<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Siad-Banggar-DPR.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2021. Keputusan diambil usai sembilan fraksi menyampaikan pandangan akhirnya.  Selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut pada tingkat II atau disahkan pada sidang paripurna DPR RI. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam RAPBN 2021 di antaranya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, inflasi sebesar 3 persen, nilai tukar rupiah 14.600 per USD, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29 persen.  Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 45 per barel, lifting minyak bumi sebesar 705 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1 juta barel setara minyak per hari. "APBN 2021 diharapkan bisa betul-betul menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya tahan dan memulihkan ekonomi serta kehidupan masyarakat," ujar pimpinan rapat Banggar DPR RI Said Abdullah, Jumat (25/9).  Pendapatan negara ditarget Rp 1.743,64 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.742,74 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp 902,8 miliar. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.444,54 triliun, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp 298,20 triliun.  Sementara, dari sisi belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.750,02 triliun. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 795,47 triliun.  Dengan kondisi belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan, maka defisit APBN ditetapkan sebesar Rp 1.006,37 triliun atau setara 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara keseimbangan primernya sebesar Rp 633,11 triliun.  "Kami telah catat beberapa pandangan dari APBN yang dapat sorotan baik penerimaan pajak maupun nonpajak dan kualitas belanja dan pembiayaan yang prudent," ucapnya.  Said menuturkan, sidang paripurna akan dilangsungkan pada Selasa, 29 September 2020. Pada sidang itu DPR RI akan memberikan keputusan kembali.  "Sembilan fraksi setuju untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II pada paripurna," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=AhJ37ivYaEI

Banggar Setujui Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2021 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Jokowi-Gunakan-Busana-Sabu-NTT-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan busana Sabu asal NTT dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan busana Sabu asal NTT dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemulihan ekonomi akibat Covid-19 menjadi pekerjaan utama yang harus dibereskan pemerintah pada tahun depan. Ekonomi yang serba diliputi ketidakpastian tentu menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi.  Kondisi itu membuat pemerintah mengusung RAPBN 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Presiden Joko Widodo menekankan, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik. Juga, efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi stabilitas sektor keuangan.  ’’Kita harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi,’’ ujarnya saat membacakan pidato RAPBN 2021 dan nota keuangan di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, kemarin (14/8).  Khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 356,5 triliun pada tahun depan. Mantan wali kota Solo itu memerinci, anggaran tersebut digunakan untuk enam sasaran.  Pertama, penanganan kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU).  Kedua, untuk perlindungan sosial masyarakat menengah ke bawah. Anggaran Rp 110,2 triliun digunakan untuk program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.  Ketiga, anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Anggaran yang disediakan Rp 136,7 triliun. ”Ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi,’’ jelasnya.  Keempat, dana PEN digunakan untuk memberikan dukungan kepada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Hal itu melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan, serta penempatan dana di perbankan.  Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Anggaran itu diperuntukkan lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.  Keenam, insentif usaha dengan anggaran sekitar Rp 20,4 triliun. Bantuan akan disalurkan melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/08/2020/sidang-tahunan-mpr-hanya-sepertiga-anggota-yang-bisa-masuk/">Sidang Tahunan MPR, Hanya Sepertiga Anggota yang Bisa Masuk</a>    Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan kepada empat tujuan. Yakni, percepatan pemulihan ekonomi nasional, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Kemudian, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.  Anggaran kesehatan dialokasikan Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN (selengkapnya lihat grafis). Untuk anggaran pendidikan, tahun depan dialokasikan Rp 549,5 triliun atau 20 persen dari APBN. Anggaran itu akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.  Poin kenaikan gaji PNS tidak masuk nota keuangan RAPBN 2021 yang dibacakan Jokowi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan mengembalikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) PNS sesuai kinerja.  Dengan demikian, kebijakan gaji PNS di 2021 kembali normal seperti sebelum Covid-19 yang sempat menghilangkan komponen perhitungan tunjangan kinerja. ”Belanja pegawai tetap dijaga efisiensinya, namun pemerintah akan mengembalikan gaji ke-13 dan THR sesuai dengan policy tahun sebelumnya (2019), yaitu dengan perhitungan penuh sesuai tunjangan kinerja mereka,’’ jelasnya saat konferensi pers virtual kemarin.  Terpisah, ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebutkan, poin-poin dalam pidato Jokowi terlalu ambisius. Bhima mengungkapkan, pemerintah harus mengakui bahwa RI tertinggal jauh dari negara lain dalam penanganan pandemi. ”Akibatnya, berpengaruh pada kinerja ekonomi, investasi, konsumsi rumah tangga juga,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Bhima melihat belum ada langkah dan target konkret yang dipaparkan dalam poin-poin tersebut. Program-program yang dirancang untuk 2021 pun dinilai bukan program baru dan lebih mengekor program lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.  Dari sisi asumsi makro, pemerintah juga dinilai terlalu pede dalam mematok target. ”Kalau dari target pertumbuhan ekonomi, apa bisa dari resesi saat ini lalu loncat ke 4,5–5,5 persen. Saat ini kita masih menghadapi pandemi, realisasi stimulus juga masih rendah,’’ tutur dia.    Belanja K/L Berperan Penting  Sejumlah kementerian mendapat alokasi dana yang besar dalam RAPBN 2021. Menkeu menyebutkan, penambahan anggaran terbesar ada di Kementerian PUPR yang meningkat dua kali lipat.  ”Belanja K/L (kementerian dan lembaga, Red) memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial serta kesehatan,” katanya. Ani mengatakan, Kementerian PUPR tahun depan menjadi juara karena kenaikan anggarannya mencapai Rp 149,8 triliun.  Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menambahkan, anggaran Kemensos tahun depan mengalami banyak adjustment (penyesuaian) untuk mengantisipasi sejumlah program di supply side. Hal itu diharapkan bisa memberikan dampak lebih masif pada pertumbuhan ekonomi.  Tahun depan struktur anggaran Kemensos mencapai Rp 92,82 triliun. Jumlah itu memang turun jika dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 134 triliun. Anggaran tahun ini lebih besar karena memiliki banyak program khusus bantuan sosial (bansos) untuk merespons Covid-19.  ”Tahun depan ada program khusus yang untuk sementara tidak kita lanjutkan. Tapi, bansos reguler seperti PKH maupun kartu sembako masih dilanjutkan,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/08/2020/pemerintah-diminta-menyiapkan-regulasi-distribusi-vaksin-covid-19/">Pemerintah Diminta Menyiapkan Regulasi Distribusi Vaksin Covid-19</a>  Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan beberapa fokus yang akan ditangani. Erick menyebutkan, pada 2021 pemerintah akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) dengan total Rp 37,4 triliun kepada delapan BUMN. Penerima PMN tersebut adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Rp 2,3 triliun); PT Hutama Karya (Rp 6,2 triliun); PT PLN (Rp 5 triliun); PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp 20 triliun); PT PAL Indonesia (Rp 1,3 triliun); PT Pelindo III (Rp 1,2 triliun); PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Rp 1 triliun); dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp 50 miliar).  Untuk Hutama Karya, Erick menyebutkan bahwa perusahaan pelat merah itu akan difokuskan pada pengembangan proyek tol trans-Sumatera. Proyek tersebut menjadi prioritas karena dianggap efektif mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan Sumatera. ”Saya sudah mendapatkan laporan langsung, ketika jalan tol tersambung dari Palembang dan Lampung, konsumsi listrik akan meningkat,” ujar Erick.

