<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-12-rekomendasi-rakornas-pdip-untuk-kawal-jokowi-maruf-amin_m_.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR akan melakukan Rapat Paripurna hari ini, Kamis (18/6) pukul 14.00 WIB. Rapat paripurna akan dihadiri anggota-anggota DPR RI secara fisik dan virtual dengan tetap berpedoman pada tata tertib persidangan DPR dan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.  “Agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian Pandangan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/6).  Seperti diketahui, pada (15/6) lalu, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas yang mewakili pemerintah, telah mendengarkan Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 – 2020.  “Pada masa sidang IV ini, sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021,” jelasnya.  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021. Desain APBN 2021, sangat bergantung pada pemulihan Sosial dan Ekonomi pada tahun 2020 ini.  Menurutnya, dalam APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia diberbagai bidang.  “Dapat dimaklumi bahwa dalam mendesain APBN 2021, yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan,” tuturnya.  Oleh karena itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 juga telah mengantisipasi resiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.  KEM PPKF Tahun 2021, yang menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan resiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.  “DPR dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan diberbagai bidang,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OB3snCbdMjo  https://www.youtube.com/watch?v=5zOWBDEezEE  https://www.youtube.com/watch?v=LnUuuwJMF-k

DPR Dorong Stimulus Fiskal Untuk Percepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Rapat-Paripurna-RUU-APBN-2020-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan" width="100%">
<figcaption>Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Selasa (10/9) menyepakati anggaran untuk DPR bertambah Rp 833 miliar menjadi Rp 5,11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Semula, anggaran DPR untuk 2020 diusulkan sebesar Rp 4,28 triliun.  Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan, tadinya DPR mengusulkan tambahan anggaran lebih dari Rp 833 miliar. Namun, setelah dikaji oleh Kemenkeu, akhirnya disepakati angka tersebut.  "Untuk operasional, tugas dewan, tugas legislasi itu harus kita jaga. Untuk tugas pokok dia, aspirasi, plus tambahan anggota baru 15 orang. Ada anggota baru, butuh ruangan dan peralatan," kata Askolani ditemui usai rapat dengan Banggar DPR RI, Selasa.  Dalam rapat tersebut Askolani menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp 833 miliar diperuntukkan pelaksanaan fungsi legislasi, penguatan kelembagaan, dukungan manajemen, dan dukungan keahlian fungsi dewan. Namun, kendati ada tambahan Rp 833 miliar, Askolani memastikan tambahan tersebut tidak terlalu besar lantaran pagunya sendiri telah diefisienkan sama dengan kegiatan di 2019.  Selain untuk lembaga parlemen, rapat juga menyepakati tambahan anggaran antara lain untuk Kemenhan sebesar Rp 550 miliar, Kemenkumham sebesar Rp 240 miliar, Kemenhub sebesar Rp 441,5 miliar, serta Kemendikbud sebesar Rp 599,9 miliar. Kemudian, rapat juga menyepakati usulan belanja mendesak untuk sejumlah Kementerian/Lembaga sebesar Rp 21,7 triliun.  "Belanja mendesak itu untuk tugas pokoknya Kementerian/Lembaga khususnya pertahanan keamanan," kata Askolani.  Belanja mendesak yang akan masuk pos Polri dialokasikan paling banyak sebesar Rp 13,825 triliun. Adapun untuk Kemenhan dialokasikan sebesar RP 3,275 triliun, BIN sebesar Rp 4,325 triliun, serta Kejaksaan sebesar Rp 275 miliar.

