<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/AKSI-TOLAK-ERP_MIFTAHUL-HAYAT-2.jpg" alt="Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Penggunaan Dinas Transportasi (Predator), akan kembali berunjuk rasa di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Hal itu menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang batal menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).  "Perihal pernyataan Pemprov yang batal menarik Raperda terkait ERP dari DPRD akan kita awasi dan siap turun ke jalan. Predator jilid tiga dengan mengajak elemen gerakan rakyat di luar ojol seperti buruh dan lain-lain," ujar Humas Predator Afvid saat dikonfirmasi, Selasa (14/2)  Ia menegaskan, bahwa para ojol menolak pembahasan Raperda yang memuat soal kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) tersebut tanpa mediasi. Pasalnya, Afvid mengatakan bahwa pihaknya sudah dijanjikan Kadishub DKI akan menarik Raperda tersebut.  "Kita punya bukti yang kuat terkait pernyataan Kadishub Bapak Syafrin di atas mobil komando disaksikan massa driver online. Pernyataan beliau akan menarik Raperda ERP dari DPRD," ungkapnya.  "Kami berharap agar Pemprov DKI Jakarta konsisten dengan ucapan yg disampaikan kadishub untuk menarik Raperda ERP," tandasnya.  Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan bukan akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) di DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya akan berkomunikasi kembali dengan DPRD untuk dibahas lebih komprehensif.  "Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan. Karena kan masih dalam pembahasan di dewan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (13/2).  Ia menegaskan bahwa raperda yang memuat terkait dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) itu masih akan dikaji lebih komprehensif dengan stakeholder terkait.  "Contohnya begini. Draf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgen untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik," jelas Syafrin.  Dengan begitu, Syafrin memastikan bahwa prosedur penyusunan Raperda PL2SE akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ojol Ancam Demo Lebih Besar Kalau Raperda ERP Batal Ditarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221109-WA0005.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan bukan akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) di DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya akan berkomunikasi kembali dengan DPRD untuk dibahas lebih komprehensif.  "Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan. Karena kan masih dalam pembahasan di dewan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (13/2).  Syafrin menegaskan raperda yang memuat terkait dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) itu masih akan dikaji lebih komprehensif dengan stakeholder terkait.  "Contohnya begini. Fraf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgen untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik," jelas Syafrin.  Dengan begitu, Syafrin memastikan bahwa prosedur penyusunan Raperda PL2SE akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Hal itu dilakukan merespons tuntutan massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta.  "Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (8/2).  Diketahui bahwa dalam Raperda PL2SE itu tercantum soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic road Pricing (ERP). Hal itu menimbulkan penolakan dari pengemudi ojol untuk pembahasannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan.  "Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DPRD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," kata Syafrin.  Setelah raperda itu ditarik, Syafrin menyatakan akan kembali melakukan kajian secara komprehensif. Ia pun mengaku akan mengajak pengemudi ojol untuk ikut serta dalam memberikan masukan dalam pembahasan raperda tersebut.  "Saya sampaikan bahwa dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online. Sehingga hasil dari regulasinya nanti sesuai kebutuhan kita semua dalam rangka Jakarta yang lebib lancar ke depan," tandasnya.

Dishub Bukan Menarik Raperda ERP, tapi Berkomunikasi Lagi dengan DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) kepada kendaraan bermotor termasuk sepeda motor di 25 ruas jal" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) kepada kendaraan bermotor termasuk sepeda motor di 25 ruas jal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemprov DKI Jakarta yang hendak menarik Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), dalam pembahasan bersama Bapemperda DPRD DKI, membuktikan bahwa kajian raperda itu belum matang. Hal itu disampaikan anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Basri Baco.  "Pasti kalau mereka (Pemprov DKI) ingin menarik (Raperda PL2SE) dengan alasan bahwa mereka merasa ada yang harus diperbaiki atau belum sempurna, itu artinya berarti mereka tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (10/2).  Raperda yang di dalamnya memuat kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) itu, kata Baco menimbulkan banyak kontroversial yang akhirnya membuat Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta berniat menarik kembali raperda tersebut. Salah satu penolakan yang paling keras adalah dari pengemudi ojek online (ojol).  "Kalau saya pribadi, harusnya ojol tidak (terkena imbas ERP). Sekali lagi, kita bikin perda itu tidak hanya untuk satu orang, satu kelompok, atau satu kaum, semua harus dipikirkan, tidak boleh ada yang tidak terpikirkan," tegasnya.  Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI itu mengatakan, seharusnya pembahasan ERP sudah matang di tingkat Pemprov. Sehingga, ketika ada di tingkat pembahasan Bapemperda, aturan untuk mengatasi macet itu dapat diterima semua pihak.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Hal itu dilakukan merespons tuntutan massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta.  "Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (8/2).  Diketahui bahwa dalam Raperda PL2SE itu tercantum soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic road Pricing (ERP). Hal itu menimbulkan penolakan dari pengemudi ojol untuk pembahasannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan.  "Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DPRD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," kata Syafrin.

