<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/SRI-MULYANI-SETPRES-678612766.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut harga komoditas sangat sulit untuk diprediksi. Hal ini berlaku baik untuk komoditas pangan maupun komoditas energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani menyebut bahwa harga komoditas sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi global dan geopolitik. Bahkan saat ini, banyak dipengaruhi oleh embargo suatu kawasan terhadap salah satu produk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu hal yang paling sulit adalah membuat prediksi mengenai harga komoditas, pangan maupun energi. Untuk pangan dan energi ini sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global, geopolitik dan sekarang banyak sekali bisa menjadi embargo terhadap produk-produk terutama energi dari suatu daerah atau kawasan," kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu mencatat harga batubara pada Juli 2023 mengalami penurunan 63 persen year to date (ytd), natural gas turun 38 persen, dan dan crude plam oil (CPO) turun 10,2 persen. Sementara harga minyak jenis brent turun 1,8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini akan cukup sulit membuat prediksi meskipun trennya relatif mild karena tadi outlook dari ekonomi dunia diperkirakan masih lemah atau stagnan,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menkeu memaparkan bahwa asumsi dasar ekonomi makro tahun depan yang telah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012423300/rumput-laut-sidoarjo-masuk-komoditas-ekspor-potensial">Rumput Laut Sidoarjo Masuk Komoditas Ekspor Potensial</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2 persen, sedangkan inflasi akan tetap dijaga di angka 2,8 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksi berada di angka Rp15.000 per USD, harga minyak 80 USD/barel, suku bunga 10 tahun 6,7 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan lifting minyak diperkirakan sebesar 625 ribu barel per hari dan lifting gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011810393/jubir-gerindra-jangan-jadikan-ham-sebagai-komoditas-politik-jelang-pilpres">Jubir Gerindra: Jangan Jadikan HAM Sebagai Komoditas Politik Jelang Pilpres</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, pada Juli 2023, sektor manufaktur Indonesia secara konsisten ekspansif selama 22 bulan berturut-turut di bulan Juni 2023 dan menguat ke level 52,5 dibandingkan Mei 2023 yang berada di level 50,3.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan penguatan Purchasing Managers' Index (PMI manufaktur) didorong oleh tingkat permintaan yang masih resilien serta meningkatnya kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Peningkatan PMI manufaktur nasional di bulan Juni ini menunjukkan sentimen pelaku usaha masih cukup optimis, meskipun harus dihadapkan dengan dinamika perlambatan ekonomi dunia saat ini,&rdquo; ujar Kepala BKF dalam rilisnya, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Kawasan ASEAN, kinerja sektor manufaktur menunjukkan perkembangan yang beragam. Thailand dan Myanmar tercatat ekspansif di bulan Juni yaitu masing-masing di level 53,2 dan 50,4. Sementara, Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi di level 47,7 dan 46,2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Kepala BKF mengatakan bahwa capaian PMI tersebut harus terus dijaga karena akan memengaruhi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kondisi ini perlu terus dijaga untuk menopang keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja dalam jangka pendek,&rdquo; kata Kepala BKF.</div>

“Ini akan cukup sulit membuat prediksi meskipun trennya relatif mild karena tadi outlook dari ekonomi dunia diperkirakan masih lemah."