Wakil Rakyat Butuh Ruangan, Anggaran DPR Ditambah jadi Rp 5,11 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Logo-Bank-Dunia-Business-Today.jpg" alt="Logo Bank Dunia (Business Today)" width="100%">
<figcaption>Logo Bank Dunia (Business Today)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia harus berjuang ekstrakeras di tengah ketidakpastian global saat ini. Tingginya eskalasi perang dagang makin membuat perekonomian global melambat. Beberapa negara, termasuk Indonesia, sudah mengalaminya.  Dalam laporannya, Bank Dunia bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya 4,9 persen. Angka tersebut jauh di bawah target pemerintah 5,3 persen. Perlambatan pertumbuhan itu juga diperkirakan Bank Dunia terus berlanjut hingga mencapai 4,6 persen pada 2022. Bank Dunia pun mengingatkan bahwa ada potensi dana asing yang keluar (capital outflow).  Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang layak investasi dengan predikat investment grade dari berbagai lembaga pemeringkat. Indonesia juga sering mengandalkan dana asing untuk membiayai defisit transaksi berjalan. Risiko keluarnya dana asing tentu akan buruk bagi Indonesia.  "Kami bakal waspada melihat perkembangan tersebut. Kami akan perbaiki policy untuk menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen," tutur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di gedung DPR kemarin (6/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Grais-makro-apbn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Infografis Asumsi Makro RAPBN 2020 (Jawa Pos)  Optimisme itu bakal dijaga dengan pemberian insentif fiskal yang diharapkan dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia kurang mendapatkan limpahan relokasi investasi dari perang dagang. Buktinya, Bank Dunia mengungkapkan bahwa 33 perusahaan asing lebih tertarik masuk ke negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam ketimbang Indonesia.  Di bagian lain, anggaran subsidi energi berubah seiring dengan perubahan asumsi makro RAPBN 2020. Anggaran subsidi yang semula Rp 137,5 triliun turun Rp 12,6 triliun menjadi Rp 124,9 triliun. Jika diperinci, anggaran subsidi BBM turun Rp 115,6 miliar; LPG Rp 2,6 triliun; dan listrik Rp 7,4 triliun. Selain itu, masih ada kekurangan wajib bayar subsidi energi Rp 2,5 triliun dari pemerintah pada tahun lalu yang harus dilunasi nanti. Sri Mulyani menyebutkan, perubahan itu juga dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia.  Asumsi Makro RAPBN 2020 Harga minyak (ICP): USD 63 per barel Lifting minyak: 755 ribu barel per hariÂ Lifting gas bumi: 1.191 ribu mboepdÂ Cost recovery: USD 10 miliar Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen Inflasi: 3,1 persen Nilai tukar rupiah per USD: Rp 14.400

Indonesia Berjuang Lawan Resesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/DISKON-JELANG-LEBARAN-DI-PUSAT-PERBELANJAAN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Para pengunjung berburu diskon untuk memenuhi kebutuhan Lebaran di Mal. Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Para pengunjung berburu diskon untuk memenuhi kebutuhan Lebaran di Mal. Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat. Kenaikan yang tertahan itu disebabkan perang dagang yang tak kunjung usai antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.  Pemerintah bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 5,08 persen atau di bawah outlook APBN 2019 yang 5,2 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, faktor ketidakpastian global kian terasa.  "Dari berbagai lembaga memang merevisi ke bawah untuk (pertumbuhan ekonomi) global maupun masing-masing negara," katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (29/8).  Untuk itu, dorongan dari ekonomi domestik harus terus digenjot agar pertumbuhan ekonomi pada semester II ini lebih pesat. Sumbernya berasal dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi.  Setidaknya, jika tiga sumber tersebut tumbuh dengan baik, hal itu bisa mengompensasi perlambatan pertumbuhan ekspor dan efek domino yang dirasakan industri dalam negeri akibat turunnya permintaan global.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/grafis-asumsi-makro-2020.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sebelumnya, pemerintah Tiongkok berencana mengirimkan utusannya ke Washington DC bulan depan untuk berunding dengan pemerintah AS. Tiongkok telah menawarkan AS agar menghentikan perang dagang yang terjadi sejak tahun lalu itu.  Di sisi lain, balas-membalas kenaikan tarif bea masuk juga terus berlanjut. Belum lagi, Presiden AS Donald Trump memerintahkan perusahaan-perusahaan AS di Tiongkok agar melakukan relokasi ke negara lain. Hingga saat ini, tiap-tiap pemerintah di dua negara tersebut belum mencabut ancaman kenaikan tarif baru kepada negara rivalnya.  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, meski ekonomi global diramal tumbuh melambat, keadaan dalam negeri masih baik. Dia yakin tingkat kemiskinan yang pada Maret lalu tercatat 9,4 persen bisa turun hingga menjadi 8,7 persen tahun depan. Namun, jika angka kemiskinan ingin ditekan hingga di bawah level 7,5 persen, memang agak sulit.  Sementara itu, mulai 1 Oktober 2019, turis asing yang datang ke Indonesia bisa meminta pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN). Syaratnya, nilai belanjanya minimal Rp 500 ribu per struk. Nilai belanja tersebut dapat diakumulasikan dari struk belanja di lebih dari satu toko yang berpartisipasi dalam skema Value Added Tax (VAT) Refund for Tourists.  Untuk dapat diperhitungkan dalam total akumulasi nilai belanja itu, nilai pemungutan PPN dalam struk belanja dari satu toko minimal Rp 50 ribu. Pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, pengembalian PPN hanya dapat dilakukan jika nilai PPN pada setiap struk belanja tercantum pada tanggal yang sama dan nilainya Rp 500 ribu.  "Dengan kata lain, pada ketentuan sebelumnya, turis asing hanya dapat meminta pengembalian PPN atas pembelanjaan barang dengan nilai minimal Rp 5 juta per struk dari satu toko," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama.