Niat Tarik Raperda ERP, Bapemperda: Pemprov DKI Tidak Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/heru-budi-hartono-ANTARA.jpg" alt="PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Jalan Haji Briti yang bersisian dengan Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023). ANTARA / Walda" width="100%">
<figcaption>PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Jalan Haji Briti yang bersisian dengan Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023). ANTARA / Walda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta saling lempar soal penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang memuat kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan menunggu arahan dari DPRD soal penarikan Raperda itu dari Badan Pembentukan Rapeda (Bapemperda).  "Ya kan sedang proses di DPRD, itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa, ya, kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/2).  Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menegaskan bahwa pihaknya mengikuti keputusan dari DPRD terkait lanjut atau tidaknya pembahasan Raperda yang memuat ERP itum  "Ya terserah, kalau DPRD mau mengembalikan, ya silakan," tandasnya.  Sementara itu, sebelumnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta justru masih menunggu pencabutan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang memuat kebijakan Elektronik Road Pricing (ERP) oleh Pemprov DKI. Secara resmi, rencana yang diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo itu masih belum diungkapkan kepada DPRD.  "Belum secara resmi. Tadi saya baru dengar di radio akan ditarik. Baru dengar di radio tadi," ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat dihubungi wartawan, Kamis (9/2).  "Ya mungkin akan dievaluasi lagi, ditinjau ulang," sambungnya.  Untuk mencabut Raperda PL2SE itu, Pantas mengatakan bahwa nantinya Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mengirimkan surat kepada DPRD DKI. Pasalnya, saat pengajuan pembahasan raperda itu juga diinisiasi oleh gubernur.  "Nanti akan ada surat resmi dari gubernur untuk menarik raperda tersebut," jelasnya.  "Yang menyampaikan kan gubernur. Makanya yang mencabut juga gubernur," tegas politikus PDI-P itu.

Soal Penarikan Raperda ERP, Heru Budi: Tergantung Arahan DPRD DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta masih menunggu pencabutan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang memuat kebijakan Elektronik Road Pricing (ERP) oleh Pemprov DKI. Secara resmi, rencana yang diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo itu masih belum diungkapkan kepada DPRD.  "Belum secara resmi. Tadi saya baru dengar di radio akan ditarik. Baru dengan di radio tadi," ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat dihubungi wartawan, Kamis (9/2).  "Ya mungkin akan dievaluasi lagi, ditinjau ulang," sambungnya.  Untuk mencabut Raperda PL2SE itu, Pantas mengatakan bahwa nantinya Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mengirimkan surat kepada DPRD DKI. Pasalnya, saat pengajuan pembahasan raperda itu juga diinsiasi oleh gubernur.  "Nanti akan ada surat resmi dari gubernur untuk menarik raperda tersebut," jelasnya.  "Yang menyampaikan kan gubernur. Makanya yang mencabut juga gubernur," tegas politisi PDI-P itu.  Setelah diterima surat resmi untuk pencabutan raperda tersebut di DPRD DKI, selanjutnya peresmiannya akan ada di rapat paripurna.  "Karena penyerahannya, kan, di paripurna maka diakhiri dengan paripurna," pungkas Pantas.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Hal itu dilakukan merespons tuntutan massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta.  "Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (8/2).  Diketahui bahwa dalam Raperda PL2SE itu tercantum soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic road Pricing (ERP). Hal itu menimbulkan penolakan dari pengemudi ojol untuk pembahasannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan.  "Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DPRD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," kata Syafrin.

DPRD Tunggu Surat Resmi Pencabutan Raperda ERP dari Heru Budi

raperda ERP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#raperda ERP

Berita Terkini

Ojol Ancam Demo Lebih Besar Kalau Raperda ERP Batal Ditarik

Dishub Bukan Menarik Raperda ERP, tapi Berkomunikasi Lagi dengan DPRD

Niat Tarik Raperda ERP, Bapemperda: Pemprov DKI Tidak Profesional

Soal Penarikan Raperda ERP, Heru Budi: Tergantung Arahan DPRD DKI

DPRD Tunggu Surat Resmi Pencabutan Raperda ERP dari Heru Budi

Download Aplikasi JawaPos.com