Menkeu Sri Mulyani Ungkap Harga Komoditas Sulit Diprediksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Banggar-panja-transfer-ke-daerah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta naik Rp 100 miliar menjadi Rp 1,42 triliun dari sebelumnya Rp 1,32 triliun sejak tahun 2020. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, dana tambahan tersebut diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3 triliun pada RAPBN 2023.  Prima menyebut, Danais Jogjakarta ditambah setelah pihaknya mendengar aspirasi dari salah satu anggota dewan asal Jogjakarta.  "Dana tersebut dialihkan ke Dana Keistimewaan Jogjakarta. Kita tadi mendengarkan aspirasi. Untuk DAIS mengusulkan, kalau diizinkan ini naik sekitar Rp 100 miliar. Dana keistimewaan Jogjakarta menjadi Rp 1,42 triliun jadi yang dana alokasi khusus Rp 185,80 triliun," kata Prima dalam rapat Banggar DPR RI panja transfer daerah RAPBN TA 2023, di Jakarta, Rabu (21/9).  Ia merinci, sebelumnya DAK secara keseluruhan dianggarkan Rp 185,90 triliun pada RAPBN 2023. Dana tersebut terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Prima menyebut, DAK Fisik mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 3 triliun di tahun depan.  "Terdapat penambahan pagu DAK fisik TA 2023 sebesar Rp 3 triliun dari semula Rp 50,52 triliun menjadi Rp 53,52 triliun," ujar Prima.  Melihat kenaikan anggaran DAK Fisik yang begitu besar, Anggota DPR RI Fraksi PKB Sukamto meminta kepada pemerintah untuk menambahkan anggaran ke Danais Yogyakarta. Adapun alasanya karena sejak tahun 2020 nilainya tidak pernah berubah.  Sukamto juga menilai bahwa Jogjakarta memiliki wilayah yang cukup kecil namun masyarakatnya cukup banyak. Ia meminta kepada pemerintah untuk dinaikan dua kali lipat menjadi Rp 2,25 triliun.  "Kami memohon bisa ditingkatkan dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,25 triliun saja gak usah banyak-banyak. Gini aja pimpinan, mengingat situasi dan kondisi seperti itu, jadi saya harus usulkan meskipun sejak tahun kemarin kami di Banggar tidak pernah mengusulkan ini. Baru kali ini kami mengusulkan, mohon dengan hormat dan dengan sangat serta penuh harapan baik dari pimpinan dan kementerian keuangan bisa mengabulkan permohonan saya ini," kata Sukamto.  Kemudian, permohonan Sukamto dikabulkan Kemenkeu meskipun tidak sebesar yang diminta. Dana Keistimewaan Yogyakarta disetujui Banggar DPR RI ditambah menjadi Rp 100 miliar tanpa mengubah anggaran transfer ke daerah secara keseluruhan.  "Dengan seluruh perubahan postur yang disampaikan pemerintah, sekali lagi saya memohon persetujuannya, dapat disetujui posturnya (transfer ke daerah RAPBN TA 2023) pemerintah?," tanya pimpinan Banggar DPR RI.  "Setuju," jawab anggota dewan.  Setelah dikurangi Rp 100 miliar, berikut ini rincian anggaran DAK terbaru terdiri dari Dana alokasi fisik Rp 53,42 triliun; Dana alokasi non fisik Rp 130,30 triliun; Hibah ke daerah Rp 53,42 triliun; Dana otonomi khusus Rp 17,24 triliun; Dana keistimewaan DIJ Rp 1,42 triliun; Dana desa Rp 70 triliun; dan Insentif fiskal Rp 8 triliun.

Danais Jogjakarta Naik jadi Rp 1,42 Triliun pada RAPBN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sri-Mulyani-soal-UMKM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan pada RAPBN 2023 turun menjadi 3,7 persen. Padahal, pada tahun sebelumnya angka tersebut ditargetkan mencapai 4,2 persen.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan menurunnya angka pertumbuhan dari APBN 2022 dipicu oleh potensi El Nino pada 2023 mendatang.  "Tahun depan, weather forecast-nya ada El Nino. Ini akan menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan," kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, (31/8).  Menurutnya, cuaca akan menjadi faktor dominan pada produksi pertanian tahun 2023. Seperti, musim hujan yang terjadi terus menerus selama pandemi yang ikut berkontribusi di sektor tanaman pangan terutama beras.  Bahkan, pada akhir 2021 dan pertengahan 2022, Brasil dan Kanada telah mengalami gagal panen karena tiba-tiba diterjang kekeringan akibat kondisi cuaca panas.  Menurut Sri Mulyani, pemerintah harus waspada terhadap faktor musim mengingat Brasil dan Kanada telah mengalami kekeringan dan gagal panen pada tahun ini.  “Ini mereka sudah mulai terkena siklus seperti itu pada akhir 2021 dan pertengahan 2022. Pertanyaannya apakah Indonesia akan terkena pada 2023?” tuturnya.  Meski demikian ia memastikan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menopang ketersediaan pangan termasuk melalui program ketahanan pangan.  “Tentu harusnya semoga bisa meng-offside (menghindari) risiko yang berasal dari uncontrollable seperti weather (cuaca),” pungkasnya.