Ketidakpastian Global Makin Terasa, Laju Ekonomi Diprediksi Tertahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SPBU-SOLAR-JAWA-POS-RADAR-KUDUS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2020 untuk sektor energi bakal direvisi. Misalnya, kuota elpiji 3 kg dan subsidi solar.  Dalam Nota Keuangan 2020, subsidi solar ditetapkan Rp 1.000 per liter. Namun, dalam rapat kerja antara Komisi VII dan Kementerian ESDM, subsidi solar diusulkan Rp 1.500 per liter.  Salah satu kekhawatiran Komisi VII, jika subsidi solar hanya Rp 1.000 per liter, ada kenaikan harga tahun depan. Saat ini harga solar dipatok Rp 5.150 per liter dan tidak naik sejak April 2015.  Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, jika subsidi solar Rp 1.000 per liter, harga berpotensi naik menjadi Rp 6.000-an per liter.  "Atau (naik, Red) Rp 1.000 per liter menjadi Rp 6.150 per liter. Kalau ditambah pajak bisa Rp 7.000 per liter. Bergantung (harga minyak), kita tidak bisa tahu per Januari 2020 harga minyak berapa," paparnya, Rabu (28/8).  Dia menambahkan, subsidi solar Rp 1.000 per liter akan cukup apabila harga minyak tahun depan di bawah USD 55 per barel. Jika subsidi solar ditetapkan menjadi Rp 1.500 per liter, harganya masih bisa ditekan untuk tidak naik karena ada penurunan asumsi Indonesian crude price (ICP) tahun depan.  Pada APBN 2019, subsidi solar ditetapkan Rp 2.000 per liter dengan asumsi ICP USD 70 per barel. Pada tahun depan, asumsi ICP diusulkan turun menjadi USD 58-USD 63 per barel. Kuota subsidi solar pada 2020 diusulkan 15,31 juta kilo liter.  "Kalau subsidi berkurang Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter, penghematan ke negara Rp 7,5 triliun," ungkapnya.  Sementara itu, asumsi-asumsi lain di luar sektor energi masih tetap sama. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi berkisar 3,1 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.400 per USD, dan suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5,4 persen.  Target pembangunan, antara lain, tingkat kemiskinan 8,5 persen-9 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,8 persen-5,1 persen, gini ratio 0,375-0,380, serta indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 72,51.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, asumsi dan penghitungan RAPBN selalu disesuaikan dengan risiko. Saat ini downside risk tengah dirasakan Indonesia dan berbagai negara di dunia karena ancaman resesi ekonomi di Amerika Serikat (AS).  Pertumbuhan arus perdagangan internasional diperkirakan melambat dari 4 persen tahun lalu menjadi 2 persen tahun ini hingga tahun depan. Hal itu terjadi seiring adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok.  "Kami tentu mewaspadai keluar-masuk aliran dana ke dalam negeri. Tetapi, pascapemilu sampai saat ini, kami masih merasakan capital inflow," ujarnya.

