Putih tersebut. Itu terkait dengan pandemi yang tak kunjung berakhir dan inflasi. Saat ini inflasi di AS mencapai 7 persen. Itu adalah kenaikan tertinggi sejak pada 1980-an.  Menurut dia, memang seharusnya pemerintahannya meningkatkan uji Covid-19 lebih awal. Meski terlambat, kini mereka sudah melakukannya. Ditanya apakah dia menebar janji terlalu banyak pada kampanye 2020, Biden menjawab singkat. ”Saya tidak berjanji muluk-muluk,” tegasnya.  Dua agenda prioritas Biden adalah RUU tentang pengeluaran ekonomi dan sosial yang disebut Build Back Better. Selain itu, RUU hak suara federal. Dua aturan hukum tersebut masih dibahas dan berkali-kali terganjal.  Meski begitu, bukan berarti tidak ada capaian yang didapat oleh Biden. Dilansir BBC, Biden menunjuk hakim federal lebih cepat dibandingkan rata-rata pendahulunya. Dia juga membuat AS masuk kembali ke kesepakatan perubahan iklim Paris. AS keluar dari kesepakatan untuk menekan pemanasan global tersebut di era Trump.  Biden juga berhasil meloloskan UU bantuan pandemi senilai USD 1,9 triliun (Rp 27,24 kuadriliun) Maret tahun lalu, memvaksin 50 juta penduduk dalam 100 hari, menarik larangan adanya transgender di militer, dan meloloskan UU infrastruktur senilai USD 1 triliun (Rp 14,3 kuadriliun).  Biden berhasil menambah 6,4 juta lapangan kerja baru. Trump pada periode yang sama hanya melakukan sepertiganya. Dia juga menekan tingkat pengangguran dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Selain itu, Biden menandatangani 77 perintah eksekutif. Salah satunya terkait dengan penerimaan imigran.  ”Saya tidak heran meski ada kemajuan terkait Covid-19 dan ekonomi, pemilih belum menganggap kami lulus. Tapi, Presiden Biden terpilih untuk masa jabatan empat tahun, bukan setahun,” bela Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain.

Setahun Jabat Presiden, Covid-19 dan Inflasi Jadi Rapor Merah Biden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rapor-merah-jokowi-jk-dari-komnas-ham-moeldoko-prosesnya-tidak-mudah_m_.jpg" alt="Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak istana mengklaim pemerintah sangat serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kepala Staf Khusus Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) kerap meminta pendapat pegiat HAM. "Semuanya pasti akan diselesaikan. Para pegiat dan korban HAM, keluarganya kami terima dengan baik di Istana," ujar Jokowi usai menghadiri seminar di Yayasan Buddha Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10). Mantan Panglima TNI itu mengaku, pemerintah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Baik di masa lampau maupun yang terjadi belakangan ini. "Aksi Kamisan dari Komnas HAM telah diterima, dipertemukan dengan Menko Polhukam, dengan Jaksa Agung. Tapi sekali lagi, semua itu (penyelesaian HAM) sebuah proses yang tidak mudah, yang saat itu (langsung) selesai," tegas dia. Moeldoko menegaskan, kasus HAM harus kembali dikaji lebih dalam agar mendapati proses penyelesaian yang baik. "Karena ini peristiwa masa lalu yang harus diurai lagi dengan baik," kata Moeldoko. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi masih mewarnai empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. "Sebagai contoh peristiwa penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di NTB dan peristiwa-peristiwa serupa lainnya terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia," kata Taufan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). Menurut Taufan, penegakan hukum terhadap peristiwa intoleransi sejauh ini tak pernah menyeret aktor atau pelaku utama hingga pengadilan. Komnas HAM pun menyesalkan hal tersebut. Pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud komitmen Nawa Cita serta pelaksanaan amanah dari konsitusi UUD 1945," pungkasnya.