El Nino Picu Turunnya Target Pertumbuhan Pertanian di RAPBN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sri-Mulyani-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dirancang dengan semangat optimisme dan kewaspadaan. Optimisme dilandasi oleh pemulihan ekonomi hingga triwulan II 2022 yang tumbuh mengesankan 5,44 persen.  Sementara kewaspadaan, kata Sri Mulyani, Indonesia tetap perlu waspada terhadap "awan tebal dan gelap" yang bisa menyelimuti pertumbuhan ekonomi mendatang. Diantaranya, berupa inflasi hingga pelemahan ekonomi.  "Kita tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik bahkan mulai melanda perekonomian Eropa, Amerika Serikat, dan RRT," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I, Selasa (30/8).  Lebih lanjut ia juga menjelaskan, soal dampak "awan tebal" yang dapat menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia. Diantaranya, dalam bentuk krisis pangan dan krisis energi sebagai akibat terganggunya distribusi rantai pasok dan kenaikan harga pangan dan energi dunia yang sangat tajam.  Bahkan, dapat menyebabkan kenaikan suku bunga dan gejolak di pasar uang dan arus modal yang berpotensi melemahkan nilai tukar dan memaksa suku bunga harus disesuaikan ke atas. "Dampak rambatan global ini dapat mengancam perekonomian Indonesia dalam bentuk tekanan harga atau inflasi, pelemahan permintaan, dan pelemahan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.  Sebelumnya, laju inflasi Indonesia pada Juli 2022 tercatat 4,94 persen meningkat dibandingkan Juli 2022 yang sebesar 4,35 persen maupun posisi akhir triwulan I yang masih sebesar 2,64 persen.  Meski demikian, inflasi inti tetap terjaga pada tingkat 2,86 persen (yoy) karena didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga ekspektasi inflasi Indonesia. Selain itu juga, inflasi yang terkendali karena ditopang pertumbuhan ekonomi oleh pemulihan domestik dari konsumsi yang melaju kencang dan nilai ekspor tinggi akibat harga dan permintaan komoditas yang menguat.

Menkeu: 'Awan Tebal dan Gelap' itu Berupa Inflasi, Likuiditas Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>NOTA Keuangan RI dan Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah resmi disampaikan pemerintah kepada DPR dalam pidato kenegaraan presiden pada 16 Agustus 2022. RAPBN 2023 akan disahkan DPR Oktober dan mulai berlaku per 1 Januari tahun berikutnya.  Kesan awal dari RAPBN 2023 adalah pemerintah sangat optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia 2023. Hal itu tecermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Angka tersebut selapis tipis di atas pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 sebesar 5,44 persen.  Namun, impresi ambisius justru tebersit dari asumsi inflasi. RAPBN 2023 akan menjaga tingkat inflasi berada pada kisaran 3,3 persen secara tahunan. Target inflasi 2023 itu juga lebih rendah dari proyeksi pemerintah pada inflasi tahun anggaran 2022 yang berada pada kisaran 3,5 hingga 4,5 persen.  Sejak permulaan tahun berjalan, perekonomian nasional terus menghadapi tekanan inflasi yang meninggi. Data BPS melaporkan, angka inflasi tahunan per Juni tembus 4,35 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang ”hanya” 3,35 persen. Dipantik kenaikan harga energi, angka itu melesat lagi menjadi 4,94 persen pada Juli 2022.  Kesamaan cerita juga berlaku pada inflasi pangan bergejolak (volatile food). Dipicu oleh lonjakan harga komoditas pangan (seperti cabai, bawang merah, dan ikan segar) membuat inflasi pangan mencapai 10,47 persen, dua kali lipat dari inflasi pangan yang ”normal” 5–6 persen secara tahunan.  Kenaikan harga energi dan harga komoditas di atas membuat batas atas sasaran toleransi inflasi umum (yang diukur dari persentase kenaikan indeks harga konsumen/IHK) 4 persen pun terlampaui. Alhasil, rentetan realisasi laju inflasi tersebut merupakan rekor tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  Kesan ambisius itu tak terhindarkan lantaran tingginya gejolak perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina memacu kenaikan tajam harga komoditas pangan dan energi di pasar global. Mereka toh merupakan negara pemasok 20 persen komoditas energi dan pangan dalam perdagangan internasional.  