Khawatir Harga Minyak Dunia Naik, Subsidi Solar Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-2-DER.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen. Perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian menjadi salah satu hambatan utama pencapaian target pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan.  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pun memberikan masukan agar pemerintah melakukan pembenahan di industri pengolahan. Sebab, berdasarkan catatan BPS, industri ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.  "Kalau saya berharapnya itu tadi, ada sedikit pembenahan di industri pengolahan. Kuncinya ada di sana. Kalau industri pengolahan itu bergerak naik, karena share-nya gede sekali 19,5 persen, ada pergerakan sedikit saja dia akan bisa menaikkan," kata pria yang akrab disapa Kecuk itu kepada JawaPos.com, usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).  Pertumbuhan ekonomi kuartal-II 2019 tercatat sebesar 5,05 persen. Menurut lapangan usaha, industri memberikan andil terbesar dengan share mencapai 19,52 persen.  Berturut-turut setelahnya yakni pertanian (13,57 persen), perdagangan (12,95 persen), konstruksi (10,37 persen), dan pertambangan (7,38 persen). Selain membenahi industri, Kecuk juga menyarankan agar pemerintah mendorong hilirisasi.  Sebab, hilirisasi ini akan dapat menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan berarti daya beli naik asalkan inflasinya terkendali.  "Jadi, saya lebih berharap di konsumsi rumah tangga. Akan lebih reasonable daripada saya berharap ke ekspor," imbuhnya.  Kecuk pesimistis, kinerja ekspor akan signifikan mengerek pertumbuhan ekonomi lantaran harga komoditas anjlok. "Volume ekspor kita masih naik lho. Tapi, kalau harganya jatuhnya seperti itu, apa yang bisa kita perbuat?" katanya.  Berdasarkan catatan BPS, ekspor nonmigas Januari-Juli 2019 dari sisi volume mengalami kenaikan 9,79 persen year-on-year (yoy). Sepanjang Januari-Juli 2018, volume ekspor nonmigas RI hanya sebanyak 326,92 juta ton.  Namun, pada Januari-Juli 2019, volume ekspor nonmigas RI tercatat mencapai 358,92 juta ton. Akan tetapi, dari sisi nilai mengalami penurunan sebesar 6,58 persen.  Nilai ekspor nonmigas RI pada Januari-Juli 2018 mencapai USD 94,27 miliar. Namun, pada Januari-Juli 2019 nilai ekspor nonmigas RI hanya sebesar USD 88,07 miliar.  "Jadi, menurut saya ini kalau untuk menggenjot ekspor dalam jangka pendek dengan perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian akan berat," katanya.  "Saya akan lebih menekankan bagaimana konsumsi dalam negeri, yang bisa dipicu. Jadi, kalau industrinya naik, menciptakan lapangan kerja, tapi juga menciptakan konsumsi domestik," pungkasnya.  Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan pesimistis mendengar target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang diusulkan pemerintah. Dia pun menilai perkiraan dari Bank Indonesia (BI) lebih realistis di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen.  "Saya pesimistis dengan perkiraan yang dibuat pemerintah, utamanya pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, ambisius, tidak akan terealisasi. Dari chart yang dipaparkan Menkeu tadi, faktor yang mempengaruhi PDB, tidak ada yang lebih baik dari tahun-tahun lalu," katanya.  "BI tadi bilang antara 5,1-5,5 persen. Bisa jadi, kalau saya ikuti proyeksi BI paling banter 5,2 persen," imbuh politikus Partai Gerindra itu.  Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2020 sebesar 5,3 persen. Usulan tersebut telah mempertimbangkan perkembangan kondisi global dan domestik.  "Kami sampaikan asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 yaitu 5,3 persen yang didukung permintaan agregat sebagai berikut: dari sisi konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lima persen, LNPRT negatif akibat pasca pemilu, konsumsi pemerintah masih bisa kontribusi 4,3 persen, investasi proyeksinya 6 persen, ekspor akan menghadapi ketidakpastian kami asumsikan recover 3,7 persen. Secara keseluruhan perekonomian 2020 tumbuh di 5,3 persen," tutur Sri Mulyani.