Tahun Depan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/menteri-kesehatan-1.jpg" alt="DALAM SOROTAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta (11/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DALAM SOROTAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta (11/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 84,3 triliun dalam RAPBN 2021. Sebesar Rp 48,8 triliun di antaranya akan digunakan untuk mensubsidi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus mengatakan, dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan dapat memberikan bantuan kepada 96,8 juta jiwa masyarakat Indonesia. "Anggaran dipergunakan untuk pembayaran PBI atau JKN sebesar Rp 48,8 triliun atau sebesar 57,87 persen," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (14/8).  Terawan melanjutkan, sementara sisa anggaran lainnya yang sebesar Rp 7 triliun akan digunakan untuk gaji operasional. Sedangkan sebesar Rp 13,9 triliun akan digunakan untuk kegiatan seperti pemberian nutrisi kepada ibu hamil dan balita, pengadaan obat-obatan di luar vaksin covid-19, serta penempatan nusantara sehat dan tugas belajar.  Terawan menambahkan, pemerintah juga akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak dengan fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Anggaran juga diperuntukkan program perbaikan gizi masyarakat cegah stunting, peningkatan pengendalian penyakit termasuk demam berdarah, serta Covid-19.  "Pelaksanaan kegiatan Germas, peningkatan sistem kesehatan nasional, serta pemenuhan termasuk akses mutu kesehatan," tukasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=ZT1HAsNhsX8  &nbsp;

Kemenkes Alokasikan Rp 48,8 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Pengantar-RUU-APBN-2020-Dan-Nota-Keuangan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Demikian dia sampaikan dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).  "Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.  Hal kedua, kata Kepala Negara, RAPBN 2021 difokuskan untuk mendorong reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Kemudian ketiga untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital.  Keempat, RAPBN 2021 difokuskan untuk pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Jokowi juga mengingatkan, tahun depan akan ada banyak ketidakpastian.  Oleh karena itu kata dia, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik.  "Juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," imbuhnya dikutip dari Antara.  Pada kesempatan itu hadir secara langsung maupun virtual para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.  https://www.youtube.com/watch?v=ZqrwCebdtdI  &nbsp;

Presiden Sebut RAPBN 2021 Fokus Pulihkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Bamsoet-dan-Jokowi-STMPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2021 pemerintah akan mengefektifkan perencanaan lifting dan efisiensi biaya migas. Demikian dia sampaikan dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).  "Pada tahun 2021, langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas," kata Jokowi.  Selain itu, proses perencanaan dan pelaporan PNBP akan terus diperbaiki melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Dia menegaskan, pada 2021 pemerintah akan mengembangkan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif.  Jokowi juga mengatakan bahwa untuk mendanai kegiatan pembangunan 2021, sumber penerimaan mandiri berasal dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 1.776,4 triliun. Penerimaan mandiri berasal dari penerimaan pajak dan PNBP.  "Sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.  Jokowi juga mengharapkan pemberian insentif perpajakan yang tepat dan terukur mampu mendorong untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.  https://www.youtube.com/watch?v=4xhESo992fk  &nbsp;

Presiden Instruksikan Biaya Operasi Migas Lebih Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap insentif perpajakan yang diberikan melalui UU Omnibus Law Perpajakan dan stimulus dampak Covid-19 dapat tepat sasaran. Sehingga dukungan ini mampu mendorong untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.  "Penerapan Omnibus Law Perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional," kata Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).  Ia mengharapkan pemberian insentif perpajakan mampu menjadi motor pemulihan ekonomi paska-pandemi COVID-19. Selain itu, relaksasi kebijakan tersebut juga mampu memrangsang transformasi ekonomi.  "Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat.  Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan target penerimaan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun dalam RAPBN 2021. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 293,5 triliun.  https://www.youtube.com/watch?v=dsawrwvMpWk

Penerimaan Negara dalam RAPBN 2021 Ditargetkan Rp 1.776,4 Triliun

RAPBN 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RAPBN 2021