Sebagai negara pengimpor neto minyak, Indonesia akan terimbas oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan hanya bahan bakar minyak (BBM) yang tidak disubsidi pemerintah, seperti yang dijual di SPBU swasta non-Pertamina, bisa menjadi cermin tingginya kenaikan harga yang sedang terjadi.  Lebih lanjut, jika harga BBM yang disubsidi negara ikut dinaikkan pada tahun ini, angka inflasi dipastikan akan melejit lagi. Rembetan kenaikan pada harga barang/jasa lainnya akan terasa di tahun depan. Alhasil, sasaran inflasi pada RAPBN 2023 kemungkinan besar bisa meleset jauh.  Dari sisi eksternal, inflasi juga masih menjadi momok serius di negara partner dagang utama. Biro Statistik Amerika Serikat (AS) mengumumkan, inflasi kembali melonjak hingga tembus 9,1 persen. Angka tersebut menumbangkan catatan pada Mei 1981 dan menjadikannya rekor paling tinggi.  Kemiripan cerita harga energi akan kembali berulang. Harga barang impor dari Negeri Paman Sam tersebut akan naik. Importir niscaya akan ”menyesuaikan” harga jualnya di dalam negeri. Akumulasi kenaikan harga barang impor dan harga energi akan memantik akselerasi inflasi di tanah air.  Sampai di titik ini, pemerintah hendak mengirim sinyal optimisme dalam menghadapi gejolak harga pada tahun depan. Kenaikan alokasi belanja perlindungan sosial dan subsidi (untuk pangan dan energi) dalam jumlah yang masih substansial seolah menjadi bukti valid kehadiran negara dalam mengatasi persoalan itu. <h3>Antara Spirit dan Logika</h3> Hanya, masalahnya optimisme urusan spirit, sedangkan realisasi adalah urusan logika. Ketidaksesuaian antara spirit, logika, dan fakta niscaya menghadirkan banyak problema. Asumsi inflasi yang terlalu rendah akan membuat pembengkakan belanja negara saat inflasi tinggi nantinya benar-benar terjadi.  Demikian pula, belanja subsidi untuk energi dan pangan juga akan meroket, persis seperti sekarang ini tengah pemerintah hadapi. Anggaran subsidi yang telah ditetapkan tidak mampu mengejar kenaikan konsumsi BBM sehingga kuota awal subsidi bisa jebol yang mengharuskan pemerintah menaikkan harga.  Melambungnya harga komoditas dan harga energi memang membawa berkah bagi penerimaan negara. Akan tetapi, perlu diingat pula, itu juga berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat. Risiko sosial-politik kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat sangat boleh jadi lebih besar daripada nilai penerimaan.  Harus diakui, asumsi inflasi yang agak ”bias” membawa implikasi yang tidak ringan bagi kebijakan. Suku bunga acuan, misalnya, akan naik jika ada kenaikan inflasi inti yang permanen. Dalam kasus inflasi inti yang ”bias” ke bawah, kebijakan mengerek suku bunga acuan bisa keliru arah.  Biasnya asumsi inflasi berimplikasi tidak ringan bagi kebijakan upah minimum provinsi (UMP). Kenaikan UMP yang mengacu pada inflasi yang terlalu rendah bisa menggulung daya beli buruh. Rendahnya kenaikan UMP di tengah inflasi yang sudah tinggi juga menghambat pemulihan ekonomi.  Oleh karena itu, mumpung masih ada sedikit waktu, asumsi angka inflasi tampaknya perlu direvisi. Hal itu tidak ditujukan untuk mereduksi semangat optimisme, tapi semata-mata agar RAPBN lebih realistis. RAPBN yang realistis akan memberikan arah panduan bagi perkembangan ke depan.  Dengan perkataan lain, RAPBN memiliki kandungan informasi yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan. Kredibilitas kebijakan adalah benefit lain yang diturunkan dari sikap realistis pemerintah terhadap fenomena yang sedang/akan terjadi. Pada akhirnya, publik akan mendukung arah kebijakan yang disasar. Bukan begitu? (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta

Menyoal Inflasi pada Rancangan APBN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/vaksin-tak-lagi.jpg" alt="PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)</figcaption>