Pertumbuhan Ekonomi 2020 Sulit Andalkan Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-2-DER.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih terus mengalami defisit anggaran sampai dengan pertengahan tahun ini. Untuk 2018 saja, BPJS masih menanggung defisit sebesar Rp 9,1 triliun.  Belum lagi defisit yang diperkirakan masih bertambah dari awal tahun ini. Alhasil untuk menutupi defisit itu, pemerintah merencanakan akan menaikkan iuran jaminan sosial hingga 100 persen.  Rencana itu diungkapkan oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) saat rapat kerja bersama Komisi IX dan XI di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8). Setelah sebelumnya menyuntik BPJS Kesehatan puluhan triliun, kali ini pemerintah mengambil opsi lain.  Usulan dari DJSN, kenaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus naik dari Rp 23 ribu per jiwa menjadi Rp 42 ribu. Sedangkan untuk kategori Peserta Penerima Upah (PPU) Badan Usaha dinaikkan menjadi sebesar 5 persen dengan batas upah sebesar Rp 12 juta, dari yang sebelumnya Rp 8 juta.  Selanjutnya untuk iuran Peserta Penerima Upah (PPU) Pemerintah, akan berlaku tarif iuran sebesar 5 persen dari Take Home Pay dari yang sebelumnya 5 persen dari gaji pokok + tunjangan keluarga. Namun, untuk iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa akan mengalami kenaikan hampir 100 persen.  Untuk peserta jaminan sosial kelas 1, iurannya akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 120 ribu per jiwa perbulan. Kemudian untuk kelas II, akan naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 75 ribu per jiwa perbulan, dan Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per jiwa perbulan.  "Harus diiingat, jika usulan dimulai berlakukan tahun 2020, maka dapat dicapai sustainable dana JKN sampai akhir 2021," kata Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni.  Tubagus membeberkan alasan mengapa kenaikan iuran jaminan sosial kesehatan harus dilakukan oleh pemerintah. "Karena ada akumulasi defisit, masih ada defisit yang masih terjadi karena akibat dari akumulasi defisit yang terjadi sebelumnya," pungkasnya.  Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki usulan kenaikan iuran yang lebih besar lagi dibandingkan usulan dari DJSN. Ia menyatakan, kenaikan besaran iuran jaminan sosial yang diusulkan oleh DJSN hanya mampu menambal defisit anggaran BPJS Kesehatan untuk sementara waktu.  Karenanya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk kelas I dan II harus mengalami kenaikan sampai dengan 100 persen di setiap kelasnya. Yakni, kelas II menjadi Rp 110 ribu per jiwa perbulan dan kelas I menjadi Rp 160 ribu per jiwa perbulan. Namun, untuk kelas III, usulannya sama dengan usulan DJSN yakni sebesar Rp 42 ribu per jiwa perbulan.  "Untuk 2020, kami usulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan," kata Sri Mulyani.

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-2-DER.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sudah dipertimbangkan secara matang. Pemerintah telah memperhitungkan berbagai aspek, baik sisi global maupun domestik.  Penegasan tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani menjawab pertanyaan sejumlah fraksi DPR RI terkait target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2020. Dari sisi global, Sri Mulyani menjelaskan, meningkatnya ketidakpastian global akibat perang dagang memperbesar risiko pelemahan ekonomi dunia.  Namun demikian, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil. Secara bertahap bahkan menunjukkan tren peningkatan.  Dari catatan Sri Mulyani, realisasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester-I 2019 masih mencapai sebesar 5,06 persen. Hal tersebut menunjukkan tetap kuatnya permintaan domestik dengan stabilnya konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta dukungan investasi domestik di saat kinerja neraca perdagangan yang masih tertekan.  "Pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan situasi tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian nasional," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8).  Pasalnya, lanjut Sri Mulyani, masih ada risiko (down risk) yang dapat menghalangi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan beberapa langkah radikal dan fundamental dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan menjaga konsumsi sebagai penyeimbang melemahnya kondisi eksternal.  Lebih lanjut dia menuturkan, selama lima tahun terakhir, pemerintah terus melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Misalnya melalui pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial yang berkesinambungan, serta inisiatif peningkatan ekonomi di bidang pariwisata, UMKM, tol laut, serta reformasi pertanahan.  "Hal ini diharapkan memberikan pondasi yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang," ucapnya.