Rapor Merah Jokowi-JK Dari Komnas HAM, Moeldoko: Prosesnya Tidak Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/fsgi-beri-rapor-merah-kemenkdibud-itu-tendensius_m_177885.jpeg" alt="Potret sekolah di daerah terdalam" width="100%">
<figcaption>Potret sekolah di daerah terdalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan tanggapan serius terhadap pemberian rapor merah oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Kementerian yang dipimpin Muhadjir Effendy itu menganggap FSGI hanya melihat dari sisi negatif saja. "Kalau kami lihat itu tendesius. Mereka melihat dari kekurangannya saja. Tapi kalau lihat secara utuh bersama itu jadi jauh lebih baik," tutur Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ari Santoso pada JawaPos.com, Kamis (28/12). Ari Santoso sangat menyesali penilaian FSGI karena pengukurannya terhadap kebijakan Kemendikbud yang ada tidak terukur dengan baik. Pendapat dari FSGI pun terlalu subjektif&nbsp;tanpa melihat kinerja secara menyeluruh. FSGI memberikan rapor merah karena memang ada beberapa kebijakan Kemendikbud yang terkesan terburu-buru dan tidak melewati persiapan yang matang. Misalnya, PPDB Zonasi, Full Day School, dan tata kelola Tunjangan Prestasi Pendidik (TPP). "FSGI mengapresiasi niat baik Mendikbud dalam beberapa kebijakannya. Namun karena kebijakannya kerap kali terkesan terburu-buru dan tanpa melalui kajian yang mendalam serta sosialisasi dan uji coba yang cukup," ujar Wakil Sekjen FSGI, Satriwan Salim, Selasa kemarin (26/12). Kemendikbud tidak setuju jika dibilang setiap program yang ada implementasinya diburu-buru. Setiap program yang dikeluarkan menjadi Peraturan Menteri itu sudah melalui proses dan ada tahapan serta evaluasi yang dilakukan. Ari hanya menyayangkan penilaian yang dilakukan FSGI tidak adil. "Tanpa penilaian seperti itu juga terus kita awasi kok, yang kami sayangkan hanya FSGI hanya melihatnya dari sisi negatif. Kalau dilaporkan yang merah-merah itu ya memang tidak ada yang sempurna. Tetapi, hal yang baik tidak diberitakan," kata Ari. Ari menyatakan Kemendikbud terus menerima masukan dari berbagai pihak. Serta aktif melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait penerapan program, hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan sistem secara bertahap dan berkelanjutan.

FSGI Beri Rapor Merah, Kemenkdibud: Itu Tendensius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/rapor-merah-mendikbud-sepanjang-2017_m_177523.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor merah terhadap kebijakan yang ditelurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepanjang 2017. Rapor merah itu karena Kemendikbud dituding tidak melakukan kajian yang rasional setiap membuat keputusan. "FSGI mengapresiasi niat baik Mendikbud dalam beberapa kebijakannya. Namun karena kebijakannya kerap kali terkesan terburu-buru dan tanpa melalui kajian yang mendalam, serta sosialisasi dan uji coba yang cukup," ujar Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim di kantor LBH Jakarta, Selasa (26/12). Rapor merah tersebut yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem full day school atau sistem belajar seharian penuh, dan tata kelola tunjangan profesi pendidik (TPP). Dewan Pengawas FSGI Retno Listyarti menambahkan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/20/176305/mendikbud-2018-perluas-akses-tingkatkan-mutu-pendidikan" target="_blank">Mendikbud</a> Muhadjir Effendy sebenarnya orang yang paham dan mengenal betul permasalahan pendidikan. Maka dari itu mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut menuangkan sejumlah ide dalam program Kemendikbud. "Sayangnya, idenya ini kadang tidak dipersiapkan dengan baik atau terkesan sangat terburu-buru," tutur Retno. Contohnya pada kebijakan sistem PPDB yang diterapkan langsung 100 persen. Mestinya, sebut Retno, kebijakan dilakukan secara bertahap dan melalui proses evaluasi. Sebab tidak semua daerah ada sekolah negeri, seperti di Gresik, Jawa Timur. "Mestinya 30 persen dulu, tahun depan 40 persen, nambah selanjutnya 100 persen sambil dievaluasi. Kan begitu langsung 100 persen. Kasus yang di Gresik membuat masyarakat jadi bingung," ungkapnya. Diketahui FSGI memiliki tugas sebagai lembaga kontrol sosial atas apa yang telah dilakukan pemerintah dalam sistem pendidikan. Atas kebijakan dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/19/176122/berantas-kemiskinan-dan-buta-aksara-kemendikbud-gelar-pip-di-ttu" target="_blank">Kemendikbud</a> selama 2017, FSGI memberikan rapor merah. Retno berharap pemerintah terus membenahi diri khususnya dalam bidang pendidikan.

Rapor Merah Mendikbud Sepanjang 2017

rapor merah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapor merah

Berita Terkini

Rapor Merah Persija Jakarta Lawan Borneo FC: Minim Penguasaan Bola, Pertahanan Digempur, Tak Ada Shot on Target!

Setahun Jabat Presiden, Covid-19 dan Inflasi Jadi Rapor Merah Biden

Rapor Merah Jokowi-JK Dari Komnas HAM, Moeldoko: Prosesnya Tidak Mudah

FSGI Beri Rapor Merah, Kemenkdibud: Itu Tendensius

Rapor Merah Mendikbud Sepanjang 2017

Download Aplikasi JawaPos.com