</figure>Khusus Masyarakat Tidak Mampu Ditanggung BPJS Kesehatan  JawaPos.com – Seiring makin terkendalinya Covid-19, pemerintah tidak lagi menyiapkan pos anggaran khusus untuk penanganan pandemi. Pada APBN 2023, alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dihentikan.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak adanya anggaran PEN tahun depan. ”Tidak lagi ada PEN karena sudah selesai berdasar Undang-Undang Nomor 2 atau Perppu 1/2022. Jadi, semuanya sekarang masuk di belanja K/L (kementerian/lembaga) dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang reguler,” ujarnya dalam keterangan pers Selasa (16/8).  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memastikan dana yang disiapkan untuk antisipasi pandemi ada pada kementerian/lembaga atau melalui TKDD. APBN 2023 akan difokuskan pada pelayanan kesehatan reguler serta mendukung transformasi sistem kesehatan. Alokasinya mencapai Rp 169,8 triliun atau setara 5,6 persen dari belanja negara.  Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk pemilu. Pada 2023, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 14 triliun mengikuti siklus pemilu dan tahapan. Lalu, anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 5,5 triliun. ”Anggaran pemilu yang paling besar nanti terjadi pada 2024 saat pelaksanaan pemilu. Jadi, ini (anggaran 2023, Red) masih di dalam proses pelaksanaan persiapan pemilunya,” jelas bendahara negara tersebut.  Khusus sektor kesehatan, nominal anggaran pada 2023 mencapai Rp 169,8 triliun. Turun 20,2 persen jika dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp 212,8 triliun. Namun, tahun ini Rp 212,8 triliun tersebut masih terbagi dalam anggaran reguler Rp 130,4 triliun dan penanganan Covid-19 Rp 82,3 triliun.  Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, turunnya pagu anggaran sektor kesehatan 2023 justru merupakan keberhasilan pemerintah. Sebab, kenaikan anggaran sebelumnya dalam penanganan pandemi Covid-19 tak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat lima besar dalam penanganan pandemi. ”Anggaran sektor kesehatan naik, kemudian turun. Saya melihat ini adalah keberhasilan yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.  Selain itu, kata dia, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia efisien dalam penggunaan dana kesehatan. Pemerintah bisa menjaga pengeluaran anggaran kesehatan yang rutin tidak terganggu pandemi.  Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini hanya sekitar Rp 88 triliun atau turun Rp 10 triliun dari 2021. Dia mengklaim sejumlah pembenahan dan program bisa tetap tumbuh. ”Karena ini bukan turun. Memang ada sebagian anggarannya bekas dipakai buat vaksinasi,” katanya. Selain itu, ada efisiensi yang telah disinergikan dengan anggaran kesehatan pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. ”Covid-19 ini mengajari kita bahwa banyak sekali duplikasi anggaran yang seharusnya bisa kita sinergikan,” sambungnya.  Soal penanganan pandemi yang belum usai, Budi mengatakan, pihaknya sudah berhitung. Anggaran kesehatan akan kembali ke anggaran rutin. Karena itu, tahun depan vaksinasi Covid-19 rencananya dibuka ke mekanisme pasar. Itu berlaku untuk masyarakat non penerima bantuan iuran program JKN-KIS. Masyarakat tidak mampu yang masuk penerima bantuan iuran (PBI) menggunakan BPJS Kesehatan. ”Rencana PBI di-support pemerintah bisa melalui mekanisme BPJS Kesehatan,” tegasnya.  Sementara itu, berdasar rencana alokasi anggaran 2023, kalangan dunia usaha menilai pemerintah sedang berancang-ancang untuk menstimulasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi tahun depan. Hal itu dilihat dari konsentrasi anggaran manufaktur Rp 392 triliun. ”Dengan anggaran yang cukup besar pada subsidi, pemerintah terlihat proaktif dalam melindungi daya beli masyarakat ketika proyeksi inflasi masih tinggi,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.  Menurut dia, target belanja negara tak selamanya sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Faktor ketidakpastian global masih membayangi perkembangan ekonomi dan perdagangan sampai tahun depan. ”Potensi tekanan global masih cukup tinggi, termasuk pada makro kita. Khususnya di sisi nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga acuan,” terang Shinta.