Ditanya Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Kata Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_m_.jpg" alt="BPJS Kesehatan (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mewacanakan akan menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencana itu buntut membengkaknya defisit anggaran yang telah mencapai Rp 9,1 triliun.  Wacana tersebut diungkapkan oleh Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso usai rapat bersama Komisi XI dan Kementerian Keuangan, Selasa (21/8) lalu. Dia mengatakan, BPJS Kesehatan menilai, kenaikan iuran sudah cukup mendesak dilakukan.  "Kebutuhan kenaikan iuran memang sudah cukup mendesak. Ini supaya BPJS sustained," ujar Kemal.  Sebagaimana diketahui, saat ini iuran BPJS Kesehatan terdiri dari tiga kelas yakni kelas I, kelas II, dan kelas III. Pemerintah telah menetapkan iuran sebesar masing-masing Rp 81 ribu, Rp 51 ribu, dan 25,5 ribu. Besaran iuran tersebut mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014.  Kemal mencatat, defisit yang dialami oleh BPJS kesehatan dikarenakan banyak peserta yang menunggak. Dia menyebut, sekitar 15 peserta BPJS Kesehatan menunggak iuran namun menikmati fasilitas kesehatan.  "Estimasi (defisit) kami pada current running seperti ini Rp 28,5 triliun. Ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus yang ada tahun ini kan Rp 19 triliun," bebernya.  Menurut Kemal, rencana kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan telah diusulkan oleh Dewan Jaminan Nasional (DJSN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, kata dia, DJSN belum mengetahui berapa kenaikan iuran yang harus ditanggung peserta.  "Mungkin sebaiknya (tanya) kepada DJSN aja (kenaikan iuran) supaya lebih akurat. Ini seperti yang sudah disampaikan kan untuk kepentingan bersama," tandasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, faktor penyebab defisit BPJS Kesehatan salah satunya adalah banyaknya peserta yang tidak patuh membayar iuran. Kelompok yang terbanyak adalah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang jumlahnya mencapai 31,5 juta dan Bukan Pekerja yang jumlahnya mencapai 5,1 juta jiwa.  "Mereka tidak membayar secara teratur, tapi sebagian besar menikmati layanan dan itu yang menyebabkan BPJS menghadapi situasi seperti sekarang," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).  Dengan tidak teraturnya pembayaran iuran dari peserta, keuangan BPJS Kesehatan menjadi semakin memburuk. Sebab, besaran klaim yang dibayarkan perseroan lebih besar dari iuran yang diterima dari peserta setiap bulannya.  Rendahnya kepatuhan pembayaran iuran ini membuat pemerintah putar otak. Alhasil, mulai 2014 lalu, pemerintah memberlakukan kebijakan pengguna jaminan kesehatan tak bisa menggunakan langsung manfaat kartu ketika baru mendaftar. Adapun masa tunggunya harus mencapai dua pekan terlebih dahulu.  "Misalnya mau operasi jantung baru dia masuk (pakai BPJS). Nah, kalau sekarang ini baru bisa setelah masa tunggunya dua minggu. Jadi, hari ini sakit, besok buat BPJS langsung pakai ke RS, itu tidak bisa," katanya.  Dari sisi pelaksanaan, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi agar pengguna manfaat mau membayar iuran setiap bulannya. Sebab di negara-negara maju, ada kebijakan yang lebih ekstrem. Misalnya, tidak bisa membayar berbagai administrasi birokrasi apabila belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran kesehatan.  "Anak-anak tidak bisa daftar sekolah kalau mereka tidak ada BPJS yang sudah terbayar lunas. Atau seperti orang tak bisa membayar SIM sebelum melunasi BPJSnya," bebernya.  Selain masalah itu, Kemenkeu mencatatkan tingkat peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) masih rendah atau sekitar 54 persen saja. Di sisi lain, tingkat utilitasnya cukup tinggi. Alasan lainnya adalah beban pembiayaan penyakit katastropik yang sangat besar, yaitu lebih dari 20 persen dari total biaya manfaat.