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita mengapresiasi pemerintah yang tidak menghapus sejumlah kebijakan insentif guna menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya subsidi bahan bakar minyak (BBM). ”Kita memang menginginkan pemerintah ini memberikan banyak insentif. Insentif terus diadakan sampai tahun depan,” tegas Suryadi.  Meski pemulihan ekonomi membaik, lanjut dia, dunia usaha juga mempunyai kehati-hatian masih adanya risiko eksternal atau geopolitik yang tidak terkendali. Misalnya, potensi perang dan wabah penyakit. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut dan belum dapat dipastikan kapan usai. ”Karena itu, apabila sejumlah insentif tersebut dicabut, kebijakan-kebijakan tersebut sangat sensitif dan menjadi kekhawatiran dunia usaha atas kondisi ekonomi dan stabilitas dalam negeri,” paparnya.  Di sisi lain, dari sektor industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan peran vital industri bagi perekonomian Indonesia. ”Sektor manufaktur sudah berada on the right track. Itu ditunjukkan dengan dominasi produk-produk hilir pada struktur ekspor Indonesia,” ujarnya.  Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. ”Yang itu berperan dalam pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Agus.

Vaksin Covid-19 Tak Lagi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="BERBAJU ADAT BANGKA BELITUNG: Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (16/8)." width="100%">
<figcaption>BERBAJU ADAT BANGKA BELITUNG: Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan total rancangan anggaran belanja negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp 3.041,7 triliun.  Jokowi merinci, RAPBN Rp 3.041,7 triliun meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun; transfer daerah Rp 811,7 triliun; anggaran kesehatan Rp 169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara.  "Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujar Jokowi dalam pidato RAPBN 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).  Selanjutnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun. Anggaran itu untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.  Kemudian terdapat Rp 608,3 triliun. Anggaran sebanyak itu dialokasikan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, dan anggaran pendidikan.  Mantan wali Kota Solo menginginkan Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. "Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia dan menjaga jati diri budaya bangsa," pungkas Jokowi.

RAPBN 2023 Sebesar Rp 3.041,7 Triliun, Berikut Rincian dari Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tenaga-Kesehatan-Upacara-HUT-RI-Dery-Ridwansah-11-2.jpg" alt="Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kemarin (8/8) Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet terkait dengan rencana anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2023. Seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Jokowi menginstruksikan beberapa langkah agar perekonomian Indonesia tahun depan aman. Di sisi lain, negara juga akan menambah anggaran untuk kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). RAPBN itu akan dibacakan saat sidang DPR pada 16 Agustus. Rapat kemarin merupakan arahan terakhir sebelum difinalkan Kementerian Keuangan. ”Sidang kabinet kali ini membahas desain RAPBN 2023 dalam situasi global yang mengalami goncangan dan ketidakpastian tinggi,” tutur Ani, sapaan akrab Sri Mulyani. Karena itu, APBN harus didesain agar menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi nanti. Jokowi juga berpesan agar APBN tetap kredibel dan sehat. ”IMF menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun ini,” ujarnya. Tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas cukup tinggi. Belanja kementerian dan lembaga tahun depan akan difokuskan pada program nasional. ”Fokus presiden tidak ada proyek baru atau proyek yang tidak selesai pada 2024,” bebernya. Untuk anggaran pembangunan SDM, pemerintah cenderung meningkatkan anggaran kesehatan. Anggaran itu tidak dikhususkan untuk penanganan pandemi. ”Anggaran kesehatan akan naik dari Rp 133 triliun menjadi Rp 168,4 triliun,” ucapnya. Sementara itu, anggaran pendidikan tetap berada di angka 20 persen.

Anggaran Kesehatan di RAPBN 2023 Naik Jadi Rp 168 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penambahan anggaran BUMN tahun 2023 sebesar Rp 79,7 miliar. Hal ini diusulkan untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja pada 2023.  Ia menilai, pagu indikatif yang diberikan untuk Kementerian BUMN relatif kecil dibandingkan kementerian yang lain, yaitu Rp 232 miliar. Maka dari itu, diharapkan pagu indikatif bisa ditambah menjadi Rp 311 miliar. "Bila tidak keberatan, kami menginginkan agar anggaran BUMM bisa terjaga di atas Rp 311 miliar," ujar dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6).  Lebih rinci, pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 232 miliar. Angka itu berasal dari program dukungan manajemen senilai Rp 162 miliar serta program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 69 miliar.  Adapun, pagu indikatif yang diusulkan ditambah Rp 79,7 miliar itu akan digunakan untuk peningkatan Kapabilitas Executive Talent Management sebesar Rp 1,4 miliar. Ini termasuk peningkatan Kapabilitas Portal HC terkait dengan Recruiting &amp; Onboarding, Talent Assessment, Talent Mobility dan Career Planning BUMN.  Lalu, Penguatan Sistem Informasi Rp 38,3 miliar untuk peningkatan Kapasitas Aplikasi, Pembentukan PMO dan Portofolio Management tools dan Peningkatan IT Service Management. Selanjutnya adalah Renovasi Gedung serta kebutuhan operasional lainnya sebesar Rp 25 miliar untuk perbaikan Chiller, Recycle Water, Parkir System, Renov Ruang kerja, Penggantian Rooftank dan sebagainya.  Keempat, Pembangunan PLTS sebesar Rp 6 miliar Sesuai Arahan Presiden untuk mengurangi Efek Rumah Kaca dan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, Implementasi Big Data Infrastructure sebesar Rp 3 miliar untuk mengembangkan advanced data analytic (visualisasi, tabular, chart, pivot data), (expand) Data Lake, data ingestion, streaming data ingestion.  Terakhir adalah biaya lain-lain sebesar Rp 6 miliar untuk peningkatan program TJSL, Benchmark SDG’s, Perbaikan tata kelola BUMN, Monitoring PSN.

Menteri BUMN Minta Tambahan Anggaran Kementerian 2023 Jadi Rp 311 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp 69,82 triliun untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Dana tersebut akan dialokasikan kepada 10 BUMN.  "Untuk PMN Tunai kita usulkan Rp 69,82 triliun. Yang terbesar sebenarnya penyelesaian pembangunan tol Sumatera menuju Jambi, kurang lebih diperlukan dana hampir Rp 30 triliun," terang dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6).  Rinciannya, Hutama Karya akan mendapatkan dana sebesar Rp 30,56 triliun untuk penugasan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II. Angka PMN Rp 30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp 36,78 triliun di karenakan optimalisi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II).  Kemudian, KAI akan memperoleh Rp 4,1 triliun yang digunakan untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia dalam penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Lalu, Indonesia Re memperoleh dana Rp 3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan guna mendapatkan rating internasional dan penguatan kapasitas bisnis perusahaan.  InJourney pun mendapatkan dana Rp 9,5 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika. Adapun, IFG dibagi dana Rp 6 triliun untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.  Kemudian, Damri Rp 870 miliar untuk penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan peningkatan kapasitas bisnis perusahaan. Sementara AirNav mendapat 790 miliar guna mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional dan mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM.  Perusahaan kedelapan adalah PLN yang mendapat Rp 10 triliun guna pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT. Defend ID juga mendapat dana Rp 3 triliun untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.  Yang terakhir adalah ID FOOD yang akan memperoleh dana sebanyak Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Erick Thohir Usul PMN 2023 Sebesar Rp 69 T untuk 10 Perusahaan Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RAPBN 2023

Berita Terkini