Defisit Membengkak, BPJS Kesehatan Sebut akan Ada Kenaikan Iuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/maksimalkan-danau-toba-ini-yang-dilakukan-pemerintah_m_.jpg" alt="Keindahan Danau Toba yang jadi destinasi wisata prioritas." width="100%">
<figcaption>Keindahan Danau Toba yang jadi destinasi wisata prioritas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 1,1 triliun untuk meningkatkan konektivitas menuju empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas pemerintah pada 2019. Empat KSPN prioritas tersebut yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, dan Labuan Bajo.  Anggaran itu digunakan untuk berbagai kegiatan peningkatan jaringan jalan di antaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, penataan trotoar dan drainase, pembangunan jalan baru, dan perbaikan jembatan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata.  "Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata," kata Basuki kepada awak media, Kamis (22/8).  Kementerian PUPR telah menganggarkan Rp 470,1 miliar untuk peningkatan akses KSPN Danau Toba. Anggaran digunakan untuk beberapa pekerjaan, di antaranya dua pekerjaan preservasi jalan dengan biaya Rp 90,1 miliar yakni ruas jalan batas Kabupaten Dairi Dolok Sanggul-Siborong Borong-Batas Kabupaten Tobasa-Silimbat-Parapat-Silangit-Bandara Silangit (162,74 km) dan di batas provinsi Aceh-Batas Kota Sidikalang Panji-Merek-Batas Kabupaten Dairi-Batas Kabupaten Samosir dan jalan dalam kota Sidikalang (85,33 km).  Kemudian dilakukan preservasi dan pelebaran ruas jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu (76,9 km), jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu (69 km), jalan Tebing Tinggi-Pulua Siantar-Parapat (109,9 km). Ketiganya menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).  Selain itu juga terdapat pembangunan jalan baru yakni ruas Siantar By Pass, jalan Silangit Muara, serta melanjutkan pembangunan jalan Balige By Pass (1,5 km) dan pembukaan badan jalan (3 km). Kemudian preservasi jalan dan Jembatan Merek-Batas Kabupaten Dairi-Panji-Batas Kabupaten Simalungun-Saribu Dolok-Tiga Rungu-Tanjung Dolok (112,37 km) dan pembangunan Jembatan Tano Ponggol.  Pada KSPN Borobudur dianggarkan sebesar Rp 271,8 miliar untuk pekerjaan rekonstruksi ruas jalan batas Kebumen-Purworejo-Karangnongko (91,7 km), preservasi jalan Pringsurat-Secan-Batas Jogjakarta (71,56 km) dan jalan Jombor-Jogjakarta-Karangnongko (60,2 km), pekerjaan rutin transmisi jalan batas Kebumen-Purworejo-Karangnongko, serta kegiatan Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas dengan biaya sebesar Rp 60 miliar.  Peningkatan akses KSPN Lombok pada tahun ini dianggarkan Rp 306 miliar yang mencakup pekerjaan preservasi ruas jalan Bandara Internasional Lombok (BIL)-Kuta (Mandalika) sepanjang 60,3 km dan jalan Cakranegara-Mantang; Mataram-Gerung-Kuripan; Ampenan-Pemenang sepanjang 110,69 km.  Rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan Ampenan-Pemenang di Kota Mataram sepanjang 1,5 km dan pelebaran jalan Pemenang-Bayan-Sembalun I di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara sepanjang 136 km (MYC). Dukungan lain dengan penggantian jembatan Longken (100 meter), jembatan Luk I (30 meter), dan jembatan Sokong (120 meter).  Untuk KSPN Labuan Bajo dilakukan pembangunan ruas jalan Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari sepanjang 9,14 km dan preservasi jalan Labuan Bajo-Malwatar sepanjang 65,6 km dengan biaya seluruhnya sebesar Rp 66,1 miliar.  Empat KSPN prioritas tersebut merupakan bagian dari 10 'Bali Baru' yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

PUPR Gelontorkan Rp 1,1 Triliun untuk Empat Kawasan Wisata Prioritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RAPBN 2020

Berita Terkini